king 77 slot

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

link yang lagi gacor

Bahlil Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Lihat Juga : Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Lihat Juga : REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Pedang Tanpa Jiwa

pinjol resmi ojk 2022

Aneka Kurma Diskon 20% di Transmart, Borong buat Stok Bulan Puasa******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jelang Ramadan sudah punya stok buah kurma untuk berbuka puasa, belum? Mumpung besok ada diskon spesial 20 persen untuk aneka kurma mulai dari Tunisia, curah, hingga Palm Fruit di Transmart Full Day Sale!

Yuk ke Transmart mumpung gelaran pesta diskon Full Day Sale hadir lagi seharian penuh pada Minggu (10/3).

Lihat Juga : Transmart Diskon 20% Tiap Hari, Belanja Produk Fresh Jadi Lebih Murah

2. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp69.900 diskon jadi Rp55.920 per pack, berlaku di Transmart Jawa Tengah.

3. Kurma Tunisia dari harga normal Rp71.000 diskon jadi Rp56.800 per kg, berlaku di Transmart Pontianak.

4. Karma Tunisia dari harga normal Rp69.900 diskon jadi Rp55.920 per kg, berlaku di Transmart Balikpapan.

5. Karma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp58.900 diskon jadi Rp47.120 per pack, berlaku di Transmart Banjarmasin.

6. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp74.900 diskon jadi Rp59.920 per pack, berlaku di Transmart Makassar.

7. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp68.900 diskon jadi Rp55.120 per pack, berlaku di Transmart Manado.

8. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp69.000 diskon jadi Rp55.200 per pack, berlaku di Transmart Padang.

9. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp75.500 diskon jadi Rp60.400 per pack, berlaku di Transmart Medan.

10. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp75.900 diskon jadi Rp60.720 per pack, berlaku di Transmart Pekanbaru.

11. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp77.900 diskon jadi Rp62.320 per pack, berlaku di Transmart Palembang, Lampung, Jambi, Pangkat Pinang, Palu.

12. Kurma Curah dari harga normal Rp44.900 diskon jadi Rp35.920 per kg, berlaku di Transmart Kupang.

13. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp71.250 diskon jadi Rp57.000 per pack, berlaku di Transmart Mataram.

14. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp79.000 diskon jadi Rp63.200 per pack, berlaku di Transmart Jabodetabek & Karawang.

15. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp68.750 diskon jadi Rp55.000 per pack, berlaku di Transmart Bandung.

16. Kurma Palm Fruit 500gr dari harga normal Rp67.500 diskon jadi Rp54.000 per pack, berlaku di Transmart Jawa Timur.

Semua harga promo di atas bisa pelanggan dapatkan hanya dengan bayar menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Ingin belanja dengan mudah tapi belum punya Allo Bank? Download Allo Bank sekarang dan buka rekening sendiri dengan mudah! Hanya menggunakan ponsel masing-masing melalui App Store atau Play Store dengan registrasi untuk buka akun lalu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Jangan lewatkan kesempatan untuk dapatkan kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah! Ajukan secara instan di booth Bank Mega di setiap gerai Transmart atau bisa mengajukan pembukaan kartu kredit ke kantor cabang terdekat.

Yuk, tunggu apalagi? Langsung kunjungi gerai Transmart terdekat sebelum Full Day Sale berakhir pukul 22.00 WIB! Jangan sampai kehabisan, ya!

(naj/fef)

[Gambas:Video CNN]

kontrak terbatas

hkgresult

Ekonom: Pelaku pasar lakukan aksi ambil untung jelang Idul Fitri******

Aksi ambil untung jelang Hari Raya Idul Fitri dan keluarnya modal asing dari pasar dalam negeri juga menjadi penyebab pelemahan rupiah

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri mengatakan pelaku pasar melakukan aksi ambil untung menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024 sehingga mempengaruhi volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Aksi ambil untung jelang Hari Raya Idul Fitri dan keluarnya modal asing dari pasar dalam negeri juga menjadi penyebab pelemahan rupiah," kata Reny kepada ANTARA di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan sentimen dalam negeri turut mempengaruhi pelemahan rupiah saat ini. Depresiasi rupiah dari sisi domestik antara lain dipengaruhi oleh repatriasi dividen pada kuartal I-2024 yang cenderung meningkatkan permintaan dolar AS. Tercatat total net capital outflowdari pasar saham dan obligasi dalam negeri mencapai Rp27,9 triliun month to date(mtd) atau Rp6,6 triliunyear to date (ytd). Dari dalam negeri terdapat kekhawatiran akan melebarnya Defisit Neraca Transaksi Berjalan pada tahun 2024 menjadi -1,5 persen produk domestik bruto (PDB) dari sebelumnya -0,11 persen PDB, terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor akibat melemahnya perekonomian global. Nilai ekspor Indonesia pada Februari 2024 mencapai 19,31 miliar dolar AS, turun sebesar 9,45 persen (year-on-year/yoy).

Penurunan itu terutama bersumber dari ekspor nonmigas sebesar 10,15 persen (yoy), akibat penurunan ekspor batubara, besi dan baja, serta minyak sawit. Moderasi harga komoditas dan penurunan volume perdagangan global menjadi penyebab menurunnya ekspor nonmigas Indonesia. Secara sektoral, penurunan terjadi pada ekspor produk industri pengolahan sebesar 11,49 persen (yoy) serta sektor pertambangan dan lainnya sebesar 7,54 persen (yoy), sementara sektor pertanian tumbuh 16,91 persen (yoy). Sedangkan secara kumulatif, total ekspor pada periode Januari–Februari 2024 mencapai 39,80 miliar dolar AS. Selanjutnya, neraca perdagangan RI pada Februari 2024 melanjutkan surplus sebesar 0,87 miliar dolar AS. Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari–Februari 2024 mencapai 2,87 miliar dolar AS.

Baca juga: Analis: Aksi ambil untung, rupiah menguat ke Rp15.282 per dolar ASBaca juga: IHSG melemah ikuti bursa kawasan Asia dan global

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Panjang umur iman

joker268

KPU DKI siapkan maskot dan lagu promosi penyelenggaraan Pilkada DKI******

bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menyiapkan desain maskot dan lagu promosi (jingle) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI agar lebih menarik partisipasi masyarakat.

"Kita ingin maskot ini bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI Jakarta untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kepada pemilih terkait dengan tahapan Pilkada ini," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Astri menjelaskan, beberapa ahli sudah memberikan masukan-masukan mengenai maskot dan "jingle" sebagai alat komunikasi sekaligus media promosi yang efektif.

Direncanakan pihaknya akan melakukan sayembara setelah Lebaran atau pertengahan April 2024.

"Kita meminta dukungan rekan-rekan media nanti, ketika pengumuman sayembara dibuka supaya makin banyak masyarakat berpartisipasi, menyumbangkan ide dan kreasinya," ujarnya.

Baca juga: Cagub perseorangan butuh 618.000 KTP pendukung untuk maju Pilgub DKI

Adapun persyaratan sebagai peserta sayembara pembuatan maskot dan jingle yakni warga ber-KTP DKI.

Sebelumnya, KPU DKI berencana akan melaksanakan Pilkada dua putaran. Pada bulan April ini, pihaknya sedang melakukan pendataan pemilih.

Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota akan diselenggarakan serentak seluruh daerah pada 27 November 2024.

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

Baca juga: KPU DKI lakukan pendataan pemilih Pilgub DKI pada April

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon;

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;

Baca juga: DKI siapkan dana hibah Rp975 miliar ke KPU untuk Pilgub DKI

9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye;

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara;

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Kota super terapung

koin 88 slot

Ahli dari KPU sebut belum cukup bukti untuk lakukan audit forensik******

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,”

Jakarta (ANTARA) - Ahli dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan belum cukup bukti untuk melakukan audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,” kata Marsudi saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan audit forensik baru bisa dilakukan jika memang ada bukti tindak pidana atau kecurangan (fraud) yang terjadi pada Sirekap. Adapun salah satu syarat terjadinya fraud, imbuh Marsudi, adalah adanya mens reaatau niat.

Namun, Sirekap merupakan sebuah alat bantu yang dioperasikan lewat perangkat lunak (software). Ketika terjadi kesalahan interpretasi data dari C Hasil yang difoto dengan yang terbaca, hal itu sepenuhnya kesalahan softwaredan tidak ada niat dari manusia.

“Yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak, karena aplikasinya itu sudah di-training(dilatih) dengan data oleh developer(pengembang),” tutur Marsudi.

Menurut dia, fraudbaru bisa terjadi ketika dokumen autentik C Hasil diubah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Tapi kalau selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil penghitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan,” ucap Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Dijelaskan Marsudi, pengembang Sirekap dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melatih softwareSirekap untuk membaca ribuan tulisan tangan. Akan tetapi, dia mengakui mesin tidak bisa sempurna.

“Biarpun di-trainingdengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak se-perfectmanusia, pasti ada kesalahan,” imbuh Marsudi.

Agenda di dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Rabu adalah mendengarkan pembuktian dari KPU selaku pihak termohon dan Bawaslu.

KPU menghadirkan satu orang ahli dan dua saksi. Ahli yang hadir adalah Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo. Sedangkan saksi yang hadir adalah Pengembang Sirekap dari ITB Yudistira Dwi Wardhana Asnar, ST., Ph.D dan Kepala Bidang pada Pusdatin KPU Andre Putra Hermawan, ST., M.Cs.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

casino 77 slot

Bahlil Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Lihat Juga : Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Lihat Juga : REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)