petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

harapan77

erek2 togel 218Jutaan kata 186028Orang-orang telah membaca serialisasi

《harapan77》

Jokowi apresiasi MNP sebagai pelabuhan terdalam******

Jokowi apresiasi MNP sebagai pelabuhan terdalam
Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir pada peresmian Makassar New Port (MNP) yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Makassar, Kamis (22/2/2024). ANTARA/Suriani Mappong.
Makassar New Port ini juga merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta
Makassar (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberadaan Makassar New Port (MNP) sebagai pelabuhan terdalam di Indonesia yakni 16 meter yang dinilai sangat baik untuk pelayanan bongkar muat kontainer.

"Makassar New Port ini juga merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta," kata Jokowi pada peresmian MNP di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, keberadaan MNP ini yang mendukung konektivitas pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan juga efisiensi biaya logistik.

Sebelumnya, lanjut dia, biaya logistik negara rata-rata 24 persen jauh lebih tinggi dari biaya logistik negara tetangga yang hanya 9 - 12 persen. Hal itu karena pelabuhan di Indonesia belum terintegrasi dengan industri atau pabrik yang jauh dari pelabuhan.

Namun setelah pelabuhan terintegrasi seiring dengan mergernya Pelindo I, II, III dan IV, biaya logistik sudah turun menjadi 14 persen.

"Meski ini masih tetap di atas biaya logistik dari negara lain, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," kata Jokowi.

Sementara itu, "Djewelling Time" atau masa tunggu kapal di pelabuhan, lanjut dia, sebelumnya 5-7 hari, setelah terjadi efisiensi kini rata-rata dibawah tiga hari.

Untuk kapasitas muatan pelabuhan sebelumnya hanya 750 ribu TEUs kini sudah mencapai 2,5 juta TEUs.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat menyinggung pelabuhan kontainer yang lama itu dapat dijadikan "city center". Namun itu tergantung persetujuan dari wali Kota Makassar dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Baca juga: Moeldoko optimistis MNP rampung pertengahan 2023
Baca juga: Pelindo siap lakukan pembebasan lahan akses tol MNP
 
Presiden RI Joko Widodo pada peresmian Makassar New Port (MNP) yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Makassar, Kamis (22/2/2024). Antara/ Suriani Mappong
 

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Dewan Pers dan Forum Pemred adakan pertemuan untuk berkonsolidasi mempercepat pengesahan Hak Penerbit. ANTARA/HO-Forum Pemred/aa.
Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:eropaslot

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
daftar gacor slot
apk limit kredit
uerotogel
super 7 slot
cicilan pinjaman akulaku
nexus slot gacor hari ini
cara mudah dapat uang
kumpulan situs mpo bonus 100
halo 168 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara untuk dapatkan duit
Bab 2 cara pasang no togel di online
Bab 3 link slot 50+50
Bab 4 pinjaman online legal tenor panjang
Bab 5 asialiga88
Bab 6 petir500
Bab 7 daftar slot terbaru 2022
Bab 8 solo333
Bab 9 metos4d
Bab 10 olxtoto slot gacor
Bab 11 shio belut hk
Bab 12 jam gacor mahjong hari ini
Bab 13 elanggame
Bab 14 vegas567
Bab 15 slot gacor banget
Bab 16 jokerslot88
Bab 17 togel 4 angka dapat berapa
Bab 18 slot gacor depo 5k
Bab 19 cara mendapatkan voucher gratis ongkir shopee 0 rupiah
Bab 20 pinjam uang di bri tanpa jaminan
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3754bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

produsen internasional

sistem cicilan kartu kredit
1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu
Arsip Foto - Unjuk rasa yang diikuti oleh massa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Risky Syukur/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.728 personel untuk mengamankan demonstrasi oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Kantor KPU RI maupun Bawaslu RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Candro mengatakan, lalu lintas di depan Kantor KPU RI dilakukan penutupan dengan pagar beton terkait adanya aksi tersebut.

"Polda Metro Jaya menurunkan 1.728 personel baik yang ada di kawasan KPU maupun Bawaslu. Untuk saat ini arus lalu lintas sudah kami lakukan penutupan dalam rangka penyiapan melayani elemen-elemen yang akan datang ke Kantor KPU ini," kata Susatyo di Jakarta, Rabu.

Susatyo menjelaskan, usai pemungutan suara pada Pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat kerap menggelar aksi di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol maupun Bawaslu RI di Jalan Mohammad Hoesni (MH) Thamrin, Jakarta Pusat.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Terkait hal tersebut, dia mengatakan bahwa tugas aparat Kepolisian adalah mengamankan agar aksi aman, damai dan tertib serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Susatyo melanjutkan, pengamanan aksi di sekitaran Bawaslu masih bersifat situasional. Apabila massa banyak yang berdatangan dan menutup hampir depan ruas jalan Bawaslu, maka pihaknya akan menutup lalu lintas dari Bundaran HI.

Untuk estimasi jumlah massa yang unjuk rasa, Susatyo mengaku belum mengetahui hal tersebut. Hanya saja, Susatyo mengatakan massa tersebut berasal dari elemen buruh dan mahasiswa.

"Kami masih menunggu, masih berkoordinasi dengan korlap. Semoga aksi ini berjalan aman, damai dan tertib,” ujar Susatyo.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Bintang ramalan

judi slot gacor malam ini
Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu
Arsip foto - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjukan jarinya yang telah dicelupkan ke dalam tinta tanda telah berpatisipasi dalam Pemilu 2024 di TPS 005 Melawai, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan hak ini, menurut Ganjar, DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Baca juga: Airlangga: Pemilu damai buktikan Indonesia negara yang besar
Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Pengamat sebut Golkar paling totalitas mendukung program Joko Widodo 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan menjadi lajang

erek erek waria
BI: Modal asing masuk bersih ke Indonesia Rp1,01 triliun
Arsip tangkapan layar - Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak/pri.
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan modal asing masuk bersih di pasar keuangan domestik mencapai Rp1,01 triliun selama periode 19-22 Februari 2024.  Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan di Jakarta, Jumat, nilai tersebut terdiri dari aliran modal asing masuk bersih di pasar saham Rp2,08 triliun, sedangkan modal asing keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp0,19 triliun, dan Rp0,88 triliun.
  Dengan perkembangan tersebut, Erwin mengatakan sejak 1 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024, total modal asing masuk bersih di pasar saham mencapai Rp23,26 triliun dan di SRBI Rp25,30 triliun, sementara modal asing keluar bersih di pasar SBN mencapai Rp5,87 triliun.
  Selain itu, premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 22 Februari 2024 sebesar 67,59 basis poin (bps), turun dibandingkan per 16 Februari 2024 yang sebesar 69,57 bps.
  Rupiah di awal perdagangan Jumat (23/2) dibuka pada level Rp15.595 per dolar AS, melemah daripada penutupan perdagangan Kamis (22/2) yang sebesar Rp15.585 per dolar AS. Indeks dolar AS juga turun ke level 103,96 di akhir perdagangan Kamis (22/2).
  Imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun turun ke 6,54 persen. Sedangkan imbal hasil surat utang AS alias US Treasury Note tenor 10 tahun naik ke level 4,320 persen.
 BI, kata Erwin, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca juga: Ekonom: Rupiah menguat karena arus masuk dana asing di pasar modal RI
Baca juga: BI: Modal asing masuk bersih ke Indonesia capai Rp4,07 triliun

 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Pelukis Buku One Piece

badak slot 303
KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU
Arsip foto - Anggota KPU RI Idham Holik saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan bakal menindaklanjuti sekaligus melakukan evaluasi atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

"Tentunya ini menjadi perhatian KPU, baik untuk KPU tindak lanjuti saat ini, ataupun untuk KPU evaluasi di kemudian hari pasca-Pemilu 2024 dan KPU akan perbaiki dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya," kata Idham di Jakarta, Rabu.

Dalam data yang diungkapkan Bawaslu, pihaknya merekomendasikan melakukan PSU di 1.496 TPS dengan perincian 780 PSU, 132 pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 pemungutan suara susulan (PSS).

Adapun alasan kenapa pemungutan suara harus dilakukan, kata dia, karena diakomodasinya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan, dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih atau daftar pemilih tambahan (DPTb) sehingga dapat memberikan suara di TPS.

Selain itu, juga terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang tempat mencoblosnya tidak sesuai dengan domisili dan tidak mengurus pindah memilih.

Di samping itu, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam formulir pindah memilih serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.

Batas waktu untuk pelaksanaan PSU adalah 24 Februari 2024 atau 10 hari setelah pemungutan suara.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen
Baca juga: KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

sikowd
KPU bakal gelar PSU di Kuala Lumpur tanpa metode pos
Arsip foto - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyamakan nama penerima surat suara pada yang tertera pada sampul surat yang akan dikirim untuk metode Pos dengan nama di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri kepada perwakilan partai politik di di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (15/1/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia dengan meniadakan pemungutan suara dengan metode pos.

"KPU juga memulai kegiatan PSU di Kuala Lumpur dengan pemutakhiran daftar pemilih," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pemutakhiran data ini berdasarkan daftar pemilih tetap (dpt) yang sudah ditetapkan pada 21 hingga 23 Juni 2023 di Kuala Lumpur. Adapun data yang akan dimutakhirkan merupakan alamat-alamat yang tidak jelas.

"Berdasarkan alamat-alamat yang tidak diketahui atau tidak jelas, kita keluarkan dari daftar pemilih, sehingga menjadi basis pemutakhiran daftar pemilih," katanya.

Sehingga, PSU di Kuala Lumpur nantinya dilakukan tidak dengan menambah pemilih baru. Adapun data yang dimutakhirkan itu akan disinkronkan dengan daftar hadir pemilih untuk metode tps di luar negeri.

Hasyim mengatakan KPU tengah menyusun jadwal untuk pemutakhiran dan rekrutmen ulang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga mengidentifikasi sisa surat suara yang masih digunakan.

Selain itu KPU juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait rekomendasi-rekomendasi atas proses PSU.

“Itu juga kita bicarakan dengan Bawaslu supaya apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi Bawaslu dan ketentuan perundang-undangan," jelas Hasyim.

Untuk diketahui, ada tiga metode pemungutan suara di luar negeri, yakni: pemungutan suara di tps, kotak suara keliling (ksk) dan pos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur

Baca juga: Bawaslu minta KPU dorong pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

ajukan pinjaman online
Korsel bahas proyek jet tempur yang tertunda dengan Indonesia
Arsip foto - Penerbang TNI Angkatan Udara Letkol Pnb. Ferrel “Venom” Rigonald (kiri) dan Park Ji Won dari Korea Aerospace Industries (KAI) berhasil menguji purwarupa KF-21/IF-X Boramae nomor 4 (XFB1) di Sacheon AFB, Korea Selatan, Jumat (2/6/2023). ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.
Seoul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul dan Menlu Indonesia Retno Marsudi sepakat untuk terus bekerja sama dalam pembuatan jet tempur, yang proyeknya melambat akibat penundaan pembayaran oleh Indonesia, kata Kemenlu Korsel pada Kamis.  

Pembahasan masalah itu berlangsung saat  Cho dan Retno bertemu secara bilateral di sela-sela pertemuan para menlu kelompok G20 di Rio de Janeiro pada Rabu (21/2), kata kementerian luar negeri Korsel dalam rilisnya.

Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20 persen dari proyek itu, yang bernilai 8,1 triliun won (sekitar Rp95,07 triliun) dan diluncurkan pada 2015, untuk mengembangkan jet tempur KF-21 hingga 2026. 

Sebagai imbalan atas penanggungan biaya tersebut, Indonesia akan mendapatkan satu prototipe KF-21 dan transfer teknologi.

Menurut kesepakatan, Indonesia juga akan memproduksi 48 unit jet tempur itu di dalam negeri. 

Indonesia telah menunda pembayaran selama hampir dua tahun. Sejauh ini, diperkirakan baru sekitar 278 miliar won (Rp3,2 triliun) yang sudah dibayarkan Indonesia. Dengan demikian, tunggakan Indonesia bernilai hampir 1 triliun won (Rp11,7 triliun).

Kedua menteri, menurut kemenlu Korsel, "sepakat  melanjutkan kerja sama agar proyek kerja sama strategis kedua negara, termasuk pengembangan jet tempur bersama serta partisipasi Korea Selatan dalam 'pembentukan ekosistem mobil listrik' Indonesia berjalan lancar dan mencapai hasil.

Selain itu, Menlu Cho dan Menlu Retno juga sepakat untuk bekerja sama dalam merevisi kuota impor Indonesia dan perjanjian penghindaran pajak berganda sebagai upaya menciptakan lingkungan investasi bisnis yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan Korsel.  

Sementara itu, Cho juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly di sela-sela pertemuan multilateral tersebut.

Bersama Menlu Joly, Cho membahas hubungan bilateral, kerja sama keamanan dan ekonomi, serta isu-isu regional dan global.

Cho dan Joly sepakat untuk segera menyelesaikan rencana aksi di bidang-bidang yang disepakati kedua negara untuk bekerja sama di bawah kemitraan strategis komprehensif, sebagai tindak lanjut dari KTT para pemimpin pada 2022.

Mereka juga sepakat untuk mengadakan pertemuan antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara, serta berupaya memajukan kemitraan di bidang pertahanan dan keamanan.

Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Indonesia, Korsel Sepakat Kembangkan Jet Tempur

Baca juga: Pemerintah selidiki tuduhan insinyur Indonesia curi data jet KF-21

 

Dua pesawat tempur F-16 Program Falcon Star eMLU kembali mengudara



 

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024