adaro4d

Di seluruh langit

RI Kebut Revisi PP 96/2021 Demi Kempit 61 Persen Saham Freeport******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara demi menguasai 61 persen sahamPT Freeport Indonesia.

Revisi PP 96/2021 sendiri, kata Bahlil, sudah dibahas dalam gelaran rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Jadi PP 96, kemarin kita sudah ratas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers BKPM, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, pada Senin (18/3).

Saat ini, Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

"Negosiasi kami (dengan Freeport) sudah selesai, dan sebentar lagi akan kami selesaikan begitu PP 96 selesai, dan Insyaallah kalau itu sudah terjadi maka potensi penambahan saham freeport untuk Republik Indonesia yang sekarang sudah 51 ke depan itu menjadi 61 persen." jelasnya.

"Artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, milik kita, karena saham kita sudah 61 persen," sambung Bahlil.

Namun demikian, Bahlil tidak merinci kapan aksi akuisisi tersebut rampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengungkapkan divestasi 10 persen saham Freeport Indonesia menunggu peraturan pemerintah (pp) terkait terbit. Menurut Jokowi, pp tersebut akan memastikan semua pihak diuntungkan.

"Semuanya diuntungkan, tapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia," ujarnya.

Divestasi saham itu sendiri menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemburu monster Jepang

Luhut: Semua Proyek Pemerintah Ada Studi, Nyimpang Sedikit Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjamin hampir semua proyek pemerintah era Presiden Joko Widodo pasti berlandaskan studi.

"Saya bisa pastikan hampir semua proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sekarang atau semua proyek-proyek di mana saya terlibat, saya maaf nih, itu pasti ada studinya," pamer Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (19/3).

"Tapi, dari studi kalau ada yang nyimpang kiri kanan sedikit, ya itu yang kita perbaiki, ndak mungkin juga sempurna. Saya pikir semua pemerintah ndak ada yang pengin rakyatnya rugi, ndak ada itu," sambungnya.

Akan tetapi, Luhut menegaskan jangan sampai kritik tersebut malah merusak negara. Ia lantas menyindir pihak yang mengatakan Indonesia di era Jokowi ugal-ugalan.

"Kritik saja pemerintah, enggak apa-apa, kita senang kok dikritik. Tapi kritik itu untuk membangun negara ini, bukan untuk merusak negara ini. Ndak mungkin lah kita sempurna," ucapnya.

"Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita ugal-ugalan, pergi lihat dulu deh, baru ngomong," sindir Luhut.

Menko Marves Luhut mengklaim banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama sejak setahun belakangan. Bahkan, Luhut mengatakan niat penanaman modal asing itu banyak datang dari industri yang tak berkaitan dengan nikel.

"Para investor asing ini melihat transformasi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ditambah lagi hasil pemilu kali ini juga menjadi pertimbangan mereka bahwa ada keberlanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Presiden @jokowi saat ini," tegas Luhut.

"Kami percaya, jika terus konsisten melakukan perbaikan, re-industrialisasi Indonesia akan berjalan semakin cepat dan membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Ratuku Zhou Jielun

PUPR Garap Terukur Proyek IKN Rp68 T Agar Tak Ada Kerugian Negara******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggarap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp68,82 triliun dengan terukur.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang menjadi temuan.

Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN memang sangat luar biasa, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Namun, Cakra menegaskan pembangunan ini harus dilakukan secara terukur.

Cakra lantas merinci anggaran yang sudah dan sedang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur IKN yang diampu Kementerian PUPR, yakni menyentuh Rp68,82 triliun. Ini digelontorkan dari 2020-2024 dalam dua batch atau tahap.

Tahap pertama dimulai sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total pagu terkontrak Rp28,84 triliun, di mana progresnya mencapai 77,05 persen. Sedangkan anggaran untuk batch kedua menyentuh Rp43,98 triliun dengan progres 24,32 persen.

"Jadi kalau dirata-rata, totalnya sekitar ya 44 persen lah (progres pembangunan) dari 2020-2024," jelas Cakra.

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu juga menyinggung pembangunan rumah menteri. Terlebih, belakangan pembangunan ini disorot netizen dan viral di media sosial.

Pada bahan paparan Cakra, tertulis progres multi years contract (MYC) rumah menteri itu sudah mencapai 82,98 persen.

"Ini yang kemarin agak heboh terkait rumah tapak jabatan menteri, kok mewah banget blablabla yang ada di internet. Tapi kami mencoba (membangun) sesuai dengan standar yang berlaku," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Kaisar

KSP Minta Satgas Pangan Jangan Tindak Penjual Beras di Atas HET******

Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinanMoeldokomeminta Satgas Pangan tak buru-buru menindak pedagang yang menjual berasdi atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sudah memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket. Hasilnya, tidak ada sama sekali beras premium yang dikemas per 5 kg itu di ritel modern tersebut.

"Tetapi untuk penjualan secara online itu masih ada, meskipun harganya jauh (lebih mahal). Bahkan, di minimarket yang outlet offline tidak tersedia atau beras itu kosong, ternyata di outlet minimarket yang sama, tapi online, itu ada. Tetapi harganya paling murah Rp65 ribu (per pack). Itu kalau premium sudah di atas HET," ungkap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kantor Moeldoko itu merasa keberadaan beras yang dijual online meski melebihi HET itu bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, pasokan saat ini belum lancar masuk ke gerai offline ritel modern.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," pinta Edy.

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tandasnya.

KSP berharap beras di ritel modern, khususnya di minimarket, segera tersedia. Ia juga meminta Bulog untuk cepat membanjiri beras SPHP ke ritel-ritel modern.

HET beras premium saat ini berlaku berdasarkan zonasi, yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi. Di zona ini HET beras premium adalah Rp13.900 per kg atau Rp69.500 per 5 kg.

Lalu, zona 2 dibanderol Rp14.400 per kg atau Rp72 ribu per pack untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kalimantan. Sedangkan zona 3 di Maluku dan Papua dengan HET Rp14.800 per kg atau Rp74 ribu per 5 kg.

Sementara itu, HET beras SPHP yang kualitasnya medium adalah Rp10.900 per kg atau Rp54.500 per 5 kg di zona 1. Kemudian, di zona 2 seharga Rp11.500 per kg atau Rp57.500 per pack dan zona 3 Rp11.800 per kg alias Rp59 ribu per 5 kg.

[Gambas:Video CNN]