website slot paling gacor

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Pemerintah Masih Utang Rp17 T ke PT Pupuk Indonesia******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia(Persero) Achmad Bakir Pasaman mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada pihaknya sebesar Rp17,07 triliun untuk pengadaan pupuksubsidi.

Utang tersebut terbagi untuk dua periode yaitu utang di 2020 yang telah diaudit sebesar Rp430 miliar dan utang di 2022 yang belum diaudit sebesar Rp16,6 triliun.

"Sedangkan piutang audited2021 telah dibayarkan seluruhnya," kata Achmad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin (3/4).

Kemudian, PT Pupuk Iskandar Muda Rp248 miliar, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Rp1,5 triliun.

Dalam kesempatan itu, Achmad juga mengatakan PT Pupuk Indonesia memiliki pabrik dengan kapasitas produksi pupuk sebesar 12,7 juta ton setiap tahun.

Dari produksi 12,7 juta ton itu dialokasikan 7,9 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dan 2,5 juta ton untuk pupuk non subsidi.

Adapun stok pupuk subsidi yang terdiri dari pupuk urea dan NPK per 31 Maret 2023 sebanyak 1.0005.388 ton atau 257 persen dari stok minimal yang ditentukan sebanyak 251.255 ton.

Stok pupuk subsidi itu terbagi di tiga lini. Lini pertamaberada di gudang pabrik produsen sebanyak 91.284 ribu ton dan lini keduaberada di gudang penyangga level provinsi 267.151 ton, dan lini ketigaberada di gudang penyangga level kabupaten atau kota sebanyak 646.953 ton.

"Dalam memproduksi pupuk, kualitas pupuk yang dihasilkan antara pupuk urea subsidi dan urea non subsidi memiliki kandungan hara yang sama. Namun yang membedakan adalah warna butiran yang urea subsidi warna merah muda dan urea non subsidi berwarna putih," kata Achmad.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

PUPR Kejar Perbaikan Jalan ke Pelabuhan Ciwandan Rampung H******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan perbaikanjalan rusakakses menujuPelabuhan Ciwandan, Banten, selesai sebelum Lebaran 2023.

Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan saat ini akses jalan menuju pelabuhan sedang dalam tahap perbaikan, dan ditargetkan selesai pada H-10 atau 13 April 2023.

"Penanganan jalan kota ditargetkan tuntas oleh Dinas PU Kota Cilegon juga pada H-10," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/4).

Perbaikan Jalan Kota Cilegon berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Cilegon lantaran statusnya jalan milik pemerintah daerah.

"Jalan menuju Ciwandan merupakan Jalan Aat Rusli, dengan status jalan Kota Cilegon. Saat ini, Pemkot Cilegon terus melakukan perbaikan di lokasi jembatan dan jalan dengan timbunan slag dan kemudian diaspal," imbuhnya.

Akses kedua menuju Pelabuhan Ciwandan dapat melalui Jalan Raya Anyer, yang merupakan jalan nasional, dengan kemantapan jalan sekitar 90 persen.

Untuk mendukung akses ke Ciwandan melalui Jalan Raya Anyer dikerjakan oleh pemerintah pusat dan saat ini sedang dilakukan pelebaran jalan (bahu diperkerasan), yakni 2 meter kiri dan 2 meter di bagian kanan, dari Cilegon ke Pasauran sepanjang 5,8 km.

Sama dengan perbaikan jalan melalui Kota Cilegon, akses menuju Pelabuhan Ciwandan juga ditargetkan selesai pada H-10 Lebaran tahun ini.

"Target sebelum H-10 lebaran terselesaikan 4 km kiri dan 800 meter kanan. Sebab, untuk mudik Lebaran yang jalan nasional, kita memang di H-10 ditargetkan penghentian pekerjaan (kecuali rutin). Tidak ada alat berat bekerja, tidak ada lubang, rumput di bahu dan median sudah bersih," pungkas Endra.

Kementerian Perhubungan merencanakan Pelabuhan Ciwandan bakal digunakan mengangkut pemudik sepeda motor saat Lebaran 2023 ini. Hal itu untuk mengantisipasi antrean panjang di Pelabuhan Merak.

Pihak pelabuhan pun telah menyiapkan lahan parkir untuk bisa menampung hingga 800 motor pemudik yang berangkat dari dermaganya. Setidaknya, ada tujuh kapal juga yang akan disiapkan untuk melayani pemudik di Pelabuhan Ciwandan setiap harinya.

[Gambas:Video CNN]

Penciptaan tanpa batas

Turis Asing Masuk ke RI akan Dipajaki******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut pemerintah akan mengenakan pajakkepada turis asingyang datang ke Indonesia. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan di akun instagramnya @luhut.panjaitan.

Luhut mengatakan pengenaan pajak salah satunya dilakukan demi menertibkan tingkah laku turis asing yang masuk ke Indonesia, terutama Bali. Ia meyakini pengenaan pajak akan membuat turis asing yang datang ke Indonesia lebih berkualitas.

Saat ini kata Luhut, berdasarkan data Travel Tourism Development Index 2021 pengeluaran wisman di Indonesia, lebih rendah dibandingkan negara yang menawarkan quality tourism. Luhut mengatakan faktor itu mendorong para wisman yang berpendapatan rendah datang ke Bali dan akhirnya melanggar tata tertib disana.

Selain pajak, Luhut mengatakan agar turis asing yang datang ke Indonesia lebih berkualitas dan tidak bertingkah laku seenaknya, pemerintah juga akan fokus menindak berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan turis asing.

Pemerintah juga akan memberlakukan disinsentif bagi turis asing dari beberapa negara yang seringkali membuat masalah di Bali.

[Gambas:Video CNN]

"Hal tersebut penting dilakukan agar wisman yang datang terseleksi dengan baik," katanya.

Sejumlah turis asing berulah dan melanggar aturan di Bali belakangan ini. Salah satu pelanggaran aturan dilakukan turis dengan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan.

Tak hanya itu, mereka juga tidak memakai helm ketika mengendarai motor.

[Gambas:Instagram]

Para turis asing yang naik motor ugal-ugalan itu juga tidak punya SIM internasional. Tidak jarang ditemukan turis asing yang naik motor di jalanan dengan bertelanjang dada. Selain itu, turis-turis itu juga sebenarnya belum mahir dalam mengendarai sepeda motor.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali mendapat laporan dari Polda Bali bahwa turis asal Rusia dan Ukraina paling banyak yang melanggar aturan lalu lintas di Pulau Bali.

patriark legendaris

Kemnaker Jelaskan Soal THR Driver Ojol Tidak Diatur dalam SE Menteri******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojekdan Grab boleh memberikan insentif pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra driver ojek online (ojol). Namun, kewajiban pemberian THR terhadap mitra tidak diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan hubungan kemitraan memang bukan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, melainkan hubungan antara individu dengan individu.

"Jadi, masuk dalam kategori hubungan perdata pada umumnya. Sehingga tidak otomatis pemilik aplikasi memberikan THR, tetapi harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pemilik aplikasi. Barulah mereka (mitra) mendapatkan THR," tuturnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan THR untuk mitra kerja memang tidak perlu karena dapat disalahartikan menjadi ikatan. Namun, THR untuk mitra kerja boleh saja diberikan jika pengusaha berkenan.

Tak jauh beda, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan kemitraan tidak terdapat hubungan kerja. Pasalnya, suatu hubungan hukum menjadi hubungan kerja jika memenuhi tiga unsur, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah.

"Jika hubungan kemitraan tersebut tidak terdapat hubungan kerja, maka hak-hak normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga kewajiban THR juga bukan suatu keharusan bagi hubungan kemitraan tersebut," ungkap Hadi.

Meski tidak ada kewajiban hukum, Hadi mengatakan sepatutnya pengusaha memberikan THR atau hal sejenis kepada mitranya atas dasar kewajiban moral. Namun, pemberian insentif pengganti THR ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing hubungan kemitraan tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Nila Marita dan PR Manager GrabBike Dewi Nuraini untuk menanggapi imbauan Kemnaker soal insentif pengganti THR. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: judul diubah pada Selasa pukul 22.00 setelah narasumber meralat pernyataannya. Semula berjudul Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Dewa Koki Tertinggi

Kemenhub Tambah 5 Dermaga Pelabuhan Ciwandan Saat Musim Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengatakan sebanyak lima dermaga akan ditambahkan di Pelabuhan Ciwandan, Banten, pada mudikLebaran tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak.

Ia karena itu meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempersiapkan kedua pelabuhan itu dengan baik.

"Merak-Ciwandan insyaAllahkarena ada tambahan lima dermaga di sana. Kami akan kontrol, saya akan mengamati, karenanya saya minta ASDP mempersiapkan dengan baik," kata Budi di Gedung DPR, Selasa (4/4).

Sementara untuk mudik melalui jalur darat, Kementerian Perhubungan memetakan Tol Cipali menjadi titik yang paling berpotensi terjadi penumpukan pemudik. Maka dari itu, Korlantas Polri menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas sebagai antisipasi kemacetan saat mudik.

"Nanti kami akan informasikan bersama Jasa Marga hari-hari itu (rekayasa lalu lintas)," kata Budi.

Di lain sisi, Budi mengimbau masyarakat untuk tidak mudik menggunakan motor karena berpotensi tinggi mengalami kecelakaan. Ia mengatakan pemerintah, BUMN, dan swasta sebenarnya sudah menyediakan program mudik gratis untuk mengurangi jumlah pemudik menggunakan motor, tetapi tetap tidak mencukupi.

"Sekali lagi dengan kerendahan hati kami mengimbau masyarakat tidak pulang dengan motor," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Tinju Xingyi

Cikarang Listrindo Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keberlanjutan 2022******

Memasuki tahun ke-30, PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) terus berkomitmen untuk 'Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan'. Hal ini sesuai dengan komitmen perseroan untuk menjadi 'Terang yang Membawa Kebaikan' kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022 yang dirilis pada tanggal 31 Maret 2023, perseroan menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan.

Pada laporan tersebut, POWR tidak hanya menyesuaikan dengan ketentuan OJK dan standar GRI, tetapi juga mengacu pada rekomendasiTask Force on Climate Related Financial Disclosure(TCFD). Alhasil, perseroan mencatatkan kinerja positif pada aspek ekonomi.

Selain komitmen dalam aspek ekonomi, POWR juga menunjukkan komitmen keberlanjutan dalam Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG).

Pada aspek lingkungan, perusahaan berhasil meningkatkan penggunaan material ramah lingkungan berupa bahan bakar nabati sebesar 37,4 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga meningkatkan kapasitas terpasang untuk PLTS Atap dari 3,2 MWp menjadi 12,5 MWp

"Kedua sumber energi terbarukan tersebut yang menghasilkan total energi terbarukan sebesar 47.128 MWh, meningkat 48,2 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga secara konsisten menjaga tingkat intensitas emisi Perseroan sebesar 0,64 GHGe/MWh pada tahun 2022 yang lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 0,68 GHGe/MWh," bunyi keterangan tersebut.

Keberhasilan tersebut dicapai salah satunya dengan melakukan konservasi mangrove dan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan.

Konservasi mangrove dilakukan secara berkelanjutan untuk memperbaiki ekosistem di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Bekasi, sejak 2019 hingga 2022 sebanyak 5.000 pohon.

"Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan dilakukan di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kiarapayung Blok 2 yang berlokasi di Kabupaten Sumedang dan merupakan rumah dari 1.184 pohon," lanjut keterangan resmi.

Sebagai salah satu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan, perseroan juga mendukung pemerintah Indonesia dalam rencana transisi energi dengan rancangan transisi jangka menengah yang dinyatakan dalam Sustainability Roadmap2030 Perseroan.

Kepedulian tersebut antara lain diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan industri yang dilayani POWR. Pada 1 Maret lalu, POWR meresmikan pengoperasian SPKLU pertama di kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP).

Sebelumnya, POWR juga telah menggunakan kendaraan listrik dalam operasional sebagai dukungan menggalakkan industri mobil listrik guna mengurangi emisi. Hal itu sejalan dengan komitmen POWR untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebanyak 20 persen pada 2030 mendatang.

"Dalam merespons animo pelanggan industri terhadap penggunaan kendaraan listrik, pilot project SPKLU ini akan diteruskan pada tahun ini dengan terus menambah jumlah charging station di kawasan industri, dengan harapan bahwa setiap pelanggan perseroan akan menggunakan kendaraan listrik untuk operasionalnya di masa depan," demikian pernyataan resmi POWR.

Dengan adanya komitmen dan kinerja yang baik pada aspek ekonomi dan ESG, perseroan berhasil meningkatkan peringkat risiko ESG oleh MSCI dari B menjadi BB, penilaian risiko ESG S&P Global meningkat dari 21 poin menjadi 43 poin, dan skor ESG Sustainalytics membaik sebanyak 9,3 menjadi 30,8 dari 40,1.

Sebagai informasi, sepanjang 2022, POWR telah merealisasikan dana kegiatan CSR sebesar US8.692, dan dari sejumlah inisiatif dan pencapaian di bidang lingkungan, perseroan berhasil meraih sertifikat PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari 170 penerima sertifikat PROPER Hijau pada tahun 2022, PLTGU Jababeka menduduki peringkat 10 teratas untuk sektor pembangkit listrik PLTG/PLTGU/PLTDG. Ini menjadi wujud kredibilitas perseroan dalam menjalankan operasi yang berkelanjutan, tanggung jawab, dan tata kelola perusahaan yang baik.