rtp daget77

Istri Peri Tertinggi

Merah Putih Fund Bakal Modali Startup yang Hampir Unicorn******

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memberikan modal bagi para perusahaan rintisanyang akan menjadi unicorn, lewat Program Merah Putih Fund.

Ketua PMO Merah Putih Fund, Eddi Danusaputro mengatakan ada lima perusahaan pelat merah yang terlibat dalam pendanaan itu, yaitu; Mandiri Capital Indonesia, MDI Ventures dari Telkom Group, BRI Ventures, Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), dan BNI Ventures.

"Lima perusahaan dari BUMN bersinergi menghimpun dana kelola awal untuk Merah Putih Fund yang berfokus pada para soonicorns (soon to be unicorns) sebesar US0 juta atau setara Rp4,3 triliun," kata dia dalam Penandatanganan Perjanjian Partisipasi Merah Putih Fund (4/9).

Kedua, fokus dan kedudukan perusahaan rintisan berada di tanah air dan membayar pajak di Indonesia.

"Adanya rencana exit. Diarahkan IPO di Indonesia," tuturnya.

Eddi juga menjelaskan Merah Putih Fund tidak menyasar sektor tertentu. Menurutnya, pendanaan bisa digunakan semua sektor, baik itu teknologi, logistik, edutech maupun agritech.

Namun Eddi menekankan jika yang dituju bukanlah mereka yang berada di level unicorn, melainkan rintisan yang akan menjadi unicorn.

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

Harga Gula Industri Diramal Naik Imbas India Akan Setop Ekspor******

Harga gula industri diprediksi akan naik imbas Indiaakan menyetop ekspor gulanya mulai Oktober 2023.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan kenaikan harga gula industri kemungkinan terjadi pada awal 2024. Ia memprediksi harga gula akan berada di atas Rp14 ribu per kg.

"Prediksi saya, gula rafinasi tahun depan naik lagi, mungkin tak sebesar tahun ini, mungkin sekitar Rp14 ribu atau lebih," kata Adhi, Jumat (15/9), dikutip dari detik finance.

"Normalnya (harga gula rafinasi) di bawah Rp10 ribu per kg, Rp8.000 atau Rp9.000," lanjutnya.

Meski India bukan menjadi negara asal impor gula utama bagi Indonesia, imbuhnya, Namun, dampak penyetopan ekspor itu akan melebar ke harga internasional.

"Ini terus terang akan menjadi berat terutama harga. Kalau ketersediaan tidak terlalu khawatir kita sourcing dari lain lain dari Thailand, Brasil meskipun sudah sulit dari Australia. Tetapi sedikit ada satu negara melarang itu akan berpengaruh terhadap harga," terang dia.

Imbas kenaikan harga gula rafinasi pada awal tahun depan, harga makanan dan minuman berpemanis juga diperkirakan naik. Adhi mengatakan kenaikannya tidak akan mencapai 30 persen tetapi naik 10 persen.

"Perkiraan awal tahun depan. Nggak mungkin (kalau naik 30 persen), sulit perkiraan saya, maksimum 10 persen. Itu kita mengurangi margin lagi jadi kita melakukan efisiensi," pungkasnya.

Sebelumnya, India diperkirakan akan melarang ekspor gula mulai Oktober mendatang karena musim kemarau membuat hasil panen tebu berkurang.

"Fokus utama kami adalah memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan memproduksi etanol dari kelebihan tebu." kata sumber pemerintah yang meminta tidak disebutkan namanya karena belum ditetapkan secara resmi kepada Reuters.

Lihat Juga : Pendaftaran Uji Coba Kereta Cepat Untuk Masyarakat Umum Dibuka Sabtu

"Untuk musim mendatang, kami tidak akan memiliki cukup gula untuk dialokasikan pada kuota ekspor," ucapnya.

Larangan ekspor ini kemungkinan besar bakal membuat harga acuan gula pasir di New York SVc1 dan London LSUc1 yang sudah menyentuh harga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin meroket.

Kenaikan harga gula global juga dikhawatirkan akan memicu inflasi lebih lanjut di pasar pangan global.

Sementara itu, India selama ini mengizinkan pabrik gula mengekspor hanya 6,1 juta ton gula selama musim berjalan hingga 30 September. Ini telah berkurang dari jumlah ekspor musim sebelumnya yang mencapai 11,1 ton gula.

[Gambas:Video CNN]

Saya dipermainkan oleh dunia

Pemerintah Akan 'Mata******

Pemerintah segera melarang penjualan barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Aturan itu tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengawasi aturan tersebut.

Jika ada penjual yang masih menjajakan barang impor di bawah Rp1,5 juta, Isya mengatakan akan dikenakan sanksi administrasi.

Isy menambahkan selain larangan tersebut, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 akan mengatur hal lainnya.Pertama,definisi yang jelas antara e-commercedan social commerce. Kedua, positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Ketiga,laranganmarketplacebertindak sebagai produsen.

"Kemudian barang-barang yang dijual di marketplaceharus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

"Sehingga dia (TikTok) bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelas Teten di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Menantu setingkat dewa

Harga Gula Industri Diramal Naik Imbas India Akan Setop Ekspor******

Harga gula industri diprediksi akan naik imbas Indiaakan menyetop ekspor gulanya mulai Oktober 2023.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan kenaikan harga gula industri kemungkinan terjadi pada awal 2024. Ia memprediksi harga gula akan berada di atas Rp14 ribu per kg.

"Prediksi saya, gula rafinasi tahun depan naik lagi, mungkin tak sebesar tahun ini, mungkin sekitar Rp14 ribu atau lebih," kata Adhi, Jumat (15/9), dikutip dari detik finance.

"Normalnya (harga gula rafinasi) di bawah Rp10 ribu per kg, Rp8.000 atau Rp9.000," lanjutnya.

Meski India bukan menjadi negara asal impor gula utama bagi Indonesia, imbuhnya, Namun, dampak penyetopan ekspor itu akan melebar ke harga internasional.

"Ini terus terang akan menjadi berat terutama harga. Kalau ketersediaan tidak terlalu khawatir kita sourcing dari lain lain dari Thailand, Brasil meskipun sudah sulit dari Australia. Tetapi sedikit ada satu negara melarang itu akan berpengaruh terhadap harga," terang dia.

Imbas kenaikan harga gula rafinasi pada awal tahun depan, harga makanan dan minuman berpemanis juga diperkirakan naik. Adhi mengatakan kenaikannya tidak akan mencapai 30 persen tetapi naik 10 persen.

"Perkiraan awal tahun depan. Nggak mungkin (kalau naik 30 persen), sulit perkiraan saya, maksimum 10 persen. Itu kita mengurangi margin lagi jadi kita melakukan efisiensi," pungkasnya.

Sebelumnya, India diperkirakan akan melarang ekspor gula mulai Oktober mendatang karena musim kemarau membuat hasil panen tebu berkurang.

"Fokus utama kami adalah memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan memproduksi etanol dari kelebihan tebu." kata sumber pemerintah yang meminta tidak disebutkan namanya karena belum ditetapkan secara resmi kepada Reuters.

Lihat Juga : Pendaftaran Uji Coba Kereta Cepat Untuk Masyarakat Umum Dibuka Sabtu

"Untuk musim mendatang, kami tidak akan memiliki cukup gula untuk dialokasikan pada kuota ekspor," ucapnya.

Larangan ekspor ini kemungkinan besar bakal membuat harga acuan gula pasir di New York SVc1 dan London LSUc1 yang sudah menyentuh harga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin meroket.

Kenaikan harga gula global juga dikhawatirkan akan memicu inflasi lebih lanjut di pasar pangan global.

Sementara itu, India selama ini mengizinkan pabrik gula mengekspor hanya 6,1 juta ton gula selama musim berjalan hingga 30 September. Ini telah berkurang dari jumlah ekspor musim sebelumnya yang mencapai 11,1 ton gula.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang dipilih oleh bumi

Curiga Ada 'Sesuatu' di Balik Aguan******

Menjelang akhir jabatannya, Presiden Jokowi kian getol merangkul sejumlah investoruntuk ikut membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tindakan tersebut tentu tak mengherankan. Maklum, Jokowi sendiri punya mimpi bisa melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI tahun depan di ibu kota baru tersebut.

Kabar terbaru yang masuk soal investor, pemerintah mengklaim sejumlah konglomerat Indonesia akan berinvestasi di IKN. Konglomerat itu antara lain; pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Bahkan Aguan ia sebut menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN. Selain Aguan, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyebut nama Miliarder Sukanto Tanoto bakal masuk di proyek IKN.

Bahlil mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan cs. Beberapa di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu (19/8) seperti dikutip dari detikfinance.

Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi. Menurutnya, kehadiran para cukong ini sekaligus menepis isu tidak ada investor yang masuk ke IKN.

Ucapan Bahlil itu tentu bukan tanpa alasan. Pemerintah belakangan memang tekun mencari investor.

Pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Juni lalu, Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek pembangunan IKN.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu.

Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Lantas, apakah keikutsertaan sejumlah taipan Tanah Air seperti Aguan-Sukanto Tanoto dalam membangun proyek IKN tadi bakal menjadi jaminan proyek itu akan berjalan seperti apa yang diinginkan Jokowi?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita belum yakin mereka akan terlibat langsung dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya para pengusaha ulung tersebut baru melakukan kunjungan saja.

Ia menilai keikutsertaan Aguan dan Sukanto merupakan pencitraan pemerintah.

"Menurut hemat saya, hanya sebagai bagian dari trik pemerintah untuk membangun kesan bahwa IKN sudah banyak diminati oleh pengusaha, terutama pengusaha papan atas nasional," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/8).

Apalagi, kata dia, selama ini pengusaha-pengusaha tersebut terbiasa menggarap pasar yang lucrative alias menguntungkan di pusat-pusat keramaian dengan margin keuntungan besar dan jaminan keberhasilan yang tinggi. Sementara, IKN bukanlah lahan menguntungkan secara bisnis.

Menurut Ronny, IKN hanyalah proyek politik yang hitung-hitungan bisnisnya tak jelas sampai hari ini. Jika memang IKN adalah lahan investasi yang bagus untuk pengusaha, maka sejak awal seharusnya pengusaha sudah menyambut positif rencana tersebut.

"Nyatanya tak demikian toh. Sudah empat tahun, tak ada tanda-tanda komitmen pasti dari investor-investor besar. Bahkan beberapa investor yang awalnya berniat untuk berkomitmen, justru hengkang," ucapnya.

Perkataan Ronny ini bukan isapan jempol belaka. Lihat saja, kepastian investasi dari Arab Saudi saja belum jelas.

Tahun lalu, Softbank Group mundur dari proyek. Pemerintah sendiri mengklaim alasan konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Tokyo itu mundur karena permintaan proposal yang tak menguntungkan Indonesia.

Ronny lantas menyinggung terkait niatan tulus atau tidaknya para pengusaha nasional membantu pemerintah memancing investor. Menurutnya, jawabannya jelas bahwa pengusaha tak memakai ukuran tulus atau tidak tulus dalam berinvestasi.

Ia menilai para pengusaha memakai parameter prospek perkembangan bisnis dan prospek mendapatkan keuntungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Dan itu tak bisa disalahkan. DNA pengusaha toh memang begitu," kata dia.

Oleh karena itu, lagi-lagi ia menduga kedatangan Aguan cs ke IKN adalah dalam rangka undangan atau permintaan pemerintah. Mereka didatangkan sekadar untuk membangun kesan bahwa pengusaha-pengusaha tersebut berniat untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan IKN.

"Hanya sebatas pembangunan kesan semata. Intinya, tak ada jaminan mereka akan terlibat langsung, apalagi setelah Jokowi tak lagi berkuasa," imbuh Ronny.

Jika dugaannya itu benar, maka rakyat dibohongi. Sebaliknya, jika mereka memang menjadi tulang punggung investor swasta di sana, maka IKN akan jadi ajang bancakan pengusaha properti, yang didukung secara penuh oleh pemerintah.

Ronny pun pesimis groundbreaking yang dijanjikan dilakukan pada September akan menjadi kenyataan bagi selesainya proyek IKN dalam waktu dekat. Ia mencontohkan groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai pada 2016, namun baru akan selesai tahun ini.

Sementara, IKN jauh lebih masif proyeknya ketimbang kereta cepat.

"Proyek-proyek toh memang sudah berjalan. Tapi yang berjalan adalah yang dibiayai APBN toh, bukan dari sisi Investor," ucap Ronny.

Pelibatan Aguan dan Sukanto Tanoto Tak Jamin Tarik Investor ke IKN