slot bagus hari ini

Warisan serba profesional dari dunia lain

Israel Merugi Rp9,4 Triliun Tiap Pekan Akibat Perang versus Hamas******

JAKARTA —Bank Sentral Israel mencatat kerugian sekitar US0 juta atau setara dengan Rp9,4 triliun per pekan akibat perang Israel vs Hamas.

Kerugian tersebut disebabkan absennya ribuan pekerja dari pekerjaan mereka akibat perang.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

Nilai Rp9,4 triliun itu menggunakan kurs Rp15.655 per dolar Amerika Serikat (AS).

Melansir dari The Times of Israel, Senin (14/11/2023), Departemen Riset Bank Sentral menganalisis biaya mingguan dari penurunan pasokan tenaga kerja dalam tiga minggu pertama perang, yang pecah pada 7 Oktober.

Analisis Bank of Israel difokuskan pada perhitungan biaya ekonomi dari absennya para pekerja dalam hal biaya tenaga kerja dan bukan dalam hal kehilangan produk.

Bank sentral mengklarifikasi bahwa perhitungan tersebut tidak mencerminkan total kerusakan dan biaya pada pasar tenaga kerja dan ekonomi yang diakibatkan oleh penurunan permintaan dan konsumsi selama periode perang.

“Ini tidak termasuk biaya dari banyak pekerja yang dirumahkan, dan tidak adanya pekerja Palestina dan asing lainnya,” tulis analis tersebut.

Bank of Israel memperkirakan kerugian biaya mingguan tersebut dengan perincian US5 juta atau sekitar Rp5,1 triliun adalah biaya yang disebabkan oleh ketidakhadiran para pekerja dan penurunan produktivitas akibat penutupan total lembaga-lembaga pendidikan.

Biaya yang timbul dari ketidakhadiran di tempat kerja karena 144.000 warganya mengungsi, mencapai US4 juta yang setara dengan Rp2,41 triliun.

Sementara sekitar US0 juta atau Rp2,03 triliun dikeluarkan untuk rekrutmen ekstensif sekitar 360.000 tentara cadangan.

Ketidakhadiran karyawan di tempat kerja mereka disebabkan oleh tiga faktor: mobilisasi besar-besaran tentara cadangan, evakuasi penduduk di selatan dan utara, dan penutupan sistem pendidikan, sehingga menyulitkan para orang tua untuk bekerja dan produktif.

Lebih dari 200.000 orang telah mengungsi dari komunitas-komunitas di sepanjang perbatasan selatan dan utara.

Peperangan tersebut menewaskan lebih dari 1.400 warga Israel, setelah sekitar 3.000 pasukan Hamas menyerbu masuk ke negara itu dari Jalur Gaza melalui jalur darat, laut, dan udara.

Penutupan total sistem pendidikan selama dua pekan pertama perang diperkirakan telah menyebabkan 310.000 orang tua kehilangan pekerjaan, di samping 210.000 karyawan yang dapat bekerja dari rumah tetapi dengan efisiensi yang berkurang karena mereka harus merawat anak-anak mereka.

Tentara Israel telah memanggil lebih dari 300.000 tentara cadangan, banyak di antaranya bekerja di perusahaan teknologi global dan jenis bisnis lainnya, untuk bergabung dalam pertempuran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Boncos! Israel Rugi Rp9,4 Triliun Seminggu untuk Gempur Hamas”

Orang suci pertama sepanjang masa

Israel Tuduh RS Indonesia di Gaza Markas Hamas, MER******

JAKARTA–Militer Israel menuduh Rumah Sakit Indonesia di Gaza terdapat terowongan bawah tanah sebagai markas dan akses bagi Hamas. Israel bahkan dilaporkan telah menargetkan daerah-daerah yang dekat dengan RS Indonesia  yang terkepung, Minggu (5/11/2023).

Juru bicara militer Israel Daniel Hagari, sebelumnya menunjukkan video dan foto, yang menunjukkan strategi Hamas menggunakan sejumlah rumah sakit untuk bersembunyi.  “Hamas secara sistematis mengeksploitasi rumah sakit-rumah sakit sebagai bagian dari mesin perangnya,” ujarnya dilansir Antara.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

MER-C sebagai pengelola rumah sakit Indonesia di Gaza membantah tuduhan itu. Ketua Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad mengatakan tuduhan itu sebagai suatu cara bagi Israel untuk bisa melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia di Gaza.

“Kami membantah bahwa kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza, baik saat itu maupun saat ini. Oleh sebab itu, apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi merupakan satu prakondisi untuk Israel melakukan serangan ke RS Indonesia yang ada di Gaza,” katanya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (8/11/2023).

Sarbii meminta komunitas internasional untuk melindungi rumah sakit Indonesia di Gaza dari kemungkinan tindakan dan serangan brutal Israel ke rumah sakit tersebut.

“Kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel agar tidak melakukan langkah-langkah yang brutal terhadap rumah sakit Indonesia karena itu merupakan tumpuan masyarakat Gaza yang ada di utara,” ujarnya.

Sementara itu, Presidium MER-C Henry Hidayatullah menegaskan rumah sakit Indonesia di Gaza tidak pernah didesain untuk menghubungkan dengan pihak manapun.

Lebih lanjut, dia menekankan kembali bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza didesain sejak awal untuk pengobatan pasien di Palestina.

“Rumah sakit dirancang tidak pernah ada kanal yang menghubungkan dengan pihak manapun. Dari settingawal benar-benar rumah sakit ini di-settingdidesain sedemikian rupa untuk penggunaan ke pasien-pasien pengobatan dan tidak ada fungsi lain kecuali untuk fungsi rumah sakit murni,” ucapnya.

Lalu, insinyur yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza Faried Thalib mengatakan memang ada terowongan bawah tanah di rumah sakit Indonesia. Meski begitu, dia menjelaskan bahwa terowongan bawah tanah itu tempat menaruh tangki solar untuk menghidupkan generator rumah sakit Indonesia di Gaza.

“Itu kan mudah terbakar dan juga kalau terjadi keributan seperti sekarang gampang ditembak, meledak jadinya. Kalau di bawah kan lebih aman lebih safety,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pun telah angkat suara mengenai tuduhan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza.  Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan rumah sakit Indonesia di Gaza sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan.

“RS Indonesia di Gaza adalah fasilitas yang dibangun masyarakat Indonesia sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan dan untuk melayani kebutuhan medis masyarakat Palestina di Gaza,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/11/2023).

Dia menjelaskan bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza sudah dikelola secara penuh oleh otoritas Palestina.  “RS Indonesia saat ini sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas Palestina di Gaza, meskipun dari waktu ke waktu selalu ada relawan Indonesia yang membantu,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya saat ini rumah sakit Indonesia di Gaza saat ini merawat pasien dalam jumlah jauh melampaui kapasitasnya.

“RS Indonesia adalah satu dari segelintir fasilitas kesehatan yang masih berfungsi di Gaza di tengah jumlah korban serangan Israel yang terus bertambah setiap harinya,” ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Pemerintah Bantah Tuduhan Israel soal RS Indonesia di Gaza Jadi Markas Hamas.

Pembunuhan mutlak

Moeldoko Bela Jokowi, Presiden Boleh Kampanye sesuai Undang******

MALANG — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Seusai melaksanakan salat Jumat (26/1/2024), di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko, dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Teknik Menelan Surga Kuno

Kehabisan Bahan Bakar, RS Indonesia di Gaza Palestina Beroperasi dalam Gelap******

YERUSALEM — Rumah Sakit  Indonesia di Jalur Gaza utara, Palestina, beroperasi dalam gelap selama berjam-jam sejak Jumat (10/11/2023) pagi akibat kehabisan bahan bakar.

“Kamis malam itu kami mendengar dari ketua servis Rumah Sakit Indonesia bahwa Jumat mereka akan mengatur aliran listrik di RS Indonesia,” kata Relawan MER-C di Gaza Fikri Rofiul Haq, melalui keterangan dalam akun media resmi lembaga kemanusiaan itu di X, @mercindonesia, pada Sabtu (11/11/2023), dilansir Antara.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Aliran listrik di  rumah sakit itu akan dinyalakan untuk beberapa ruangan saja demi menghemat bahan bakar.

Beberapa ruangan yang dialiri listrik tersebut antara lain ruang operasi, ruang perawatan intensif, ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan pompa air.

Pengurangan pemakaian listrik, kata Fikri, telah dimulai sejak Jumat pagi. Namun, pemadaman lampu dilakukan mulai sore sampai malam hari. 

Pada Jumat (10/11/2023) malam itu, hanya ruangan-ruangan tertentu yang diusahakan tetap menyala. Sabtu ini RS Indonesia mencoba menyalakan aliran listrik dengan menggunakan minyak goreng.

“Namun, percobaan ini tidak untuk dua generator besar yang dimiliki RS Indonesia, tapi pada generator kecil yang beberapa waktu lalu dibawa ke rumah sakit Indonesia,” tutup Fikri.

Sebelumnya, relawan (MER-C) juga menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan sudah disalurkan, berupa obat-obatan, perlengkapan medis, bahan pangan dan kurma.

“Alhamdulillah, hari ini 9 November 2023…kami tim MER-C sedang memberikan kurma untuk diberikan ke rumah sakit Indonesia,” kata relawan MER-C di Gaza, Reza Aldilla Kurniawan.

“Kami juga sudah menyampaikan amanah dari masyarakat Indonesia berupa obat-obatan, perlengkapan paramedis, kurma dan makan siang,” tambahnya.

Reza juga mengatakan bahwa mereka sedang berusaha menyediakan makan siang untuk para karyawan Rumah Sakit Indonesia, seraya menambahkan sangat sulit mencari dapur untuk memasak di wilayah tersebut.

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Mesin Pemanas Picu Kebakaran Dahsyat, 32 Pecandu Narkoba Meninggal Dunia******

GILAN —Sebuah kebakaran besar di sebuah fasilitas rehabilitasi pengguna narkoba di Provinsi Gilan, Iran bagian selatan menyebabkan 32 orang meninggal dunia.

Selain itu, sedikitnya 16 orang mengalami luka dalam insiden tersebut.

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

“Mereka dipindahkan ke rumah sakit setempat,” ungkap Wakil Gubernur Gilan, Mohammad Jalal, seperti yang dikutip kantor berita IRNA pada Sabtu (4/11/2023).

Insiden terjadi pada Rabu (3/11/2023) 05.45 pagi waktu setempat di pusat rehabilitasi di Langerood, sebuah kota pegunungan di Gilan, sekitar 340 kilometer dari Ibu Kota Teheran.

Beberapa media Iran menyatakan mesin pemanas di pusat rehabilitasi menjadi penyebab kebakaran yang dengan cepat melalap seluruh fasilitas tersebut.

Iran telah membentuk pasukan antinarkotika yang kuat dalam beberapa tahun belakangan dan telah mengeksekusi sejumlah orang yang terlibat dalam penyelundupan obat terlarang.

Namun para pecandu yang berada di Iran menjadi tantangan besar tersendiri bagi pemerintah.

“Perdagangan narkoba adalah masalah besar karena letak geografis Iran, yang terletak di antara Afghanistan dan Eropa,” kata Behrouz Hasemi, seorang aktivis anti narkotika.

“… namun konsumsi narkoba oleh generasi muda Iran juga menunjukkan tantangan besar dalam kampanye pemberantasan narkotika,” katanya kepada Anadolu.

Benua Faying

Pengamat Sarankan Jokowi Bertindak sebagai Negarawan di Tengah Pemilu 2024******

SOLO —Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo sebaiknya bertindak sebagai seorang negarawan di tengah pemilihan umum (pemilu).

“Beliau harus berpihak pada negara. Dalam arti, misalnya sekarang banyak anggota kabinet, para menteri, para wakil menteri, yang secara terang-terangan membela salah satu kandidat, Presiden tidak bisa diam,” kata Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Menurut dia, presiden sebaiknya menegur anak buahnya. Presiden harus melarang semua aktivitas yang berkaitan dengan jabatan publik, terutama jabatan elite, alih-alih ikut dalam urusan politik praktis.

Dedi mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan Jokowi bahwa presiden maupun menteri boleh berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

Sebagai kepala pemerintahan dan negara, lanjut dia, presiden merupakan penyelenggara pemilu. Jika presiden memihak, maka dikhawatirkan akan merusak proses pemilu tersebut.

“Kalau presiden sebagai penyelenggara pemilihan, lalu memihak, ini bisa saja merusak kualitas dari proses elektoral itu,” ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara.

Ia mengutarakan bahwa pernyataan Jokowi itu juga dapat memengaruhi institusi yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri saat menjalankan tugas.

“KPU, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga mitra di parlemen yang memiliki korelasi dengan pemilihan umum, besar kemungkinan mereka akan terpengaruh ketika tahu presiden memihak ke mana,” katanya.

Ia menilai sikap presiden akan memengaruhi keberanian penyelenggara pemilu dalam menjalankan kewenangan meski KPU tidak tunduk secara langsung kepada presiden.

“Karena secara psikologis, meskipun KPU tidak secara langsung tunduk pada presiden dalam penyelenggaraan pemilu, presiden punya andil dalam menentukan komisionernya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan bahwa pernyataan Jokowi bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang selalu menyatakan bahwa presiden akan netral dan mendukung ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Namun, belakangan ini justru atau kemarin menyatakan boleh memihak. Kalau kita lihat sebetulnya, ini bertentangan dengan sumpah jabatan untuk presiden dan juga menteri,” kata Ikrar.

Di sisi lain, Ikrar menilai akan sulit dibedakan aktivitas presiden dan para menteri apakah kunjungan kerja atau berkampanye jika mereka ikut dalam kampanye politik.

“Karena kita tahu bahwa kunjungan presiden dan menteri ke beberapa daerah itu tidak sedikit yang melakukan kampanye politik,” ujarnya.