prediksi togel newyork eve

Dewa Raja Sepuluh Arah

Sayurbox Kembali PHK Karyawan Karena Pasar Tak Tumbuh Sesuai Harapan******

Startup e-grocerySayurbox melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah karyawannya.

CEO & Co-Founder Sayurbox Amanda Susanti menuturkan PHK terpaksa dilakukan kepada tim business to consumer (B2C)karena pasarnya tidak tumbuh seperti yang diperkirakan selama pandemi.

Oleh karena itu, Sayurbox telah menggabungkan beberapa gudang B2C, mengkonsolidasikan layanan pengiriman instan menjadi pengiriman pada hari yang sama (same day) untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Kami memahami bahwa ini adalah masa yang penuh tantangan bagi anggota tim kami dan keluarganya. Kami menghargai kontribusi mereka dan berkomitmen untuk memberikan dukungan selama masa transisi ini," ujar Amanda melalui keterangan resmi, Jumat (14/4).

Meski demikian, ia tak menyebutkan secara detil berapa jumlah karyawan yang terkena PHK itu.

Amanda hanya mengatakan PHK dilakukan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari bisnis perusahaan. Dengan begitu, pihaknya dapat terus melayani pelanggan pasar, restoran, supermarket, channel exportserta channel belanja online tentunya dengan terus mendukung para petani dan produsen lokal.

Amanda menekankan pihaknya akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari keputusan ini, termasuk paket kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan juga memberikan sejumlah program yaitu dengan menyediakan akses ke platform pencarian pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki lowongan.

Tak hanya itu, Sayurbox juga menyediakan akses 'Sayur Alumni Support', di mana karyawan yang terdampak dapat mengunggah CV mereka. Setelah itu, CV akan diberikan ke potential employersseperti investor, partner,recruitment agencydan perusahaan lain yang memiliki lowongan pekerjaan.

Amanda memastikan bisnis dan layanan business to business (B2B)dan B2C masih berjalan seperti biasa dan akan terus melayani pelanggan untuk layanan next daydansame dayuntuk wilayah Jabodetabek dan Surabaya.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan kualitas, dan sangat antusias untuk melanjutkan kemitraan kami dengan Anda serta menantikan kolaborasi dan peluang pertumbuhan di masa mendatang," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Iblis ada di sekitar

Ahok soal Bos BUMN Tak Digaji Dobel: di Pertamina Sejak 2020******

Komisaris Utama PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal langkah Menteri BUMNErick Thohir memangkas peluang bagi bos BUMN rangkap jabatan untuk mendapatkan gaji dobel.

Ia menilai langkah tersebut merupakan terobosan yang baik. 

"Jadi intinya ini terobosan sangat baik dan Pertamina adalah mungkin BUMN yang pertama lakukan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

"Ketika direktur merangkap komisaris itu nggak boleh terima apapun. Itu hanya bagian kerjaan tambahan. Itu sudah dilakukan Pertamina sejak 2020," ujarnya.

Erick memangkas peluang direksi BUMN yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN lainnya untuk menerima lebih dari satu remunerasi alias gaji dobel lagi. Pemangkasan peluang itu ia tuangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 03 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan beleid tersebut merupakan salah satu omnibus law BUMN.

"Jabatan rangkap komisaris (BUMN) ke bawah nantinya tidak akan mendapatkan tambahan remunerasi. Remunerasi hanya sebagai direksi di atas," ujarnya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

Selain mengatur soal gaji dobel, Erick Thohir katanya, melalui aturan itu juga mengatur direksi perusahaan pelat merah tidak boleh lagi menjabat sebagai komisaris utama BUMN lain.

[Gambas:Video CNN]

Persyaratan untuk mendapat tantiem pun diubah. Semula, syarat untuk mendapat tantiem ialah jika perusahaan mendapat opini dari auditor wajar dengan pengecualian (WDP). Kini, syaratnya diubah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Yang eligible terhadap tantiem itu yang WTP, dan menurut kami di kementerian, semua sudah sepakat arahan Pak Menteri sudah jelas ke depan WTP saja yang mendapatkan eligibilitas mendapatkan tantiem," terangnya.

cahaya tanpa debu

Menhub Minta Masyarakat Tak Mudik 19******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengimbau masyarakat untuk mudiklebih cepat. Ia mengimbau mereka tak mudik pada 19-20 April. 

Tapi, ia menganjurkan masyarakat untuk mudik mulai Kamis (13/4) dan sampai Selasa (18/4) mendatang. Imbauan ia berikan supaya masyarakat tak terjebak macet parah. 

Pasalnya, 19-20 April ia perkirakan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2023.

Menurutnya, pemerintah memberikan berbagai insentif bagi masyarakat yang mudik lebih awal atau pada periode 13-18 April 2023, seperti diskon tarif tol sampai kapal laut. Ia berharap insentif ini bisa mengurangi kemacetan saat puncak arus mudik pada 19 dan 20 April 2023.

"Kalau hari itu kita nggak kerja keras dan pemudik juga lancar, kan ada diskon. Diskon dari tol, diskon dari udara, selama ini nggak ada diskon, sekarang ada diskon. Kereta api dan bus juga ada diskon," imbuhnya.

Tahun ini, jumlah pemudik memang diprediksi meningkat cukup tajam menjadi 123 juta orang. 

[Gambas:Video CNN]

menjadi seekor anjing

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar

Sistem yang akan diperbaiki

Cerita Chef Yuli, dari Masak Buat Obama hingga Berlabuh ke Pulau Obi******

Siapa sangka, masakan hotel bintang lima ada di salah satu pulau terpencil Indonesia, Pulau Obi, Halmahera Selatan,Maluku Utara.

Ialah Yuli Andrianto atau akrab disapa Chef Yuli. Pria berusia 53 tahun ini bekerja sebagai kepala koki (chief chef) di salah satu tambang nikel terbesar Indonesia.

Di pulau yang berjarak 2.378 km dari Jakarta, Chef Yuli memasak dan mengawasi katering makanan untuk sekitar 30 ribu pekerja perusahaan pengolahan nikel terintegrasi PT Tri Megah Bangun Persada (TBP) atau Harita Nickel.

Tak heran, ia beberapa kali memasak untuk tokoh ternama. Saat bekerja di Hotel Shangri-la, misalnya, ia pernah memasak untuk mantan Presiden AS Barack Obama, yang pada 2010 lalu berkunjung ke Jakarta.

"Obama senang sekali dengan makanan Indonesia, nasi goreng, gado-gado dan sate," kenangnya saat berbincang dengan CNNIndonesia.comdi Pulau Obi, pada awal April lalu.

Kemudian, ia bersama tim juga pernah memasak untuk Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjadi orang nomor satu RI.

"SBY itu enggak suka strawberry," ujarnya.

Tak hanya itu, Chef Yuli juga sempat bekerja di salah satu hotel di Dubai, Madinat Jumeirah. Namun, lepas setahun, ia kembali ke Indonesia.

'Merantau' ke Pulau Obi

Lebih dari satu dekade menjadi koki di ibu kota, Yuli merasa stres. Sebab, waktunya habis di jalan. Bertemu anak pun jarang.

Di tengah kegalauannya, ia mendengar ada lowongan untuk menjadi koki di Harita Group. Ia pun tertarik dan melamar.

Beruntung, kelihaiannya dalam memasak membuat ia berhasil mendapat pekerjaan di grup konglomerat itu.

Pada 2012, ia pertama kali menjejakkan kaki di Pulau Obi. Saat itu, pulau itu sangat tertinggal. Perjalanan ke sana memakan waktu panjang. Ia harus naik pesawat dari Jakarta ke Ternate sekitar 4 jam, lalu naik kapal selama 9 jam ke Bacan, kemudian naik kapal lagi ke Pulau Obi sekitar 4 jam.

Fasilitas memasaknya pun terbatas. Ia yang sudah belasan tahun mendapat fasilitas memasak kelas hotel berbintang, harus memasak dengan kompor sumbu minyak tanah.

"Sekarang, sudah ada transportasi dan listrik. Sebelumnya, saya mengalami kompor minyak tanah setelah saya dari Shangri-La dan Dubai," ujarnya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Memasak menu bintang 5 untuk 2.000 pekerja