pion368

Sistem negara adidaya dua dimensi

cara pinjam uang ke bank bca

Tesla Kehilangan Rp1.266 T dalam Sehari Imbas Saham Anjlok******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tesla (TSLA) kehilangan nilai pasar sekitar US miliar atau Rp1.266,07 triliun (asumsi kurs Rp15.826 per dolar AS) akibat sahamanjlok lebih dari 12 persen pada perdagangan, Kamis (25/1).

Mengutip Reuters, Jumat (26/1), kondisi ini dikarenakan Pendiri Tesla Elon Musk mengungkapkan bahwa penjualan akan melambat pada tahun ini, meskipun harga mobilnya telah dipangkas lebih murah dari sebelumnya.

Pada Rabu (24/1), Musk berkomentar pertumbuhan akan sangat lebih rendah karena Tesla berfokus pada kendaraan listrik generasi berikutnya yang lebih murah dan akan dibuat di pabrik di Texas pada paruh kedua 2025. Mobil generasi baru ini diperkirakan akan memicu lonjakan pengiriman berikutnya.

Saham Tesla mengalami persentase kerugian intraday paling tajam dalam lebih dari setahun, dengan nilai pasar sebesar US miliar hilang. Hal ini membuat kapitalisasi pasarnya pada bulan tersebut menjadi sekitar US0 miliar.

"Berita utama Tesla pada dasarnya berubah dari buruk menjadi lebih buruk," kata analis TD Cowen. Ia juga mencatat bahwa pendapatan dan laba kuartal keempat Tesla akan di bawah ekspektasi.

Saham pembuat EV lainnya juga turun, dengan Rivian Automotive Inc (RIVN.O), Lucid Group (LCID.O) dan Fisker (FSR.N) turun antara 4,7 persen dan 8,8 persen.

Industri kendaraan listrik telah bergulat dengan perlambatan permintaan selama lebih dari setahun dan pemotongan harga oleh Tesla kemungkinan akan memperburuk tekanan pada perusahaan rintisan dan produsen mobil seperti Ford (F.N).

Beberapa analis mengatakan jika penjualan dan margin Tesla semakin melemah ia akan masuk kelompok mobil pada umumnya.

"Tesla semakin terlihat seperti perusahaan otomotif tradisional," kata Analis Bernstein, Toni Sacconaghi.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

galaksi yang luas

cara dapat uang dari baca plus

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

rtp area188 hari ini

Luhut Sebut Ada Menteri yang Sudah Ditawari Mundur Tapi Tak Mundur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Marves Luhut Panjaitan merespons kabar Menkeu Sri Mulyanihingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet.

Tanpa merujuk pada nama satu menteri, dia mengungkap ada menteri yang sudah ditawari mundur tapi tidak kunjung hengkang dari jabatannya.

"Silakan saja mundur. Sudah ditawari mundur enggak mundur-mundur," ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

"Saya masih ketemu baik kok," tegas Luhut yang segera beranjak masuk mobil.

Awalnya, isu Sri Mulyani dan Basuki mundur dicetuskan ekonom senior Institute of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri. Dia kecewa terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap memihak ke paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Mahfud MD yang kini maju sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo menyatakan dirinya akan mundur dari jabatan Menko Polhukam. Namun ia belum memberikan detail waktunya.

Dalam gelaran 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, keputusannya untuk mundur ini memang sudah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar sejak awal.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," kata Mahfud pada Selasa (23/1).

[Gambas:Video CNN]

(skt/els)

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

mantap slot 138

Luhut Janji Proyek KA Cepat Jakarta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berjanji biaya proyekKereta Cepat Jakarta-Surabayabakal lebih murah dari Whoosh.

"Sekarang studinya sedang jalan, kita minta (bantuan) Prof. Satrio yang ikut menangani LRT, orang Indonesia. Dari China, Tiongkok juga (ikut studi)," katanya di Kemenko Marves, Jumat (26/1).

"Sekarang bicara soal bunganya. Kita berangkat dari pengalaman (Kereta Cepat Whoosh) Jakarta-Bandung, pasti kita bikin lebih murah, karena dulu masalah tanah. Kita udah tahu kiat-kiatnya, terowongan misalnya, seminim mungkin bikin terowongan misal," imbuh Luhut.

Terpisah, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) masih enggan mengungkap titik atau trase yang akan dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Namun, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pembangunan tahap awal mungkin baru akan sampai ke DI Yogyakarta.

"Ada kemungkinan begitu (tahap pertama sampai ke Yogyakarta dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu dan biaya. Intinya bahwa studinya mesti lebih baik, trase, feasibility study (FS), dan lain-lain. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke lah untuk extend ke Yogyakarta dan Surabaya," tutur Dwiyana usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

"Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya). Kalau trasenya diumumkan, ya nanti spekulan-spekulan tanah main semua," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Rel Bisnis

pinjaman online tercepat dan terpercaya

Luhut Buka Data Jumlah TKA di Proyek Hilirisasi Nikel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan blak-blakan soal jumlah tenaga kerja asing (TKA) di proyek hilirisasi nikel di Indonesia.

Ia mengklaim jumlah buruh asing hanya 15 persen dari total karyawan. TKA tersebut melakukan pekerjaan yang buruh lokal belum mampu lakukan.

"Jumlahnya itu berkisar antara 10-15 persen saja dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita ndak punya kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

"Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih. Itu suatu proses yang harus dilalui," jelasnya.

Hal itu disampaikan Luhut menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA) pada debat jilid 4, Minggu (21/1) malam.

"Harap dicatat gara-gara kita eksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa perhatikan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita terabaikan, malah banyak TKA, dan juga yang terjadi korban kecelakaan," katanya.

Luhut lantas mengingatkan Cak Imin untuk tidak membohongi publik hanya untuk mencapai posisi yang diinginkan. Ia menyebut karakter yang baik adalah hal penting dan nomor satu yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin.

"Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi anda mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Jelajahi dunia baru

rajaslot303

Puan Cs Bakal Dapat Pelayanan Spesial Saat Naik KA dan Whoosh******

Jakarta, CNN Indonesia--

DPR RI bakal mendapatkan pelayanan spesial dari PT Kereta Api Indonesia(KAI) dan PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC).

Pelayanan spesial ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan KAI dan KCIC. Pemberian pelayanan dalam bentuk protokoler ini berlaku selama 2024-2025.

"Yang pasti saat ini Kereta Cepat Whoosh menjadi alternatif moda transportasi yang digunakan oleh bapak/ibu anggota DPR, termasuk Bu Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani). Jadi, semuanya menggunakan Kereta Cepat Whoosh dan alhamdulillah kita bisa melayani dengan baik, termasuk protokolernya," jelas Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi usai acara di Kompleks DPR RI, Kamis (25/1).

Sementara itu, Dirut KAI Didiek Hartantyo mengatakan pihaknya mengapresiasi dan terima kasih kepada jajaran DPR RI yang mempercayakan keprotokolan anggota parlemen kepadanya. Berbeda dengan KCIC, ini kali kedua KAI bekerja sama dengan DPR RI usai sebelumnya terjadi pada 2020-2021.

Didiek berharap para pimpinan dan anggota DPR RI bisa lebih banyak menggunakan kereta api dalam perjalanan di Pulau Jawa dan Sumatra. Ia menekankan KA ramah lingkungan dan on time.

"Jadi, ini MoU mengenai keprotokolan. Kami kalau ada pimpinan, anggota, atau maupun secara pribadi akan memberitahukan kepada kami. Nanti, pada saat kedatangan, kami akan sambut. Sehingga penyambutan, penyediaan parkir, penyediaan ruang VIP, termasuk pengantaran ke kereta sampai nanti ke tujuan, itu protokolernya kita atur," jelas Didiek.

Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan DPR adalah satu-satunya lembaga tinggi yang menyebutkan dalam undang-undang soal keprotokolan. Indra mengatakan keprotokolan adalah salah satu hak utama anggota DPR yang tertuang dalam UU MD3, yakni UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

"KCIC (Whoosh) saat ini moda yang sangat membantu banyak anggota dalam mobilitas ke beberapa tempat di Jawa Barat. Sehingga anggota dewan dapat memperoleh kenyamanan dan hak-hak protokoler sebagai pejabat negara," ucap Indra saat sambutan penandatangan nota kesepahaman tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)