jelas138

slot gacor maxwin malam ini 831Jutaan kata 440095Orang-orang telah membaca serialisasi

《jelas138》

Mendagri harap keamanan transportasi laut luar Jawa ditingkatkan******

Saya mohon betul kepada teman teman gubernur kepala daerah yang di luar Jawa dan Sumatera ini tolong waspada angkutan laut dan angkutan udara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota agar meningkatkan keamanan transportasi laut, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa dan Sumatera, saat pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Saya mohon betul kepada teman teman gubernur kepala daerah yang di luar Jawa dan Sumatera ini tolong waspada angkutan laut dan angkutan udara,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Ia menekankan agar kepala daerah bersama pemangku kepentingan di wilayah masing-masing memeriksa semua fasilitas sarana prasarana kapal hingga kelaikan termasuk menyiapkan dan mewajibkan penggunaan pelampung jika masyarakat menggunakan transportasi laut.

“Ini harus menjadi habit kita, kebiasaan kita, kenapa? Karena banyak kejadian hampir setiap tahun di arus mudik dan arus balik terjadi kecelakaan, bukan kecelakaan di Jawa tapi kecelakaan kapal, tenggelam, overload,” ucap Tito.

Tito mengingatkan peristiwa di Danau Toba, di mana ada kapal yang tenggelam di kedalaman 600 meter yang hingga saat ini masih belum bisa diangkat. Orang-orang yang selamat adalah yang menggunakan pelampung, sementara yang tidak menggunakan pelampung tenggelam.

“Nah satu saja kejadian di daerah lain, kita fokus kepada Jawa-Sumatera karena arus mudik dan arus baliknya paling banyak, jutaan tapi satu kecelakaan kapal di daerah itu akan mencoreng semuanya,” ucap Tito.

Oleh karena itu, Tito meminta agar semua pihak yang berkaitan dengan transportasi laut khususnya di wilayah liar Jawa dan Sumatera agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelabuhan, berkoordinasi dengan petugas Kementerian Perhubungan, dan mewajibkan semua pihak untuk menggunakan pelampung serta menyiapkan peralatan penolong.

“Saya katakan ini mumpung waktunya, cek betul pelabuhan, koordinasi dengan petugas Kementerian Perhubungan untuk mewajibkan semua menggunakan pelampung, tegas Tito.

Tito menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap arus mudik dan balik Lebaran yang telah menjadi ritual tahunan di Indonesia. Dengan jutaan bahkan ratusan juta orang yang terlibat sehingga akan mempengaruhi situasi transportasi secara keseluruhan.

“Berbeda dengan yang di Jawa, saya kira sudah memiliki pola, kepala daerah yang di Jawa, Sumatera sudah memiliki pola arus mudik, arus balik. (Namun) jangan lengah ada perubahan perubahan baru seperti misalnya pasar tumpah dan lain lain,” kata Tito.

Selama masa jabatannya sebagai Kapolri, Tito merasakan dampak besar dari adanya jalan tol, yang signifikan meringankan beban transportasi dari Merek hingga Surabaya.

“Jalan tol yang ada itu sangat membutuhkan sekali saya mengalami saat saya menjadi Kapolri sebelum ada jalan tol, dan setelah ada jalan tol dari Merak sampai Surabaya sangat sangat berpengaruh meringankan tugas,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah

Baca juga: Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah

Baca juga: Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Raja Charles III jenguk Kate Middleton saat dirawat di RS yang sama******

Jakarta (ANTARA) - Menjelang menjalani prosedur rutin untuk menangani pembesaran prostat di London Clinic, Raja Charles III mengunjungi menantunya Kate Middleton yang sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi perut di rumah sakit yang sama.

"Raja pagi ini dirawat di sebuah rumah sakit di London untuk menjalani perawatan yang telah dijadwalkan, Yang Mulia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengirimkan harapan baik mereka selama seminggu terakhir dan sangat senang mengetahui bahwa diagnosisnya berdampak positif pada kesadaran kesehatan masyarakat,” kata Istana Buckingham dalam sebuah pernyataan resmi, disiarkan Eonline, Jumat (26/1).

Istana Buckingham mengumumkan bahwa Raja Charles, 75 tahun, menjalani prosedur tersebut pada 17 Januari, hanya beberapa jam setelah Istana Kensington mengumumkan bahwa Kate, 42 tahun, telah dirawat di rumah sakit sehari sebelumnya dan sedang dalam masa pemulihan dari operasi perut. Istana juga mengumumkan tugas publik sang raja ditunda untuk masa pemulihan yang singkat.

Baca juga: Raja Charles akan jalani perawatan di RS karena pembesaran prostat

Sementara Raja Charles akan dapat kembali ke tugas normalnya tak lama setelah menjalani perawatan, masa pemulihan Kate akan sedikit lebih lama.

"Operasi berjalan sukses dan diperkirakan dia (Kate Middleton) akan tetap berada di rumah sakit selama 10 hingga 14 hari, sebelum kembali ke rumah untuk melanjutkan pemulihan, berdasarkan saran medis saat ini, dia tidak mungkin kembali ke tugas publik sampai setelah Paskah,” kata Istana Kensington.

Selama ini, suami Middlleton, Pangeran William, telah menunda beberapa tugas resmi dan fokus untuk membantu anak-anak mereka, Pangeran George (10), Putri Charlotte (8), dan Pangeran Louis (5), di tengah masa pemulihan Kate.

"Putri Wales (Kate Middleton) menghargai ketertarikan yang akan ditimbulkan oleh pernyataan ini, dia berharap publik akan memahami keinginannya untuk menjaga kenormalan sebanyak mungkin bagi anak-anaknya, dan keinginannya agar informasi medisnya tetap bersifat pribadi,” kata Istana Kensington.

Baca juga: Kate Middleton dirawat di rumah sakit usai jalani operasi perut

Baca juga: Cara buat rambut "mermaid" ala Kate Middleton, langsung dari penatanya

Baca juga: Kate Middleton dan Pangeran William lakukan tradisi Natal kerajaan

Penerjemah: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Label：hantuslot、bocoran rtp live hari ini、balakqq

Terkait：situs judi slot online resmi、google slot gacor、id demo slot、cara mendapatkan voucher gratis akulaku、slot88 pragmatic play、viva99、demo slot lucky god 2、livetogel188、merdekawin、gacor indonesia

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：daftar situs slot terbaru（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

rajawali slot 303

jangan gacor

situs slot hoki

situs slot rating tertinggi 2022

akun slot bonus new member tanpa deposit

cara kredit pakai kredivo

seribu mimpi 45

sistem kerja akulaku

ligapedia

game onlineBacaan TerkaitMore+

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

pinjaman website cepat cair

Respons KSAD soal Mahfud sebut aparat "backing" tambang ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backingoleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Baca juga: KSAD kembali tegaskan netralitas prajurit di pemilu
Baca juga: Heru dan KSAD ajak masyarakat jaga kebersihan saluran air dan pasar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Takdir adalah Phoenix

jon4d link

KPK panggil mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, memanggil mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Azis Syamsuddin," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Aziz, penyidik KPK juga memeriksa wiraswastawan Agus Susanto, mahasiswa Nikodemus R. Pattuju, ibu rumah tangga Riefka Amalia, dan Staf Kantor Hukum Maskur Husaim, Ardi Yanoor.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Baca juga: Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara
Baca juga: KPK eksekusi Azis Syamsuddin ke lapas Tangerang

Pada Februari 2022, Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Azis dinyatakan bersalah memberi suap kepada mantan penyidik KPK AKP Robin dan pengacara Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar.

Aziz saat ini sedang menjalani pembebasan bersyarat dan mendapatkan total remisi selama 6,5 bulan.

Sedangkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diketahui sedang menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemkab Kukar.

Baca juga: Azis Syamsuddin dan jaksa KPK sama-sama tak ajukan banding atas vonis
Baca juga: KPK: Vonis Azis Syamsuddin sesuai dengan analisis tim jaksa
Baca juga: Rita Widyasari tegaskan Azis Syamsuddin minta namanya tak disebut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Memecahkan rekor

jam gacor mahjong ways 2 hari ini

Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata******

pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata.

"Pemerintah sedang mengkaji (insentif) PPh nya, PPh untuk sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini salah satu yangrecover-nya paling lambat saat pascaCOVID-19, dan tidak semua sektor pariwisata dari segi keuangannya sudah recover," kata Menko Airlangga saat konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga mengungkap insentif tersebut nantinya akan berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 10 persen.

"Jadi pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh," ujarnya.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan kembali terkait penerapan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan yang naik sebesar 40-75 persen.

Mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah diatur bahwa Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.

Hal ini telah ditegaskan oleh Mendagri melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Wali Kota.

Dengan demikian, kata Airlangga, berdasarkan ketentuan yang ada Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Hiburan.

Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Undang-undang HKPD pasal 101 itu memberikan kesempatan untuk pejabat daerah atas nama kepejabatannya untuk memberikan insentif. Jadi itu sudah diberikan dalam undang-undang HKPD, jadi bisa memberikan insentif di bawah 70 persen," jelas Airlangga.

Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan pajak hiburan untuk pengendalian kegiatan tertentu
Baca juga: Asosiasi dan pengusaha industri hiburan adakan rapat dengan Airlangga

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Tuan kekaisaran terkuat

bbm88

Polri sebut 10 terduga teroris ditangkap di Jateng kelompok JI******

10 orang kelompok JI ini tergabung dalam Qodimah wilayah timur struktur JI

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut 10 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di wilayah Jawa Tengah merupakan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI).
"10 orang kelompok JI ini tergabung dalam Qodimah wilayah timur struktur JI," kata Truno kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Truno merincikan, 10 terduga teroris sudah berstatus tersangka, yakni inisial S alias M, M alias R, T alias A, P alias K, N alias A, T alias J, E alias W, N, SU dan MU.
Penangkapan para tersangka, kata dia, dilakukan di beberapa wilayah di Jawa Tengah pada Kamis (25/1). "Penangkapan 10 tersangka pada hari yang sama di tempat berbeda di wilayah Jawa Tengah," ujarnya.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menjelaskan keterlibatan kesepuluh tersangka tindak pidana terorisme ini sebagai pendukung operasional kelompok JI, mulai dari memfasilitasi kegiatan kelompok, menyembunyikan buronan atau pelarian, hingga pencarian dana.
"Mereka juga menyediakan logistik berupa senjata api dan senjata tajam hingga aspek pengembangan personel seperti kapasitas dan keahlian," ujarnya. Hingga kini, lanjut Truno, penyidik Densus 88 Antiteror Polri masih mendalami peran dan keterlibatan masing-masing tersangka. "Penyidik masih melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, meminta keterangan ahli terhadap barang bukti yang disita dan melakukan penahanan terhadap tersangka," ujarnya.

Baca juga: Densus tangkap sejumlah terduga teroris di Jateng

Baca juga: Densus geledah rumah seorang terduga teroris di Solo

Cerita Aneh dari Azeroth

buku mimpi bambu

Gus Ipul: Pengikut Rais A'am dan ketum bergerak menangkan Prabowo******

Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Saifullah Yusuf menyebut bahwa pengikut Rais A’am dan Ketua Umum bergerak memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akibat pernyataan Cendekiawan NU, Prof. Nadirsyah Hosen.

"Jadi, jangan salahkan PBNU jika sekarang pengikut Rais A’am dan Ketua Umum ini bergerak akibat pernyataan yang disampaikan Prof. Nadirsyah Hosen,” kata Gus Ipul dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.

Sebelumnya, Gus Nadir, sapaan Prof. Nadirsyah Hosen menyampaikan bahwa PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, padahal PBNU tidak pernah memberikan arahan, kecuali pemetaan politik dengan pilihan diserahkan masing-masing.

Gus Nadir secara blak-blakan menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya.

Bahkan, menurut Gus Nadir, arahan untuk memberikan dukungan ke pasangan calon nomor urut 2 ini disampaikan langsung oleh Rais A’am PBNU KH. Miftachul Achyar dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Dia mengatakan pernyataan Prof. Nadirsyah ini memantik dan mengungkit para pengikut Rais A’am dan Ketua Umum PBNU untuk benar-benar memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi mereka bergerak ini dampak dari pernyataan Prof Nadirsyah, karena PBNU tidak pernah menyampaikan atau merilisnya. Dan gerakan ini meluas, karena pengikut Rais A’am dan Ketua Umum PBNU ini banyak sekali,” tutupnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Era seni bela diri super

voucher gofood mei 2022

Asosiasi dan pengusaha temui Menko Luhut bahas penundaan pajak hiburan******

Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat.

Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama Menko Luhut terkait kenaikan tarif pajak hiburan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebesar 40 sampai 75 persen.

“Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru," katanya.

Baca juga: Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi

Ia mengatakan, kebijakan menaikkan pajak hingga 75 persen pada industri hiburan dinilai memberatkan pengusaha, di mana jumlah pengunjung semakin sepi imbas kenaikan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar aturan tersebut dapat dibatalkan demi keberlangsungan industri hiburan di Tanah Air.

Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.

Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.

Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Kami memohonkan agar kepala daerah bisa mengeluarkan insentif fiskal berdasarkan kewenangannya, karena dengan tarif yang baru ini betul-betul memberatkan industri diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang menampung banyak sekali pekerja," ujarnya.

Baca juga: Heru instruksikan Bapenda tampung keluhan kenaikan pajak hiburan

Sebelumnya, GIPI bersama pengusaha industri hiburan juga mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Airlangga untuk membahas hal yang sama.

Pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan untuk penyelenggara jasa hiburan.

Sektor pariwisata akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22 persen akan menjadi 12 persen.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pengacara Hotman Paris Hutapea, serta Inul Daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke.

《jelas138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot lagi gacor hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jelas138》bab terbaru。