situs maxwin slot

Dewa kekayaan kota

Rumus Upah ala Jokowi Bikin UMP Naik Sedikit, Daya Beli Tercekik******

Mayoritas pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 dengan rumus kenaikan baru yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rumus tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken 10 November 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan per Selasa (21/11) sore, baru 26 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP. Dari 22 provinsi tersebut, kenaikan terendah adalah Sulawesi Barat, yakni Rp43.165. Sementara tertinggi adalah Maluku Utara, yakni Rp221.646.

Hal sama juga terjadi pada UMP Jawa Barat 2024, yang tercatat naik 3,57 persen ke Rp2.057.495. Tahun ini, UMP Jabar naik 7,88 persen.

Kemudian di Jawa Timur, UMP 2024 tercatat naik 6,1 persen ke Rp2,16 juta. Kenaikannya lebih rendah dari UMP 2023, yang menanjak 7,8 persen.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, rumus kenaikan UMP 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Bus Wisata-'Helikopter' Dipakai Curi BBM Subsidi

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan kenaikan UMP relatif kecil karena memang diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Menurut Indah, kenaikan upah yang relatif besar biasanya hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun. Kenaikan upah itu juga menyesuaikan dengan kinerja dan produktivitas karyawan bersangkutan.

Ia menyebut kenaikan upah karyawan dengan masa kerja di atas dua tahun itu memang bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta, tergantung kemampuan perusahaan.

"Kalau pekerja satu tahun ke bawah, ya gimana, kita pahami ya naiknya sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu," ujar Indah dalam konferensi pers, Selasa (21/11).

Meski begitu, ia mengatakan penetapan UMP juga diberikan sebagai pelindung bagi pekerja baru agar tak terjebak upah murah, serta menjaga daya beli pekerja.

Benarkah formula upah yang baru mampu mencegah buruh digaji murah dan menjaga daya beli, sebagaimana klaim pemerintah?

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Upah Rendah Ancam Daya Beli hingga Pertumbuhan Ekonomi

Zhanye Panjang

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024******

Pemerintah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024pada Selasa (21/11).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan baru 30 gubernur yang telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara triparti di masing masing wilayah, sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Lihat Juga : UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta

Berikut daftar UMP 2024 di seluruh provinsi di Indonesia, beserta kenaikannya.

1. Aceh (naik 1,38 persen)
Dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672

2. Sumatera Utara (naik 3,67 persen)
Dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915

3. Sumatera Barat (naik 2,74 persen)
Dari Rp2.742.476 menjadi Rp2.811.449

4. Kepulauan Riau (naik 3,76 persen)
Dari Rp3.279.194 menjadi Rp 3.402.492

5. Bangka Belitung (naik 4,04 persen)
Dari Rp3.498.479 menjadi Rp3.640.000

6. Riau (naik 3,2 persen)
Dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625

7. Bengkulu (naik 3,38 persen)
Dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079

8. Sumatera Selatan (naik 1,55 persen)
Dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874

9. Jambi (naik 3,2 persen)
Dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.037.121

10. Lampung (naik 3,16 persen)
Dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497

11. Banten (naik 2,5 persen)
Dari Rp2.661.280 menjadi Rp2.727.812

12. DKI Jakarta (naik 3,8 persen)
Dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381

13. Jawa Barat (naik 3,57 persen)
Dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495

14. Jawa Tengah (naik 4,02 persen)
Dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947

15. Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,27 persen)
Dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897

16. Jawa Timur (naik 6,13 persen)
Dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244

17. Bali (naik 3,68 persen)
Dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672

18. Nusa Tenggara Barat (naik 3,06 persen)
Dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067

19. Nusa Tenggara Timur (naik 2,96 persen)
Dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826

20. Kalimantan Barat (naik 3,6 persen)
Dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616

21. Kalimantan Tengah Rp3.181.013 (belum menaikkan)

22. Kalimantan Selatan (naik 4,22 persen)
Dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812

23. Kalimantan Timur (naik 4,98 persen)
Dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858

24. Kalimantan Utara Rp3.251.702 (belum menaikkan)

25. Sulawesi Tengah (naik 5,28 persen)
Dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698

26. Sulawesi Tenggara (naik 4,6 persen)
Dari Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964

27. Sulawesi Utara (naik 1,67 persen)
Dari Rp3.485.000 menjadi Rp 3.545.000

28. Sulawesi Selatan (naik 1,45 persen)
Dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298

29. Gorontalo (naik 1,19 persen)
Dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100

30. Sulawesi Barat (naik 1,5 persen)
Dari Rp2.871.794 menjadi RP2.914.958

31. Maluku Rp2.812.827 (belum menaikkan)

32. Maluku Utara (naik 7,5 persen)
Dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000

33. Papua Rp3.864.696 (belum menaikkan)

34. Papua Barat
Dari Rp3.282.000 menjadi Rp3.393.000

35. Papua Tengah (4,13 persen)

dari Rp3.864.700 menjadi Rp4.024.270

36. Papua Pegunungan (belum ada)

37. Papua Barat Daya (belum ada)

38. Papua Selatan (belum ada)

[Gambas:Video CNN]

Bintang penari kupu-kupu

Kemnaker Ungkap Alasan Rumus Baru Jokowi Hanya Naikkan UMP Sedikit******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan alasan rumus kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 relatif rendah.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan kenaikan UMP relatif kecil karena memang diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Menurut Indah, kenaikan upah yang relatif besar biasanya hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun. Kenaikan upah itu juga menyesuaikan dengan kinerja dan produktivitas karyawan bersangkutan.

"Kalau pekerja satu tahun ke bawah, ya gimana? kita pahami ya naiknya sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu," ujar Indah dalam konferensi pers, Selasa (21/11).

Meski begitu, ia mengatakan penetapan UMP juga diberikan sebagai pelindung bagi pekerja baru agar tak terjebak upah murah. Selain itu, UMP juga dinilai bisa menjaga daya beli pekerja.

Dengan begitu, kata Indah, roda ekonomi setiap daerah pun terus berputar.

Adapun rumus perhitungan UMP tahun ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

Rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Berdasarkan catatan Indah, per sore ini baru 26 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP. Dari 22 provinsi itu, kenaikan terendah adalah Sulawesi Barat, yakni Rp43.163. Sementara, tertinggi adalah Maluku Utara Rp221.646.

Apabila dibandingkan tahun lalu, kenaikan upah tahun ini memang terbilang minim. Sebagai pembanding, UMP DKI Jakarta 2024 hanya naik 3,38 persen menjadi Rp5,06 juta. Sementara, tahun ini, kenaikan UMP ibu kota mencapai 5,6 persen.

Hal sama juga terjadi pada UMP Jabar 2024 yang tercatat naik 3,57 persen ke Rp2.057.495. Tahun ini, UMP Jabar naik 7,88 persen.

Di Jatim, UMP 2024 tercatat naik 6,1 persen ke Rp2,16 juta. Kenaikannya lebih rendah dari tahun ini yang menanjak 7,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

ParagonCorp Kirim Bantuan Tahap Kedua ke Palestina******

ParagonCorp kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di tengah gempuran militer Israel. Kali ini, perusahaan turut mengirimkan pesawat kemanusiaan untuk membawa bantuan yang terhimpun dari masyarakat Indonesia melalui lembaga sosial kemanusiaan.

Penyaluran bantuan tahap kedua ini merupakan bentuk kolaborasi dari lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, public figure hingga masyarakat yang bergerak bersama dalam semangat kebermanfaatan untuk kemanusiaan, untuk membantu warga Palestina yang kondisinya semakin memburuk.

Pelepasan bantuan kemanusiaan tahap kedua ini secara resmi dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (21/11).

"Hari ini ParagonCorp bersama pemerintah dan masyarakat Indonesia kembali memenuhi panggilan kemanusiaan dengan mengirimkan bantuan tahap kedua kepada warga Palestina. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan kesulitan warga Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan," ujar Miftahuddin dalam keterangan resmi.

"Terima kasih atas seluruh bantuan, doa, dan harapan dari masyarakat Indonesia yang terus dipanjatkan bagi warga Palestina. Semoga misi penyebaran kebermanfaatan untuk kemanusiaan ini tidak pernah putus," sambungnya.

Pada penyaluran bantuan tahap kedua ini, ParagonCorp mengirimkan satu pesawat untuk membawa bantuan kemanusiaan yang terhimpun dari masyarakat Indonesia.

Bantuan yang terhimpun salah satunya merupakan hasil dari campaign fundraising #BersamaJagaPalestina pada platform Kitabisa.com yang digerakkan oleh para brand ambassador dan influenceryang bekerjasama dengan merek-merek di bawah ParagornCorp.

Selain itu, perusahaan juga mengirimkan 2 ton hygiene kit yang terdiri dari sabun dan shampoo dari brand Wardah, Kahf, Biodef, dan Laboré yang diproduksinya.

Melalui pesan #KebermanfaatanUntukKemanusiaan yang pada hari ini menjadi tema dari keberangkatan pesawat kemanusiaan untuk Palestina, ParagonCorp berharap semakin banyak pihak yang tergerak untuk menyebarluaskan kebermanfaatan agar bantuan yang diberikan tidak pernah putus.

Perusahaan bersyukur bantuan kemanusiaan tahap pertama yang dikirimkan bersama pemerintah telah sampai di Palestina. Meskipun sempat terhalang di tengah jalan, namun bantuan ini berhasil tiba di tangan warga Palestina.

"ParagonCorp mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengirimkan bantuan dan doa bagi warga Palestina. Bersama kita bergerak dalam menyebarkan kebermanfaatan untuk kemanusiaan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

Teten Ungkap Kredit Macet 421 Pelaku UMKM Tembus Rp22 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mencatat kredit macetpelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun.

Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang.

"Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi UMKM, total kredit yang bermasalah adalah sebesar Rp22,9 triliun yang mencakup 421 ribu pelaku UMKM," ungkap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Teten menambahkan atas hasil evaluasi tersebut, terdapat tiga arahan presiden yang disampaikan di dalam rapat kabinet.

Pertama, mencari solusi dan evaluasi atas permasalahan kredit UMKM yang berpihak kepada pelaku UMKM. Kedua, meningkatkan porsi kredit UMKM dari 25 persen pada 2023 menjadi 30 persen pada 2024.

Ketiga, menyelesaikan hal-hal yang terkait kriteria hapus buku dan hapus tagih serta restrukturisasi UMKM kurang dari satu bulan.

Teten merinci sejumlah aturan yang menjadi alas hukum hapus tagih, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Lihat Juga : Pertamina Selidiki Sumur Keluar Minyak Pertalite di Sintang Kalbar

"Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa kredit macet adalah salah satunya dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit," ucap Teten.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap total jumlah kredit UMKM seluruh Indonesia mencapai Rp1.376 triliun per Mei 2023. Sementara, total kredit macetnya mencapai Rp53,81 triliun.

Jika dilihat jumlah kredit dan kredit macet UMKM ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Lihat saja, pada 2018 jumlah kredit UMKM mencapai Rp969 triliun, sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp32,42 triliun.

Angka tersebut kemudian meningkat pada 2019. Pada tahun itu, jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.044 triliun, sementara jumlah kredit macetnya mencapai Rp36,21 triliun.

Pada 2020, jumlah kredit UMKM kembali naik menjadi Rp1.088 triliun. Adapun jumlah kredit macetnya mencapai Rp43,11 triliun.

Jumlah kredit UMKM kembali naik pada 2021, yakni Rp1.221 triliun. Sementara, jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,75 triliun.

Selanjutnya, kredit UMKM naik lagi menjadi Rp1.348 triliun per Desember 2022. Sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

Daftar 5 Daerah dengan UMP Terendah di Indonesia******

Hampir semua gubernur di seluruh wilayah Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Meski begitu, besaran UMP sejumlah daerah masih ada yang rendah, yakni hanya Rp2,2 juta.

Menariknya, meski Jawa masih menjadi pusat ekonomi Indonesia, mayoritas UMP terendah justru ada di pulau ini.

Kenaikan UMP 2024 sendiri diumumkan sejak Selasa (21/11) kemarin. Upah tersebut baru berlaku mulai 1 Januari 2024.

Adapun dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

Berikut daftar daerah dengan UMP 2024 terendah di Indonesia:

1. Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan UMP 2024 sebesar Rp2.036.947. Angka ini naik 4,02 persen dari UMP tahun ini, yakni Rp1.958.169.

Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz menuturkan pihaknya akan segera mengeluarkan pengumuman resmi soal kenaikan UMP tersebut. Termasuk, SK yang sudah disahkan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

2. Jawa Barat

UMP 2024 Jawa Barat telah disepakati sebesar Rp2.057.495. Angka ini naik 3,57 persen dari sebelumnya, yakni Rp1.986.670.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja, baik yang disampaikan langsung melalui unjuk rasa maupun melalui dewan pengupahan.

"Kami juga sudah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan," kata Bey, dikutip dari detikcom.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pemerintah DIY menetapkan UMP 2024 sebesar Rp2.125.897 atau naik 7,27 persen dari yang sebelumnya. Rp1.981.782.

Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan penentuan nominal UMP 2024 ini mempedomani rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, serta pakar atau akademisi dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekerja atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

4. Jawa Timur

Menyusul DIY, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2024 di level Rp2.165.244. Angka ini naik 6,13 persen dari UMP 2023, yakni Rp2.040.244.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan kenaikan UMP Tahun 2024 ini menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kenaikan UMP Jatim Tahun 2024 ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi.

5. Nusa Tenggara Timur (NTT)

UMP 2024 NTT ditetapkan sebesar Rp2.186.826. Upah itu naik 2,96 persen
dari yang sebelumnya sebesar Rp2.123.994.

Asisten I Setda Provinsi NTT Erni Usboko menuturkan kenaikan UMP NTT tahun 2024 itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Penjabat Gubernur NTT nomor 355/ HK/Kep/HK/2023 tanggal 20 November 2023.

"Pemerintah NTT berharap kenaikan UMP ini bisa dimanfaatkan secara minimal untuk kebutuhan para pekerja. UMP ini berlaku untuk para pekerja yang sudah bekerja di bawah satu tahun," kata Erni Usboko dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]