rtp net77

suara4d slot 659Jutaan kata 531659Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp net77》

Pengamat ingatkan Kemenkominfo modus hoaks pemilu kian beragam******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa modus penyebaran hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kian beragam dan berkembang.

"Kementerian Kominfo sudah cukup bekerja keras dan cukup sistematis dalam menangani hoaks Pemilu. Tapi kalau kita lihat modus-modus penyebaran hoaks itu kan terus berkembang," ujar Firman saat dihubungi ANTARA, Rabu.

Firman mengatakan penyebaran informasi hoaks terkait Pemilu saat ini terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi.

Dia mencontohkan hoaks dapat disisipkan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Hoaks juga bisa disampaikan melalui informasi yang lebih halus dan mudah diterima, serta dengan menunggangi emosi publik.

Baca juga: PWI Pusat resmikan Satgas Anti Hoax tangkal hoaks jelang Pemilu 2024

Menurutnya, Kementerian Kominfo tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani hoaks semacam itu.

Perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan para korban hoaks seperti calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik peserta pemilu. Kementerian Kominfo juga perlu berkolaborasi dengan konsumen hoaks, yang dalam hal ini adalah masyarakat.

Dia mengatakan, dengan melibatkan pihak-pihak yang menjadi korban hoaks, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemetaan dan pemeriksaan bersama terhadap hoaks yang beredar. Selain itu, konsumen hoaks juga perlu dilibatkan agar mereka dapat memahami cara kerja hoaks dan menjadi lebih waspada.

Baca juga: Penyidik minta keterangan ahli terkait laporan terhadap Roy Suryo

"Jadi intinya, hoaks ini adalah material yang sifatnya jejaring. Maka cara untuk mengatasinya juga harus secara jejaring. Maka perlu membangun kolaborasi. Kementerian Kominfo tidak bisa sendirian," kata Firman.

Firman menilai bahwa usaha Kementerian Kominfo dalam penanganan hoaks Pemilu 2024 sudah cukup maksimal. Namun, hal tersebut harus terus diiringi dengan upaya untuk memperkuat pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran hoaks.

"Sehingga nantinya akan terbentuk sebuah imunitas di antara mereka. Maka mereka juga tidak mudah menjadi percaya terhadap informasi yang diterima. Mereka akan melakukan re-check, melakukan pembandingan terhadap informasi, sehingga terbentuk sumber perilaku untuk menolak hoaks itu," kata dia. 

Baca juga: Dua langkah Kemenkominfo tangani hoaks Pemilu 2024 di ruang digital

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU******

Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jembatan penghubung antardesa di Sukabumi terputus akibat longsor******

Jembatan ini putus dipicu oleh hujan deras yang turun hampir sepanjang hari, sehingga menyebabkan tanah untuk menopang jembatan itu menjadi labil dan longsor sehingga jembatan tersebut ikut ambruk

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Jembatan penghubung antar-desa yang berada di Kampung Gandamaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terputus akibat tanah penahan jembatan tersebut tidak bisa lagi menahan beban jembatan dan akhirnya longsor.

"Jembatan ini putus dipicu oleh hujan deras yang turun hampir sepanjang hari, sehingga menyebabkan tanah untuk menopang jembatan itu menjadi labil dan longsor sehingga jembatan tersebut ikut ambruk," kata Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria di Sukabumi pada Kamis.

Menurut Sandra, jembatan yang berada di RT 23/07 Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, itu biasa digunakan warga untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berangkat sekolah, bekerja, atau membawa hasil bumi.

Baca juga: Hujan deras picu banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi

Keberadaan jembatan ini pun cukup penting bagi warga karena merupakan jembatan penghubung dan bisa mempersingkat waktu dan jarak tempuh jika warga ingin bepergian ke desa lain. Akibat putusnya jembatan ini masyarakat yang ingin ke desa tetangga terpaksa harus memutar dengan jarak yang cukup jauh.

Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Kadudampit bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) sudah memeriksa kondisi jembatan yang sudah tidak bisa digunakan itu.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan perbaikan sementara serta memasang bronjong kawat. Selain itu ia mengimbau  warga untuk tidak nekat menggunakan jembatan itu khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dari hasil asesmen, kata dia, kerugian akibat putusnya jembatan permanen ini mencapai Rp125 juta.

Baca juga: BPBD: Angin puting beliung dan longsor landa Sukabumi
Baca juga: Rumah di bantaran Sungai Cicatih Sukabumi terbawa longsor
 
 

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bonus new member olxtoto、daftar judi slot online terpercaya、akun demo slot gacor maxwin

Terkait：pinjaman online ojk limit besar tenor panjang、lama verifikasi kredivo、kadoslot、qqaxioo、maksud pola gacor slot、dwv138、emas 7 slot login、situs slot eropa、slot r、botakqq

---

---

bab terbaru：rtp agen138（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12