slot gacor host

Shenglongxu

Pemegang Saham Sritex Pecat Semua Direksi dan Komisaris******

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex memutuskan untuk memecat seluruh dewan direksi dan komisaris lama. Adapun RUPSLB Sritex digelar pada Jumat (17/3) lalu, dengan agenda rapat adalah perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Rapat tersebut dihadiri oleh 13.212.355.802 pemegang saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 64,60 persen dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan.

"Rapat menyetujui pemberhentian secara hormat seluruh dewan komisaris dan direksi yang lama," bunyi ringkasan risalah dilaporkan dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Selasa (23/3) lalu.

Lalu, Karunakaran Ramamoorthy selaku direktur produksi, Eddy Prasetyo Salim selaku direktur operasional dan M. Nasir Tamama Tamimi selaku direktur independen.

Meski begitu, beberapa nama yang dicopot tetap masuk dalam susunan dewan komisaris dan direksi baru, meski dengan jabatan berbeda.

Dewan Komisaris dan Direksi Baru:

Komisaris Utama: Iwan Setiawan
Komisaris: Megawati
Komisaris Independen: Liem Konstantinus

Direktur Utama: Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur Operasional: Mira Christina Setiady
Direktur Keuangan: Welly Salam
Direktur Umum: Supartodi
Direktur Independen: Regina Lestari Busono
Direktur Bisnis Benang: Karunakaran Ramamoorthy
Direktur Bisnis Kain: Sandeep Kr Gautam
Direktur Bisnis Pakaian Jadi: Teo Khek Thuan

[Gambas:Video CNN]

Penangkap Dewa Skyfall

Menaker Minta Daerah Bentuk Posko Satgas Aduan THR Lebaran******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah meminta kepala daerah untuk membentuk posko komando satuan tugas atau posko satgas untuk melayani aduan seputar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023di daerah masing-masing.

Selain menerima aduan, posko satgas ketenagakerjaan ini juga melayani konsultasi serta penegakkan hukum terkait pembayaran THR di daerahnya.

"Dan saya minta itu (posko satgas ketenagakerjaan) diintegrasikan melalui website poskothr.kemnaker.go.id," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/3).

"Untuk tahun ini kita tentu belum tahu dan berharap karena kondisi ekonomi Indonesia semakin membaik, saya berharap tidak ada lagi cerita perusahaan tidak membayar THR," imbuhnya.

Ida mewajibkan pengusaha untuk membayar THR Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ucapnya.

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan

BPJT Respons Soal Rangkap Jabatan dan Potensi Kerugian Negara Rp4,5 T******

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit buka suara soal kajian KPK yang menyebut potensi kerugian negaraRp4,5 triliun dari pembangunan jalan tol selama era pemerintahan Jokowi.

Merespons kajian KPK, kami sudah tuntaskan dan selesaikan. Bapak Irjen sudah kirim surat ke deputi monitoring dan pencegahan KPK. dua diantaranya ingin kami sampaikan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR, Selasa (28/3).

Pertama,terkait rangkap jabatan. Danang mengatakan lima orang yang memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris BUJT kini tidak lagi menduduki posisi tersebut.

Danang mengatakan nilai tersebut adalah dana BLU Rp4,5 triliun yang terdiri dari Rp4,2 triliun pinjaman pokok dan Rp300 miliar bunga denda dan nilai tambah terhadap pinjaman.

"Pinjaman pokok itu sudah kami lakukan perjanjian ulang, penuntasan pembayaran terhadap 12 BUJT yang saat ini meminjam," katanya.

"Dari 12 BUJT, status melunasi 1 sudah dan 11 sudah lakukan penjadwalan pengembalian peminjaman hingga 2024," imbuhnya.

Sedangkan terkait nilai tambah bunga dan denda, Danang mengatakan saat ini sudah ada penandatanganan peraturan menteri keuangan (PMK) yang akan menentukan besaran nilai tersebut yang mengacu pada audit BPKP.

"Saat ini (PMK) sudah ditandatangani ibu menteri keuangan, begitu selesai kami akan menambahkan besaran bunga denda nilai tambah tersebut pada pinjaman pokok yang harus dibayarkan BUJT selambat-lambatnya pada 2024," katanya.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bakal mencopot lima pejabat BPJT.

Pahala menjelaskan lima orang tersebut dicopot karena rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan jalan tol.

Selain itu, Pahala juga menyinggung soal potensi kerugian negara sebesar Rp4,5 triliun dari pembangunan jalan tol di Indonesia era pemerintahan Jokowi.

"Rp4,5 triliun itu pemerintah dulu sudah beliin tanah pembebasan tanah. Janjinya nanti kalau jalan tolnya jadi dibalikin itu uang. Ternyata tol sudah jadi 4,5 triliunnya belum dipulangin dan belum jelas juga rencana pengembaliannya gimana, makanya kita dorong, dipanggil dong ini semua, kan Rp4,5 T kan gede duitnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Berkeliaran tanpa akhir

Rincian Besaran THR yang Diterima Pekerja******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk rinciannya, pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan.

Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta, baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak dapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

Sementara itu, besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya.

Sanksi itu bertingkat mulai dari sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kayu Dou

Menaker: THR Tidak Boleh Dicicil******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menegaskan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tidak boleh dicicil.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Adapun bagi pengusaha yang mencicil pembayaranTHR atau terlambat, maka Kemnaker akan memberikan sanksi. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

superstar terbatas

Pertamina: 3 Kru Kapal BBM yang Terbakar Lompat ke Laut******

PT Pertamina International Shipping (PIS) membantah tiga orang anak buah kapal (ABK) meninggal dunia dalam kebakaran Kapal MT Kristin pengangkut BBM di perairan Kota Mataram, NTB.

Humas PIS Roberth Marcelino mengatakan ketiga orang ABK itu masih dalam pencairan karena melompat ke laut saat peristiwa kebakaran. Sementara 14 ABK lainnya berhasil dievakuasi dibantu oleh nelayan setempat.

Lihat Juga : Pertamina Ungkap Dugaan Awal Kebakaran Kapal BBM di Mataram

Robert menjelaskan dugaan awal kebakaran terjadi karena api yang berasal dari forecastleatau mooring deckdepan saat kapal melakukan labuh jangkar.

Ia mengatakan Tim Emergency Response PIS terus berkoordinasi dengan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat, Pelindo, dan otoritas lainnya untuk proses evakuasi, penanggulangan kru kapal dan pemadaman.

"PIS menekankan perlunya mengutamakan dan menyerukan pentingnya aspek keselamatan dalam seluruh kegiatan operasional baik untuk kru kapal dan juga memastikan kargo muatan kapal," ujarnya.

Lihat Juga : TAIPANSuhail Bahwan, Taipan Muslim Berharta Rp40 T dari Oman

Kapal MT Kristin merupakan kapal milik PT Hanlyn Jaya Mandiri yang saat ini tengah disewa oleh PIS untuk mengangkut BBM ke TBBM Ampenan dan TBBM Sanggaran.

Sebelumnya, informasi mengenai tiga orang ABK dikabarkan tewas dalam kebakaran Kapal MT Kristin disampaikan oleh Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Dady Sukmawan.

"Informasi yang saya terima ada tiga anak buah kapal yang meninggal dunia. Sebagian lagi sudah dievakuasi ke Pantai Ampenan. Total ada 17 anak buah kapal," kata Dady dikutip dari Antara.

Humas Kantor SAR Mataram I Gusti Lanang Wiswananda mengatakan kapal pengangkut BBM Pertamina itu terbakar di perairan yang tidak jauh dari Terminal BBM Ampenan Kota Mataram, NTB, sekitar pukul 15.30 WITA.

Hingga sore tadi api masih terlihat menyala. Kapal juga sudah menjauh dari Depo Pertamina Ampenan untuk menghindari ledakan karena di sekitarnya juga ada perahu-perahu nelayan.