petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

aplikasi slot terbaru

winrate utama88 898Jutaan kata 14063Orang-orang telah membaca serialisasi

《aplikasi slot terbaru》

Kemen PPPA: Masyarakat agar miliki sensitivitas ke keluarga alami KDRT******

Kemen PPPA: Masyarakat agar miliki sensitivitas ke keluarga alami KDRT
Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA Rini Handayani di Jakarta, Senin. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya masyarakat memiliki sensitivitas terhadap kondisi keluarga yang di dalamnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Pada saat terjadi KDRT, sudah ada pengaduan, ini tentu orang-orang sekitar yang dekat dengan anak, harus merasa peka," kata Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA Rini Handayani di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya menanggapi kasus pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Tetangga, keluarga dekatnya harus lebih sensitif terhadap risiko-risiko yang akan terjadi pada anak yang memang butuh pertolongan, anak ini belum bisa membela dirinya sendiri," katanya.

Menurut dia, masyarakat sekitar maupun keluarga dekat seharusnya lebih sensitif akan kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada anak-anak yang berada di dalam keluarga yang mengalami KDRT.

Baca juga: Kemen-PPPA pantau kasus empat anak yang tewas di Jagakarsa

Baca juga: Kemen PPPA: Kekerasan rumah tangga berdampak pada kekerasan berulang

Rini Handayani mengatakan sensitivitas masyarakat harus dibangun melalui edukasi-edukasi dan sosialisasi.

"Untuk memunculkan rasa sensitivitas, tentu harus ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), bimbingan teknis, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan PKK, organisasi-organisasi agama. Ini yang harus kita gencarkan," kata Rini Handayani.

Sebanyak empat anak berinisial VA (6), SP (4), AR (3), AS (1) ditemukan tewas dalam satu kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/12).

Kasus tersebut terungkap berawal dari kecurigaan warga sekitar yang menghirup aroma tidak sedap di sekitar rumah kontrakan yang dihuni pelaku dan keluarganya.

P, ayah keempat anak itu kemudian ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap anak-anaknya.

P juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, D.

Baca juga: Menteri PPPA gandeng Srikandi PLN berdayakan perempuan penyintas KDRT

Baca juga: Kemen PPPA luncurkan modul cegah dan tangani kekerasan seksual anak

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023

Guru Besar IPDN Sebut PNS Paling Untung dari Makan Gratis Ala Prabowo******

Guru Besar IPB Muhadam Labolo menyebut PNS paling diuntungkan oleh program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran karena bisa dapat tetesan rezeki.
Guru Besar IPB Muhadam Labolo menyebut PNS paling diuntungkan oleh program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran karena bisa dapat tetesan rezeki. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo menyebut pegawai negeri sipil (PNS) paling diuntungkan dari makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto.

"Kalau seorang calon presiden hari ini terpilih dengan program makan siang gratis dan susu gratis, saya mau tanya yang paling diuntungkan siapa? Sudah pasti aparatur sipil negara (ASN)," tegas Muhadam dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

"Bapak (PNS) sudah bisa hitung sekian triliun dibutuhkan harus diteteskan ke bawah. Dia akan singgah di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ketua RW, lalu menetes ke bawah. Tidak mungkin itu tidak ada tetesan untuk pendampingan semua," sambungnya.

Ia menegaskan tidak hanya program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muhadam mengatakan PNS akan tetap diuntungkan kalau pun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menang.

Muhadam mengatakan siapapun capres yang terpilih, ujungnya akan 'membebani' birokrat. Ia menekankan tugas politikus adalah menjual mimpi.

"Politisi tugasnya menjual mimpi, kalau mimpinya laku lima tahun, maka yang menerjemahkan mimpinya menjadi program dan kegiatan adalah birokrasi. Itu enaknya jadi politisi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup sekolah menengah umum (SMU)/sederajat, silakan maju sebagai capres, (calon) gubernur, bupati," tuturnya.

"Saya yakin akan banyak yang gemuk birokrasi semua itu, tetesannya itu loh. Saya yakin untuk, misal makan siang dan susu gratis, mungkin bapak/ibu sekalian menganggap sesuatu yang jauh, pasti akan menetes ke sana," tandas Muhadam.

Nantinya, Muhadam menyebut janji-janji politik pasangan calon tersebut akan diterjemahkan birokrat sesuai dengan sistem Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Prabowo-Gibran berjanji melaksanakan program makan siang gratis.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program makan siang gratis adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Ia mengatakan pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, untuk pelaksanaan tahun pertama program ini diperkirakan menyedot Rp120 triliun. Budiman menegaskan sekitar Rp60 triliun duit tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

OJK Resmi Cabut Sanksi Pembatasan Paylater Akulaku******

OJK resmi mencabut sanksi pembatasan penyaluran pinjaman dari PT Akulaku Finance Indonesia dengan skema buy now pay later (BNPL).
OJK resmi mencabut sanksi pembatasan penyaluran pinjaman dari PT Akulaku Finance Indonesia dengan skema buy now pay later (BNPL). (Foto: Arsip Akulaku via CNBC Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia--

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut sanksi pembatasan penyaluran pinjaman dari PTAkulaku Finance Indonesia dengan skema buy now pay later (BNPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman mengatakan Akulaku sudah memenuhi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan OJK beberapa waktu lalu.

"Oleh karena itu, OJK telah mencabut sanksi terkait pembatasan pembiayaan kegiatan usaha dari BNPL Akulaku pada 29 Februari (2024) kemarin," ucap Agusman dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2024 secara virtual, Senin (4/3).

Agusman lantas mewanti-wanti Akulaku agar lebih meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di masa depan. Selain itu, OJK berharap perusahaan bisa melaksanakan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL sesuai peraturan berlaku.

Sebelumnya, OJK membatasi penyaluran pembiayaan Akulaku yang tertuang dalam SR-1/PL.1/2023 tanggal 05 Oktober 2023. Akulaku dianggap lalai karena tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh wasit industri jasa keuangan tersebut.

OJK awasi ketat Investree

Agusman juga memberikan perkembangan teranyar soal pengawasan terhadap kasus kredit macet dan sengkarut masalah PT Investree Radhika Jaya (Investree).

Ia mengatakan OJK memeriksa dan memonitor perkembangan serta langkah-langkah penyelesaian yang diambil Investree, mulai dari penanganan kredit macet maupun dugaan fraud. Agusman menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan progres pemenuhan ekuitas Investree, termasuk melalui pertemuan yang dilakukan dengan perwakilan pemegang saham.

"Dapat kami informasikan, dari hasil pertemuan dengan pihak Investree, diketahui pemegang saham sejauh ini masih berkomitmen menjaga going concern perusahaan, di antaranya dengan mencari tambahan modal, meningkatkan efisiensi bisnis, dan membantu penyelesaian kredit macet melalui upaya penagihan," jelas Agusman.

"OJK akan terus melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sekirannya di kemudian hari ditemukan indikasi pelanggaran pidana," tutupnya.

Investree tersandung kasus tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) yang mencapai 16,44 persen. Pada 13 Januari 2024 lalu, OJK juga sudah menjatuhkan sanksi administratif kepada Investree yang melanggar ketentuan berlaku.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)




bab terbaru:impian99

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
ktv slot gacor
situs slot paling mudah maxwin
angka jitu china
pola slot mahjong 2
babeh138
viralslot77
demo playtech
serius slot
paling gacor malam ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 gacor slot
Bab 2 slot gacor malam
Bab 3 apk cheat jam gacor
Bab 4 kapalslot
Bab 5 buku tafsir mimpi
Bab 6 slot gacor mudah jp
Bab 7 paling gacor malam ini
Bab 8 bo slot tergacor hari ini
Bab 9 joker jackpot 888
Bab 10 judi slot yang gampang menang
Bab 11 slot gacor besok
Bab 12 slot d
Bab 13 situs cari kerja terpercaya
Bab 14 kredivo ditutup
Bab 15 kantortoto
Bab 16 link slot gacor 88
Bab 17 situs slot yg terpercaya
Bab 18 slot terkini
Bab 19 slot online deposit 5000 tanpa potongan
Bab 20 abowin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7322bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Era Abadi: Penjaga

rupiah ajaib pinjol
Indonesia dapat dukungan Jepang untuk 24 proyek transisi energi
Presiden RI Joko Widodo berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida usai keduanya menghadiri KTT AZEC di Main Hall Kantor PM Jepang, Tokyo, pada Senin (18/12/2023). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendapat dukungan Jepang untuk 24 proyek transisi energi, sebagai hasil konkret dari KTT Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diselenggarakan di Tokyo pada Senin.

“Sebagai deliverables, terdapat 69 kerja sama transisi energi dalam kerangka AZEC di mana 24 di antaranya adalah proyek transisi energi untuk Indonesia atau antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jepang,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika menyampaikan keterangan pers secara daring, usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT AZEC.

Proyek-proyek transisi energi yang mendapat dukungan Jepang merupakan kerja sama dengan sejumlah pihak, antara lain dengan PT PLN (Persero), dengan PPT Energy Trading Co Ltd, dengan Pupuk Indonesia, dan dengan Otorita IKN.

Sementara bidang kerja sama yang dicakup dari 24 MoU antara Indonesia dengan Jepang antara lain meliputi pelatihan untuk mempromosikan transisi energi, waste to energy, dekarbonisasi, pengembangan transmisi listrik, geothermal, serta green ammonia.

AZEC sendiri adalah platform kerja sama untuk mendorong pencapaian emisi nol bersih di kawasan, di mana Indonesia merupakan co-initiatorbersama dengan Jepang.

Negara peserta AZEC selain Indonesia dan Jepang adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

KTT AZEC menghasilkan Leaders’ Joint Statement yang berisi antara lain komitmen memenuhi Paris Agreement yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi dan perlunya pendekatan yang dibuat sesuai kebutuhan dan kondisi setiap negara menuju dekarbonisasi.

Kemudian di dalam Pernyataan Bersama tersebut juga ditegaskan pengakuan berbagai macam teknologi dan inovasi untuk mempercepat transisi energi termasuk melalui CCS dan CCUS, pemanfaatan LNG sebagai bahan bakar transisi, promosi elektrifikasi, dan dekarbonisasi sektor transportasi, serta menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pendanaan transisi melalui AZEC termasuk melalui promosi implementasi perdagangan karbon di kawasan.

“Bagi Indonesia, kesepakatan yang dicapai dalam KTT AZEC ini telah turut mengakomodasi suara Indonesia yang secara konsisten terus mendorong pengakuan berbagai jalan dan teknologi menuju transisi energi,” tutur Retno.

KTT AZEC juga menegaskan pentingnya meningkatkan mekanisme pendanaan untuk menutup kesenjangan pembiayaan di negara berkembang, serta perlunya pengembangan aksesibilitas dan keterjangkauan rantai pasok energi di kawasan.

Baca juga: Presiden Jokowi paparkan panduan AZEC hadapi perubahan iklim

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023

Jiuhuang Yantianlu

demo slot dewa89
Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan komisaris dan direksi BNI. Ada 'orang istana' hingga BUMN Jasa Raharja di kepengurusan baru.
Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan komisaris dan direksi BNI. Ada 'orang istana' hingga BUMN Jasa Raharja di kepengurusan baru. (Foto: CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMNErick Thohir merombak susunan komisaris dan direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Ada 'orang istana' hingga BUMN Jasa Raharja di susunan kepengurusan yang baru.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini (4/3), Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana ditunjuk sebagai komisaris.

Ia menggantikan Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, yang diberhentikan dengan hormat.

Selain ada 'orang istana' jadi komisaris baru, RUPS juga menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebagai komisaris BNI.

Di jajaran direksi, Erick merombak banyak posisi. RUPS menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI. Ia digantikan oleh Putrama Wahju Setyawan, yang sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Kemudian, Corina Leyla Karnalies diangkat menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

Erick juga menunjuk Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI. Sebelumnya, ia menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

Lihat Juga :
Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

Lalu, Silvano Winston Rumantir diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI. Pengganti Silvano adalah Agung Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

Kemudian, Direktur Institutional Banking BNI Muhammad Iqbal juga diberhentikan dengan hormat. Posisinya diisi Munadi Herlambang, yang sebelumnya menjabat Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

RUPS Tahunan juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Ia digantikan I Made Sukajaya, yang sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

Daftar Komisaris BNI terbaru:

Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Pradjoto
Wakil Komisaris Utama Pahala Nugraha Mansury
Komisaris Independen Sigit Widyawan
Komisaris Askolani
Komisaris Independen Asmawi Syam
Komisaris Mohamad Yusuf Permana
Komisaris Independen Iman Sugema
Komisaris Independen Septian Hario Seto
Komisaris Independen Erwin Rijanto Slamet
Komisaris Fadlansyah Lubis
Komisaris Robertus Billitea

Daftar Direksi BNI terbaru:

Direktur Utama Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan
Direktur Digital & Integrated Transaction Banking Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur Enterprise & Commercial Banking I Made Sukajaya
Direktur Finance Novita Widya Anggraini
Direktur Risk Management David Pirzada
Direktur Institutional Banking Munadi Herlambang
Direktur Network & Services Ronny Venir
Direktur Retail Banking Corina Leyla Karnalies
Direktur Human Capital & Compliance Mucharom
Direktur Technology & Operations Toto Prasetio
Direktur Wholesale & International Banking Agung Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Dua dunia dihubungkan oleh W

lebih gacor
Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo merupakan PNS yang menerima THR terbesar yakni Rp123 juta pada Lebaran besok.
Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo merupakan PNS yang menerima THR terbesar yakni Rp123 juta pada Lebaran besok. (Foto: CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah memutuskan kembali memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 secara penuh 100 persen.

Sejak 2020, pembayaran THR PNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, besaran THR yang diterima masing-masing abdi negara ini akan berbeda antara satu dengan lainnya. Pasalnya, jumlah THR ini sangat bergantung dari golongan, nilai tunjangan, hingga instansi tempat mereka bekerja.

PNS yang menerima THR terbesar tentu erat kaitannya dengan mereka yang memiliki pendapatan terbesar.

Lantas siapa PNS yang bakal menerima THR terbesar?

Lihat Juga :
Melihat Dahsyat Perputaran Uang dari Konser Taylor Swift di Singapura

Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP) yang diterima PNS setiap bulannya, yakni gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).

Gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Untuk gaji pokok terendah, ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan, sedangkan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.

Soal tunjangan, selama ini para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin untuk PNS DJP berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.

Adapun dalam aturan itu besaran tukin terendah Rp5,361 juta adalah untuk level jabatan pelaksana.

Sedangkan besaran tukin tertinggi Rp117 juta untuk pemimpin tertinggi instansi, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi di DJP ini  masuk dalam golongan IVe.

Saat ini, posisi dirjen pajak dijabat Suryo Utomo. Dengan begitu, Suryo menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi, yakni sekitar Rp123,7 juta. Angka ini berasal dari gaji pokok PNS golongan IVe sebesar Rp6,3 juta ditambah tukin Rp117 juta.

Namun, nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Ada pula tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Kecantikan hamil

88 slot login
Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan  17 tahun lagi
Konferensi pers Lembaga Sensor Film (LSF) di Jakarta, Senin (18/12/2023). (ANTARA/Pamela Sakina)
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) sedang dalam upaya mengubah batas usia minimum kategori dewasa untuk menyaksikan film, dari semula 17 tahun ke atas (17+) menjadi 18 tahun ke atas (18+).

“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.

Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.

Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film

Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.

Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.

Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.

Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).

Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri

Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas

Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

pinguinslot
Erick Thohir bantah PT Dirgantara Indonesia potong gaji karyawan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat melakukan temu media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/12/2023). ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Yang menggerogoti holding company sekadar untuk create project, itu yang saya harus 'sikat'
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah bahwa PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI melakukan pemotongan gaji karyawan.

Erick menyampaikan PTDI akan melakukan pembayaran gaji terhadap karyawan secara bertahap lantaran terdapat kekosongan kas, akibat klien belum melunasi tagihan.

"Tidak ada pemotongan dan sudah dibicarakan akan dibayar bertahap karena ada cash mis (cash mismatch), ada pembayaran yang enggak masuk tepat waktu," ujar Erick saat temu media di Jakarta, Selasa.

Menurut Erick, pihaknya sudah mendapat laporan dari PTDI mengenai keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai waktu dari klien, sehingga menyebabkan kekosongan kas perusahaan tersebut.

Erick mengatakan Kementerian BUMN akan turut membantu mengomunikasikan kepada pihak yang belum melunasi kewajibannya terhadap PTDI.

"Pasti kita bantu dong," kata Erick.

PTDI merupakan anggota holding BUMN DEFEND ID yang terdiri atas lima perusahaan di bidang industri pertahanan, yakni PT LEN Industri, sebagai induk, dan anggota PT Pindad, PTDI, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

Erick menyampaikan pihaknya akan lebih fokus dalam membenahi bisnis-bisnis dari perusahaan tersebut dan menutup yang tidak berfungsi.

"Yang menggerogoti holding companysekadar untuk create project, itu yang saya harus 'sikat'," ucap Erick.

Ia menegaskan pihaknya akan menindak tegas direksi-direksi BUMN yang melakukan penyelewengan. Hal ini sudah dibuktikan oleh Erick melalui berbagai pelaporan terhadap perusahaan BUMN yang melakukan pelanggaran seperti PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan ID Food.

"Jangan sampai direksi, bukan yang sekarang, meng-createsi vehicle-vehiclebaru hanya untuk pengadaan, dan di-markuppengadaannya. Itu contoh di kasus Karya (BUMN karya), ketika diperiksa kejaksaan, KPK, banyak bodong," ujarnya.

Baca juga: Erick Thohir rencanakan sinergi Bank Muamalat dan BTN Syariah
Baca juga: Erick Thohir: Peresmian smelter Gresik bukti keseriusan hilirisasi
Baca juga: Erick raih Best Leader Transformation, jadi motivasi dorong ekonomi RI

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023

pasar suci

slot gacor hari ini deposit 5000
Kemen PPPA: Masyarakat agar miliki sensitivitas ke keluarga alami KDRT
Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA Rini Handayani di Jakarta, Senin. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya masyarakat memiliki sensitivitas terhadap kondisi keluarga yang di dalamnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Pada saat terjadi KDRT, sudah ada pengaduan, ini tentu orang-orang sekitar yang dekat dengan anak, harus merasa peka," kata Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA Rini Handayani di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya menanggapi kasus pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Tetangga, keluarga dekatnya harus lebih sensitif terhadap risiko-risiko yang akan terjadi pada anak yang memang butuh pertolongan, anak ini belum bisa membela dirinya sendiri," katanya.

Menurut dia, masyarakat sekitar maupun keluarga dekat seharusnya lebih sensitif akan kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada anak-anak yang berada di dalam keluarga yang mengalami KDRT.

Baca juga: Kemen-PPPA pantau kasus empat anak yang tewas di Jagakarsa

Baca juga: Kemen PPPA: Kekerasan rumah tangga berdampak pada kekerasan berulang

Rini Handayani mengatakan sensitivitas masyarakat harus dibangun melalui edukasi-edukasi dan sosialisasi.

"Untuk memunculkan rasa sensitivitas, tentu harus ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), bimbingan teknis, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan PKK, organisasi-organisasi agama. Ini yang harus kita gencarkan," kata Rini Handayani.

Sebanyak empat anak berinisial VA (6), SP (4), AR (3), AS (1) ditemukan tewas dalam satu kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/12).

Kasus tersebut terungkap berawal dari kecurigaan warga sekitar yang menghirup aroma tidak sedap di sekitar rumah kontrakan yang dihuni pelaku dan keluarganya.

P, ayah keempat anak itu kemudian ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap anak-anaknya.

P juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, D.

Baca juga: Menteri PPPA gandeng Srikandi PLN berdayakan perempuan penyintas KDRT

Baca juga: Kemen PPPA luncurkan modul cegah dan tangani kekerasan seksual anak

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023