pinjol legal ojk 2022 bunga rendah

Kesengsaraan Abadi Penglai

Bahlil Cium Pihak Asing di Balik Kisruh Rempang Eco City******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencium ada pihak asing ikut bermain dalam kekisruhan yang terjadi di kawasan pembangunan Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau belakangan ini.

"Temuan saya sebagai tim, saya tahu siapa barang ini yang ikut main. Tapi yakinlah teman-teman, bahwa tidak hanya dari dalam negeri. Saya tahu kok, siapa yang di luar negeri," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

Dugaan ini muncul karena Bahlil menyadari setiap Kepulauan Riau (Kepri) ingin maju dan ada investasi besar, ia merasa selalu ada yang menghalangi.

"Jangan yang kita pertentangkan terus yang kemarin terjadi, tapi mari kita lihat bangsa secara baik," sambung Bahlil.

Bahlil mengatakan hal ini biasa dalam persaingan. Namun, menurutnya, dalam persaingan selalu ada strategi untuk berkompetisi dengan negara lain.

Lebih lanjut, Bahlil menyentil negara yang diduga bermain dalam kekisruhan Rempang adalah salah satu negara tetangga.

"Ya, saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan.. Ya gitu deh," ucapnya.

Sebelumnya, kekisruhan mewarnai pembebasan lahan Proyek Rempang Eco City karena warga menolak direlokasi dari lokasi pengembangan proyek.

Bahlil menyatakan penolakan dilakukan karena warga tidak ingin direlokasi ke Pulau Galang, melainkan ke Pulau yang masih ada di kawasan Rempang. Menurutnya, warga juga tak ingin kuburan leluhur mereka digeser.

[Gambas:Video CNN]

Sistem aliansi terkuat

Jokowi soal TikTok Shop: Mestinya Media Sosial, Bukan 'Media Ekonomi'******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kegaduhan TikTok Shopyang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, TikTok seharusnya cukup menjadi media sosial, bukan media ekonomi.

Keberadaan TikTok Shop sendiri belakangan diketahui memukul usaha masyarakat, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Mestinya ini, kan, dia itu [TikTok] social media. Bukan economy media," kata Jokowi di sela kunjungannya ke IKN, Sabtu (23/9).

"Kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun," katanya.

Para pelaku UMKM mengeluhkan eksistensi TikTok Shop. Sepinya penjualan membuat sejumlah usaha harus bangkrut lantaran tak bisa bersaing dengan produk-produk yang dijual di TikTok Shop dengan harga yang sangat murah.

Akibatnya, barang dagangan pelaku UMKM lokal Indonesia kalah saing, baik di toko offlinemaupun online.

Pertengahan September lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli hasan menyebut bakal rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno guna membahas rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Rapat juga membahas revisi Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Namun, ia belum bisa menjanjikan kapan Permendag yang sudah direvisi terbit.

Versi lengkap novel Jueji

Kemendag Gandeng Kantor Airlangga dan Mahfud Bahas Utang Minyak Goreng******

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan masalah utang rafaksi minyak gorengsedang dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Sudah ketemu level eselon I. Kita akan bahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenko Polhukum. Jadi kita akan bahas ramai-ramai," ujar Isy di kantornya pada Jumat (22/9).

Sejalan dengan pembahasan dengan kedua kementerian tersebut, Isy mengatakan Kemendag masih akan memverifikasi klaim utang pemerintah ke pelaku usaha minyak goreng. Pasalnya, saat ini masih ada perbedaan angka yang diklaim.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minyak goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun.

Terbaru, Aprindo bersiap menggugat pemerintah terkait utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar yang tidak segera dilunasi kepada mereka.

"Rafaksi minyak goreng kita sedang mau masuk ke tahap akhir. Mau masuk. Belum gugat kan. Jadi kita lagi berpikir, bersiap, dan sebagainya," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (20/9).

Roy mengungkap kesiapan menggugat disampaikan karena pihaknya sudah memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran utang rafaksi itu pada September ini.

[Gambas:Video CNN]

Tiongkok Kuno

Respons Tokopedia soal Larangan Jual Barang Impor di Bawah US0******

Platform dagang elektronik, Tokopedia, mengaku tak masalah atas rencana pemerintah yang akan melarang penjualan barang impor di bawah US0 atau setara dengan Rp1,5 juta.

Larangan tersebut merupakan salah satu poin yang akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Hilmi Adrianto mengatakan hingga kini, pihaknya masih mempelajari dan terus berkoordinasi dengan pihak internal, pemerintah dan berbagai pihak terkait peraturan tersebut, serta dampaknya pada bisnis Tokopedia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bakal menerbitkan aturan tentang perdagangan online di Indonesia.

Aturan tersebut akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam revisi permendag tersebut, akan ada enam poin yang akan diatur.

Lihat Juga : Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi

Pertama,pemerintah akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurut Zulhas, social commercehanya boleh melakukan promosi.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Kedua,pemerintah akan memisahkan social commercedengane-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dane-commercesecara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commercedan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Ketiga,pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri.

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," imbuh Zulhas.

Lihat Juga : Gurita Bisnis Milik Kaesang yang Baru Diangkat Jadi Ketum PSI

Keempat, pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal. "Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," jelasnya.

Kelima,pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Keenam,pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

[Gambas:Video CNN]

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Raja Media Rupert Murdoch Mundur dari Pucuk Pimpinan Fox******

Rupert Murdoch mengundurkan diri sebagai pimpinanFoxCorporation dan News Corporation.

Pengunduran diri tersebut diketahui melalui sebuah memo yang Murdoch tujukan pada seluruh karyawannya. Dalam memo itu, Murdoch mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya mundur dari dunia media.

"Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mengambil peran yang berbeda, mengetahui bahwa kami memiliki tim yang benar-benar bertalenta," tulis Murdoch dalam memo tersebut seperti dikutip dari CNN Business, Jumat (22/9).

Keputusan Murdoch untuk mundur sebagai ketua perusahaannya juga akan menimbulkan kejutan di dunia politik. Apalagi, pemilihan presiden AS 2024 semakin memanas.

Maklum, sebagai pemimpin Fox dan News Corporation, yang menerbitkan surat kabar berpengaruh seperti The Wall Street Journal dan tabloid New York Post, Murdoch selama beberapa dekade telah memiliki pengaruh besar di Partai Republik.

Di sisi lain, Fox News masih terjerat dalam litigasi yang berasal dari jaringan yang menjajakan kebohongan pemilu mantan presiden Donald Trump setelah pemilu 2020.

Sebagai gantinya, putra sulung Murdoch, Lachlan, yang sudah menjabat sebagai CEO Fox Corporation, akan menjadi ketua tunggal di kedua perusahaan tersebut.

Murdoch menggambarkan Lachlan sebagai pemimpin yang penuh semangat dan berprinsip. Namun, ia tidak menuturkan secara rinci akan seperti apa arah Fox di bawah kepemimpinan Lachlan kelak.

Kendati, ia mengisyaratkan bahwa Lachlan akan mempertahankan editorial sayap kanan yang dikenal oleh perusahaan medianya.

Rupert Murdoch pun meyakinkan stafnya bahwa dia memiliki kesehatan yang baik. Ia juga mengatakan dalam peran barunya sebagai ketua emeritus dia akan tetap terlibat setiap hari dalam kontes ide.

Rupert Murdoch terjun ke dunia media sejak 1950-an. Ia memulai karirnya dalam jaringan surat kabar kecil di Australia.

Pada 1969, Murdoch membeli News of the World di Inggris. Dia kemudian mengakuisisi The Sun dan The Times serta The Sunday Times di London.

Murdoch pun membangun kerajaan surat kabar yang memberinya jangkauan dan pengaruh politik tak tertandingi di Inggris.

Pada 1973, Murdoch pertama kali memasuki dunia media AS dengan membeli San Antonio Express dan San Antonio News. Setahun kemudian, ia pindah ke New York dan segera memulai National Star, sebuah tabloid yang bersaing dengan National Enquirer.

Salah satu pembeliannya yang paling produktif adalah New York Post pada 1976, sebuah tabloid berpengaruh di Kota New York yang masih mendominasi media dan bidang politik hingga saat ini.

Murdoch menjadi eksekutif besar Hollywood pada 1985 ketika dia membeli Twentieth Century Fox dari pengusaha minyak Marvin Davis seharga US0 juta.

Pada 1986, Murdoch memasuki bisnis televisi setelah ia membeli beberapa stasiun televisi AS dan mendirikan Fox Broadcasting.

Murdoch juga sempat terjun ke bisnis media sosial dengan membeli MySpace, salah satu jejaring sosial pertama, pada 2005 seharga US0 juta.

Murdoch menjual sebagian besar kerajaan medianya, termasuk studio film Twentieth Century Fox, kepada Disney dalam kesepakatan besar-besaran senilai US miliar pada 2019. Dia memiliki portofolio penyiaran yang jauh lebih sedikit, yang terdiri dari Fox News dan Fox Sports.

[Gambas:Video CNN]

Pengumuman terakhir China Entertainment

Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengungkap curhatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komitmen negara maju dalam forum-forum internasional. Menurut Jokowi, banyak forum tersebut yang tak berbuah langkah konkret.

Mulanya, Luhut mengungkap banyak forum internasional yang bicara wacana angka yang akan digelontorkan. Namun tak dibarengi dengan program konkret.

"Kami enggak mau bicara kalau di forum internasional, kan, bicara triliun dolar, low hanging fruit. Ya kita sih enggak usah gitu-gituan lah, yang kecil-kecil. US juta, US juta, US juta tapi konkret kepada masalah," ujar Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

"Misalnya sampah laut, masalah coral reef, misalnya apalagi, replanting mangrove, restore coral reef, itu kan hal-hal yang bagus tadi. Terus kemudian perikanan kita juga coba sharing sama mereka," lanjut dia.

Kepadanya, Jokowi mengaku lelah dengan wacana di forum internasional yang tak berbuah langkah konkret.

"Pak presiden sendiri, Pak Jokowi, sama juga orangnya pragmatic aja, dia bilang, 'Pak Luhut ini bicara udah, capek saya malas bicara begituan itu, saya ingin yang konkret apa Pak Luhut,' itu yang kita tularkan, dan negara-negara, maaf, yang negara-negara berkembang itu kan butuh yang konkret," ujar dia.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Luhut mengungkap sejumlah upaya konkret yang sudah terjalin antara Indonesia dan negara lain misalnya pemurnian minyak atau oil refinery dengan negara Afrika.

"Misalnya, Presiden memutuskan kerja sama dengan Kenya untuk oil refinery, kita kerja sama dengan Mozambik, kemudian dengan South Africa itu semua proyek-proyek konkret," kata Luhut.

Tak hanya itu, ada juga kerja sama di sektor pangan. Luhut menyebut kerja sama antarnegara ini membuahkan keuntungan, salah satunya dari sisi harga yang lebih murah.

"Kita impor sapi daging, ya makanan kita impor langsung daripada kita impor tempat lain lebih murah 10-15 persen. Ya, kita impor dari mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Presiden Jokowi lagi-lagi tak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat.

Absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang Presiden memerintah Indonesia pada 2014 lalu. Jokowi tak pernah sekalipun menghadiri secara langsung rapat besar para pemimpin negara tersebut.

Ia selalu mengirimkan perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri.

Pada 2020 dan 2021, Jokowi sebetulnya ikut untuk yang pertama kalinya dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Namun, saat itu dia tak hadir secara langsung melainkan virtual imbas pandemi Covid-19.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (Unair), Radityo Dharmaputra, mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang menganut kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomis.

Menurut Radityo, kunjungan ke PBB tak akan dirasa begitu menguntungkan karena tidak akan langsung menghasilkan investasi maupun benefit ekonomi bagi Indonesia.