jamslot777

Petugas deportasi dari semua bidang

Perdana, Efek Beragun Aset Syariah Mejeng di Bursa Saham Indonesia******

Efek Beragun Aset (EBA)Syariah untuk pertama kalinya mejeng di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pencatatan perdana produk syariah dipasar modal, yakni EBAS-SP SMF-BRIS01, merupakan inisiasi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Peluncuran EBA Syariah ini diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung BEI, Senin (19/6). Ia didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi hingga Direktur Utama BEI Iman Rachmat.

"Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial kian menambah ragam instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar keuangan. Ini menjadi sumber alternatif pembiayaan di sektor perumahan bagi perusahaan dan juga sebagai alternatif investasi bagi masyarakat selain sukuk, saham, dan reksadana syariah," ujar Wapres dalam sambutannya.

Karenanya, Ma'ruf pun mengimbau agar inovasi dalam bidang instrumen keuangan syariah terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi dunia keuangan syariah dan masyarakat.

"Di pasar keuangan, berbagai instrumen keuangan terus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan tingginya animo investor kepada EBA Syariah menunjukkan instrumen ini banyak ditunggu oleh masyarakat sehingga dapat menjadi langkah positif terkait alternatif baru produk investasi berbasis syariah.

Lihat Juga : Jusuf Hamka: Soal Tagihan Rp800 M ke Kemenkeu Saya Serahkan ke Allah

Ia berharap langkah ini dapat mendorong terwujudnya perluasan pasar dan inklusivitas keuangan di pasar modal nasional, serta dapat menciptakan efek ganda khususnya bagi pertumbuhan sektor perumahan berbasis syariah.

"Sekuritisasi syariah diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keuangan syariah yang pada gilirannya dapat meningkatkan market share syariah di Indonesia," kata Ananta.

Sementara, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan dengan peluncuran ini pihaknya menyatakan komitmen BSI mendukung program pemerintah dalam memperkuat pembiayaan perumahan dengan skema syariah. Dengan begitu, masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepemilikan rumah.

"Kami berkomitmen besar untuk terus membangun ekonomi keumatan melalui skema dan sharia model businessyang tepat, sehingga investor maupun nasabah sadar betul peran perbankan syariah nyata untuk memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan ekonomi di Tanah Air," jelas Hary.

EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek beragun aset syariah yang underlying portofolionya berasal dari pembiayaan griya atau perumahan, dengan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) milik BSI. Jadi, mekanisme penerbitannya merujuk kepada prinsip syariah yang mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah pasar modal.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan mengenai Ahli Pasar Modal Syariah yang diatur dalam POJK Nomor 16 Tahun 2015. Selain itu, penerbitan EBAS-SP telah sesuai dengan POJK Nomor 20/POJK.04/2015 dan Fatwa DSN MUI No.121 tahun 2018.

Dalam penerbitan EBAS-SP SMF-BRIS01 ini, PT SMF berperan sebagai penerbit, pengatur dan pendukung pembiayaan. Sedangkan PT BSI berperan sebagai pemberi pembiayaan asal dan penyedia jasa.

EBA-SP SMF-BRIS01 diterbitkan dalam dua tahapan, yaitu Kelas A dengan nilai sebesar Rp297,7 miliar yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum, serta Kelas B sebagai kelas subordinasi yang berfungsi melindungi Kelas A dan diterbitkan melalui penawaran terbatas.

Kelas A ditawarkan dengan jangka waktu atau tenor Weighted Average Life (rata-rata tertimbang jatuh tempo) empat tahun. Kelas B sebagai subordinasi diterbitkan dengan total nominal Rp27,3 miliar atau 8,4 persen dari jumlah kumpulan tagihan.

[Gambas:Video CNN]

Yuan Zun

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Supermarket benteng saya

Rugi Rp100 M, Sirkuit Mandalika Bakal Coret WSBK******

Holding BUMN pariwisataInJourney berencana menghapus penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK. Ajang ini tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Selain event WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

Lihat Juga : ANALISISKualitas Belanja Daerah Buruk, Siapa yang Salah?

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorshipuntuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang pengembangan kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Untuk pembayaran jangka pendek, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah. Di mana, dari jumlah tersebut sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang kawasan yang juga mencakup sirkuit balap MotoGP itu.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short termini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Karena itu penyelesaiannya harus dengan equity," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan kawan

KCI Targetkan Impor 3 KRL Baru Jepang Tiba Tahun Depan******

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) menargetkan impor tiga rangkaian (trainset) KRLbaru dari Jepang tiba di Tanah Air pada 2024 mendatang.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai bulan ini pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

Anne menargetkan pada Agustus-September ini, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

Selain pengadaan KRL baru, Anne juga mengatakan pihaknya sudah melakukan kontak pembelian 24 KRL baru dari PT Industri Kereta Api (INKA) hingga 2027. Rinciannya, pada 2025-2026 akan ada 16 rangkaian baru. Kemudian delapan sisanya akan selesai pada 2027.

Tak hanya itu, KCI juga melakukan retrofit alias peremajaan KRL yang saat ini perlu dipensiunkan. Adapun jumlah KRL yang akan diretrofit mencapai 19 rangkaian.

Anne menyebut pengerjaan retrofit sendiri membutuhkan waktu 14 bulan hingga 15 bulan. KCI dan INKA pun bakal meretrofit KRL secara bertahap, yakni empat rangkaian per sesi hingga 2027.

"Jadi setiap tahun ada empat kereta. Kemudian, selesai empat kereta dikembalikan ke kami, kemudian diambil lagi empat kereta, sampai 2027. Ini kami siapkan untuk lima tahun ke depan," jelasnya.

Lebih lanjut, Anne menuturkan pihaknya juga mulai melakukan rekomposisi pada layanan KRL Jabodetabek. Hal ini dilakukan guna menyiasati kekurangan KRL di tengah padatnya penumpang.

Rekomposisi dilakukan dengan cara mengurangi rangkaian gerbong pada rute yang headwayatau waktu tempuh antar stasiunnya singkat.

Anne mencontohkan pada lintas Jakarta Kota-Bogor KRL yang biasa digunakan adalah yang memiliki 12 gerbong atau stamformasi (SF) 12. Karena jumlah kereta kurang maka KRL yang digunakan adalah SF8 atau 8 gerbong, frekuensi kehadiran kereta tidak dikurangi.

"Kami tetap jaga frekuensi itu tetap banyak meskipun keretanya berkurang. Jadi misalnya headway 3 menit, dalam 6 menit itu justru ada 16 kereta kan," ungkap Anne.

Sementara, untuk lintasan yang headway-nya masih panjang KCI tetap memberikan rangkaian 12 kereta.

"Bila dibandingkan dengan rute Rangkasbitung misalnya yang headway-nya panjang, kita tetap pakai SF12, dia (penumpang) menunggunya lama tapi jumlahnya banyak," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar kecil antarbintang

90 Perusahaan Antre IPO******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat 65 perusahaan yang akan melantai di bursadengan menggelar penawaran umum sahamperdana alias initial public offering (IPO).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menjelaskan 65 perusahaan itu termasuk dalam 90 yang sudah berencana melakukan penawaran umum di pipeline.

"Di pipeline, masih terdapat 90 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp69,91 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 65 perusahaan," ucapnya dalam konferensi pers, Selasa (4/7).

Lebih lanjut, Inarno menuturkan di tengah pasar keuangan global yang bergerak mixed, pasar saham dalam negeri masih menguat sebesar 0,43 persen mtd ke level 6.661 per Juni 2023. Di sisi lain, investor nonresiden mencatatkan outflowsebesar Rp4,38 triliun mtd.

Menurutnya, penguatan IHSG terbesar dicatatkan oleh saham di sektor transportasi dan logistik serta keuangan.

"Secara ytd (year to date), IHSG tercatat melemah sebesar 2,76 persen dengan nonresiden membukukan net buy sebesar Rp16,21 triliun," sambung Inarno.

Ia menambahkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF)yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 27 Juni 2023 telah terdapat 16
penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 419 Penerbit, 156.155 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp896,80 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Suci yang Bangga

Benarkah Indonesia Dihantui Perusahaan Zombie Seperti Kata IMF?******

Dana MoneterInternasional (IMF) memberi peringatan kepada Indonesia. 

Peringatan terkait munculnya perusahaan zombie di Indonesia. Mereka menyebut ke depan akan banyak perusahaan zombie di tanah air imbas pandemi covid-19 dan kenaikan suku bunga yang terjadi belakangan ini.

Dalam laporan terbarunya yang dikutip Selasa (4/7), IMF mengatakan Indonesia sebenarnya sudah melakukan relaksasi kredit hingga Maret 2024 demi mengurangi beban kenaikan suku bunga. Namun, relaksasi itu tidak berlaku bagi semua perusahaan.

Hal itu lah kata IMF yang meningkatkan risiko makin banyak perusahaan 'zombie' karena mereka hidup segan mati tak mau.

"Memperpanjang relaksasi kredit terus meningkatkan risiko moral hazard, penundaan pengumuman kerugian, dan memperpanjang keberadaan perusahaan 'zombie'," tulis IMF.

Maka dari itu, IMF merekomendasikan agar relaksasi klasifikasi kredit yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lagi diperpanjang setelah berakhir pada Maret 2024 mendatang.

Sebaliknya, IMF mendukung instrumen makroprudensial yang sudah mulai diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Tujuannya agar kinerja kredit tetap positif tanpa ada restrukturisasi.

Mengutip berbagai sumber, perusahaan disebut zombie apabila menghasilkan cukup uang untuk terus beroperasi dan membayar utang, tetapi tidak dapat melunasinya.

Perusahaan tersebut hanya memenuhi biaya seperti upah, sewa, bayar bunga utang, tetapi tidak memiliki modal lebih untuk berinvestasi demi memacu pertumbuhan.

Sebenarnya tidak ada definisi formal tentang perusahaan zombie. Tetapi secara umum ada kesepakatan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak dapat bertahan secara ekonomi dan berhasil bertahan dengan memanfaatkan bank dan pasar modal

Di Amerika Serikat, perusahaan zombie sedikit jumlahnya. Umumnya mereka kecil di antara perusahaan swasta dan publik.

Perusahaan zombie di sana pun sebagian besar terkonsentrasi di sektor manufaktur dan ritel.

Sementara itu menanggapi peringatan IMF, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indoenesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan pernyataan lembaga keuangan internasional itu memang ada benarnya.

Saat ini memang sudah mulai ada perusahaan zombie di Indonesia. Ia menjelaskan itu terjadi karena Indonesia tidak mengenal sistem hair cutatau potongan terhadap pokok pinjaman perbankan. Perbankan maksimal hanya bisa menghapus denda administrasi dan bunga.

Hal ini terjadi lantaran regulasi perbankan oleh OJK sangat ketat terhadap rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Alhasil, bila ada perusahaan yang mengalami kesulitan, termasuk tertekan dampak pandemi, tidak punya modal untuk menutup kekurangan pembayaran cicilan ke bank mereka bisa dipailitkan seperti Zombie.

Model seperti inilah yang kata Hariyadi disebut IMF sebagai perusahaan zombie. 

"Bila perusahaan terdampak covid tidak punya modal lagi untuk menutup kekurangan cicilan ke bank, kemungkinannya akan dipailitkan bank atau seperti zombie yang disebutkan oleh IMF. Artinya perusahaan tersebut mencoba memperpanjang selama mungkin untuk cicilannya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hariyadi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah perusahaan zombie di Indonesia. Namun, ia memastikan jumlahnya tidak banyak.

Hal berbeda disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita. Ia mengatakan perusahaan zombie di Indonesia sejatinya banyak.

Namun fenomena itu juga terjadi di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan China.

Ia menyebut perusahaan zombie yang kesulitan membayar utang, terutama saat kenaikan suku bunga bisa berdampak besar ke kehidupan ekonomi masyarakat. Memang katanya, ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh di tengah kondisi itu, seperti; melego sebagian saham, meresetrukturisasi utang dengan menambah masa waktu pembayaran agar bunga tidak terlalu besar.

Tapi, ketika itu tidak berhasil, mereka bisa menempuh cara PHK karyawan. Atau, pilihan paling tragis, tutup sama sekali.

Ketika itu terjadi, masyarakat bisa kehilangan pekerjaan, penghasilan sehingga ekonomi menjadi mandek.

"Jika memang di Indonesia banyak perusahaan semacam itu, akan sangat mungkin risikonya akan terasa dalam waktu-waktu dekat," kata Ronny.

Kendati demikian, Ronny tak mengetahui pasti berapa jumlah perusahaan di Tanah Air. Menurutnya, sulit untuk mendapatkan data soal perusahaan zombie.

Ia hanya memberikan contoh soal perusahaan zombie itu.

"Contohnya adalah Garuda pada 2020-2021 lalu. Hari ini Wika juga terlilit masalah yang sama. Itu BUMN, swasta tampaknya tak sedikit juga," katanya.

Menghadapi situasi itu, ia meminta pemerintah dan otoritas terkait terutama BI dan OJK  untuk waspada. Kewaspadaan terutama ia harapkan dari sisi kapasitas pengawasan yang baik terkait keberadaan perusahaan-perusahaan zombie.

Pemerintah ia minta mulai mendata, memanggil, dan menawarkan win win solutionagar permasalahan yang dialami perusahaan zombie tidak berdampak buruk, termasuk saat tiba-tiba mereka harus mendadak tutup.

Di sisi lain, Ronny menilai persoalan perusahaan zombie agak dilematis lantaran eksistensi mereka terkait dengan kredit dan bank.

"Kalau mereka kolaps, utangnya ke bank bagaimana. Jika jumlahnya besar, maka banknya pun bisa terkena masalah," kata Rhony.

Perusahaan Zombie di BEI