slot pasar

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Siapkan Lahan 1.000 Ha, Bali Ditarget Setop Impor Bawang 3 Tahun Lagi******

Gubernur Bali Wayan Koster berencana menghentikan masuknya bawang putih impor ke Pulau Dewata dengan menyiapkan 1.000 hektare lahandi Bangli dan Buleleng lahan buat penanaman komoditas tersebut.

Mulanya, ia menyampaikan sembilan komoditas strategis pangan di Pulau Bali, yaitu, padi, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe rawit, cabe besar, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras.

Dari sembilan komoditas itu, ia menyebut hanya bawang putih yang defisit.

Kemudian, saat ditelusuri kenapa defisit bawang putih karena petani enggan menanam bawang putih karena masyarakat lebih memilih bawang putih impor yang jauh lebih murah.

"Usut punya usut, kenapa defisit? Saya memanggil Kepala Dinas Pertanian, apakah alat kita ini tidak cocok [untuk] bawang putih? Cocok."

"Kenapa jadi defisit? Karena petani kita tidak mau nanam bawang putih. Karena harganya lebih tinggi dari bawang putih impor. Masyarakat lebih memilih beli bawang putih impor daripada bawang putih produk lokal petani Bali, gila enggak?" cetus dia.

Pihaknya pun meminta Kepala Dinas Pertanian Bali untuk menanam bawang putih lokal Bali agar tidak defisit dan menyiapkan 1.000 hektare lahan di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng, Bali.

"Maka saya minta Kepala Dinas Pertanian tanam bawang putih. Berapa perlunya sampai kita tidak defisit, 1000 hektare," ungkap Koster.

"Di mana tempatnya? Di Bangli, di Buleleng. Saya waktu kecil nanam bawang putih. Jadi saya tahu iklimnya cocok. Bangli apalagi itu, di Kintamani luar biasa, bawang putih bawang merah," tutur dia.

"Jadi, kita akan menanam bawang putih dan panennya dalam waktu tiga bulan. Begitu ini bisa memenuhi syarat, jumlahnya memenuhi kebutuhan domestik, maka saya tidak akan lagi mengizinkan masuknya bawang putih ke Bali. Ngapain kita punya alat sendiri kok, kita beli bawang putih dari luar," jelasnya.

Ia mengakui potensi harga bawang putih lokal lebih tinggi. Namun, Koster menilai petani Bali bisa sejahtera dan ekonomi bisa berputar dengan baik.

"Meskipun harganya lebih tinggi tapi yang sejahtera petani kita. Ekonominya mutardi Bali. Kalau kita beli bawang putih dari impor, siapa yang kita sejahterakan. Kalau petani kita sejahtera kan ekonomi mutar di sini, kalau impor kan yang sono yang sejahtera, ngapain," katanya.

"Bahwa Provinsi Bali sangat siap untuk menjadi pulau yang berdaulat di bidang pangan. Produksi bawang putih akan kita tingkatkan terus ke depan supaya kita tidak lagi defisit bawang putih dan produk lainnya," ujarnya.

Dengan program ini, kader PDIP yang pernah menolak kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 tersebut menargatkan Bali menyetop impor bawang putih tiga tahun lagi.

"Sudah mulai di Karangasem. Sekarang sudah menanam kemarin 100 hektare (tanam bawang putih) sekarang 100 hektar lagi. Paling lama tiga tahun lagi bisa (bebas impor bawang putih)," tandas dia.

Legenda Moli

Pemerintah Respons Usulan Pengusaha Bentuk Regulator Khusus Sawit******

Pemerintah merespons positif usulan pelaku industri terkait pembentukan lembaga khusussawit, yang nantinya berfungsi sebagai regulator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyebut usulan itu sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit.

"Silakan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membentuk kabinet baru. Silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam acara Special Dialogue, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, (26/6).

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," imbuhnya.

Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga menjelaskan untuk memperkuat industri sawit dalam negeri, maka perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Ia yakin keberadaan lembaga khusus sawit ini bakal membuat industri lebih kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe US per kilo (kg), tingginya harga jadi racun. Ahli kimia mengembangkan karet sintetis, karena margin besar, dengan demikian karet kita terpuruk. Nah, jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus untuk menjaga keberlangsungan sawit.

Alasannya, ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi pengusaha, serta tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai US,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Mencuri Langit

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

belas kasihan Tuhan

Mau Belanja tapi Belum Gajian? Besok ke Transmart Aja Diskon Seharian******

Transmart Full Day Sale bakal kasih diskon spesial gede-gedean besok Sabtu (24/6) selama seharian penuh di seluruh toko se-Indonesia.

Di gelaran Transmart Full Day Sale ini, aneka produk akan diskon besar-besaran mencapai 50 persen mulai dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Kebutuhan Harian Jelang Idul Adha Diskon sampai 50 Persen di Transmart

Bahkan, diskonnya bisa lebih besar lagi kalau bayar transaksi pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah. Soalnya, ada diskon tambahan sebesar 20 persen untuk berbagai produk.

Tak perlu khawatir kalau belum punya akun Allo Bank dan kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Kamu tinggal unduh aja aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Nah untuk kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa langsung apply di Transmart Cibubur dan Central Park. Mudah banget, kan?

Diskonnya dijamin bisa langsung didapat dan belanja bulanan jadi lebih hemat.

Yuk segera ke toko Transmart terdekat untuk ikuti Full Day Sale! Jangan sampai kelewatan ya.

Cang Lei Zhi Yu

Erick Thohir: Presiden Jokowi Putuskan Kereta Cepat Gratis 3 Bulan******

MenteriBUMN Erick Thohir mengatakan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandungakan gratis selama tiga bulan.

Gratis naik merupakan keputusan Jokowi. 

"Alhamdulillah presiden putuskan kemarin, kereta cepat tarifnya gratis selama 3 bulan. Lumayan lah bagus," katanya di Komplek Istana Kepresidenan Senin (26/6).

Namun katanya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tarif gratis.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Sementara itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai kini masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta secara gratis saat uji coba Juli hingga Oktober 2023.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

[Gambas:Video CNN]

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Luhut Bakal Tindak Perusahaan Sawit Bandel Tak Berizin******

Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara akan menindak tegas perusahaan sawit tak berizin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan selaku ketua pengarah Satgas mengatakan pada 2021 diketahui tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit adalah seluas 16,8 juta hektare (ha).

Dari total itu, seluas 10,4 juta ha hanya diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sisanya adalah perkebunan rakyat. Kemudian, dari total lahan itu, terdapat 3,33 juta ha perkebunan berada di kawasan hutan.

"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reportingdari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam halplatformpelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

Ia menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini.

[Gambas:Video CNN]