buku 1001 mimpi togel 799Jutaan kata 668948Orang-orang telah membaca serialisasi
《id maxwin》
IHSG Ditutup Tangguh ke Level 6.839 Sore Ini******Jakarta, CNN Indonesia--
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.839 pada Kamis (23/2). Indeks saham naik 29 poin atau 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.
Pagi ini, IHSG dibuka pada posisi hijau di level 6.810, lalu berlanjut sampai penutupan. Posisi terlemah IHSG saat perdagangan hari ini ada di level 6.806.
Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,72 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,82 miliar lembar saham.
Indeks sektoral pun mayoritas menguat, sembilan dari 11 sektor berada di zona hijau dipimpin transportasi naik 1,24 persen. Sementara, hanya dua sektor yang melemah.
Beralih ke bursa asing, bursa saham bergerak bervariasi. Di Bursa Amerika, indeks S&P 500 turun di 0,16 persen disusul indeks NASDAQ Composite naik 0,13 persen, dan indeks NYSE Composite minus 0,27 persen.
Kemudian, di bursa saham Asia, indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat turun 1,34 persen, index Kospi di Korea naik 0,89 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,11 persen.
Bursa saham Eropa juga tak berbeda jauh. Indeks CAC 40 di Prancis turun 0,13 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,59 persen, serta Indeks DAX di Jerman naik 0,01 persen.
[Gambas:Video CNN]
Tol Cisumdawu Ruas Cileunyi******Jakarta, CNN Indonesia--
Tol Cisumdawu ruas Cileunyi-Jatinangor-Pamulihan-Sumedang-Cimalaka bakal dikenakan tarif mulai Selasa, 28 Februari 2023.
Hal itu sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR soal penetapan tarif yang sudah dikantongi PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) selaku operator jalan tol.
"Secara resmi menginformasikan diberlakukannya tarif jalan tol mulai hari Selasa, 28 Februari 2023 pukul 00:00," ujar Direktur Teknik dan Operasi PT Citra Karya Jabar Tol Bagus Medi Suarso dalam keterangan yang dikutip dari detik, Minggu (26/2).
"Penetapan tarif ini dilakukan sebagai pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan jalan tol yang dioperasikan" ujarnya.
Selanjutnya, ia mengimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, salah satunya dengan menggunakan kartu Uang Elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo sebelum memasuki gerbang tol.
Berikut daftar tarif tol Cisumdawu dari pintu tol Cileunyi:
Golongan I Rp 7.500
Golongan II Rp 11.500
Golongan III Rp 11.500
Golongan IV Rp 15.500
Golongan V Rp 15.500
Golongan I Rp 14.500
Golongan II Rp 22.000
Golongan III Rp 22.000
Golongan IV Rp 29.000
Golongan V Rp 29.000
Lihat Juga :Sri Mulyani Jelaskan soal Ribuan Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Harta |
Golongan I Rp 36.500
Golongan II Rp 54.500
Golongan III Rp 54.500
Golongan IV Rp 72.500
Golongan IV Rp 72.500
Golongan I Rp 41.500
Golongan II Rp 62.000
Golongan III Rp 62.000
Golongan IV Rp 83.000
Golongan V Rp 83.000
[Gambas:Video CNN]
Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******Jakarta, CNN Indonesia--
Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.
Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.
"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.
Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.
Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.
"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).
Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.
Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.
Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.
Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.
Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.
(rea/rea)Label:obcbet、naga303 togel、dragonslot99
Terkait:voucher m3、cara dapat uang 500rb sehari untuk pelajar、lt88sport slot、uku pinjaman online ilegal、sultanqq、piye4d、bonus 77 slot、purity jam jam cookies、situs slot yang lagi gacor malam ini、game slot gacor
bab terbaru:rtp cipit88(2024-06-03)
Perbarui waktu:2024-06-03
《id maxwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,trik kipas dominoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《id maxwin》bab terbaru。