slot gratis saldo new member

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.

Kelahiran Kembali Era Pentium

Wakil Perusahaan AS Temui Jokowi Bahas Investasi, Exxon hingga Boeing******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan puluhan wakil perusahaan Amerika Serikat(AS) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council untuk membahas peluang investasi.

Jokowi didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia di Istana Bogor. Usai pertemuan, Sri Mulyani menyampaikan ringkasan hasil lawatan US-ASEAN Business Council tersebut.

"Lebih dari 30 perusahaan di bawah US-ASEAN Business Council yang hari ini menghadap kepada Bapak Presiden (Jokowi) untuk menyampaikan berbagai macam kerja sama dan kemajuan di bidang investasi serta hubungan perdagangan Amerika dengan Indonesia," ujarnya, Kamis (25/5).

Selain itu, Indonesia dan AS mendiskusikan fasilitas RI agar bisa masuk ke pasar kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) di Negeri Paman Sam. 

"Bapak Presiden menyampaikan Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang hilirisasi dan memperkuat ekosistem industri EV. Dan juga dari sisisustainable energy,termasuk energy transition,dan juga untuk terus mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," tutur Ani.

Selain soal hilirisasi dan kendaraan listrik, Ani menyampaikan beberapa perusahaan AS yang hadir menjajaki peluang investasi di sektor transportasi, hospitality, hingga digital economy. Khusus ekonomi digital, dibahas juga terkait ancaman siber.

US-ASEAN Business Council menyampaikan ke Jokowi tantangan siber tersebut bisa diatasi dengan kerja sama. Presiden Jokowi pun mengamini pernyataan tersebut.

"US-ASEAN Business Council juga menekankan dengan peranan teknologi digital maka muncul tantangan baru, yaitu cyber trap. Menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Presiden mendengar tantangan tersebut bisa ditangani dengan partnership," katanya.

"Bapak Presiden sangat menekankan pentingnya partnership dan kerja sama karena Indonesia sebagai negara yang ada di dalam pusat pergolakan geopolitik perlu meningkatkan dan memperkuat kerja sama global dengan semua pihak," tandas Ani.

Dalam pertemuan tersebut, Ani menyebut beberapa perwakilan perusahaan yang hadir, antara lain BP-Exxon, Boeing, Fedex, hingga Airbnb.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Jangkar yang lucu

Gunung Agung Bantah PHK Sepihak 350 Karyawan: Tidak Benar, Menyesatkan******

PT GA Tiga Belas alias Toko Buku Gunung Agung membantah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 350 karyawannya, seperti yang dituduhkan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek).

Direksi Gunung Agung menegaskan sudah menerima surat dari Aspek tertanggal 24 Maret 2023 dan telah memberikan seluruh balasan sesuai kondisi perusahaan. Namun, pihak Gunung Agung mengklaim tidak mendapat balasan dari Aspek maupun para eks pekerja.

PT GA Tigas Belas menyinggung 16 orang eks pekerjanya yang diklaim mengajukan tuntutan kepada perusahaan melalui Aspek. Namun, para pekerja tersebut sejatinya telah habis kontrak pada 2022.

Gunung Agung mengklaim menjunjung proses bipartit dan tripartit di setiap perselisihan hak ketenagakerjaan. Namun, mereka tidak menampik adanya penutupan toko di beberapa daerah, bahkan menyusul di seluruh outlet Gunung Agung di Indonesia.

"Terkait pemberitaan yang beredar, di mana Toko Buku Gunung Agung seolah-olah dianggap telah melakukan PHK massal sebanyak 350 orang secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, karena kami selalu mengikuti pelaksanaan proses efisiensi dan efektivitas usaha sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tandas perusahaan.

Sebelumnya, Presiden Aspek Mirah Sumirat menyebut pihaknya mendapat laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal di Gunung Agung. Aduan tersebut diklaim mencakup proses PHK hingga hak-hak normatif yang wajib dibayarkan perusahaan.

"Ironisnya para pekerja yang di-PHK tersebut tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi sebesar 1 bulan gaji," ungkap Mirah dalam keterangannya.

Mirah juga mengungkapkan manajemen Toko Buku Gunung Agung telah mempekerjakan karyawan kontrak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berlaku selama bertahun-tahun. Pekerja dikontrak berulang-ulang dengan masa kerja terus-menerus.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

Luhut Kekeh Ogah Impor KRL Bekas: Saya Lebih Setuju Bikin Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," katanya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut menegaskan pihaknya masih menunggu hasil audit teranyar soal rencana impor KRL. Kendati begitu, ia tak mengungkapkan sudah sejauh mana pembahasan lanjutan impor tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan akan profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang. Padahal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

Meski begitu, BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan tersebut dari pemerintah.

Di lain sisi, Juru bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencana impor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Erick meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Misteri

Jalur Kereta Cepat Mulai Dialiri Listrik Tegangan Tinggi******

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) menyebut empat substation traksi Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah dialiri listrikdengan tegangan 27,5 kV. Dengan itu, mereka mengatakan penyaluran daya listrik melalui Overhead Catenary System (OCS) atau Listrik Aliran Atas Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah dimulai.

General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry merinci total panjang kabel kontak yang teraliri listrik tersebut mencapai 384,6 kilometer. Kabel itu terpasang pada jalur KCJB sepanjang 142,3 km.

"Hari ini seluruh jaringan OCS KCJB telah dialiri listrik dengan tegangan 27,5 KV. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat harus berhati-hati jika beraktivitas di sekitar Jalur KCJB karena dapat tersengat listrik tegangan tinggi," ujar Rahadian dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com pada Kamis (18/5) malam.

"Dengan dialirkannya listrik kepada OCS, hal ini juga menandakan bahwa tahapan-tahapan awal Tes Commissioning berjalan lancar. Melalui OCS yang sudah dialiri listrik, maka rangkaian Comprehensive Inspection Train (CIT) juga sudah mulai dipersiapkan karena dalam waktu dekat akan melintas di jalur KCJB untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh," katanya.

Ia meminta masyarakat tidak mendekati jalur KCJB karena sangat berbahaya bagi dirinya maupun kelangsungan tes commissioning KCJB. 

"Masyarakat dilarang untuk beraktivitas di jalur KCJB, melempar benda asing, bermain layangan atau balon di sekitar jalur KCJB, masuk ke dalam jalur rel, terowongan, dan jembatan KCJB, serta masuk ke area-area terlarang lainnya," katanya.

Rahadian menambahkan KCIC telah bekerja sama dengan TNI-Polri dalam rangka mencegah gangguan yang berpotensi membahayakan tes commissioning hingga operasional KCJB.

[Gambas:Video CNN]