trik slot domino island

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Sandiaga Sambut ATF 2023 di Yogyakarta, Jadi Momen Kebangkitan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 bermakna besar, karena akan menjadi event pembuka pertemuan antar menteri serta stakeholders pariwisata dan ekonomi kreatif se-ASEAN.

Sebelumnya, Indonesia secara resmi telah menerima estafet dari Kamboja pada ATF untuk periode 2023. Sesuai tradisi, keketuaan Indonesia di forum pariwisata ASEAN akan diakhiri dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ATF, yang tahun ini bertema "ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations".

Adapun Yogyakarta terpilih sebagai lokasi puncak kegiatan ATF 2023, karena memiliki beragam kapasitas dan fasilitas yang memadai, seperti bandara udara internasional, hotel, hingga destinasi pariwisata unggulan dan destinasi super prioritas Borobudur.

Menurut Sandiaga, momentum keketuaan Indonesia ini dapat menghasilkan berbagai inisiatif baru dalam menghadapi tantangan.

"Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai ketua penyelenggara ATF 2023 di Yogyakarta diharapkan dapat menjadi puncak momentum pemulihan perekonomian nasional dan regional, pembukaan lapangan kerja, dan menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu," lanjutnya.

Kolaborasi pun menjadi salah satu langkah Sandiaga memanfaatkan momen, antara lain bersama Grab Indonesia berupa wrapping brandWonderful Indonesia pada 50 unit armada Grab Car di Yogyakarta.

Wrapping brand, wujud kolaborasi Kemenparekraf dan Grab Indonesia terhadap salah satu dari 50 armada Grab Car di Yogyakarta. (Foto: Kemenparekraf)

Wrapping brandyang menampilkan beragam destinasi wisata super prioritas Indonesia itu juga turut menghiasi bus transportasi publik Trans Jogja, yang melewati lokasi penyelenggaraan ATF.

Tak sampai di sana, Kemenparekraf turut meluncurkan program aktivasi Numpang Pesona Jogja Istimewa, di mana masyarakat bisa membuat dan berbagi konten kreatif di media sosial terkait destinasi wisata dan produk unggulan Yogyakarta. Tak hanya voucher makan, peserta Numpang Pesona Jogja Istimewa juga bisa mendapatkan uang tunai hingga puluhan juta rupiah.

Sandiaga menjelaskan, wujud gerak bersama dan kolaborasi ini merupakan salah satu wujud implementasi program kemitraan co-brandingWonderful Indonesia. Pada saat bersamaan, hal ini juga menegaskan kehadiran pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan.

"Kita harapkan masyarakat dapat menikmati kuliner khas Yogya melalui voucher GrabFood yang dimenangkan, ini bisa juga membantu UMKM kuliner. Selain itu melalui Numpang Pesona Jogja Istimewa juga dapat menciptakan konten-konten kreatif promosi wisata #DiIndonesiaAja khususnya Yogyakarta sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia," kata Sandiaga.

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Bapanas Bantah Klaim Surplus Beras Kementan: 6 Bulan Terakhir Defisit******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap stok berasIndonesia defisit selama enam bulan terakhir.

Arief mengungkapkan hal tersebut saat ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin terkait klaim Indonesia surplus beras pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Selasa (31/1)).

"Dalam 6 bulan terakhir defisit, ketua," jawab Arief seperti dikutip dari detikcom.

Pernyataan Arief mengacu pada data Kerangka Sampel Area (KSA) milik BPS selama enam bulan terakhir pada 2022.

Pada Agustus 2022, produksi beras tercatat 2,35 juta ton dan konsumsi 2,52 juta ton alias defisit 170 ribu ton.

Kemudian, pada September, produksi tercatat 2,5 juta ton, konsumsi 2,52 juta ton, dan defisit 20 ribu ton.

Pada Oktober, produksi beras 2,43 juta ton, konsumsi 2,52 juta ton, dan defisit 100 ribu ton.

Selanjutnya, pada November, produksi beras hanya 1,93 juta ton, sementara konsumsi mencapai 2,53 juta ton, sehingga defisit 600 ribu ton.

Pada Desember 2022, produksi 1,14 juta ton dan konsumsi 2,53 juta ton. Dengan demikian, terjadi defisit 1,39 juta ton.

Bulan ini, produksi beras itu mencapai 1,51 juta ton sementara konsumsi mencapai 2,51 juta ton. Akibatnya, terjadi defisit beras sebesar 1 juta ton.

Pada November 2022 lalu, Direktur Serelia pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab pernah mengungkap bahwa cadangan beras nasional surplus mencapai 8 juta ton.

Ismail mengatakan luas panen padi 2022 mencapai 10,61 juta hektar (ha) dengan rerata produktivitas mencapai 5,2 ton per hektar. Angka itu mengacu pada prognosa Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) hasil survei BPS dan Bapanas.

"Pada Juni 2022 cadangan beras nasional mencapai 8 juta ton yang tersebar di penggilingan dan pedagang. (Cadangan beras) paling banyak ada di rumah tangga karena pembagian bantuan langsung tunai (BLT) juga langsung ke rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen," ujar Ismail dalam keterangan resmi.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Benua Kayu Dou

Pemerintah Siapkan 47 Hunian bagi ASN di IKN******

Pemerintah memutuskan akan menyiapkan 47 hunianapartemen di IKN Nusantara bagi para ASN, TNI, dan Polri. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hunian tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke IKN.

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5.000," ujar Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip dari detik.com, Rabu (1/2).

"Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana," imbuhnya.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

"Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia nggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan," jelasnya.

Menurutnya, Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

"Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu," lanjut Basuki.

Pembangunan apartemen tersebut diperkirakan akan menelan anggaran Rp 9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (nilainya) Rp 9,4 triliun," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Daftar PHK Perusahaan Global: Amazon, Twitter, hingga Netflix******

Badai pemutusan hubungan kerja(PHK) tak kunjung reda. Perusahaantop global bahkan tak kuat menahan gejolak perekonomian.

'Saudara kandung' Google, induk Facebook, Twitter, hingga Amazon adalah beberapa perusahaan yang terpaksa menjadikan karyawannya pengangguran.

Terbaru, Pinterest memberhentikan 150 orang alias kurang dari 5 persen jumlah keseluruhan karyawannya. Ada juga platform transfer uang online PayPal yang mengumumkan bakal memangkas 2.000 karyawannya alias 7 persen dari seluruh pekerja perusahaan.

Khusus untuk Philips, ini adalah PHK lanjutan dari 2021 dan 2022. Rencananya, separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini. Sedangkan sisanya baru akan dilaksanakan pada 2025.

CEO Philips Roy Jakobs menyebut ada 10 ribu karyawan yang di-PHK dalam beberapa bulan terakhir alias perusahaan sudah memangkas 13 persen dari keseluruhan karyawannya di dunia.

Selain tiga perusahaan tersebut, ada beberapa perusahaan global lain yang ramai-ramai memberhentikan karyawannya. Gerakan PHK massal ini terjadi di berbagai sektor industri, mulai dari teknologi, perbankan, hingga industri makanan dan minuman (FnB).

Berikut daftarnya:

1. Amazon

CEO Amazon Andy Jassy mengatakan dalam memo yang dibagikan perusahaan ke karyawan, pekerja yang terdampak kebijakan PHK, termasuk di antaranya HRD dan toko Amazon.

Lebih dari 18 ribu karyawan terdampak PHK dengan dalih memburuknya kondisi ekonomi global belakangan ini. Informasi lengkap soal siapa saja yang terkena PHK akan disampaikan pada 18 Januari mendatang.

"Perusahaan sebenarnya berhasil bertahan lama melewati fase yang menantang. Tapi sekarang ini, perusahaan tidak dalam mode ekspansi karena kondisi makin berat setiap tahun," kata Jassy.

2. 'Saudara kandung' Google

Anak usaha Alphabet Inc selaku induk perusahaan Google yang bergerak di bidang kesehatan, Verily, bersiap melakukan PHK terhadap 15 persen karyawannya. PHK ini bakal berdampak kepada sekitar 240 karyawan Verily.

Kabar PHK tersebut bocor dari email CEO Verily Stephen Gillett kepada para karyawannya. PHK ini bakal menjadi yang pertama memukul perusahaan induk Google tersebut setelah gelombang PHK industri dan kekhawatiran resesi global.

Keputusan PHK ini menjadi bagian dari restrukturisasi perusahaan yang berencana mengurangi ketergantungan finansial dari perusahaan induk Google Alphabet Inc.

3. Meta

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms Inc, melakukan PHK terhadap lebih dari 11 ribu karyawan atau 13 persen dari total karyawannya. Per akhir September, perusahaan mempekerjakan 87.314 karyawan. PHK massal itu merupakan yang pertama kali dilakukan sejak 18 tahun berdiri.

Keputusan itu diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan. Langkah itu juga serupa dengan yang diambil sejumlah perusahaan teknologi raksasa lainnya, termasuk Twitter dan Microsoft.

CEO Meta yang juga salah satu orang terkaya dunia Mark Zuckerberg mengatakan PHK ini merupakan keputusan tersulit yang pernah ia lakukan dalam sejarah Meta.

"Saya memutuskan untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 13 persen dan melepaskan lebih dari 11 ribu karyawan berbakat kami. Kami juga mengambil sejumlah langkah tambahan untuk menjadi perusahaan yang lebih ramping dan lebih efisien dengan memangkas pengeluaran diskresioner dan memperpanjang pembekuan perekrutan hingga kuartal I," ungkap Zuckerberg.

4. Twitter

Twitter tercatat melakukan PHK terhadap 3.700 karyawan pada awal November dalam rangka perampingan budget oleh Elon Musk. Selain karena PHK, ada pula ratusan karyawan yang memilih mundur dari perusahaan tersebut setelah akuisisi Musk pada awal Oktober lalu.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar. PHK lanjutan terjadi pada akhir 2022 dan berdampak ke tim kebijakan publik serta media dan hiburan.

PHK McDonald's Hingga Netflix

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).