cicil akulaku

Istri saya adalah seorang kepala suku

Bahlil: Kondisi Global Agak Berat, Ada Perang Geng AS dan China******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia enggan memberi harapan palsu mengenai investasike depan. Pasalnya, kondisi ekonomi global tengah diliputi ketegangan antara kubu Amerika Serikat (AS) dan China.

"Harus diakui juga bahwa kondisi global sekarang ini agak berat, saya gak bisa memberikan harapan palsu. Terjadi ketegangan, perang geng Amerika dan China," ujarnya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Bahkan, Bahlil mengatakan AS sekarang menerbitkan regulasi bahwa industri baterai kendaraan listrik yang mendapatkan suntikan modal China tidak berhak mengantongi insentif di Negeri Paman Sam. Menurutnya, aturan itu bakal berdampak kepada peluang memasarkan produk baterai tersebut ke AS.

"Ekosistem logistik rantai pasok ini harus betul-betul kita jaga. Kalau enggak, negara kita ada masalah baru dalam tarik menarik kekuatan Amerika dan China. Kita tidak ingin terjebak di situ. Saya ingin mengatakan Indonesia harus menganut asas ekonomi bebas aktif, kita tidak cenderung ke mana, tapi kita berkawan kepada semua," tegasnya.

Terlepas dari itu, Bahlil melaporkan tingkat realisasi investasi di Indonesia pada kuartal I 2023 mencapai Rp328,9 triliun atau tumbuh 16,5 persen secara year on year(yoy). Sedangkan realisasi ini menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) sekitar 384.892 orang dan tenaga kerja asing (TKA) 5.334 orang.

Berdasarkan negara, Singapura menduduki posisi pertama realisasi investasi terbesar di RI sebesar US,3 miliar. Kemudian, ada Hong Kong senilai US,5 miliar, China US,2 miliar, Jepang US miliar, dan Amerika Serikat (AS) sebesar US0 juta.

"Jadi Hong Kong menggeser Tiongkok. Mungkin Hong Kong ini di beberapa negara Eropa dijadikan hub. Kalau Singapura, teman-teman sudah tahu kan ini uang sebagian orang Indonesia dan saya tidak akan pernah bosan menyampaikan itu, jadi mereka tidak paten-paten juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke dunia roh

Fakta Terkini Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan dan Malaysia******

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Taiwan dan Malaysiamenarik mie instan asal Indonesia, Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran setelah diduga mengandung zat yang pemicu kanker. Zat tersebut ditemukan di bumbu mi instan Indonesia tersebut.

Kemenkes Taiwan menemukan Indomie Rasa Ayam Spesial mengandung etilen oksida, senyawa kimia yang terkait dengan limfoma dan leukemia.

Kemenkes Taiwan pun meminta para pengecer menarik dua produk ini dari toko-tokonya. Sementara itu, para importir kedua produk bakal dikenakan denda antara 60 ribu dolar Taiwan atau setara Rp29 juta hingga maksimal 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp97 triliun.

Tak lama setelah Taiwan menarik Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran, Malaysia juga mengambil langkah serupa. Menteri Kesehatan Malaysia Muhammad Radzi Abu Hassan mengonfirmasi kementeriannya menarik Indomie Rasa Ayam Spesial yang diimpor dari Indonesia.

"Kementerian sudah mengeluarkan perintah Tahan, Tes, dan Lepaskan produk itu di semua titik masuk. Kami juga sudah memerintahkan perusahaan untuk secara sukarela menarik produk itu dari pasar," ujar Radzi, seperti dikutip The Star.

Indofood Klaim Mi Instan yang Dipasarkan Sesuai Ketentuan BPOM

Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus (Franky) Welirang mengatakan sejatinya produk mi instan yang diekspor perusahaannya sudah sesuai dengan ketentuan BPOM dan Badan Pengawas Makanan dan Obat dari negara tujuan.

"Pada prinsipnya kami mengikuti ketentuan BPOM dan ketentuan FDA dari negara-negara pengimpor produk kami," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/4).

Namun, ia tak berkomentar lebih jauh mengenai temuan Kemenkes Taiwan tersebut.

YLKI Desak BPOM Investigasi Buntut Penarikan Indomie

Di lain sisi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak agar BPOM segera melakukan audit dan investigasi atas temuan otoritas Taiwan terkait Indomie rasa ayam spesial dari Indonesia yang mengandung zat karsinogenik etilen oksida.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mendorong investigasi wajib dilakukan untuk menemukan titik terang apakah mi instan dengan merek dan varian yang sama di Taiwan juga beredar di pasar Indonesia.

"Audit dan investigasi harus dilakukan. BPOM harus memastikan apakah ini ekspor saja atau beredar di Indonesia juga," kata Tulus.

[Gambas:Video CNN]

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Erick Beber Untung Indonesia Jika Tambah Saham Freeport 10 Persen******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keuntungan negara jika berhasil menambah 10 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Saat ini, pemerintah mengempit saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari perusahaan AS, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX).

Erick mengklaim jika Indonesia berhasil menambah kepemilikan saham di PTFI, maka pendapatan negara pun bisa bertambah.

Selain penambahan porsi saham, kata Erick, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat direksi PTFI yang berasal dari warga Papua. Menurutnya, PTFI sudah puluhan tahun beroperasi dan sudah saatnya putra-putra daerah terbaik Papua mendapat kesempatan.

"Saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," kata Erick.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga meminta PTFI turut meneruskan hilirisasi. Oleh karena itu, Erick mengatakan agar PTFI komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Tak hanya itu, Erick juga meminta agar ada tambahan pembangunansmelterdi Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

"Karena itu kami mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu," jelas Erick.

Wacana permintaan tambahan kepemilikan saham pada PTFI disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeport di Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.

Menurutnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peakpada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

Pemerintah akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil mengatakan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.

"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," jelas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Erick Thohir Rombak Direksi AirNav Indonesia******

Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia pada Rabu (24/5).

Kali ini, Erick mengganti Direktur Operasi, Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi serta Direktur Keuangan dan Manajamen Risiko. Ia juga mengangkat kembali Ahmad Nurdin Aulia sebagai Direktur Teknik AirNav Indonesia.

"Kami menyambut dengan positif atas kehadiran IbuAzizatun Azhimah sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang baru, dan Bapak Riza Fahmi sebagai Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi" ujar Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B Pramesti dalam keterangan resmi perusahaan.

"Beliau diangkat sebagai Direktur Utama BRI Finance untuk pertama kalinya berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Mei 2020 sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa Nomor 10 tanggal 19 Mei 2020 dan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2023," terangnya.

Sementara itu, Riza Fahmi sebelumnya menjabat sebagai General Manager AirNav Indonesia Cabang Denpasar yang berlokasi di Bandara Ngurah Rai. Riza merupakan generasi ketiga atas rekrutmen internal yang berhasil menduduki jabatan direksi. Adapun Bambang Rianto menggantikan posisi Mokhammad Khatim sebagai Direktur Operasi terdahulu.

Berikut jajaran Direksi AirNav Indonesia per Rabu (24/5):

Direktur Utama: Polana Banguningsih Pramesti
Direktur Operasi : Bambang Rianto
Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi : Riza Fahmi
Direktur Teknik : Ahmad Nurdin Aulia
Direktur SDM dan Umum : Bagus Sunjoyo
Direktur Keuangan : Azizatun Azhmah

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Erick Thohir Rombak Direksi AirNav Indonesia******

Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia pada Rabu (24/5).

Kali ini, Erick mengganti Direktur Operasi, Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi serta Direktur Keuangan dan Manajamen Risiko. Ia juga mengangkat kembali Ahmad Nurdin Aulia sebagai Direktur Teknik AirNav Indonesia.

"Kami menyambut dengan positif atas kehadiran IbuAzizatun Azhimah sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang baru, dan Bapak Riza Fahmi sebagai Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi" ujar Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B Pramesti dalam keterangan resmi perusahaan.

"Beliau diangkat sebagai Direktur Utama BRI Finance untuk pertama kalinya berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Mei 2020 sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa Nomor 10 tanggal 19 Mei 2020 dan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2023," terangnya.

Sementara itu, Riza Fahmi sebelumnya menjabat sebagai General Manager AirNav Indonesia Cabang Denpasar yang berlokasi di Bandara Ngurah Rai. Riza merupakan generasi ketiga atas rekrutmen internal yang berhasil menduduki jabatan direksi. Adapun Bambang Rianto menggantikan posisi Mokhammad Khatim sebagai Direktur Operasi terdahulu.

Berikut jajaran Direksi AirNav Indonesia per Rabu (24/5):

Direktur Utama: Polana Banguningsih Pramesti
Direktur Operasi : Bambang Rianto
Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi : Riza Fahmi
Direktur Teknik : Ahmad Nurdin Aulia
Direktur SDM dan Umum : Bagus Sunjoyo
Direktur Keuangan : Azizatun Azhmah

[Gambas:Video CNN]