situs gacor siang hari

Archon misterius

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Evolusi super kelahiran kembali

Airlangga Ungkap PSN Lanjut Terus Siapapun Presiden Terpilih di 2024******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartartomengungkapkan ada 156 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah rampung sejauh ini. Ia menegaskan PSN bakal lanjut terus, siapapunpresiden terpilih di 2024 nanti.

"PSN sudah berjalan 8 tahun. Total, sudah selesai sekitar 156 PSN dengan nilai lebih dari Rp1.000 triliun di seluruh Indonesia,"  kata Airlangga di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

"Kalau saya lihat, beberapa pembangunan yang sifatnya infrastruktur akan terus berjalan. Infrastruktur publik, apakah busway (Transjakarta), MRT, saya yakin jalan terus siapapun pemerintahnya," imbuhnya.

Ia merinci beberapa PSN yang sudah rampung antara lain berbagai jalan tol, jalur kereta api, beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK), hingga pengembangan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Ada juga infrastruktur untuk hilirisasi hingga kawasan industri.

"Saya yakin seluruh program PSN, apalagi yang finansial sudah closeakan terus jalan. Yangfinancialtidak tergantung APBN, akan terus berjalan. Oil and gasberhenti? Tidak, semua berjalan," tegasnya.

Airlangga pede semua PSN bakal terus berlanjut meski pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rampung, karena semuanya untuk kebutuhan negara. Ia menegaskan deretan PSN itu demi produktivitas negara yang berujung pada penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyinggung Bandara Kertajati, Majalengka adalah PSN yang kurang berhasil. Berbeda dengan MRT Jakarta yang diklaim sukses.

"Kalau sukses contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," tutur Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo.

Ia mengatakan pemerintah baru sadar akses ke Bandara Kertajati kurang setelah lapangan udara itu rampung. Hal itu menunjukkan ketidaksinkronan antara pembangunan bandara dengan aksesnya.

Menurutnya, pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, ia mengungkapkan tol Cisumdawu diperkirakan rampung akhir Mei ini.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

Daftar Daerah yang Jalan Rusaknya Lebih Parah dari Lampung******

Sejumlah wilayah di Indonesia masih memiliki kondisi jalan rusakberat seperti di Provinsi Lampungyang baru-baru ini viral.

Di Lampung, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja merinci sebenarnya ada jalan daerah membentang sepanjang 1.693 km. Dari panjang itu, 77 persen dalam kondisi mantap, sedangkan 23 persennya dalam kondisi rusak, ringan, sedang dan berat.

Sementara untuk jalan nasional, Endra memaparkan di Provinsi Lampung ada 1.298 kilometer. Dari panjang itu, yang dalam kondisi mantap ada 95 persen, sedangkan sisanya rusak ringan, sedang, hingga berat.

Presiden Jokowi sendiri ingin jalan rusak segera diperbaiki. Untuk Lampung, ia mengatakan perbaikan akan diambil alih pemerintah pusat karena Pemda Lampung sudah angkat tangan.

Selain di Lampung, sejumlah daerah sebenarnya memiliki masalah dengan kerusakan jalan. Kalau di Lampung kerusakan jalan daerah hanya 23 persen dan nasional hanya 5 persen, di daerah lain, kerusakan ada yang melebihi persentase itu. 

Berdasarkan data Kementerian PUPR periode 2021, berikut daftar provinsi dengan kondisi permukaan jalan rusak berat dan bahkan lebih parah dari Lampung:

Jalan nasional:

1. Kalimantan tengah 12,17 persen atau 243,58 km dari total 2.002 km
2. Papua Barat 10,77 persen atau 142,92 km dari total 1.326 km
3. Papua 10,54 persen atau 277,97 km dari total 2.636 km
4. Kalimantan Timur 4,51 persen atau 77,12 km dari total 1.710 km
5. Jambi 3,37 persen atau 44,38 km dari total 1.317 km

Jalan provinsi

1. Gorontalo 34,6 persen atau 64,3 km dari total 185,9 km
2. Papua 26,97 persen atau 623,1 km dari total 2.309 km
3. Sulawesi Tengah 26,8 persen atau 442 km dari total 1.643 km
4. Maluku Utara 26 persen atau 332,3 km dari total 1.276 km
5. NTT 25,1 persen atau 667,3 km dari total 2.650 km

Sementara itu, berdasarkan data transportasi darat Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, total panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 87.454 km. Sementara, untuk kondisi rusak berat, panjang jalannya mencapai 86.844 km.

Adapun jumlah jalan kota/kabupaten rusak berat terpanjang ada di Sumatera Utara, yakni 9.187 km.

Sementara, untuk kewenangan provinsi, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 677 km. Sedangkan, untuk kewenangan negara, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Papua, yakni 278 km.

[Gambas:Video CNN]

Berikut daftar daerah dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat menurut kewenangannya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten:

A. Kewenangan nasional:

Kondisi rusak

1. Papua 283 km
2. Kalimantan Timur 224 km
3. Papua Barat 181 km
4. Jawa Timur 163 km
5. Sulawesi Tenggara 147 km

Kondisi rusak berat

1. Papua 278 km
2. Kalimantan Tengah 244 km
3. Papua Barat 143 km
4. Kalimantan Timur 77 km
5. Maluku 55 km

B. Kewenangan provinsi

Kondisi rusak

1. Papua 289 km
2. Riau 441 km
3. Aceh 361 km
4. Kalimantan Barat 361 km
5. Sulawesi Selatan 309 km

Kondisi rusak berat

1. NTT 667 km
2. Riau 633 km
3. Papua Barat 623 km
4. Sumatera Utara 583 km
5. Sulawesi Tengah 442 km

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kondisi rusak

1. Sumatera Utara 5.798 km
2. Lampung 5.402 km
3. Aceh 5311 km
4. Riau 5.277 km
5. Jawa Timur 3.806 km

Kondisi rusak berat

1. Sumatera Utara 9.187 km
2. NTT 6.306 km
3. Papua 4.888 km
4. Kalimantan Tengah 4.579 km
5. Sumatera Barat 4.024 km

Saya seorang raksasa

BEI Suspensi Perdagangan Saham Waskita Karya Lagi******

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara atau suspensi perdagangan sahamPT Waskita Karya(Persero) Tbk karena menunda pembayaran bunga obligasi ke-11.

Langkah itu dilakukan dengan mengacu pada surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-1184/DIR/0523 tanggal 5 Mei 2023 terkait Penundaan Pembayaran Bunga Ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (WSKT04CN1).

"Dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien maka Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 8 Mei 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," bunyi pengumuman BEI, Senin (8/5).

Sementara itu, Waskita mengatakan penundaan pembayaran obligasi dilakukan karena perseroan masih dalam masa standstillatau bentuk optimal dari equal treatmentkepada kreditur dan pemegang obligasi non penjaminan. Kondisi ini akan memberikan waktu bagi perseroan dalam melakukan preservasi kas untuk aktivitas operasi.

SVP Corporate Secretary Waskita Ermy Puspa Yunita mengatakan perseroan juga sedang mempersiapkan skenario modifikasi master restructuring agreement (MRA)dan skema restrukturisasi yang komprehensif kepada seluruh kreditur termasuk pemegang obligasi non penjaminan.

Masa standstill disebut bersifat sementara yaitu berlangsung dari 7 Februari 2023 hingga 15 Juni 2023 karena terdapat ketentuan yang mewajibkan perseroan untuk menerapkan equal treatmentkepada seluruh kreditur termasuk pemegang obligasi non penjaminan.

"Sehingga perseroan tidak dapat melakukan pembayaran apapun termasuk melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok atas kewajiban keuangan perseroan terhadap seluruh kreditur dan pemegang obligasi non penjaminan serta pemberi pinjaman perbankan," kata Ermy dalam pernyataan resmi.

Meski sahamnya mengalami suspensi, Waskita disebut tetap akan menjalankan seluruh program dan strategi sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta memasukkan penyelesaian proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan tidak terkendala atau terganggu.

"Perseroan terus berkomitmen terhadap penguatan implementasi tata kelola perusahaan (good corporate governance), serta mengedepankan bisnis yang profitable, sustainable, dan implementasi manajemen risiko yang hati-hati," tutup Ermy.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

<句子>

Dominasi Yin dan Yang

<句子>