bo situs slot gacor

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

bocoran angka jitu hk

Tim SAR gabungan cari seorang anggota Polri hilang******

Ternate (ANTARA) - Tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian terhadap penumpang Kapal Alsudais rute Ternate-Sanana, Brigpol Hayun (37 tahun) anggota Polri yang terjatuh ke laut di perairan Halmahera Selatan, Maluku Utara.

"Di hari ke tiga operasi SAR, pencarian dimulai pukul 07.00 Wit, Tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terbagi menjadi 2 SRU dengan Search Area," kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Ternate, Bram Madya di Ternate, Sabtu.

Dia menyebutkan, SRU 1 RIB 04 Ternate melaksanakan pencarian sesuai dengan data sebaran Sar Map dengan luas area pencarian 18 Nm di perairan Halmahera selatan. Sementara SRU 2 longboat masyarakat melaksanakan pencarian di perairan Pulau Kasiruta dengan luas area pencarian 18 Nm.

Dia menyebut, hingga siang ini pencarian masih terus dilakukan namun hasil masih nihil. Unsur terlibat. Basarnas Ternate, Brimobda Polda Malut, Polairud Polda Malut, Lanal Ternate dan masyarakat.

Dia menyebutkan, pihaknya Kamis (29/3/2024), menerima laporan bahwa telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia satu orang penumpang kapal rute Ternate-Sanana terjatuh.

Dia mengatakan setelah menerima laporan pada tanggal 29 Februari 2024, Basarnas Ternate berkoordinasi dengan instansi terkait guna rencana pencarian terhadap korban.

Rescuer Basarnas Ternate dengan menggunakan RIB 04 bergerak menuju ke LKP untuk melakukan operasi pencarian terhadap korban bernama Hayun (37 tahun) warga Kota Ternate.

Kronologis kejadian, sekitar pukul 18.00 Wit KM Al Suldais 21 bertolak dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dengan tujuan Pelabuhan Sanana. Sekitar Pukul 22. 25 Wit.

Korban yang baru selesai buang air kecil dari kamar mandi dek 2 bagian buritan kapal dan sempat duduk di atas pagar pembatas kapal tiba-tiba terjatuh dari kapal.

Baca juga: Tim SAR gabungan temukan korban tenggelam di Kali Sunter
Baca juga: Tim SAR temukan pemilik perahu yang terdampar di Dermaga Lombok Timur

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

erek2 jeruk

Polres Jepara gelar operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024******

"Operasi 'Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024' berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 4-17 Maret 2024 dengan fokus pada kegiatan preemtif dan preventif serta teguran,"

Jepara (ANTARA) - Kepolisian Resor Jepara, Jawa Tengah, menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi "Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024" untuk menciptakan situasi wilayah tetap kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H/Tahun 2024. "Operasi 'Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024' berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 4-17 Maret 2024 dengan fokus pada kegiatan preemtif dan preventif serta teguran," kata Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan saat memimpin apel gelar pasukan di Mapolres Jepara, Sabtu. Apel gelar pasukan itu melibatkan unsur kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, para komunitas, mahasiswa, siswa sekolah hingga perwakilan masyarakat dan tamu undangan lainnya. Ia berharap dengan adanya Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi Tahun 2024 ini bisa meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas yang optimal. "Mudah-mudahan operasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil positif dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat," ujarnya. Berdasarkan data, jumlah pelanggaran lalu lintas selama 2023 mengalami penurunan 11 persen menjadi 86.176 pelanggaran dibandingkan tahun 2022. Diikuti dengan penurunan jumlah tilang sebesar 43 persen menjadi 207.346 lembar pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah teguran mengalami peningkatan signifikan menjadi 121.170 teguran atau naik 46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam apel gelar pasukan tersebut, perwakilan pelajar juga membacakan ikrar deklarasi aksi keselamatan jalan yang menegaskan komitmen untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga berjanji untuk saling menghargai dan menghormati hak pengguna jalan sesuai amanat Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, serta bersedia untuk bersama-sama dengan Kepolisian memberikan sosialisasi, edukasi, dan partisipasi dalam upaya mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi semua pihak.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

kakek zeus ditangkap polisi

Gubernur NTB panen raya padi untuk jaga persediaan beras******

Mataram (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi bersama petani melaksanakan panen raya padi di Dusun Mentaum Desa Montong Ba'an Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka menjaga persediaan dan mempertahankan wilayah itu sebagai lumbung beras nasional.

"Dengan adanya panen padi yang ada di seluruh wilayah kabupaten dan kota mampu menyediakan stok bahan baku di dalam daerah dan menjadikan NTB selalu menjadi daerah surplus beras," kata Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi melalui siaran pers di Mataram, Sabtu.

Diketahui panen raya padi di Dusun Mentaum, Desa Montong Ba'an Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ini dilaksanakan di areal lahan seluas 200 hektar dengan capaian produktivitas padi di wilayah tersebut mencapai 5,81 ton per hektar gabah kering giling (GKG).

Gita mengaku bersyukur Provinsi NTB pada bulan Maret 2024 ini memiliki potensi luas lahan panen padi yang cukup besar, yakni mencapai 39.825 hektar dengan produksi mencapai 204.352 ton GKG.

"Alhamdulillah, untuk Lombok Timur sendiri memiliki potensi luas panen padi di bulan Maret 2024 ini mencapai 7.161 hektar dengan produksi mencapai 39.271 ton GKG," ujarnya.

Baca juga: Kementan sebut potensi panen raya Maret-April capai 8,46 juta ton

Oleh karena itu, kata Gita, adanya panen padi yang ada di seluruh wilayah kabupaten dan kota di NTB, diharapkan mampu menyediakan stok bahan baku di dalam daerah dan menjadikan NTB selalu menjadi daerah swasembada beras.

"Untuk selanjutnya hasil surplus tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah-daerah lain di wilayah Indonesia yang masih kekurangan beras," terang orang nomor satu di NTB ini.

Menurut Miq Gite sapaan akrabnya, panen raya padi dalam rangka menjaga persediaan dan mempertahankan wilayah itu sebagai lumbung beras nasional tidak lain bentuk ikhtiar tiada henti menuju NTB Maju Melaju.

Sementara itu, terkait kenaikan harga beras, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah mengambil langkah dengan memperbanyak kegiatan pasar murah untuk menjaga inflasi dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan 1445 Hijriah.

Baca juga: BPS: Luasan panen padi di Jateng capai 1,64 juta ha

"Ini demi menghindari serbuan masyarakat jika dilakukan hanya di satu titik, sehingga hal-hal negatif yang tidak diinginkan bisa terhindari," ujarnya.

Ia mengatakan sudah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memperbanyak operasi pasar murah di berbagai tempat, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Oleh sebab itu, untuk melakukan pengendalian inflasi dengan tetap menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.

"Kami terus mengerahkan tenaga untuk menjalankan empat strategi pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan dan stabilitas harga, ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan pangan, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Guizhi Tongjian

cara menghasilkan uang dari shopee affiliate

Polres Jepara gelar operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024******

"Operasi 'Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024' berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 4-17 Maret 2024 dengan fokus pada kegiatan preemtif dan preventif serta teguran,"

Jepara (ANTARA) - Kepolisian Resor Jepara, Jawa Tengah, menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi "Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024" untuk menciptakan situasi wilayah tetap kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H/Tahun 2024. "Operasi 'Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024' berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 4-17 Maret 2024 dengan fokus pada kegiatan preemtif dan preventif serta teguran," kata Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan saat memimpin apel gelar pasukan di Mapolres Jepara, Sabtu. Apel gelar pasukan itu melibatkan unsur kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, para komunitas, mahasiswa, siswa sekolah hingga perwakilan masyarakat dan tamu undangan lainnya. Ia berharap dengan adanya Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi Tahun 2024 ini bisa meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas yang optimal. "Mudah-mudahan operasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil positif dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat," ujarnya. Berdasarkan data, jumlah pelanggaran lalu lintas selama 2023 mengalami penurunan 11 persen menjadi 86.176 pelanggaran dibandingkan tahun 2022. Diikuti dengan penurunan jumlah tilang sebesar 43 persen menjadi 207.346 lembar pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah teguran mengalami peningkatan signifikan menjadi 121.170 teguran atau naik 46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam apel gelar pasukan tersebut, perwakilan pelajar juga membacakan ikrar deklarasi aksi keselamatan jalan yang menegaskan komitmen untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga berjanji untuk saling menghargai dan menghormati hak pengguna jalan sesuai amanat Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, serta bersedia untuk bersama-sama dengan Kepolisian memberikan sosialisasi, edukasi, dan partisipasi dalam upaya mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi semua pihak.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kecintaan pada hiburan Korea

voucher google play 20k

Tindak Pelanggaran Perdagangan Karbon Hutan, Demi Jaga Tata Kelola yang Baik******

Jakarta (ANTARA) - Pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Dengan demikian anggapan bahwa pasar karbon Indonesia untuk luar negeri tertutup adalah tidak benar, dan bahwa perdagangan karbon luar negeri melalui transfer unit karbon dapat dilakukan tanpa otorisasi Pemerintah juga tidak benar. Salah satu sebabnya karena ketaatan kepada konstitusi yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mengharuskan pasar karbon Indonesia diatur Pemerintah. Di sisi lain konvensi internasional menyerahkan kepada negara masing-masing untuk mengatur perdagangan internasional berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan menurut kepentingan nasional termasuk untuk memenuhi kewajiban pemenuhan NDC negara yang telah menjadi komitmennya.  
 Untuk itu maka telah diterbitkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, serta beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain melalui PermenLHK 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tata kelola perdagangan karbon di Indonesia. “Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur karbon dimaksud, maka entitas bisnis pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang akan melakukan perdagangan karbon, diwajibkan mengikuti regulasi tersebut, dan bagi entitas bisnis pemegang PBPH yang tidak mentaati regulasi tersebut akan dikenakan sanksi,” demikian disampaikan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 29 Februari 2024. Lebih lanjut Khairi Wenda menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut telah dilakukan pembekuan dan pencabutan izin konsesi kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Antara lain pencabutan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.146/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam kepada PT. Rimba Raya Conservation atas Areal Hutan Produksi seluas + 36.331 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Hektar) di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pencabutan tersebut disebabkan oleh karena PT. Rimba Raya Conservation selaku pemegang PBPH antara lain telah melakukan pemindahtanganan perizinan kepada pihak ketiga melalui tanpa persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan transaksi perdagangan karbon lebih luas dari areal perizinan (PBPH) yang dimilikinya termasuk melanggar perjanjian kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Puting serta PT Rimba Raya Conservation juga dinilai tidak membayarkan PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Penegakan PeraturanPenerapan Sanksi ini merupakan penegakan peraturan dalam perdagangan karbon di Indonesia yang selain merupakan ketaatan terhadap konstitusi, juga dalam rangka mencegah double counting dan double claim antar negara dalam upaya bersama menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2.0 derajat Celcius dan berusaha untuk menuju 1.5 derajat Celcius. Perlu ditegaskan bahwa dalam Perpes 98 Tahun 2021 serta PermenLHK 21/2022 secara ketat diatur tata cara pelaksanaan perdagangan karbon antara lain sebagai berikut : a. Pelaku usaha/kegiatan mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN); b. Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK harus sesuai dengan prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable) cara penghitungan yang sesuai dengan standard nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI) merujuk kepada metodologi IPCC serta sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK. Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur yang sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon. c. Apabila penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. d. Untuk melakukan perdagangan karbon luar negeri perlu dilakukan otorisasi sehingga dapat diketahui seberapa besar karbon yang diperdagangkan, kemana karbon tersebut akan di tujukan, termasuk berapa harga atau nilai karbon dimaksud. Otorisasi tersebut dilakukan juga untuk menghindari terjadinya kontrak karbon yang tidak terkendali yang selain dapat mengakibatkan hilang potensi negara juga mempengaruhi tata kelola pengelolaan hutan. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Shihuang Daluo

amanahtoto login

Panel Kelompok Kontak Gaza tekankan perlunya solusi permanen di Gaza******

Anatlya (ANTARA) - Diskusi panel Kelompok Kontak Gaza (Gaza Contact Group) pada Forum Diplomasi Antalya, Turki, menekankan perlunya solusi permanen untuk mengatasi serangan Israel yang masih berlangsung di Gaza.

Panel tersebut membahas peningkatan risiko ketidakstabilan dan proliferasi di Gaza serta upaya penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina yang tengah berjalan.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan yang menjadi moderator diskusi itu mengatakan tindakan Israel merupakan kejahatan perang yang mengganggu stabilitas dan tatanan internasional, dan dunia Islam telah menunggu negara-negara lain untuk menyelesaikan masalahnya selama bertahun-tahun.

“Kami benar-benar melakukan tugas ini dengan tanggung jawab regional. Faktanya, sebagai akibat dari pemikiran seperti ini, Kelompok Kontak Gaza ditugaskan pada KTT gabungan OKI-Liga Arab dan berupaya untuk mengambil tanggung jawab untuk mengatasi perang yang sedang berlangsung di Palestina,” kata Menlu Fidan seperti dilaporkan Anadolu, Sabtu.

Kelompok Kontak Gaza yang dibentuk oleh para menteri luar negeri Turki, Indonesia, Nigeria, Yordania, Mesir, Qatar, dan Arab Saudi itu, menurut Fidan, terus menekan negara-negara yang mendukung Israel dan serangan-serangannya guna meningkatkan bantuan kemanusiaan serta dukungan gencatan senjata dari beberapa negara Barat.

Fidan juga menunjukkan bahwa perolehan suara “iya” dalam sesi PBB mengenai gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meningkat dari 121 suara pada Oktober tahun lalu menjadi 153 suara setelahnya.

Kendati demikian, ia menilai seruan internasional untuk gencatan senjata dan seruan solusi dua negara tidak berdampak pada Israel karena Israel yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat tidak kunjung mendapat sanksi.

“Jika negara lain melakukan kejahatan seperti itu, negara tersebut pasti akan menghadapi berbagai macam sanksi,” ucapnya.

Baca juga: Pemimpin Amerika Latin serentak kecam "genosida" Israel di Jalur Gaza

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Samih Shukri yang turut hadir pada panel diskusi itu mengatakan solusi permanen terhadap serangan Israel di Gaza sangat dibutuhkan karena telah menyebabkan ketidakstabilan dan keamanan yang parah di wilayah tersebut.

Salah satu dampaknya adalah pengiriman bantuan dari Rafah yang kerap kesulitan akibat serangan Israel, meski pihaknya sudah berusaha mempertahankan jalur penyeberangan sejak awal.

“Situasinya berada pada tahap terorisme yang sangat serius di Tepi Barat dan tempat lain. Pihak berwenang Israel membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab terkait dengan pembatasan akses ke Masjid al-Aqsa selama Ramadhan,” ujarnya.

Senada dengan Menlu Mesir, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menuding Israel memiliki tujuan rahasia yang tidak terucapkan dalam serangannya ke Palestina, salah satunya kehancuran total Gaza.

“Ada 1,5 juta warga Palestina di sini (di Rafah), di kota kecil yang dulunya merupakan tempat tinggal 150.000 orang. Netanyahu juga akan menyerang Rafah. Dia mengatakannya dengan sangat jelas rencana militer sudah siap,” ucap Maliki.

Sumber : Anadolu

Baca juga: Warga Gaza yang tunggu bantuan diserang, RI desak DK PBB bertindak

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024