situs baru langsung jp

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Bintang penari kupu-kupu

Pemasok Utama Dunia, India Setop Ekspor Beras per 20 Juli 2023******

India resmi mengumumkan bakal menyetop eksporberas. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persenekspor beras dunia.

India juga menjadi negara eksportir beras terbesar dunia, disusul Thailand, lalu Vietnam.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

Jenis beras pecah dan non-basmati mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India pada 2022. Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Larangan ini menunjukkan kepekaan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi terhadap inflasi pangan, menjelang pemilihan umum tahun depan.

Selain beras, Modi memperpanjang larangan ekspor gandum setelah membatasi ekspor beras pada September 2022. Ia juga membatasi ekspor gula tahun ini karena hasil panen tebu turun.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang menganggu pasar gandum," kata Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," kata Rao.

Di sisi lain, Thailand dan Vietnam tidak memiliki cukup persediaan untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan India. Harga beras ekspor Vietnam pun sudah melonjak ke level tertinggi, di tengah meningkatnya kekhawatiran kurangnya pasokan akibat El Nino.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Amankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?******

India resmi menghentikanekspor berassejak 20 Juli 2023 demi mengamankan cadangan dalam negeri.

Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Vietnam yang memangkas ekspor beras sebesar 44 persen. Kendati, Vietnam baru akan menerapkan kebijakan tersebut pada 2030.

Keputusan India dan Vietnam jelas akan mengkhawatirkan, mengingat dua negara tersebut masuk dalam lima importir terbesar Indonesia.

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," kata Arief melalui keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Adapun target produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton. Saat ini stok Bulog berada di angka 735 ribu ton ditambah realisasi importasi sekitar 500 ribu ton karena masih dilakukan penyerapan dari dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog juga mempersiapkan impor untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak dua juta ton dari beberapa negara, tidak termasuk India.

Lihat Juga : Jokowi Minta Kepala Daerah Gelar Pasar Murah Antisipasi Dampak El Nino

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan India hanya salah satu sumber beras impor Indonesia. Mayoritas beras impor Indonesia berasal dari Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan data BPS, impor beras Indonesia pada 2021 paling banyak dari India mencapai 215,38 ribu ton. Kemudian disusul oleh Thailand sebesar 69,36 ribu ton dan Vietnam sebanyak 65,69 ribu ton.

Pada 2022 posisi tak banyak berubah, impor utama beras Indonesia berasal dari India sebanyak 178,53 ribu ton, lalu diikuti oleh Pakistan sebanyak 84,4 ribu ton dan Vietnam sebanyak 81,82 ribu ton.

Sedangkan Thailand bergeser ke posisi keempat dengan total impor sebanyak 80,18 ribu ton sepanjang tahun lalu.

Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef Rusli Abdullah membenarkan jika kebijakan India tak akan berdampak banyak pada pasokan beras Indonesia.

Pasalnya, tak semua beras yang dikirim ke Tanah Air untuk stok pemerintah. Sebagian dari beras impor adalah beras khusus yang dipasok untuk perusahaan swasta, seperti beras basmati.

"Selama ini beras kita surplus, beras umum ya bukan beras khusus. Jadi memang beras umum yang digunakan masyarakat itu kita surplus sejak 2018," jelas Rusli.

Menurutnya, untuk beras umum yang selama ini menjadi tugas Bulog untuk stabilisasi harga dan stoknya sangat aman karena surplus.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Ciri Negara Maju: Transaksi Tak Cuma Jual Telur-Cabai

Walaupun ada impor itu hanya memenuhi mandat untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan itu pun hanya sedikit dari India.

"Kita nggak impor beras umum dari India ataupun Vietnam, kalaupun ada impor kecil, makanya pengaruhnya nggak langsung," imbuhnya.

Rusli menilai saat ini yang lebih berdampak pada kenaikan harga beras adalah kekhawatiran akan el nino. Sehingga inilah yang perlu dicari pemerintah cara untuk mengatasinya.

"Harga beras domestik kenaikannya lebih didorong karena kekhawatiran el nino bukan karena India dan Vietnam stop ekspor beras mereka," jelasnya.

Waspadai el nino, pemerintah diminta jaga pasokan air petani

Curang dan memasuki dunia lain

Bos Badan Pangan soal India Setop Ekspor Beras: Harus Waspada******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merespons kebijakanIndia menyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurutnya, Indonesia perlu hati-hati menyikapi langkah India tersebut.

Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balance atau neraca perdagangan ke Kementerian Perdagangan dan Bapanas.

Kendati begitu, ia menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai.

"Tapi kita tidak boleh teledor dan harus selalu waspada. Dan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara lain," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.

Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500 ribu ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

"Kita utamakan produksi dalam negeri. Saat bersamaan pak presiden meminta kita semua menteri dan kepala lembaga meningkatkan produksi. Paralel kita juga siapkan importasi. Kita jaga bersama," kata Arief.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutipReuters, Jumat (21/7).

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia ikan besar

Penuhi Mau Jokowi Agar Dekat Kertajati, PT DI Siap Pindah ke Subang******

PT Dirgantara Indonesia(PT DI) buka suara terkait rencana Presiden Jokowi memindahkan mereka ke kawasan industri di Subang, Jawa Barat.

Asisten Manajer Komunikasi Eksternal PT DI Kerry Apriawan mengatakan perseroan siap melaksanakan proses pemindahan jika memang itu menjadi arahan Presiden Jokowi.

"Yang pasti kita akan mempersiapkan segala hal untuk mendukung perintah dari Bapak Presiden," ujar Kerry kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/7).

Tak hanya PT DI, Jokowi juga berencana untuk memindahkan PT Pindad ke kawasan yang sama. Tujuannya, agar kedua BUMN tersebut bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.

"Kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke kawasan industri Subang supaya terpadu. Karena lokasi Pindad dan PT DI itu sudah di tengah kota," kata Erick ditemui pada acara Festival Hijriah 1 Muharram 1445 H di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (19/7) dikutip dari Antara.

Erick menjelaskan pertemuan dengan Jokowi dan Prabowo itu secara keseluruhan membahas pengembangan industri pertahanan. Mereka membahas upaya mempersiapkan pertahanan di dalam negeri.

"Pertemuan dengan Pak Prabowo dan Pak Presiden itu lebih bicara mengenai industri pertahanan, di mana kita konteksnya, kalau lihat geopolitik, kita tidak boleh ketinggalan dalam membangun industri pertahanan kita," kata Erick.

Sementara, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose yang telah dihubungi melalui pesan whatsapp belum memberikan respons terkait rencana pemindahan ini.

[Gambas:Video CNN]

Naga Akhir

Revolusi Mental Diperlukan untuk Meningkatkan Citra Koperasi******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, revolusi mental diperlukan untuk meningkatkan citra koperasi, sehingga kian dipercaya oleh publik di tanah air.

Salah satunya melalui program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait revolusi mental yang harus diimplementasikan dalam membangun koperasi di lingkungan pendidikan.

Demikian disampaikan Menteri Teten saat pidato kunci dalam acara National Cooperative Summit 2023 di GOR SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, DIY, Sabtu (22/7).

"Membangun usaha tak harus dengan modal besar atau konglomerat, tapi bagaimana bisa berkembang dengan modal yang kecil. Cara berpikir seperti ini yang harus direvolusi," ujarnya.

Koperasi lanjut Teten, hadir sebagai instrumen untuk melakukan revolusi mental melalui pengajaran atau edukasi kepada masyarakat agar memiliki kepedulian sosial, mau membangun sistem sosial yang baik dan berkeadilan.

"Membangun revolusi mental koperasi penting bagi kita. Karena saat ini citra koperasi itu sudah menurun di kalangan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, Menteri Teten juga menyoroti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menurut dia perlu melakukan perbaikan dalam implementasinya. Kehadiran KSP masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat unbankable atau peminjam mikro meskipun bunganya tinggi.

"Karena rata-rata di koperasi itu bunganya di atas bunga bank. Ini juga yang harus diubah. Harusnya jati diri koperasi itu memberikan pinjaman murah. Yang ada kenapa koperasi bunganya lebih mahal padahal itu kan untuk rakyat kecil. Seharusnya dengan bunga yang murah, anggota koperasi yang memiliki usaha mikro bisa meminjam dan usahanya lebih kompetitif," ucap Teten.

Koperasi Sekolah

Untuk itu, kehadiran program revolusi mental di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini diharapkan mampu membangun model koperasi yang lebih baik. Sehingga sekolah bisa menjadi semacam laboratorium revolusi mental, sekaligus menciptakan para calon wirausaha sejak dini.

"Kemenkop UKM berminat sekali bekerja sama dengan Kemenko PMK dan Muhammadiyah untuk implementasi nilai-nilai koperasi. Tadi kami juga berbicara bagaimana koperasi di dunia ini berkembang, konglomerasi dunia banyak berbasis koperasi baik di sektor agrikultur, perbankan, hingga otomotif yang bisa menjadi contoh atau best practice," kata Menteri Teten.

Ia mengatakan, pentingnya mengubah pola pikir, sehingga tidak lagi mencetak anak didik sebagai pegawai namun melahirkan entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja bukan mencari kerja.

MenkopUKM menegaskan, Indonesia segera memiliki bonus demografi sampai nanti puncaknya pada tujuh tahun mendatang yakni 2030. Berdasar Sensus Penduduk (BPS, 2020), lebih dari separuh komposisi penduduk Indonesia berusia muda. Artinya lebih dari separuh penduduk termasuk dalam kelompok usia yang memiliki produktivitas tinggi.

"Itulah sebabnya disebut sebagai bonus demografi, dengan karakteristik semacam itu, Indonesia memiliki daya ungkit untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan menciptakan lapangan kerja, maka sesungguhnya adalah Local Heroes di abad digital ini. Melalui koperasi hal itu terlihat rasional, terukur, dan bisa dikerjakan," kata Menteri Teten.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Muhammad Ikhwan Ahada mengatakan, ada 60 ribu siswa di sekolahnya yang menjadi potensi untuk dididik agar memiliki rasa kebersamaan, kejujuran, dan gotong-royong melalui pendirian koperasi sekolah. Di mana sifat tersebut harus dimunculkan sebagai watak dasar Bangsa Indonesia.

"Koperasi menjadi soko guru perekonomian harus dihidupkan kembali sejak dini, dan terus dikembangkan tak hanya pada level sekolah. Muhammadiyah terbuka dalam mengembangkannya hingga di level pegawai serta pengurus di wilayah Muhammadiyah," ucap Ikhwan.

Dikatakannya, koperasi mengalami pasang dan surut hingga hari ini. Namun ia menegaskan, kehidupan berkoperasi tak bisa ditawar lagi, semangat perserikatan khususnya di wilayah Yogyakarta harus terus bangkit dan kembali hidup dalam kegotongroyongan yang menjadi jati diri koperasi dan bangsa Indonesia.