pinjol umur 19

Han Feng Su Yingxue

Pemerintah Bangun Rusun untuk Eks Gelandangan, Biaya Sewa Rp10 Ribu******

Pemerintah membangun rumahsusun (rusun) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskindengan sewa Rp10 ribu per bulan. 

Rusun ini berada di Jalan H.M Joyomartono No. 19 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pembangunan rusun ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Sosial yang membangun rusun di Bekasi, Jawa Barat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku pembangunan ini adalah langkah pemerintah mewujudkan hunian layak bagi MBR. Terutama, bagi mantan pengemis dan gelandangan dan diharapkan mereka bisa meningkatkan perekonomiannya.

Rusun yang terdiri dari satu tower itu dibangun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan total anggaran pembangunan mencapai Rp34,5 miliar.

"Rusun tersebut dibangun sebanyak satu tower setinggi lima lantai dan memiliki hunian tipe 24 MBR khusus sebanyak 93 unit yakni 88 unit reguler dan 5 unit difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang," ucap Iwan.

Rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan perumahan (BP2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021.

Sedangkan untuk kelengkapan mebelnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

"Kami juga melengkapi Rusun ini dengan mebel yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya," tuturnya.

Iwan menuturkan rusun serupa juga dibangun di Jakarta Timur dan Kota Solo. Ia berharap proyek ini didukung oleh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan rusun untuk MBR tersebut.

"Kami siap mendukung Kementerian Sosial untuk membantu MBR memiliki hunian layak dan terjangkau," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

AS Masukkan 6 Perusahaan China di Daftar Hitam Imbas Balon Mata******

Kementerian Perdagangan Amerika Serikat (AS) memasukkan enam perusahaan Chinake dalam daftar hitam karena dianggap terlibat balon mata-mata.

AS menilai keenam perusahaan yang di-black listitu mendukung upaya modernisasi militer Tiongkok, terutama yang berkaitan dengan kedirgantaraan.

"Keenam perusahaan tersebut mendukung upaya modernisasi pemerintah China, khususnya yang terkait dengan program kedirgantaraan, termasuk kapal udara dan balon serta bahan dan komponen terkait, yang digunakan oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk intelijen dan pengintaian," ujar Biro Departemen Perdagangan Industri dan Keamanan, dikutip CNN Business, Sabtu (11/2).

Langkah ini diambil untuk mencegah China mendapatkan teknologi AS, tanpa izin pemerintah. Pasalnya, Paman Sam mencurigai China mengirim balon mata-mata yang terbang di atas wilayah AS beberapa pekan lalu.

Kecurigaan ini meningkatkan ketegangan politik di antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia itu.

Jet tempur AS menembak jatuh balon mata-mata China, yang diklaim oleh Gedung Putih sebagai bagian dari program pengawasan ekstensif yang dijalankan oleh militer China.

Dimasukkannya perusahaan dalam hitam ini menjadi pesan jelas AS kepada China maupun global tentang sanksi AS bagi pihak yang dianggap mengancam keamanan nasional mereka.

"Kementerian Perdagangan tidak akan ragu untuk terus menggunakan daftar hitam dan peraturan lainnya untuk melindungi keamanan dan kedaulatan nasional AS," kata Wakil Menteri Perdagangan Don Graves.

[Gambas:Video CNN]

Otak paling kuat dalam hiburan

Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia dan Chinabersepakat nominal pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).

Menurutnya, beberapa item yang sedang dikaji adalah pajak, clearing frequency dan lain sebagainya. Meskipun, terkait angka sudah mencapai kata sepakat.

Pembengkakan biaya ini disepakati usai Indonesia berkunjung ke Beijing, China, beberapa waktu lalu.

"Kemarin kami baru dari Beijing, kita telah sepakat dengancost overrunyang disepakati pihak Indonesia dengan China sehingga bisa segera cair ke PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China)," kata Tiko.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi sebelumnya merinci berdasarkan hasil kajian terbaru BPKP dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya diperkirakan US,44 miliar atau Rp21,74 triliun.

Di lain sisi, China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) melihat pembengkakan biaya hanya sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Dwiyana Slamet Riyadi di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

Terlepas dari perhitungan cost overrunproyek KCJB yang masih alot, KCIC menegaskan bakal berfokus kepada aksesibilitas yang menjadi faktor penting dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan calon penumpang kereta cepat.

"Tak hanya dari KCJB, beberapa pihak swasta juga akan turut membangun akses menuju KCJB. Tentu ini jadi hal positif untuk meningkatkan mobilitas masyarakat," ujarnya.

Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya US,13 miliar. Namun, dalam perjalanannya biaya awal proyek disepakati US,07 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.

Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.

Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.

Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.

Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.

Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.

"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.

Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.

"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.

Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.

Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.

"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.

Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.

Pemerintah harus tegas dengan China

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Produk Es Krim Mixue Dinyatakan Halal oleh MUI******

MUI menyatakan produk es krim Mixueresmi halal. Mixue merupakan perusahaan waralaba yang menjual es krim dan teh berasal dariChina.

Keputusan itu dikeluarkan usai Komisi Fatwa melaksanakan sidang produk halal pada Rabu (15/2) kemarin.

"Produk Mixue telah sesuai produk halal. Bahannya berasal dari produk yang suci dan prosesnya terjamin," Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh di laman resmi MUI.

Asrorun mengatakan bahan produk Mixue telah memenuhi standar halal yang ditetapkan MUI. Termasuk semua bahan yang digunakan halal dan suci, serta proses produksinya terjamin kesuciannya. Ia pun memastikan ketetapan halal MUI terhadap Mixue meliputi semua outlet dan menu.

MUI telah menetapkan standar halal baru terhadap produk makanan dan minuman yang memiliki cabang dengan berbagai menu. Audit produk halal dilakukan pada semua outlet dan menu di dalamnya.

Lebih jauh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda mengapresiasi langkah manajemen Mixue karena telah mengupayakan proses sertifikasi halal terhadap semua produk.

Setelah terbitnya surat Ketetapan halal MUI ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag akan mengeluarkan sertifikat halal terhadap Mixue.

"Sebelumnya, proses pemeriksaan halal terhadap Mixue membutuhkan konfirmasi ulang karena ada salah satu bahan yang harus ditelusuri, yaitu bahan flavour yang berasal dari China," ujar Miftahul.

Ketetapan Halal merupakan produk MUI pasca adanya sistem jaminan produk halal yang baru. Ketetapan Halal ini menjadi domain/wilayah MUI sebagai lembaga yang diberikan mandat Undang-Undang untuk melaksanakan Sertifikasi Halal.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Gebrak Meja Andre Rosiade dan Asa Pembeli Usai DPR Datangi Meikarta******

Angin segar didapat para konsumen Meikarta. Keluh kesah mereka soal sengketa pembelian apartemen Meikarta ke DPR akhirnya mendapatkan respons dari wakil rakyat di Senayan.

Selasa (14/2) kemarin, anggota DPR lintas komisi dan sejumlah media ramai-ramai mengunjungi Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Rombongan ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rombongan, ada sejumlah anggota wakil rakyat seperti; Andre Rosiade, Mohamad Hekal, Arsul Sani, dan Daeng Muhammad.

Kunjungan itu dilakukan sehari usai rapat antara Komisi VI dan manajemen Meikarta di Gedung DPR. Di rapat itu, Andre Rosiade sampai menggebrak meja di depan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Saat kunjungan ke Meikarta, DPR nampak luluh. Setelah bertemu dengan manajemen, Dasco membenarkan konsumen tidak bisa mengambil kembali uangnya alias refund.Namun, pembeli yang ingin dananya kembali bisa menjual apartemen yang mereka beli dengan menitipkan ke manajemen Meikarta.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

Hasil tersebut, tak sesuai dengan harapan konsumen saat mengadu ke DPR beberapa waktu lalu. Pasalnya, dalam aduan ke wakil rakyat, pembeli yang sudah terlanjur kecewa kepada Meikarta, ingin dan bersikeras dana kembali alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, intinya sudah tak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual

Di sisi lain, pihak Meikarta memang menjanjikan seluruh unit akan diserahkan bertahap hingga 2027. Dari 18 ribu unit yang dipesan, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya Ketut mengklaim telah menyerahkan 4.800 unit hingga 2022.

Sayangnya, 4.800 unit yang disebut telah diberikan tak diperlihatkan oleh pihak Meikarta saat rombongan DPR mengunjungi proyek itu kemarin. Anggota DPR pun tidak ada yang berinisiatif meminta untuk meninjau hunian yang sedang dibangun.

Yang ditunjukkan pihak Meikarta adalah sebuah unit di Distrik 1. Dalam satu unit apartemen itu terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang kerja, ruang tamu, dapur dan balkon.

Unit tersebut telah diisi penuh dengan berbagai furnitur seperti tempat tidur, sofa dan meja, rak buku hingga peralatan masak di dapur. Tata letaknya sangat rapi dan perkakasnya masih baru sampai-sampai terkesan belum ditempati.

Di luar unit itu, pihak Meikarta enggan menunjukkan unit apartemen lainnya yang masih dalam proses pengerjaan. Rombongan DPR hanya bisa melihat dari luar. Beberapa bangunan masih berbentuk kerangka dan terlihat para pekerja konstruksi terlihat sedang bekerja.

Begitu juga untuk Distrik 2, rombongan DPR hanya diperlihatkan maket atau miniatur proyek dan diberi tahu kondisi proyek terkininya.

Ketut menjawab berbelit saat wartawan mempertanyakan secara pasti berapa unit yang sudah dibangun untuk diserahkan pada tahun ini. Padahal, ia menyebut unit yang akan diserahkan pada 2023 ini mencapai 2.200 unit.

"Ya itu 2.200 kami harapkan selesai tahun ini. Sedang dikerjakan. Itu terus berlanjut. Setiap hari, ada dikerjakan. Jadi bukan selesaikan semua, baru serahkan gitu," jawab Ketut setelah berulang kali ditanya berapa unit yang sudah dibangun dari target 2.200 tahun ini.

Rombongan tidak diajak sama sekali mengunjungi Distrik 3. Pihak Meikarta tak menjelaskan kondisi distrik tersebut dan hanya mengatakan Distrik 3 nantinya akan dipindahkan ke Distrik 2.

Usai para anggota DPR pergi meninggalkan Meikarta, Ketut pun enggan menanggapi media yang meminta penjelasan detil. Ia berlalu dengan alasan sedang ditunggu orang, sehingga tak bisa menanggapi media lebih lanjut.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudy Siahaan mengapresiasi langkah manajemen.

"Kalau pandangan saya, saya mengapresiasi, semoga dengan tindakan yang dilakukan DPR ini itikad baik dari mereka (Meikarta) terealisasi untuk pemenuhan hak-hak korban Meikarta," ujarnya kepada redaksi.

Menurut Rudi, titip jual hanya skema saja. Yang penting, konsumen terkait bisa mendapatkan uangnya kembali.

"Itu (titip jual) kan teknis dari mereka. Kita kan sebagai korban enggak mau tahu seperti apa, mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang dimintarefundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah kita sepakati," terangnya.

[Gambas:Video CNN]