rtp uang77

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Pengamat soal Dugaan Predatory Pricing TikTok Shop: Itu Subsidi Harga******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menilai salah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan olehTikTok Shop. 

Menurutnya, predatory pricing adalah praktik pedagang menjual barangnya dengan harga di bawah harga modal. Artinya, mereka melakukan jual rugi dengan tujuan supaya para pesaing tak lebih kuat.

"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.

Selain itu, Untung juga menentang fenomena di mana penjual online dan offline dipandang berbeda. Menurutnya, semua penjual itu sama-sama memiliki tujuan untuk meraup untung. Beda dari keduanya hanya dari tempat berjualan mereka saja.

"Jadi jangan dibilang bahwa 'toko online ini bikin penjual offline mati tuh', orang sama-sama penjual. Penjual online juga dulunya di toko offline. Jadi tinggal bagaimana caranya yang offline mau enggak belajar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDEC) Tesar Sandikapura juga menegaskan pemerintah seharusnya harus aktif dalam mengeluarkan regulasi terhadap suatu aturan. Dalam hal ini terkait pemerintah menolak TikTok dalam menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce di Indonesia.

"Regulasi di e-commerce ini memang saya lihat kadang kencang kadang lemah. Ini sebenarnya pemerintah itu harus aktif ketika mau melakukan regulasi terhadap suatu aturan tertentu. Coba dipanggil lah semua kelompok yang terkait, baik itu dari sisi pengusaha platformnya dan juga dari praktisi," kata Tesar.

"Tapi prinsipnya regulasi itu harusnya melindungi semua pihak. Jadi dari pihak platform harusnya tidak dirugikan. Kita sebagai konsumen juga tidak boleh dirugikan dan yang paling negara harus tetap bisa berdaulat. Jadi tiga hal ini memang harus diatur dalam bentuk regulasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Saya punya klien yang berdiri sendiri

DPR Curiga Kepentingan Politik di Balik Konflik Rempang******

Komisi VI DPRRI menduga ada kepentingan politik di balik konflik antara warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Subardi mengatakan Rempang Eco City yang digarap di bawah pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) punya dua kepentingan, yakni kepentingan nasional untuk mengundang investasi dan kepentingan rakyat Rempang.

Menurutnya, tidak mungkin gempar jika tidak ada kepentingan-kepentingan besar. Subardi mengatakan jika hanya kepentingan kecil, tidak mungkin keributan pecah sebesar itu.

"Saya minta Pak Rudi (Kepala BP Batam Muhammad Rudi) terbuka saja. Ini harus diatasi, tidak hanya dibiarkan dan diliarkan," sambung Subardi.

Lalu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyinggung soal pemerintah Indonesia yang getol betul menggenjot investasi, termasuk di Rempang. Ia mengungkit target investasi Rp1.200 triliun di 2022 dan Rp1.400 triliun pada tahun ini.

Khusus di Batam, Muslim mengatakan ada potensi investasi jumbo menyentuh Rp350 triliun. Bahkan, digembar-gemborkan bisa menyerap 350 ribu tenaga kerja.

"Saya enggak tahu seperti apa Pak Rudi, April ke September ini cukup lama, kok tiba-tiba meledak di akhir? Berarti ada persoalan mendasar sehingga meledak barang ini," kata Muslim.

"Terlepas siapapun di balik ini, investasi akan kita dukung sepenuhnya, tapi tentu harus berpihak kepada masyarakat yang dilindungi undang-undang. Saya harap Pak Rudi sampaikan saja apa adanya," imbuhnya.

Merespons pertanyaan DPR, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan ada aspek internal dari pemerintah dan eksternal soal pemicu konflik di Rempang ini. Namun, ia menyebut bahwa sosialisasi awal dari pihaknya berjalan lancar.

Akan tetapi, perlakuan berbeda datang dari warga lokal seiring berjalannya waktu. Dalihnya proyek ini mengganggu masyarakat adat.

"Awalnya bagus-bagus saja, tapi ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelas Rudi.

Ia pun membedah dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Daftar Investor 'Kakap' yang Siap Bantu Jokowi Bangun IKN******

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus berlangsung, dimulai dari infrastrukturdasar oleh pemerintah. Selain itu, sejumlah investor pun sudah menyampaikan minatnya ikut membangun wilayah tersebut.

Badan Otorita IKN menyebutkan dari 270 investor yang menyatakan minat berinvestasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dari jumlah itu, sembilan di antaranya akan meneken kesepakatan dalam waktu dekat.

"Lebih dari setengah itu Indonesia. Kemudian dari Singapura dan Malaysia, sisanya dari negara ASEAN lainnya," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono di sela-sela acara ASEAN Investment Forum 2023, Minggu (3/9) lalu.

1. Agung Sedayu

Agung Sedayu milik Sugianto Kusumo alias Aguan disebut siap ikut membantu pemerintah membangun IKN.

Aguan merupakan ketua konsorsium pengusaha RI saat mengunjungi IKN beberapa waktu lalu.  Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono menyatakan Aguan akan menanamkan investasinya di sektor hiburan atau play, hotel dan sebagainya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan groundbreakingalias peletakan batu pertama investasi Agung Sedayu cs di IKN bakal dilakukan pertengahan September 2023 ini.

2. Sukanto Tanoto

Bahlil mengungkapkan tak hanya Aguan, miliarder Sukanto Tanoto juga bakal ikut masuk di proyek IKN.

Namun, ia belum membeberkan secara detail proyek apa saja yang akan dibangun Sukanto di IKN. Hanya saja, ia memastikan investasi berhubungan dengan fasilitas umum seperti entertainment hingga perhotelan.

3. Intiland hingga Ciputra

Badan Otorita IKN menyebutkan investor dalam negeri lain yang bakal ikut masuk dan membantu pemerintah adalah Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

Para investor tersebut dikatakan akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di IKN. Pembangunan itu selain dari yang dilakukan PUPR menggunakan APBN.

4. IGM dan Maxim dari Malaysia

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan dua perusahaan properti asal Malaysia siap membangun 20 tower apartemen di IKN.

Investasi perusahaan Malaysia telah masuk ke tahap studi kelayakan. Keduanya adalah IGM dan Maxim

[Gambas:Video CNN]

Pada awalnya

Anak Buah Bahlil Ungkap Ancaman Eropa pada Industri Baterai Listrik RI******

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM Nurul Ichwan mengungkapkan ancaman bagi industri baterai kendaraan listrikdalam negeri.

Ia menyebut ancaman itu datang dari negara maju yang tak memiliki sumber nikel seperti Eropa. Nurul menjelaskan saat ini Eropa memiliki teknologi untuk mendaur ulang atau recycle baterai.

Ia mengatakan pada tahun-tahun pertama baterai yang dibuat di luar Eropa, termasuk Indonesia, masuk ke negara-negara tersebut. Baterai yang masuk pun memiliki minimum recycle dengan persentase tertentu.

Dengan kata lain, saat bahan bakunya cukup Eropa akan membuat baterai sendiri. Artinya, impor dari Indonesia bakal berkurang.

"Ketika waktu itu sudah datang, bisa jadi impor dari apakah prekursor, katoda,battery packdari Indonesia itu bisa jadi akan berkurang," jelas Nurul di sela-sela acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Menurut Nurul, hal itu bisa saja terjadi pada 2030 hingga 2040 mendatang. Untuk meminimalkan dampaknya, ia pun mengimbau agar Indonesia dan negara-negara ASEAN bekerja sama.

Kerja sama itu dilakukan dengan cara membuat ekosistem pasar, termasuk teknologi recycle bersama-sama. Dengan begitu, ASEAN tidak bergantung pada pasar negara lain, termasuk Eropa.

ASEAN, kata Nurul, menjadi bagian pasar yang punya kemandirian. Mulai dari nikel, recycle, sampai pabrik baterai kendaraan listrik.

"Nah ini mau enggak mau, karena kalau hanya bergantung dengan marketorang lain, kita akan didikte oleh mereka dan kita tidak punya kemandirian untuk mencoba self-sustaindengan marketsendiri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Pengusaha AS Soroti Pilpres RI dan Peluang Prabowo******

Pengusaha Amerika Serikatyang tergabung dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri (US Chambers) menyoroti penyelenggaraan Pemilihan Presiden Pilpres 2024 di Indonesia tahun depan. Salah satu sorotan mereka berikan terhadap keikutsertaan dan peluang Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Prabowo saat ini disebut masih menjadi calon paling unggul dibandingkan dua kandidat lain: Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

"Lawan-lawannya termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Ganjar berasal dari partai yang sama dengan Jokowi, tetapi Prabowo memimpin koalisi yang lebih luas, dan Jokowi (meskipun belum secara resmi memberikan dukungan, popularitasnya mencapai 79 persen) telah mengisyaratkan bahwa Prabowo adalah pilihan utamanya untuk melanjutkan kebijakannya," katanya Senior Director, Southeast Asia, U.S. Chamber of Commerce Shannon Hayden dalam pernyataan yang dipublikasikan di website US Chambers, Selasa (5/9) lalu.

US Chambers menyinggung mantan mertua Prabowo yang juga Presiden RI ke-2 Soeharto. Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun di bawah rezim militer. Ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo pernah menjabat sebagai menteri perdagangan dan menteri riset dan teknologi di bawah pemerintahan Soeharto.

Prabowo juga disebut pernah menjabat di militer dan mencapai pangkat letnan jenderal serta memimpin pasukan khusus Indonesia.

"Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dalam perannya tersebut menghalangi kedatangannya ke Amerika Serikat selama bertahun-tahun, tetapi larangan tersebut telah dicabut selama ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan," katanya.

Selain itu, lanjut Hayden, Prabowo juga aktif di dunia bisnis, dengan Nusantara Group miliknya mengendalikan sekitar 27 perusahaan yang bergerak dalam berbagai sektor, mulai dari kelapa sawit, gas alam, batu bara, perikanan, kertas, hingga pulp.

Hayden menyebut usai dicabutnya larangan Prabowo ke AS, ia telah mengunjungi negeri Paman Sam itu.

Lihat Juga : Luhut Sebut Dunia Rugi US T Akibat Krisis Iklim

Dalam hal ini Hayden melihat ada tiga makna dibalik kunjungan Prabowo ke AS.

Pertama,Indonesia sedang mencari modernisasi militer, dengan dukungan Amerika Serikat yang ditekankan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan Prabowo dengan Austin di Pentagon.

Selama kunjungannya, Prabowo menyaksikan penandatanganan kesepakatan dengan Boeing di St. Louis untuk pembelian 24 pesawat tempur F-15EX dan juga hadir di Washington saat penandatanganan kesepakatan penjualan hingga 24 helikopter Lockheed Martin/Sikorsky S-70M Black Hawk.

Akuisisi ini akan meningkatkan interoperabilitas dengan Amerika Serikat dan memperluas pilihan untuk latihan bersama. Hal ini menjadi prestasi yang terlihat secara publik bagi Prabowo dalam perannya sebagai Menteri Pertahanan.

Kedua,Jokowi telah berusaha keras untuk tampil netral dalam konflik ini, dengan mengunjungi baik Ukraina maupun Rusia tahun lalu dan menawarkan mediasi antara kedua negara tersebut. Prabowo juga mungkin telah mengubah pendiriannya setelah rencana perdamaian yang ia tawarkan dalam Dialog Shangri-la di Singapura pada bulan Juni mendapat banyak kritik, yang membuat Jokowi secara publik menjauh.

Ketiga,kunjungan ini merupakan kesempatan untuk mempromosikan prioritas domestiknya melalui peningkatan keterlibatan antara AS dan Indonesia.

Ini termasuk penciptaan lapangan kerja dan peluang ekonomi melalui kerjasama dalam keamanan pangan (pencegahan stunting pada anak-anak Indonesia melalui malnutrisi telah lama menjadi bagian dari platform Prabowo), pertukaran pendidikan internasional, inovasi teknologi, dan lainnya.

Menjelang pemilihan presiden pada bulan Februari mendatang, ujar Hayden, Kamar Dagang Amerika dan AmCham Indonesia (American Chamber Of Commerce in Indonesia) akan memeriksa situasi dan program calon secara mendalam dalam US-Indonesia Investment Summit tahunan pada 24 Oktober di Jakarta.

"Dalam lima bulan ke depan, masih ada waktu untuk dinamika pemilihan berubah. Seorang kandidat bisa mundur dan bergabung dengan salah satu tiket calon yang tersisa sebagai wakil presiden. Skandal bisa muncul. Jokowi juga bisa memberikan dukungan tiba-tiba. Tetapi saat ini, Prabowo tampaknya telah mencapai tujuannya dengan kunjungan ke Amerika Serikat dan kembali ke tanah air masih sebagai calon terkuat," katanya.

[Gambas:Video CNN]