slot gacor fb

suhutoto88 833Jutaan kata 466281Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor fb》

Polri mutasi sejumlah kabid humas dalam rangka pengembangan karir******

Jakarta (ANTARA) - Awal tahun 2024 Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 211 personel di antaranya sejumlah kepala bidang hubungan masyarakat (kabid humas) dari sejumlah Polda.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago di Jakarta, Kamis, menyebut mutasi dan rotasi 211 personel Polri ini dalam rangka pengembangan karir, serta meningkatkan kapasitas personel.

“Ya benar mutasi dan rotasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas personel Polri, pengembangan karir, tour of areadan tour of duty," kata Erdi.

Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengeluarkan empat telegram surat telegram mutasi dan rotasi dengan total 211 personel.

Keempat surat telegram tersebut, yakni ST/170/I/KEP./2024 sebanyak 14 personel, ST/171/I/KEP./2024 sebanyak 87 personel, ST/172/I/KEP./2024 sebanyak 91 personel, dan ST/173/I/KEP./2024 sebanyak 19 personel. Seluruhnya ditandatangani As SDM atas nama Kapolri pada tanggal 23 Januari 2024.

Adapun sejumlah kabid humas yang dimutasi, di antaranya Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo dimutasi menjadi Penata Kehumasan Polri Madya TK I Divisi Humas Polri.

Jabatan Kabid Humas Polda Jawa Barat digantikan oleh Kombes Pol. Jules Abraham Abast yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan (Anjak) Penmas Divisi Humas Polri.

Kemudian Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Komang Suartana dimutasi menjadi Kabagyaninfodok Biro PID Divisi Humas Polri. Adapun penggantinya, Kombes Pol. Didik Supranoto yang sebelumnya menjabat sebagai Anjak Akpol.

Selain kabid humas, Polri juga melakukan mutasi sejumlah Kapolres, di antaranya Kapolres Pesisir Selatan Polda Sumatera Barat AKBP Novianto Taryono Putranto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Sumbar.

Jabatan Kapolres Pesisi Selatan digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Barat Polda Sumatera Barat.

Adapun jabatan Kapolres Pasaman Barat digantikan oleh AKBP Agung Tribawanto yang sebelumnya menjawab sebagai Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Sumatera Barat.

Selanjutnya, Kapolres Pariaman Polda Sumatera Barat AKBP Agung Basuki diangkat dalam jabatan sebagai Kapolres Tanjab Barat Polda Jambi.

Jabatan Kapolres Pariaman Polda Sumatera Barat diisi oleh AKBP Andreanaldo Ademi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sumatera Barat.

Baca juga: Polri mutasi dan rotasi 483 personel termasuk pamen-pati
Baca juga: Puspen TNI-DivHumas Polri perkuat sinergitas amankan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Firli Bahuri cabut gugatan praperadilan kedua******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mencabut gugatan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. "Iya betul," kata kuasa hukum Firli Bahuri, Fahri Bachmid saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Walau begitu Fahri belum dapat menjelaskan alasan pencabutan gugatan praperadilan tersebut. "Mungkin dalam satu jam ke depan saya akan kasih rilis ya, saya lagi rapat dulu," katanya. Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto membenarkan adanya gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri untuk yang kedua kalinya.

Baca juga: Polisi telah kembalikan berkas perkara Firli ke Kejati DKI

Penyerahan berkas perkara Ketua KPK nonaktif KPK Firli Bahuri oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke Kejati DKI Jakarta, Jumat (15/12/2023). ANTARA/HO-Ditreskrimsus Polda Metro Jaya/am.

"Ya memang betul ada permohonan praperadilan yang didaftarkan kembali oleh Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya pada hari Senin 22 Januari 2024," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/1). Djuyamto menjelaskan, gugatan praperadilan itu bakal digelar perdana pada pekan depan atau tepatnya pada 30 Januari 2024. "Selanjutnya oleh Pengadilan sudah ditunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut, yaitu Estiono," katanya.

Baca juga: Polda Metro Jaya siap hadapi gugatan praperadilan kedua Firli Bahuri

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Ilham Kausar)

Penyidik Polda Metro Jaya telah mengembalikan berkas perkara atau pemenuhan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke kantor Kejati DKI Jakarta terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka Firli Bahuri. "Kami baru saja mengirimkan kembali berkas perkara a quo pada Kantor Kejati DKI Jakarta," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Rabu (24/1). Ade Safri menjelaskan, pengiriman berkas dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada sekitar pukul 13.50 WIB. "Berkas tersebut telah dilengkapi dengan pemenuhan petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kantor Kejati DKI Jakarta," katanya.
Baca juga: MAKI menghormati upaya Firli Bahuri layangkan praperadilan kedua

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Polri mutasi sejumlah kabid humas dalam rangka pengembangan karir******

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs judi slot terpercaya、2qq slot gacor、situs slot gacor malam ini

Terkait：wallpaper mahjong ways hd、kredivo bisa pinjam uang、situs slot online luar negeri、kaptenmpo、bocoran slot agus、mpo11、situs slot game terbaru、warung 186 slot、uangslot88、situs gacor sekarang

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：liong88（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09

Daftar bab terbaru

slot gacor deposit pulsa 5000 tanpa potongan

finplus legal atau ilegal

slot yang terpercaya

yoyo88

buku mimpi 4d bergambar lengkap

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Q menghancurkan langit

senang slot77

Bahrain puncaki Grup E Piala Asia setelah tekuk Yordania 1******

Jakarta (ANTARA) - Timnas Bahrain sukses memuncaki Grup E Piala Asia 2023 setelah menekuk Timnas Yordania dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup di Stadion Khalifa International, Doha, Kamis. Pada pertandingan ini kemenangan Bahrain hadir berkat gol semata wayang Abdulla Yusuf Helal di babak pertama, demikian catatan AFC. Berkat hasil ini Bahrain naik ke peringkat pertama klasemen akhir Grup E dengan enam poin hasil tiga pertandingan, sementara Yordania berada di posisi ketiga mengumpulkan empat poin. Bahrain selanjutnya pada babak 16 besar Piala Asia 2023 akan menghadapi Jepang, sedangkan Yordania akan menghadapi Qatar atau Irak. Secara statistik pada pertandingan ini Yordania mendominasi penguasaan bola dengan mencatatkan 59 persen, sedangkan Bahrain lebih sering melepaskan tendangan dengan sembilan kali percobaan.

Baca juga: Malaysia kejutkan Korea Selatan dengan bermain imbang 3-3 Yordania pada pertandingan ini memiliki peluang terlebih dahulu lewat tendangan Anas Bani Yaseen yang masih belum menemui sasaran. Selanjutnya giliran Bahrain yang mendapatkan peluang melalui tendangan Mohamed Mahroon, namun dapat diselamatkan kiper Yordania Yazeed Abu Laila. Bahrain sukses mencetak gol terlebih dahulu pada menit 34 berkat gol yang dicetak oleh Abdulla Yusuf Helal sehingga skor berubah menjadi 1-0. Skuad asuhan Mlada Boleslav kembali memiliki lewat upaya Mahroon, akan tetapi tendangan pemain bernomor punggung delapan masih melambung di atas mistar gawang Yordania. Pada babak kedua, Bahrain mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dalam upaya menambah keunggulan lewat tendangan Ali Madan yang melambung di atas mistar gawang. Selanjutnya Mahroon kembali mendapatkan peluang setelah tendangannya masih dapat dijauhkan oleh tangan Abu Laila. Yordania sempat memiliki peluang melalui sundulan Ali Iyad Olwan, namun bola masih dapat diamankan kiper Bahrain Ebrahim Lutfalla. Pada akhir-akhir pertandingan Bahrain memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan melalui upaya Abdulla Yusuf Helal yang dapat digagalkan Abu Laila. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan usai.

Baca juga: Asa Indonesia untuk cetak sejarah di Piala Asia masih terbuka
Baca juga: STY: Performa Indonesia di Piala Asia 2023 tak cerminkan ranking FIFA

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

slot gacor 4d login

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.

Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Erha mengembara di dunia lain

halte4d

KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak******

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk tidak melibatkan anak-anak yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye maupun aktivitas politik lainnya.

“Kami sampaikan kepada peserta pemilu, jangan libatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Yang boleh menjadi peserta kegiatan kampanye adalah mereka yang memiliki hak pilih,” ujar Idham saat ditemui usai acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

“Dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k dijelaskan bahwa pelaksana kampanye tidak boleh warga negara yang tidak memiliki hak pilih dan itu bisa terkategori pada tindak pidana,” tutur Idham.

Selain itu, sambung dia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

“Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang namanya anak itu adalah usianya 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik secara langsung,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya adalah anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg, maupun kelompok tim capres dan cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye, jadi kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," paparnya di Jakarta, Senin.

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye. Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," kata dia.

Baca juga: KPU tegur capres-cawapres kampanye terbuka di luar jadwal zonasi

Baca juga: KPU evaluasi capres/cawapres keluar podium saat debat Pilpres 2024

Tuan Elang Salju

situs judi game online

Moeldoko ingatkan LMKN soal transparansi royalti musik dan lagu******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk lebih transparan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti penggunaan lagu dan musik.

"Ada ketidakpuasan, yakni soal tarik dan distribusi. Terkait penarikan, mereka (seniman) melihat ini belum optimal, distribusinya juga dinilai belum transparan. Jadi, ini kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitasnya,” kata Moeldoko saat menerima kedatangan ketua dan komisioner LMKN di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu, sebagaimana siaran pers yang diterima.

Kedatangan ketua dan komisioner LMKN ke KSP terkait aduan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) pada 28 Desember 2023.

Pada kesempatan itu, para musisi dan seniman yang dipimpin Satriyo Yudi Wahono atau populer dengan nama Piyu Padi, mengeluhkan mekanisme penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalti yang dinilai memberatkan pihak komposer.

Baca juga: Ketua LMKN: Indonesia punya "harta karun" royalti di luar negeri

Moeldoko menekankan pentingnya LMKN melakukan pembenahan terhadap sistem untuk membangun kepercayaan, terutama untuk Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM).

"Ini sumber penyakitnya, jadi harus dibereskan," katanya menegaskan.

Mantan Panglima TNI itu menegaskan Kantor Staf Presiden tidak memiliki kepentingan apa pun dan tidak dalam upaya mencari-cari kesalahan.

Baca juga: LMKN berupaya transparan dan fleksibel soal royalti lagu

Kantor Staf Presiden, sambung Moeldoko, justru ingin membantu LMKN mengejar target pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi royalti penggunaan lagu dan musik agar kesejahteraan pencipta lagu meningkat.

"Saya nggak ragu dengan LMKN. Kita punya semangat yang sama, kita tidak ingin cari kesalahan. KSP ingin membantu LMKN agar lebih produktif. Saya concernsoal ini karena berkaitan dengan penghargaan atas karya," jelasnya.

Baca juga: Kris Dayanti: Urusan royalti lagu tetap diserahkan ke LMKN

Sementara itu, Ketua LMKN Dharma Oratmangun memastikan lembaganya selalu mengedepankan keterbukaan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti penggunaan musik dan lagu.

Ia menambahkan LMKN juga telah memerintahkan kepada seluruh Lembaga Manajemen Kolektif untuk menertibkan laporan keuangan pada laman masing-masing.

"Faktor transparansi masalah penting. LMKN sudah transparan, berapa yang terhimpun dan dibagi. Hanya saja kurang sosialisasi ke masyarakat," terang Dharma.

Baca juga: DJKI rangkul sejumlah pihak bahas tata kelola royalti lagu dan musik

Dharma mengakui pengelolaan royalti di Indonesia memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Untuk itu, LMKN akan terus mendorong LMK bersaing dalam memberikan pelayanan dan mengejar target pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi royalti penggunaan musik dan lagu.

"Penghimpunan royalti terus meningkat. Tentunya kami (LMKN) akan terus dorong lagi peningkatan pencapaian ini," ucap Dharma.

Berdasarkan data yang dipaparkan LMKN, penghimpunan royalti pada 2023 mencapai Rp55.151.768.212, naik dari tahun 2022 sebesar Rp35.005.101.306.

"Target kami pada 2024 sebesar Rp120 miliar lebih," kata Dharma.

Baca juga: Komposer Bersatu akan buat forum diskusi bahas hak cipta dan royalti
Baca juga: Bisnis karaoke di Jakarta tergolong tidak patuh bayar royalti musik

Permainan online Raja Fajar

erek erek barongsai

Moeldoko ingatkan LMKN soal transparansi royalti musik dan lagu******

Perhatikan saya

slot88 demo

Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

《slot gacor fb》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，32 di erek erekHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor fb》bab terbaru。