event togel

Buku keinginan

Erick Thohir Bakal Konsolidasi Aset BUMN di Kawasan Monas******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan nilai aset serta memberikan keuntungan bagi BUMN. Hal itu Erick sampaikan saat meresmikan Menara Reksadana di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5) ini.

Adapun sejumlah gedung milik BUMN di kawasan Monas antara lain Menara Danareksa, Gedung Kementerian BUMN, Gedung Pertamina, hingga Menara BSI yang masih dalam proses pembangunan.

Ia menilai aset BUMN di area Monas merupakan kelas premium. Karenanya, mubazir kalau tidak dimaksimalkan.

Apalagi, imbuh Erick, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memugar area Monas menjadi kawasan hijau. Dengan begitu kawasan di jantung Jakarta itu akan lebih menarik.

"Jadi kalau ada dua titik ini, salah satunya kami melihat titik ini adalah yang salah satunya punya value mahal," kata Erick.

"Nah karena itu saya bicara sama Danareksa untuk mendorong konsolidasi aset-aset BUMN yang ada di sekitar Monas ini menjadi sebuah payung properti fund. Di mana kami ingin kawasan ini supaya aset BUMN value-nya ditingkatkan, salah satunya ini," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianni Shenwu

Jubir Luhut Respons Anies soal Jalan Era SBY vs Jokowi******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan Anies Baswedan salah tafsir data saat mengkritik pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya kan sudah lebih terang benderang ya kalau ternyata (Anies Baswedan) salah paham atau salah tafsir data," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/5).

Jodi menegaskan jalan tol adalah infrastruktur penting bagi setiap negara. Ia mengibaratkan jalan tol yang dibangun Jokowi adalah arteri koroner utama yang memasok darah ke seluruh tubuh.

Jubir Luhut Binsar Panjaitan menegaskan jalan tol adalah bagian integral dari sistem jaringan jalan. Jalan tol yang dibangun Presiden Jokowi diklaim berperan besar dalam menghubungkan kota-kota besar, daerah industri, dan pelabuhan.

Tak sampai di sana, ia menekankan pentingnya pembangunan jalan untuk memfasilitasi transportasi agar lebih cepat dan efisien. Pembangunan jalan diklaim Jodi bisa mengurangi kemacetan dan secara signifikan mempercepat perdagangan dan distribusi barang.

"Trans Jawa terbukti sangat memperlancar arus mudik," tandasnya.

Senada, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menegaskan Anies salah membaca data. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut interpretasi bakal calon presiden terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) itu salah.

Hedy menerangkan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya di Gedung DPR RI.

"Jadi data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," jelasnya.

Hari ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengamini bahwa Anies Baswedan salah baca data. Padahal, ia menyebutkan data yang dipaparkan Anies sudah benar.

"Kelihatannya iya (salah baca data). Kalau datanya bagus, datanya betul," ucapnya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari Detik.

Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Lalu, ia menyinggung soal pembangunan jalan tol di era Jokowi.

Menurut tafsir Anies, Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 km dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km. Sedangkan SBY berhasil membangun 20 kali lipat pada dua periodenya dari yang direalisasikan Jokowi.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Ada Kuasa Tiga Menteri Terlibat dalam Izin Pengolahan Pasir Laut******

Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.

Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).

Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.

Lihat Juga : Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).

Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

Riset: RI Masuk 3 Besar Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich Tercepat******

Indonesia menempati posisi ke-3 dari 10 negara dengan pertumbuhan individu dengan kekayaan bersih tinggi (High Net Worth Individual/HNWI) alias orang kayatercepat pada 2021-2022 versi Knight Frank.

HNWI sendiri merupakan seseorang yang kekayaan bersihnya melebihi US juta atau setara Rp14,8 miliar (asumsi kurs Rp14.887 per dolar AS) atau lebih.

Menurut edisi terbaru The Wealth Report (segmen Wealth Sizing Model) dari Knight Frank, pertumbuhan HNWI Indonesia mencapai 22,5 persen.

Sementara itu, untuk pertumbuhan individu dengan kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth Individual/ UHNWI) atau orang dengan kekayaan US juta ke atas, Singapura, Malaysia, dan Indonesia memiliki pertumbuhan tercepat di Asia sebesar 7-9 persen.

Sebenarnya, populasi UHNWI di Asia-Pasifik menurun 5,7 persen pada 2022, setelah rekor kenaikan 7,5 persen di 2021. Namun, Singapura, Malaysia, dan Indonesia masih tetap kokoh.

Head of Residential Knight Frank Asia Pasifik Victoria Garrett mengatakan walau populasi UHNWI mengalami kontraksi tahun lalu, jumlah HNWI meningkat 2,9 persen menjadi hampir 70 juta di seluruh dunia.

"Tiga negara teratas untuk pertumbuhan HNWI adalah Malaysia, Brasil, dan Indonesia," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (24/5).

Garrett juga menuturkan 100 pasar residensial utama global mengalami pertumbuhan harga rata-rata 5,2 persen dan aset investasi mewah 16 persen. Menurutnya, sepuluh lokasi global teratas untuk pertumbuhan didominasi oleh Eropa dan Asia.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan ini akan tetap urban-sentris. Lanskap investasi residensialnya pun akan terus ditentukan oleh inti perkotaan utamanya.

"Didukung oleh tingkat urbanisasi tinggi, investor dapat berharap akan alur dan profil pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan," ucap Garrett.

10 Negara dengan Pertumbuhan HNWI Tertinggi 2021-2022:

1. Malaysia: 27,7 persen
2. Brazil: 24,2 persen
3. Indonesia: 22,5 persen
4. Uganda: 19,4 persen
5. Tanzania: 15,7 persen
6. Uni Emirat Arab: 15 persen
7. Meksiko: 12,8 persen
8. Kanada: 12,8 persen
9. Nigeria: 12,7 persen
10. Filipina: 10,3 persen

10 Negara dengan Pertumbuhan UHNWI Tertinggi 2021-2022:

1. Uni Emirat Arab: 18 persen
2. Tanzania: 13,9 persen
3. Brazil: 11,2 persen
4. Nigeria: 10,7 persen
5. Arab Saudi: 10,4 persen
6. Malaysia: 9,4 persen
7. Indonesia: 9 persen
8. Singapura: 6,9 persen
9. Turki: 6,2 persen
10. Kanada: 6 persen

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

PUPR Kejar 13 Ruas Tol Baru 309,78 Km Beroperasi Akhir 2023******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 13 ruas tol baru sepanjang 309,78 kilometer (km) dapat beroperasi akhir tahun ini.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan pihaknya bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus melanjutkan penyelesaian pembangunan jalan tol di Tanah Air.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda bagi pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.

Ia menyebut penyelesaian pembangunan jalan tol dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun.

Triono menuturkan pembangunan jalan tol hingga 2014 sepanjang 790 km dan dilanjutkan pada periode 2015-2019 telah berhasil menyelesaikan sepanjang 1.298 km, termasuk tersambungnya Tol Trans Jawa dan dimulainya Tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

"Pada periode 2020-2024, target pembangunan jalan tol sepanjang 1.367 km dapat terwujud, di mana dari 2020 hingga Mei 2023, telah selesai sepanjang 535,5 km dan akan menyusul 309,78 km jalan tol baru yang tersebar di 13 ruas hingga akhir 2023 mendatang," kata Triono melalui keterangan resmi, Jumat (26/5).

Ia pun merinci beberapa ruas tol yang telah beroperasi pada Januari-Mei 2023, yakni jalan Tol Semarang-Demak (Seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,01 km), Becakayu (Seksi 2A Jakasampurna-Kayuringin sepanjang 4,88 km), dan Cinere-Jagorawi (Seksi 3A Kukusan - Krukut sepanjang 3,5 km).

"Ditargetkan total panjang jalan tol yang selesai konstruksi/fungsional dan operasional hingga 2024 seluruhnya mencapai 3.455 km," ujar Triono.

Sedangkan, untuk ruas baru yang ditargetkan akan beroperasi hingga akhir 2023 adalah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Tol Ciawi Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Tol Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km), Tol Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km), dan Tol Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km).

Lalu, Tol Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km), dan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan paket 3 (31,25 km).

Kemudian, Tol Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km), Tol Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km), dan Tol Binjai-Langsa (26,2 km) serta Simpang Indralaya-Prabumulih (64,7 km).

Triono menyebut pembangunan jalan tol sangat bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, mobilitas barang, logistik, dan manusia menjadi lebih cepat dan efisien karena pengurangan waktu tempuh dan penghematan biaya operasional angkutan.

Ia mencontohkan Tol Trans Jawa mampu mendorong tumbuhnya kawasan industri baru antara lain Batang, Subang, Tegal, Pemalang, Kendal, Brebes, hingga sejumlah wilayah di selatan, seperti Boyolali, Sragen, Ngawi, dan Nganjuk.

"Penguatan UMKM lokal juga menjadi bagian dalam pengembangan jalan tol di mana di setiaprest areatidak hanya diisi oleh merek besar tetapi juga produk-produk UMKM lokal," tutup Triono.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Luhut soal Bantuan Mobil Listrik: Tak Ada Uang Negara Keluar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tidak ada uang negara yang keluar dalam program bantuan insentif pembelian mobil listrik.

Hal itu disampaikan Luhut untuk merespons kritik terhadap subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik.

"Kita tidak memberikan insentif, jangan keliru, tidak pernah kita menyebutkan insentif, yang kita berikan adalah kita potong pajaknya. Dari 11 menjadi 1 persen. Beda ya, jadi tidak ada uang negara yang keluar," kata Luhut dalam China (Sichuan)-Indonesia Economic and Trade Conference, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (29/5) malam.

"Jakarta ini air quality-nya (kualitas udaranya) kan jelek. Kalau kita kurangi bus (konvensional), bus ini kita targetkan 5 tahun habis, kemudian sepeda motor, kemudian mobil," terangnya.

Luhut juga menyebut peralihan dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan berbasis listrik akan turut menghemat keuangan negara. Hal itu lantaran impor energi bisa mencapai US miliar per tahun.

"Kalau kita kurangi mobil (konvensional) ini, kita kurangi motor, kita kurangi lagi nanti yang lain, kita akan bisa kurangi impor kita," ujarnya.

Program bantuan itu sendiri diluncurkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Jika dirinci, pemerintah memberi bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua berupa potongan harga sebesar Rp7 juta per unit. Bantuan serupa juga diberikan untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik.

Sementara itu, bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik roda empat berupa pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah (PPN-DTP) 10 persen.

[Gambas:Video CNN]