petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

nomor whatsapp kredivo

slot gacor online 592Jutaan kata 725551Orang-orang telah membaca serialisasi

《nomor whatsapp kredivo》

Ganjar usul bansos diganti menjadi bantuan kesra******

Ganjar usul bansos diganti menjadi bantuan kesra
Capres RI Ganjar Pranowo usai Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Balai Sidang Jakarta di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa.
... pasti setuju, dong, karena proses berpikir logisnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan ketika kawan-kawan kades (kepala desa) sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama...
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan bantuan sosial (bansos) diganti menjadi bantuan kesejahteraan rakyat atau kesra sesuai dengan tugas negara.

"Kami berusul bantuannya diganti saja, deh, jadi bantuan kesra karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Baca juga: Ganjar: Seluruh perangkat negara harus hadir atasi masalah PMI

Selain itu, menurut dia, paradigma bansos adalah hak rakyat sehingga pemerintah memiliki tugas untuk dapat memastikan pemberian bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Ia juga mengatakan bahwa tata kelola bansos memerlukan perbaikan agar tidak terjadi saling klaim, dapat tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

Baca juga: Ganjar tidak setuju dengan Prabowo soal makanan bergizi untuk anak

Oleh sebab itu, Ganjar setuju dengan gagasan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menginginkan pemberian bansos yang tepat sasaran melalui pendataan yang baik dan akurat.

"Kali ini pasti setuju, dong, karena proses berpikir logisnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan ketika kawan-kawan kades (kepala desa) sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama," kata dia.

Baca juga: Anies: Pemerintah harus kolaborasi dengan aktivis untuk lindungi PMI

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Baca juga: Anies: Negara harus punya data komprehensif penyandang disabilitas

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:promo gojek maret 2022

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
aku laku adalah
sobatgaming
cara mendapatkan voucher gratis ongkir shopee 0 rupiah
situs judi slot terbaik
wede777
88 slot game
link slot bagus hari ini
vs slot 88
agen69
Daftar isi semua bab
Bab 1 zona303
Bab 2 rtp soju88
Bab 3 slot gacor tanpa deposit
Bab 4 bandarjudiindo
Bab 5 jam gacor ugdewa
Bab 6 96 togel
Bab 7 sawer55
Bab 8 slot gacor terbaik hari ini
Bab 9 situs besar slot
Bab 10 prediksi togel dragon
Bab 11 apk cicilan uang
Bab 12 link slot terhoki
Bab 13 trik fafafa jp
Bab 14 situs slot terbaik mudah menang
Bab 15 erek buku mimpi 2d
Bab 16 27 di erek erek
Bab 17 daftar pinjaman online ojk 2022
Bab 18 buku erek erek lengkap
Bab 19 gacor118
Bab 20 pola gacor wild bandito
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8298bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Putri tertua dari keluarga terkenal

situs slot tergacor saat ini
KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Petugas KPK di sela penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Marul/am.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat, terkait dengan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BPPD Sidorjo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, besok hari Jumat tanggal 2 Februari 2024," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (1/2).

Ia berharap, para pihak yang dipanggil tim penyidik kooperatif sehingga bisa membuat terang benderang perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

"Kami mengingatkan agar kooperatif juga memenuhi panggilan dari tim penyidik untuk hadir besok," ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan pihak KPK belum menerima konfirmasi soal kehadiran para pihak tersebut.

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Penyidik KPK pada Rabu (31/1) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Ali menjelaskan tim penyidik komisi antirasuah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing.

Akan tetapi, ia tidak membeberkan nominal uang yang disita. Sebanyak tiga mobil juga disita dalam penggeledahan tersebut.

“Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,” kata dia.

Ia mengatakan dokumen yang disita berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pemotongan dana insentif.

“Dari kegiatan ini, ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik,” kata dia.

Baca juga: KPK tetapkan Kasubag BPPD Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai

Ia menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut.

“Keterkaitan bukti awal ini untuk lebih dulu disita dan dianalisis serta nantinya dikonfirmasi pada para pihak yang segera akan dipanggil sebagai saksi,” ujar Ali.

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW).

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan Cabang KPK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin (29/1).

Ia menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW. Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian melintasi surga

link situs slot gacor hari ini
KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi berikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hanya dihormati

tutorial judi bola parlay
Kemenkeu lakukan penyesuaian anggaran K/L antisipasi ketidakpastian
Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) usai menyerahkan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.
saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.

“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, nilai penyesuaian anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50,15 triliun.

Menurut Deni, kebijakan automatic adjustment tersebut merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampul untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023.

“Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustmentmasih tetap berada di kementerian/lembaga (K/L),” ujar dia.

Baca juga: Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024

Baca juga: Kemenkeu: Investor respons positif tawaran SDGs Bond seri FRSDG001

Kebijakan automatic adjustmentjuga diterapkan pada tahun lalu, di mana besarannya yaitu Rp50,23 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/2/2023), menjelaskan automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik melalui prioritas belanja.

Kebijakan tersebut merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment,antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).

Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.

Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.

Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.

Melihat dari hal yang diprioritaskan dan dikecualikan dimaksud, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.

Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji

Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Monster

erek erek orang mancing
Ini film Indonesia berbiaya di atas Rp60 miliar
Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Hasil riset dari PwC Indonesia dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan sejumlah film Indonesia berbiaya produksi di atas 4 juta Dolar AS atau setara Rp60 miliar.

Film yang masuk kategori film beranggaran besar ini seperti Buya Hamka (2023), Foxtrot Six (2019), Trilogi Merdeka (2011), The Raid 2: Berandal (2014) dan Gunung Emas Almayer (2014).

"Film lebih dari sekadar komoditas, pendanaan stabil diperlukan," kata Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2) malam.

Baca juga: Film nasional berpotensi berkembang di era layanan streaming

Film beranggaran rendah biasanya merupakan produksi independen, dengan anggaran berkisar 7.000 Dolar AS sampai 66.000 Dolar AS atau Rp100 juta sampai Rp1 miliar.

Umumnya, biaya produksi film berkisar 140.000 Dolar AS sampai 1.600.000 Dolar AS atau Rp2 miliar sampai Rp25 miliar.

Produser di Indonesia secara umum mengalokasikan 10 sampai 20 persen dari total anggaran untuk kegiatan pemasaran.

Di Indonesia, terdapat skema pendanaan dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluncurkan skema hibah untuk mendukung produksi film nasional serta kegiatan promosi dan distribusi internasional melalui Dana Abadi Kebudayaan Indonesia.

Baca juga: Dua insentif modal produksi film agar sineas produktif

Dana Abadi Kebudayaan Indonesia telah mengalokasikan 10 juta Dolar AS sebagai dana pendamping one-to-one untuk mendukung proyek film produksi bersama.

Ada juga dana abadi pendidikan sebesar 8 miliar Dolar AS atau Rp127 triliun untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan perfilman dan Dana Indonesiana yang didirikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan senilai 215 juta Dolar AS atau Rp3 triliun untuk peningkatan skala bisnis di industri layar.

Lalu riset juga menampilkan apa saja usaha yang diklasifikasikan sebagai industri layar. Klasifikasi baku lapangan usaha industri (KBLI) bisa dilihat dalam gambar tabel berikut:
Publikasi penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal
 
Publikasi penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal​​​​


​​​​Denny menyampaikan bahwa ketiadaan definisi tunggal yang diterima secara universal selama ini di Indonesia tentang "industri layar" menyebabkan keterbatasan dalam klasifikasi dan analisis usaha industri tersebut.

Kondisi itu juga menghadirkan tantangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk industri tersebut.

Baca juga: Film "Heartbreak Motel" akan gunakan tiga format produksi

Sehingga kajian literatur dan perbandingan dari berbagai negara perlu ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Penelitian yang bertajuk "Dampak Ekonomi Industri Layar di Indonesia - Sebuah Peluang" itu pun menunjukkan KBLI dalam dua lampiran halaman 36 sampai 40.

Untuk melihat isi lengkap riset tersebut, pembaca bisa mengakses secara bebas dengan klik laman berikut.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Nyonya mengendalikan suami imut itu

pola maxwin princess hari ini
Kemarin, pengunduran diri Ahok hingga bantuan pangan bebas kepentingan
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita ekonomi mewarnai Jumat (2/2/2024), mulai dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengajukan surat pengunduran diri sebagai Komisaris Utama Pertamina hingga Bulog tegaskan bantuan pangan bebas dari kepentingan apapun. Berikut beritanya:

1. Pertamina benarkan Ahok ajukan surat pengunduran diri

PT Pertamina (Persero) membenarkan pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama perusahaan.

Selengkapnya di sini

2. Menko Airlangga: Bantuan pangan untuk lindungi daya beli masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan Program Bantuan Pangan tahun 2024 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan.

Selengkapnya di sini

3. Bulog tegaskan bantuan pangan bebas dari kepentingan apapun

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan penyaluran bantuan pangan beras bebas dari kepentingan apapun termasuk kepentingan politik terkait Pemilu 2024.

Selengkapnya di sini

4. Kemenkeu lakukan penyesuaian anggaran K/L antisipasi ketidakpastian

Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.

Selengkapnya di sini

5. Erick Thohir hargai pengunduran diri Mahfud MD

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghargai keputusan Mahfud MD yang mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dari Kabinet Indonesia Maju II karena mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa perjalanan pesawat

metode pembayaran kredivo
Ada getaran, PVMBG: Waspada banjir lahar Gunung Lewotobi Laki-laki
Warga Desa Dulipali, Kecamatan Ile Bura, Flores Timur, NTT membersihkan rumahnya yang diterjang banjir lahar hujan, Selasa (16/1/2024). ANTARA/Fransiska Mariana Nuka/am.
Karena terekam adanya satu kali getaran banjir atau lahar hujan dengan amplitudo 7,4 mm dan durasi 2.116 detik
Kupang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan dari Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Karena terekam adanya satu kali getaran banjir atau lahar hujan dengan amplitudo 7,4 mm dan durasi 2.116 detik," kata Petugas Pemantau Gunung api Lewotobi Laki-laki, Bobyson Lamanepa dari Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, Minggu. Mengacu pada peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Lewotobi Laki-laki, jalur aliran lahar terbanyak ke arah timur laut yakni tiga titik di sekitar Desa Nobo dan Nurabelen, Kecamatan Ile Bura.

Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-laki erupsi disertai luncuran awan panas Selanjutnya ada satu titik di daerah Desa Dulipali, Kecamatan Ile Bura, serta satu titik lagi di daerah perbatasan Tabana dan Duang, Kecamatan Wulanggitang. PVMBG pun telah mengeluarkan imbauan agar warga waspada dengan banjir lahar hujan saat hujan terjadi dengan intensitas tinggi. Pasalnya erupsi masih terjadi, sehingga terjadi penumpukan material di bagian puncak yang menyebabkan potensi lahar masih ada. "Oleh karena itu perlunya mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika hujan intensitas tinggi," kata Bobyson. Kini Gunung api Lewotobi Laki-laki berada pada status Siaga atau Level III.

Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-laki lontarkan abu setinggi 1.500 meter Pos Pemantau Gunung api Lewotobi Laki-laki masih melakukan pemantauan setiap enam jam dan mendapati adanya letusan yang terekam. Selain letusan, lanjutnya, ada pula gempa guguran dan gempa lowfrekuensi yang masih terekam setiap hari. "Rekomendasi yang kami berikan masih sama, yakni tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius empat kilometer dari pusat erupsi, serta sektoral lima kilometer arah utara-timur laut dan enam kilometer sektor timur laut," kata Bobyson.

Baca juga: PVMBG turunkan status Gunung Lewotobi NTT mulai hari ini

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024