mbahtoto

Permainan berburu

Moeldoko Bantah Food Estate Gagal: Perlu Waktu******

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantahfood estate merupakan proyek yang gagal. Menurutnya diperlukan waktu untuk melihat manfaat food estate dalam ketahanan pangan dalam negeri.

"Persoalan gagal itu tidak bisa dijudge dalam tempo yang dekat. Jadi belum bisa dikatakan gagal tapi perlu waktu" katanya di The Westin Hotel, Jakarta, Rabu (12/7).

Ia mencontohkan food estate di Kalimantan Selatan yang disebut memerlukan penanganan khusus. Kemudian food estate di Keerom, Papua yang merupakan lahan sawit lalu dijadikan untuk budidaya jagung. Hasilnya produktivitas food estate itu mencapai enam ton dan diperkirakan akan bertambah menjadi 12 ton.

"Sebab treatment awal misalnya kadar keasaman masih tinggi, kita treatment lagi. Nanti pelan-pelan turun dan terbangun dengan baik sehingga tanaman akan bertumbuh dengan baik," imbuhnya.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Sebelumnya kritik mengenai food estate datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia mengaku sudah meninjau langsung lokasi-lokasi program food estate yang dijalankan Kementerian Pertanian.

"Tentang food estate, hasil peninjauan kita, saya ke beberapa food estate itu sebagian gagal," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Selasa (4/1).

Dia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian harus bertanggung jawab atas program yang dijalankan, termasuk juga food estate.

"Siapapun yang menginisiasi tentang program food estate tapi menteri pertanian itu harus di depan," kata Djarot.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Bos Pos Minta Dukungan DPR Agar Ditunjuk KPU Urus Logistik Pemilu 2024******

PT Pos Indonesia (Persero) berharap dukungan Komisi VI DPRRI supaya pihaknya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mitra resmi logistik Pemilu 2024.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) dengan KPU soal urusan logistik Pemilu 2024. Bahkan, Pos mengaku sudah menyiapkan lebih dari 10 ribu armada untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

"Karena sudah ada klaster logistik, mohon dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan menunjuk lagi Pos Indonesia sebagai official logistic partnerPemilu 2024," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Faizal mengungkapkan syarat mengikuti tender tersebut adalah terdaftar di e-Catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk katalog sektoral.

"Kebetulan Pos Indonesia saat ini sudah ada di katalog nasional. Namun, nanti kami juga harus masuk ke katalog sektoral. Semua yang mengikuti tender harus ada di situ," bebernya.

Ia juga memamerkan keberhasilan Pos menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga telur ke berbagai daerah. Selain itu, Faizal memamerkan distribusi vaksin covid-19, terutama ke wilayah Timur Indonesia.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Sonny Danaparamita heran mengapa Bos Pos Indonesia itu malah pamer soal penyaluran bansos dan vaksin. Ia mempertanyakan di mana letak success storyPos dalam mengamankan logistik Pemilu.

"Kenapa yang dimunculkan distribusi vaksin, daging, sembako. Tidak menunjukkan success storydistribusi logistik selama pemilu karena mendistribusikan sembako dengan logistik pemilu itu jauh berbeda," kritik Sonny.

Kritikan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ia heran mengapa Pos malah lebih cepat mendistribusikan surat suara ke pemilih luar negeri ketimbang daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Ia juga berharap jangan sampai muncul pemilih ganda jika Pos Indonesia terpilih menjadi mitra resmi logistik Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan adalah terjadinya pemilih ganda. Pada 2019 saja banyak temuan keterlambatan (surat suara), malah di luar negeri duluan pencoblosan. Saya bingung nih," ucap Eko.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyoroti persiapan Pos Indonesia menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Muslim mengingatkan Pos Indonesia agar masalah logistik tidak menjadi celah kecurangan Pemilu 2024.

"Kecurangan bukan hanya persoalan sumber daya manusia (SDM), tapi logistik juga. Ketika hari pelaksanaan tiba-tiba logistik belum sampai atau nyangkut di mana. Ini harus menjadi catatan," pesannya.

Merespons hal tersebut, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebut pihaknya sudah pernah terlibat di empat era pemilu berbeda, mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, Pos Indonesia ditunjuk sebagai mitra resmi untuk pengiriman logistik domestik dan internasional. Namun, pada gelaran Pemilu 2014 dan 2019 perusahaan pelat merah ini tidak bertindak sebagai official partner, melainkan hanya membantu.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Jemaah Haji Beli 'Emas' 100 Gram di Pasar Makassar, Bukan di Arab******

Jemaah hajiasal Makassar bernama Suarnati Daeng Kanang (46) ternyata membeli 100 gram 'emas' di pasar tradisional Makassar, bukan di Arab Saudi seperti yang disebut di video viral di media sosial.

"Bea Cukai sudah konfirmasi jika Ibu Suarnati ini beli barang tersebut di Pasar Butung. Macam-macam harganya, ada Rp50 ribu dapat 4 gelang. Dia beli di sini, dibawa ke Arab Saudi. Nanti pulang haji baru dia pakai," ujar Plt Pimpinan Pegadaian Cabang Pasar Butung, Makassar Muh Rizal, Selasa (12/7).

PT Pegadaian sendiri mendapat mandat dari Bea Cukai Makassar untuk melakukan pemeriksaan atau uji sampel emas yang dimiliki Suanarti. Hasil pengujian menunjukkan emas tersebut tidak asli alias imitasi, terbuat dari kuningan.

Menurut Riza, tanpa melalui uji sampel saja sudah dapat diketahui jika emas yang dimiliki Suarnati adalah imitasi. Hal itu bisa dilihat dari pengamatan warna dan tekstur saja.

"Kami uji dengan menggosok barang itu memang bukan emas, kemudian kita bandingkan dengan emas yang lain dan kita uji bersamaan. Setelah diperiksa, ternyata memang bukan emas," ungkapnya.

"Waktu pemeriksaan hanya 10 menit. Warnanya beda, teksturnya beda. Jadi hasilnya juga beda. Ini hanya kuningan saja. Tanpa diuji saja sudah kelihatan itu bukan emas dan lebih ringan," imbuh Rizal.

Bea Cukai Makassar sebelumnya mengungkap hasil pemeriksaan emas 100 gram yang dimiliki jemaah haji asal Makassar Suarnati yang viral di media sosial. Hasilnya emas tersebut bukan asli emas.

"Penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan pegadaian dan dari pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Kemungkinan seperti itu (palsu)," kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Ria Novika pada Senin (10/7) lalu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bea Cukai, Suarnati mengaku emas tersebut dibeli di Arab Saudi, dengan harga di bawah Rp1 juta.

"Yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri dan imitasi. Kurang lebih harganya sekitar Rp900 ribu, jadi di bawah Rp1 juta," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

Moeldoko Ungkap Alasan RI Impor Bawang Putih dan Garam******

Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)Moeldoko membeberkan penyebab Indonesiaimporbawang putih dangaram.

Terkait bawang putih, ia menyebut impor dilakukan karena komoditas pangan itu bisa tumbuh baik di daerah dengan ketinggian di atas 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Jika dipaksa ditanam di daerah tidak seperti itu, maka hasilnya kurang bagus.

"Jadi kalau dipaksa (ditanam di daerah bukan 1.200 mdpl) pasti masyarakat enggak mau (karena) hasilnya pasti jelek. Sehingga pada wilayah-wilayah itulah (ketinggian 1.200 mdpl) yang bisa ditanam," kata Moeldoko, yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (12/7).

Terkait garam, ia beralasan impor dilakukan karena tidak semua pantai di Indonesia bisa memproduksi garam secara efisien.

"Garam hanya bisa di daerah-daerah tertentu yang memiliki tingkat kemarau yang panjang. Sebenarnya yang paling bagus di NTT karena tingkat keringnya panjang," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah terus mengimpor bawang putih adalah karena ketidakcukupan pasokan dalam negeri.

Tercatat, pasokan awal bawang putih Indonesia pada awal 2023 ada 143.261 ton, di mana perkiraan produksi dalam negeri menyentuh 23.337 ton. Sementara itu, realisasi impor Januari-April 2023 ada 103.414 ton dan rencana impor Mei-Desember 2023 dipatok 504.088 ton.

Dengan begitu, total ketersediaan bawang putih RI saat ini 774.460 ton. Sedangkan kebutuhan tahunan bawang putih RI 669.354 ton dengan porsi kebutuhan bulanan 55.780 ton.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada beberapa alasan RI mengimpor garam. Pertama, jumlah produksi lokal tak mampu memenuhi kebutuhan industri.

Kedua, kualitas garam lokal tak sepadan dengan kebutuhan industri.Ketiga, terkait kepastian pasokan garam. Industri melakukan produksi sepanjang tahun, maka kontinuitas pasokan bahan baku sangat diperlukan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Moeldoko Bantah Food Estate Gagal: Perlu Waktu******

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantahfood estate merupakan proyek yang gagal. Menurutnya diperlukan waktu untuk melihat manfaat food estate dalam ketahanan pangan dalam negeri.

"Persoalan gagal itu tidak bisa dijudge dalam tempo yang dekat. Jadi belum bisa dikatakan gagal tapi perlu waktu" katanya di The Westin Hotel, Jakarta, Rabu (12/7).

Ia mencontohkan food estate di Kalimantan Selatan yang disebut memerlukan penanganan khusus. Kemudian food estate di Keerom, Papua yang merupakan lahan sawit lalu dijadikan untuk budidaya jagung. Hasilnya produktivitas food estate itu mencapai enam ton dan diperkirakan akan bertambah menjadi 12 ton.

"Sebab treatment awal misalnya kadar keasaman masih tinggi, kita treatment lagi. Nanti pelan-pelan turun dan terbangun dengan baik sehingga tanaman akan bertumbuh dengan baik," imbuhnya.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Sebelumnya kritik mengenai food estate datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia mengaku sudah meninjau langsung lokasi-lokasi program food estate yang dijalankan Kementerian Pertanian.

"Tentang food estate, hasil peninjauan kita, saya ke beberapa food estate itu sebagian gagal," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Selasa (4/1).

Dia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian harus bertanggung jawab atas program yang dijalankan, termasuk juga food estate.

"Siapapun yang menginisiasi tentang program food estate tapi menteri pertanian itu harus di depan," kata Djarot.

[Gambas:Video CNN]

Lukisan Raja Roh

Bos Pos Minta Dukungan DPR Agar Ditunjuk KPU Urus Logistik Pemilu 2024******

PT Pos Indonesia (Persero) berharap dukungan Komisi VI DPRRI supaya pihaknya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mitra resmi logistik Pemilu 2024.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) dengan KPU soal urusan logistik Pemilu 2024. Bahkan, Pos mengaku sudah menyiapkan lebih dari 10 ribu armada untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

"Karena sudah ada klaster logistik, mohon dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan menunjuk lagi Pos Indonesia sebagai official logistic partnerPemilu 2024," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Faizal mengungkapkan syarat mengikuti tender tersebut adalah terdaftar di e-Catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk katalog sektoral.

"Kebetulan Pos Indonesia saat ini sudah ada di katalog nasional. Namun, nanti kami juga harus masuk ke katalog sektoral. Semua yang mengikuti tender harus ada di situ," bebernya.

Ia juga memamerkan keberhasilan Pos menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga telur ke berbagai daerah. Selain itu, Faizal memamerkan distribusi vaksin covid-19, terutama ke wilayah Timur Indonesia.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Sonny Danaparamita heran mengapa Bos Pos Indonesia itu malah pamer soal penyaluran bansos dan vaksin. Ia mempertanyakan di mana letak success storyPos dalam mengamankan logistik Pemilu.

"Kenapa yang dimunculkan distribusi vaksin, daging, sembako. Tidak menunjukkan success storydistribusi logistik selama pemilu karena mendistribusikan sembako dengan logistik pemilu itu jauh berbeda," kritik Sonny.

Kritikan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ia heran mengapa Pos malah lebih cepat mendistribusikan surat suara ke pemilih luar negeri ketimbang daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Ia juga berharap jangan sampai muncul pemilih ganda jika Pos Indonesia terpilih menjadi mitra resmi logistik Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan adalah terjadinya pemilih ganda. Pada 2019 saja banyak temuan keterlambatan (surat suara), malah di luar negeri duluan pencoblosan. Saya bingung nih," ucap Eko.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyoroti persiapan Pos Indonesia menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Muslim mengingatkan Pos Indonesia agar masalah logistik tidak menjadi celah kecurangan Pemilu 2024.

"Kecurangan bukan hanya persoalan sumber daya manusia (SDM), tapi logistik juga. Ketika hari pelaksanaan tiba-tiba logistik belum sampai atau nyangkut di mana. Ini harus menjadi catatan," pesannya.

Merespons hal tersebut, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebut pihaknya sudah pernah terlibat di empat era pemilu berbeda, mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, Pos Indonesia ditunjuk sebagai mitra resmi untuk pengiriman logistik domestik dan internasional. Namun, pada gelaran Pemilu 2014 dan 2019 perusahaan pelat merah ini tidak bertindak sebagai official partner, melainkan hanya membantu.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]