raja95

Lagu Pemakaman Para Dewa

situs tergacor malam ini

Mengenal PT TSI, Produsen Rokok SIN yang Buat Ustaz Solmed Kaya Raya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ustaz Solmed menjadi sorotan setelah memamerkan rumah mewah senilai Rp80 miliar di Bogor, Jawa Barat. Ia bisa memiliki rumah mewah berkat usaha yang dijalani, salah satunya bisnis rokok herbal.

Pria berusia 40 tahun ini menggeluti bisnis rokok herbal gara-gara ada tetangga yang meminta beras saat pandemi covid-19. Solmed bercerita seseorang itu datang sambil membawa rokok.

Melihat itu, ia heran kenapa seseorang lebih mampu membeli rokok dari pada beras untuk makan. Kala itu ia menyadari soal kebutuhan orang soal rokok, di mana orang tidak mampu membeli beras, tapi punya jatah untuk membeli rokok.

"Awal bisnis rokok kita juga di 2020 karena kita lihat orang datang minta beras tapi nggak bisa beli, rokok dia bisa. Ketemu lah saya dengan KH. Raden Abdul Malik pemilik brand rokok SIN ini," kata Solmed dalam YouTube MAIA ALELDUL TV, dikutip dari Insert Live, Jumat (26/1).

"Beliau kasih amanah pegang (SIN Indonesia), kita pasarkan banyak rokok. Alhamdulillah, jalanin tuh rokok. Sekarang gue dikasih 'mainan' baru lagi, SIN Kepo. Akhirnya punya uang," imbuhnya.

Lalu, apa sebenarnya rokok SIN yang bisa membuat Ustaz Solmed menjelma menjadi orang kaya?

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, SIN adalah rokok herbal yang diproduksi oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia (TSI). Rokok ini adalah hasil racikan dari KH. Raden Abdul Malik.

Mengutip laman resmi perusahaan, TSI adalah Perusahaan Direct Selling & Network Marketing yang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah dalam SIUPL : 197/SIPT/SIUPL/12/2020 dengan berbasis pada produk berkualitas dan support system yang dapat diikuti oleh seluruh mitranya.

Lihat Juga : Boy Thohir Respons Djarum-Sampoerna Bantah Dukung Prabowo

Kendati, perusahaan yang berkantor pusat di Tasikmalaya, Jawa Barat itu tak merinci siapa saja jajaran direksi maupun sang pemilik.

Perusahaan memiliki misi membuka peluang usaha sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya melalui kemitraan Tridaya Sinergi dengan sistem penjualan langsung dan pemasaran berjenjang.

TSI juga memiliki misi untuk mengelola usaha inti dan pelayanan kemitraan dengan amanah dan profesional. Tak hanya itu, perusahaan juga membina Mitra Tridaya Sinergi dalam pemahaman atas Produk dan Strategi Pemasaran melalui pelatihan yang terstandardisasi.

Perusahaan itu pun memproduksi 17 varian rokok herbal SIN. Produk rokok itu mencakup SIN Platinum TSI, SIN Kujang Mas TSI, SIN Sinergi Mind, SIN Provost 19, SIN Platinum Filter, SIN Sinergi Mind Menthol, dan SIN Trust.

Lalu, SIN Sapu Jagat, SIN Trust Menthol, SIN Kujang Mas Filter, SIN Krakatau, SIN New Normal ORG, dan SIN New Normal Mind.

Kemudian, SIN New Normal Menthol, SIN Precision White, SIN Precision, dan SIN Sinergi Encode.

Rokok tersebut dijual mulai dari Rp17.500 hingga Rp57.600 per bungkus, tergantung varian.

Selain rokok, TSI juga menjual dua produk kopi, yakni Mega Remeng Kopi dan Mega Remeng Kopi Original.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

ketika pahlawan itu datang

link game judi slot online

Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa kreator kreator tidak akan terimbas Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, meluruskan bahwa aturan itu hanya berefek pada perusahaan pers dan platform digital agar keduanya memiliki posisi yang setara dalam hal mengatur kerja sama.

"Konten kreator kan tidak bekerja untuk perusahaan pers. Jadi, dia tidak terdampak oleh Perpres ini. Dia bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, dan Presiden sudah menegaskan hal itu, jangan khawatir konten kreator, kira2 begitu kata Presiden," kata Usman.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

Dalam Perpres Publisher Rights, menurut Usman sudah dijelaskan ruang lingkup di mana aturan ini berlaku.

Pihak-pihak yang terdampak Perpres Publisher Rights telah dijelaskan di dalam BAB I tentang Ketentuan Umum. Pada Pasal I tidak disebutkan sama sekali mengenai kreator konten.

Pasal tersebut justru memuat pengertian dari perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Perusahaan pers dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Sementara platform digital dijelaskan sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan layanan platform digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Secara lebih rinci dalam pasal 6 ditegaskan bahwa aturan itu hanya dapat berlaku bagi perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

"Jadi, jelas Perpres ini tidak menyasar kreator kreator maupun konten yang diproduksi oleh kreator konten tersebut. Tidak berdampak pada mereka. Jadi, mereka tidak masuk dalam ruang lingkup Perpres ini," kata Usman.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali Naruto

bos89

UNFPA: Pemenuhan hak perempuan penting dorong Indonesia Emas 2045******

Jakarta (ANTARA) - Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), sebuah badan PBB yang terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan ibu di seluruh dunia, menekankan pentingnya pemenuhan hak perempuan, termasuk hak reproduksi, untuk mendorong tercapainya Indonesia Emas 2045.

"Kami percaya pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan di Indonesia akan menjadi landasan tercapainya gender equality.Dan kesetaraan jender juga menjadi landasan untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Spesialis Program Gender UNFPA Indonesia Risya Kori, dalam sebuah konferensi pers untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, Jakarta, Jumat.

Risya mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, penting untuk diupayakan untuk memenuhi hak asasinya sebagai manusia dan mewujudkan kesetaraan jender sehingga perempuan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Namun sayangnya, Risya menggarisbawahi adanya praktik-praktik kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik lain yang membahayakan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual perempuan di dalam kehidupan masyarakat.

Risya menyebutkan bahwa berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun secara seksual.

Data SPHPN 2021 juga menunjukkan bahwa 55 persen perempuan usia 15-49 tahun mengatakan anaknya mengalami Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Sementara data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan bahwa 1 di antara 9 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

"Kita tahu ketika seorang anak dikawinkan di usia sangat muda, secara kesehatan reproduksi itu belum siap. Kemudian, secara sosial ekonomi itu juga sangat berpengaruh," kata Risya.

Dia menilai bahwa jika seorang anak perempuan disunat, lalu dikawinkan pada usia yang sangat muda, mereka akan sangat rentan mengalami kekerasan berbasis jender dan juga rentan terhadap risiko-risiko kesehatan reproduksi mereka di masa mendatang.

"Bagaimana mereka akan mencapai pendidikan yang memadai kalau mereka sudah dikawinkan di usia sangat muda? Kemudian ke mana mereka akan mencari pekerjaan?," kata dia lebih lanjut.

Oleh karena itu, Risya menekankan bahwa upaya penghapusan tindak kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik berbahaya lain yang masih kerap terjadi di Indonesia ini perlu dilakukan guna memenuhi hak asasi perempuan dan juga memenuhi hak perempuan dalam memperoleh kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

Dengan terpenuhinya hak perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, maka kesetaraan jender akan dapat diwujudkan dan hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia, serta mendukung upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: BKKBN bersama UNFPA bangun sinergi penanganan stunting
Baca juga: BKKBN Riau-UNFPA PBB peringati hari kependudukan dunia di Pekanbaru 
Baca juga: UNFPA: Cegah perkawinan anak lebih efektif dengan libatkan tokoh agama
 

Pewarta: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

999 kali sistem pelatihan

auto 88 slot

Tokopedia Angkat Vonny Ernita Jadi Bos Baru Usai Diakuisisi TikTok******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Tokopedia mengangkat Vonny Ernita Susamto sebagai direktur utama baru menggantikan Melissa Siska Juminto. Pengangkatan itu terjadi usai TikTok mengakuisisi Tokopedia.

Keputusan itu disampaikan lewat keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/1).

Mengutip informasi dari LinkedIn-nya, Vonny merupakan lulusan dari Universitas Pelita Harapan jurusan administrasi bisnis dan manajemen pada 2002.

Ia juga pernah bekerja di ByteDance, perusahaan induk TikTok sebagai category management selama 2 tahun 8 bulan.

Selain Vonny, Tokopedia juga mengangkat Melissa Siska Juminto sebagai direktur bersama Mengzhi Xu.

Berikut susunan direksi dan komisaris Tokopedia terbaru.

Direktur Utama: Vonny Ernita Susamto
Direktur: Mengzhi Xu
Direktur: Melissa Siska Juminto

Komisaris Utama: Wilfred Halim
Komisaris: Chi-Jen Sung
Komisaris: Ran Gao
Komisaris: Sugito Walujo
Komisaris: Garibaldi Thohir

[Gambas:Video CNN]

TikTok resmi mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia yang dimiliki GoTo, seharga US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS). Akuisisi terjadi pada Desember lalu.

Manajemen GoTo mengatakan bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia kini dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Akan tetapi, kembalinya TikTok Shop ke Tanah Air dengan menggandeng Tokopedia ternyata tak mengubah skema mereka berjualan. Perusahaan asal China itu tetap mengusung konsep transaksi di media sosial alias social commerce yang dilarang di Indonesia.

Lihat Juga : Sri Mulyani: Orang Lebih Silau dengan Pembangunan karena Gunting Pita

(fby/agt)

Kelahiran Kembali Era Kapur

wsdbola88

Sandi: Pungutan Rp150 Ribu ke Turis Asing di Bali Buat Tangani Sampah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asingdi Balibakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.

Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.

"Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah," katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).

"Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)

Shenglongxu

trik cara bermain slot olympus

Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)