mahjong ways server thailand

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

Kemenkop UKM Blak******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkap soal kasus pelecehan seksualyang terjadi di antara para pegawainya (PNS). Kejadian tersebut terjadi di Bogor, Jawa Barat, pada 2019.

Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan kejadian bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019. Pada 5 Desember pukul 23.30 WIB, korban (ND) beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung.

Mereka makan di salah satu restoran. Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur. Mereka kemudian kembali ke hotel pada 6 Desember pukul 04.00 WIB.

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima pengaduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. Orang tua ND sendiri juga bekerja di Unit Eselon III Kemenkop UKM.

Setelah itu, Biro Kepegawaian mendampingi ND melaporkan keempat korban ke Polres Kota Bogor. Sementara itu, Biro Kepegawaian memanggil pelaku untuk memintai keterangan.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

"MF dan NN tenaga honorer langsung diputus kontraknya," ujar Arif.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Di sisi lain, ND mengajukan surat pengunduran diri pada 3 Maret 2020. KemenkopUKM kemudian mencarikan pekerjaan untuknya di tempat lain.

Pada 5 Maret, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," ujar Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Gadis, jangan main-main denganku

Nasib Insentif Kendaraan Listrik Ada di Tangan Luhut dan Sri Mulyani******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrikada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya menunggu arahan setelah ada keputusan nilai insentif dari Sri Mulyani dan Luhut.

Sembari menunggu pembahasan kedua menteri tersebut, pihaknya bertugas menyiapkan infrastruktur serta sertifikasi kendaraan listrik.

Menurutnya, saat ini pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lainnya. Suharto mengatakan ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memberikan insentif tersebut.

Misalnya, komponen kendaraan apakah masih diimpor dan berapa kandungannya. Kemudian pertimbangan terkait biaya dan pajak impor.

"Kan pembahasan gitu-gitu bukan di kami, ada di kementerian lain, terutama kementerian keuangan soal insentif ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kemungkinan anggarannya akan dialihkan dari subsidi BBM.

"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu untuk kendaraan motor. Baik yang punya K/L maupun masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers tentang Konversi Motor Listrik di Kementerian ESDM, Senin (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Fajar Gelap Naruto

Kalbe Farma Klaim Tak Pakai Bahan yang Diduga Picu Gagal Ginjal Akut******

Kalbe Farma mengklaim tak menggunakan bahan baku etilen glicol dan dietilen glicol dalam produksi obat sirop.

Klaim ini mereka sampaikan terkait kasus gagal ginjal akut progresif atau atipikal yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini.

"Kalbe mematuhi seluruh ketentuan Badan POM dan tidak menggunakan bahan baku Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)," kata Kalbe dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (20/10).

Kasus gagal ginjal akut progresif marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai dengan Selasa (18/10) kemarin sudah ada 206 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia.

Dari jumlah itu, 99 orang di antaranya meninggal dunia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menambahkan ratusan kasus gagal ginjal misterius itu didapatkan dari laporan 20 provinsi di Indonesia yang sudah masuk per 18 Oktober 2022. Mayoritas kasus terjadi pada anak usia 1-5 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan, dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen. Di mana angka kematian pasien yang dirawat, khususnya di RSCM sebagai RS rujukan nasional ginjal itu mencapai 65 persen," kata Syahril dalam acara daring, Rabu (19/10).

Berkaitan dengan kasus itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirop kepada masyarakat.

Para tenaga kesehatan juga diminta tak lagi memberikan resep obat sirop kepada pasien. 

Kalbe merespons positif larangan itu.

"Kebijakan antisipatif pemerintah terhadap pengaturan peredaran produk sediaan sirup merupakan bentuk kehati-hatian yang juga menjadi perhatian Kalbe dalam memasarkan obat kepada masyarakat," kata mereka.

legenda kosong

Indonesia Impor Propilen Glikol dari China, India, dan Vietnam******

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan propilen glikol dan polietilen glikol yang beredar di Indonesia berasal dari China, India, dan Vietnam.

Dua bahan inilah yang diduga jadi sumber cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam obat sirop anak -- yang kemudian memicu anak terkena gangguan ginjal akut.

Hanya saja, Ignatius tidak menjelaskan lebih rinci asal negara propilen glikol dan polietilen glikol untuk industri farmasi, karena kedua zat tersebut juga digunakan industri lain seperti tekstil. 

"Ada yang dari China, India, dan Vietnam. Kemarin kita komunikasi ke mereka, Kementerian Perdagangan (Kemendag)," kata Warsito kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/10).

Warsito menjelaskan bahwa impor propilen glikol dan polietilen glikol ini sebenarnya tidak hanya untuk kebutuhan farmasi, melainkan juga tekstil. Ia juga menjelaskan sebenarnya kedua bahan baku tersebut tidak berbahaya.

Namun, ia tidak merinci apakah ketiga negara yang merupakan produsen propilen glikol dan polietilen glikol, hanya memasok khusus untuk obat atau bercampur dengan kebutuhan tekstil.

Sementara itu, Direktur Impor Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan mengatakan masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut dengan tim terkait impor dua produk yang disinyalir menyebabkan gagal ginjal akut tersebut.

"Saya mau bahas dengan tim yang tangani terkait importasi bahan berbahaya (B2) dan sejenisnya. Kami harus cek lebih detail lagi," jelasnya saat dikonfirmasi.

Di lain sisi, Kemenperin telah melakukan koordinasi dengan industri farmasi yang produknya mengandung cemaran EG dan DEG melewati ambang batas aman.

Industri menyatakan tidak ada penggunaan bahan baku EG maupun DEG pada proses produksi, sehingga adanya EG dan DEG diduga berasal dari cemaran bahan baku tambahan lain yang disebutkan tadi.

"Sebagai tindak lanjutnya, industri terus melakukan evaluasi internal, pengujian kandungan cemaran bahan baku pada laboratorium independen, serta berkoordinasi untuk melakukan penarikan produk dari pasar. Hal ini sejalan dengan komitmen industri farmasi untuk memproduksi produk obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu," jelas Agus melalui keterangan resmi, Jumat (21/10).

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:Judul berita dan paragraf pertama dikoreksi pada pukul 19.30 WIB karena terjadi kesalahan. Semula judul berita: "China, India, dan Vietnam Kirim Cemaran EG dan DEG ke Indonesia".

Wanita Pedang Cang Lei

Pemerintah Akan Kembangkan Busway di 10 Kota Besar di RI******

Kementerian Perhubungan memastikan akan ada transportasi bus umum seperti Transjakarta atau dikenal dengan nama busway di 10 kota besar di Indonesia, sepertiMedan, Bandung, Surabaya hingga Palembang.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pemerintah memang telah mengembangkan transportasi bus ini sejak 2020 dan terus dipercepat. Langkah transformasi transportasi umum ini tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

"Fokus kami adalah bagaimana pengguna bus bisa merasa nyaman layaknya menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perpindahan moda transportasi ini dapat terjadi," ujarnya dalam acara Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Jumat (21/10).

Selain itu, proporsi penggunaan transportasi umum di Indonesia masih kecil, yakni hanya 20 persen dari total penduduk. Angka ini masih sangat kecil dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Oleh karenanya, pemerintah dibantu oleh banyak pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga internasional untuk dapat menyukseskan program 'busway' ini dan memperluas wilayah-wilayah cakupan di kota-kota lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Mereka yang membantu adalah lembaga pembangunan internasional pemerintah Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Dalam hal ini, GIZ melakukan kajian di lima kota percontohan dari 10 kota sasaran pemerintah.

Sementara, untuk tarif busway di 10 kota tersebut akan berbeda dengan Transjakarta. Pasalnya ia menilai setiap daerah memiliki kondisi dan kemampuan masyarakat yang berbeda.

Menurut Suharto, kemenhub telah melakukan survei untuk melihat berapa kemampuan membayar masyarakat di 10 kota tersebut. Hasilnya sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk menghitung berapa besaran subsidi yang bakal diberikan.

"Sekarang hasil survei (kemampuan bayar masyarakat) sudah ada di anggaran Kemenkeu. Kami masih menunggu berapa tarif yang tepat. Jadi regulasi PMK nya sedang disusun. Jadi sabar dulu saja, nanti akan kita rilis kalau sudah ada angka final," tegasnya.

Berikut 10 kota yang bakal memiliki 'busway' seperti Jakarta:

1. Palembang
2. Surakarta
3. Denpasar
4. Bandung
5. Makassar
6. Banjarmasin
7. Medan
8. Yogyakarta
9. Surabaya
10. Banyumas