selamatbet 521Jutaan kata 765213Orang-orang telah membaca serialisasi
《aboplay》
Mengingat Sirkuit Mandalika, Dimodali APBN Rp2,4 T Kini Rugi Miliaran******
Pertamina Mandalika International Street Circuit atau Sirkuit Mandalika tengah menjadi sorotan imbas merugi ratusan miliar.
Holding BUMN pariwisata InJourney menyebut salah satu kerugian terbesar berasal dari penyelenggaraan World Superbike (WSBK). Ajang ini mereka sebut tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.
Adapun kerugian dari helatan olah raga tersebut mencapai Rp100 miliar.
Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.
"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelas Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).
Adapun langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang perusahaan untuk pengembangan kawasan Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.
Lantas seperti apa awal mula proyek pembangunan Sirkuit Mandalika?
Sirkut Mandalika merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi salah satu kawasan pariwisata andalan.
Mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menetapkan KEK Mandalika sebagai kawasan pariwisata melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014. KEK yang memiliki luas area sebesar 1.035,67 hektare ini juga merupakan proyek pemerintah untuk menggenjot potensi pariwisata Indonesia.
KEK Mandalika sendiri diremikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017. Saat itu proyek tersebut memiliki investasi total Rp2,2 triliun. Proyek KEK Mandalika dilaksanakan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, pengembang yang sebelumnya menjalankan proyek Nusa Dua di Bali.
Sementara, Sirkuit Mandalika mulai dibangun pada 2019. Pembuatan Sirkuit Mandalika melibatkan arsitek asal Amerika Serikat, Popuolus. Perusahaan itu sudah berpengalaman membuat beberapa arena olahraga lain seperti Stadion Wembley di London.
[Gambas:Video CNN]
Nama Mandalika dipilih karena merupakan legenda di wilayah Lombok, yang berasal dari nama putri raja, Putri Mandalika.
Sirkuit Mandalika berlokasi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah ini membentang di tanah seluas 1.035,67 hektare.
Pihak ITDC selaku pemilik dan pengelola sirkuit mengusung konsep 'trek jalan raya' dengan tingkat keamanan tinggi.
Lintasan ini memiliki panjang 4,31 km yang disertai 17 tikungan. Dalam rancangan awal, Sirkuit Mandalika sempat direncanakan memiliki panjang 4,32 km dengan 19 tikungan.
Lihat Juga :Mau Dicoret, Ajang WSBK Tidak Menarik Buat Sponsor |
Sirkuit Mandalika dilengkapi dengan 40 garasi di area paddockbertipe permanen. Tribun penonton disebut dapat menampung hingga 110 ribu orang. Namun selama pandemi covid-19, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) hanya menyediakan 65.534 lembar tiket per hari balapan.
Setelah pembangunan rampung, Sirkuit Mandalika diresmikan pada 12 November 2021 oleh Jokowi yang kemudian digunakan untuk WSBK. Pada Februari 2022, Sirkuit Mandalika menjadi bagian Tes Pramusim MotoGP 2022.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan uang negara sebesar Rp2,49 triliun dikucurkan untuk membiayai pembangunan Sirkuit Mandalika ini.
(mrh/agt)KCIC Siapkan Uji Layak Kereta Cepat Demi Dapat Izin Operasi Kemenhub******
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tengah mempersiapkan uji pertama kelayakan sarana dan prasarana kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) demi mendapatkan izin operasional dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
KCIC juga saat ini tengah melakukan focus group discussion dengan Kemenhub dan kontraktor KCJB selama tiga hari di Bandung untuk membahas persiapan pengujian dan mengumpulkan berbagai data, serta dokumen untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan Kemenhub.
"Kami dengan Kemenhub saat ini sedang menyiapkan uji pertama kelaikan sarana dan prasarana KCJB sebagai bagian dari tahapan untuk mendapatkan ijin operasi. KCIC akan mematuhi dan mengikuti sepenuhnya regulasi yang ditetapkan Kemenhub" kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti dalam keterangan resmi, Selasa (13/6).
Saat ini, kata Emir, laju kereta inspeksi di jalur KCJB telah menembus angka 220 km per jam.
Pengujian dilakukan secara berkala dengan rute Stasiun Tegalluar, Stasiun Padalarang, Stasiun Karawang, dan Stasiun Halim. Laju kereta inspeksi pada saat pengujian juga akan terus ditingkatkan kecepatannya secara bertahap hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya, yakni 385 km per jam.
Selain penyempurnaan prasarana untuk peningkatan laju KCJB, KCIC juga mempersiapkan proses sertifikasi bersama Kemenhub.
Sebelumnya, KCIC dikabarkan meminta Kemenhub menerbitkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk KCJB, meski stasiun kereta itu belum lengkap alias rampung semua.
Mengutip Reuters, Kamis (8/8), informasi itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.
Karena ketidaksiapan tersebut, Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut antara lain Mott Macdonald, PwC, dan Umbra, disebut menolak rencana KCIC memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.
Kemenhub dan konsultan malah menyarankan operasi penuh Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang direncanakan pada Agustus nanti dimulai pada Januari 2024. Pasalnya, semua konstruksi belum selesai.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label:ligaciputra2、link slot freebet、starxo88
Terkait:situs judi slot、cara pengajuan cicilan akulaku、koin55、situs terbaru slot 2023、idola77、nusantara 77 slot、senang303、gemarbola、super123、slot senang77
bab terbaru:cheat slot(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo menyebut laporan keuangan PT Waskita Karya(Persero) Tbk dan PTWijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu, ia curiga dua BUMN karya tersebut memanipulasi laporan keuangan perusahaan.
Tiko, sapaan akrabnya, mengungkapkan dalam laporan keuangannya, dua perusahaan itu masih menyebut kondisi mereka selalu untung. Padahal, cash flow perusahaan tidak pernah positif.
"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) kemarin.
"Apabila memang ada frauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governanceyang ada," ucapnya.
CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ratna Ningrum untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait hal ini. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.
Lihat Juga :![]() |
Sementara, pihak Wika menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, dalam menyusun laporan itu WIKA juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," kata Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/6).
Manipulasi laporan keuangan di perusahaan pelat merah bukan hal baru. Sebelumnya hal ini juga terjadi di PT Garuda Indonesia (Persero).
Pada 2018, Garuda berhasil membukukan laba bersih US9 ribu. Jumlah ini berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US6,58 juta. Karenanya, dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018.
Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas (wifi) dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.
Chairul Tanjung dan Dony Oskaria merupakan perwakilan dari PT Trans Airways selaku pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.
"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).
"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.
"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.
Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.
Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).
Lihat Juga :![]() |
"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.
Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.
Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.
Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.
Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.
Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.
Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.
"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.
[Gambas:Video CNN]
Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menjelaskan sederet kerugian dan dampak pengerukan dan ekspor pasir laut yang direstui Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023.
Pertama, kata Zulhamsyah, bakal muncul lubang permanen imbas penyedotan pasir laut. Kedua, lumpur dan pasir laut bakal bercampur sehingga membuat air laut keruh.
"Lalu (ketiga), lumpur mengandung nutrien yang merupakan sumber primer untuk fitoplankton, produktivitas perikanan tangkap. (Ekspor pasir laut) untuk perikanan sangat tidak baik. Traffic Separation Scheme (TSS) semakin tinggi, sinar matahari tidak masuk, tidak terjadi fotosintesis," ujar dia dalam diskusi virtual di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).
"Ini terdampak ke Jakarta sekalipun, main island. Pulau Pramuka akan terjadi abrasi, pohon-pohon mangrove bisa roboh. Di Papua, Mimika pohon-pohon tinggi roboh, akibatnya abrasi," katanya soal ancaman kelima.
Keenam, Zulhamsyah mewanti-wanti pulau kecil di Indonesia akan hilang. Ia merinci ada 24 pulau kecil tenggelam sejak 2005. Jika pengerukan dan ekspor pasir laut dilanggengkan, ia menyebut Indonesia tinggal menunggu waktu melihat langsung kota-kota dan pulau tenggelam.
"Ada 24 pulau kecil sudah tenggelam sejak 2005. Apakah akan kita tenggelamkan lagi pulau-pulau kita dan pindahkan ke negara lain? Apakah kita berpikir negara akan rugi hanya untuk kepentingan kapitalis? Bicara banjir rob, kota tenggelam tinggal menunggu waktu. Bisa dipercepat dengan proses ini," katanya.
Lihat Juga :![]() |
Selain itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan praktik bisnis barbar dengan mengizinkan pengerukan dan ekspor pasir laut.
Ia pun meminta pemerintah mengakui bahwa beleid tersebut merugikan lingkungan. Menurutnya, pemerintah jangan menganggap rakyat dan nelayan bodoh soal dampak eksploitasi pasir laut.
"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," kata Dani.
Lihat Juga :![]() |
Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.
(skt/tsa)Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)Arief Prasetyo Adi memprediksi harga bawang putih akan turun menjadi di bawah Rp36 ribu per kilogram (kg) dalam satu hingga dua bulan mendatang.
Penurunan harga komoditas tersebut seiring dengan masuknya bawang putih impor dari China.
Selain itu, harga jual bawang putih di China juga turun dari US.300 per ton menjadi US0 per ton.
"Kemungkinan besar dalam waktu dekat akan mulai masuk (bawang impor). Harga di China mulai turun. Jadi harga bawang putih dalam satu dua bulan ini akan turun," katanya di Gedung DPR, Selasa (13/6).
Pada kesempatan itu, Arief mengatakan pasokan bawang putih saat ini sudah minus 617 ribu ton berdasarkan data BPS, Kementerian Pertanian dan diolah oleh Badan Pangan Nasional.
Sebab itu, pihaknya akan mengimpor bawang putih sebanyak 504.088 ton pada Mei hingga Desember 2023.
Lihat Juga :![]() |
"Sementara realisasi impor dari Januari sampai April 103.414 ton," kata Arief.
Arief membeberkan pasokan bawang putih pada awal 2023 mencapai 143.621 ton, dan perkiraan produksi sebanyak 23.337 ton.
Sehingga, jika total, proyeksi ketersediaan bawang putih akan mencapai Rp774.460 ton pada akhir 2023 dengan kebutuhan yang mencapai 669.354 ton sepanjang tahun ini.
Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih dibanderol Rp39.350 per kg per 13 Juni, naik dari Rp39.250 per kg pada 6 Juni. Harga bawang putih terendah ada di Lampung yaitu Rp32.500 per kg, dan termahal di Maluku Utara Rp51.250 per kg.
[Gambas:Video CNN]
Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utangtersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.
Akibat kondisi ini, holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.
Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.
Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya untuk pembangunan convention center.
"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Wakil Menteri BUMNKartika Wirjoatmodjo mengatakan bakal mengimpor 12 trainset KRL bekas tahun ini. Namun, izin impor sedang diajukan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Tiko mengatakan impor ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap pemenuhan KRL dalam negeri.
"Pertama kita akan impor KRL bekas sebesar 12 trainset yang sedang kami ajukan kepada Kemenkomarves," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6).
Lalu tahap ketiga adalah PT Industri Kereta Api (INKA) akan memproduksi fasilitas kereta api listrik secara penuh pada 2025. Untuk itu, INKA akan diberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun.
"Pada 2025 INKA sudah berproduksi penuh. PMN yang kita ajukan untuk INKA adalah untuk barang-barang modal yang akan kita gunakan untuk produksi kereta listrik," kata Tiko
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rangkaian kereta api perlu ditambah karena pertumbuhan penumpang pasca pandemi covid-19 yang jauh dari prediksi KAI . Menurutnya, jika produksi INKA tidak bisa mencukupi, maka harus dilakukan impor gerbong kereta api, namun harus dalam jumlah yang terbatas.
"Kalaupun ada impor seminimal mungkin kita minta karena itu hanya menutupi gap dari kebutuhan beberapa tentu 6 atau 7 bulan ke depan," kata Erick.
Terkait dengan impor kereta, Erick berharap INKA dan KAI bisa duduk bersama agar bisa menyesuaikan data kebutuhan kereta dengan produksi INKA. Dengan begitu polemik impor yang sejak beberapa bulan telah dibahas bisa menemui kejelasan.
"Kedua belah pihak harus duduk bersama supaya datanya ketemu, supaya tidak jadi polemik hiruk pikuk yang tidak ada penyelesaian," kata Erick.
[Gambas:Video CNN]
《aboplay》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek 86Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《aboplay》bab terbaru。