suhu 68 slot

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Semangat Tahun Baru Akan Angkat IHSG Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (2/1). CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut semangat tahun baru memberi gairah terhadap pasar modal.

"Hari ini IHSG berpeluang melaju naik. Semangat tahun baru tentunya akan memberikan gairah terhadap pola investasi di pasar modal Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik," kata William dikutip dari rilis hariannya.

Selain itu, rilis data perekonomian tingkat inflasi yang disinyalir masih dalam kondisi terkendali juga akan memberikan otot ke IHSG hari ini. 

Dengan sentimen-sentimen itu, William memprediksi indeks saham bergerak di rentang support6.789 danresistance6.956.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBRI, AALI, JSMR, BBNI, TLKM, ASII, AKRA, dan SMRA.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG kembali menguat hari ini.

"IHSG dapat menguji kembali supportpsikologis di 6.800," kata Ivan.

Salah satu alasannya adalah indikator MACD menunjukkan pasar modal dalam momentum bullish. Bullishmerupakan kondisi ketika harga saham cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan pada satu periode tertentu.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.760 dan resistance6.932. Saham pilihannya adalah SMGR, TLKM, UNVR.

IHSG ditutup di level 6.850 pada Jumat (30/12). Indeks saham kembali loyo 9,45 poin atau bertambah 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9.396 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18.458 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 224 saham menguat, 287 terkoreksi, dan 197 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

Melihat Beda Aturan Upah di Perppu Ciptaker dengan UU Ketenagakerjaan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menuai kontroversi, termasuk dari sisi perhitungan upahpekerja.

Jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada 4 unsur yang hilang dalam kebijakan pengupahan tersebut.

Dalam pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi 11 aspek, yakni upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.

Sementara itu, dalam Perppu Cipta Kerja aspek pengupahan tersebut hanya tersisa 7. Upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Lebih lanjut, dalam Perppu Cipta Kerja, di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 pasal, yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, dan 88F.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bahkan bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).

Berdasarkan ketentuan pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, di dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyebutkan unsur indeks tertentu dalam formula penentuan upah minimum.

"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Di lain sisi, pasal 88C perppu menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 4 Perppu Cipta Kerja.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut menggunakan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo tersebut.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal merinci sejumlah pasal yang ditolak oleh buruh. Pertama, pasal tentang upah minimum. Iqbal mengatakan di dalam perppu, upah minimum kabupaten/kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur.

"Itu sama dengan UU Cipta Kerja. Bahasa hukum dapat berarti bisa ada bisa tidak, tergantung gubernur. Usulan buruh adalah redaksinya gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota," kata Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/1).

Kedua,buruh menolak formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Buruh menolak menggunakan indeks tertentu dan berpendapat hal itu seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah.

"Sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral," tegasnya.

Di lain sisi, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai Perppu Cipta Kerja adalah bentuk manipulasi pemerintah terhadap publik.

Nining menyebut perppu tersebut seperti baju ganti dari UU 11/2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah pasal yang dipermasalahkan oleh kelompok sipil masih dimuat dalam Perppu tersebut.

"Ini seperti ganti baju saja," kata Nining saat dihubungi.

Nining menilai Perppu Ciptaker dikeluarkan bukan untuk rakyat, melainkan melayani kepentingan golongan tertentu. Menurutnya, jika pemerintah mendengarkan rakyat, seharusnya pasal-pasal bermasalah dalam Omnibus law dihapus dan diperbaiki dalam Perppu.

"Akal-akalan ini," tegas Nining.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ortodoksi terkuat

500 Ribu Wisatawan Sambangi Bali dalam Sepekan Terakhir******

PT AviasiPariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney mengungkapkan lebih dari 500 ribu orang menyambangi Pulau Balidalam periode 19-27 Desember.

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney Maya Watono menjelaskan terdapat 509.726 penumpang domestik dan mancanegara yang berwisata ke Bali. Dari total itu, sebanyak 269.810 penumpang berasal dari domestik dan 239.916 lainnya dari mancanegara.

"Puncak traffic penumpang domestik ke Pulau Bali terjadi pada 26 Desember dengan jumlah 17.768 penumpang. Sedangkan untuk puncaktrafficpenumpang mancanegara terjadi pada 24 Desember dengan jumlah 15.630 penumpang," kata Maya melalui keterangan tertulis, Kamis (29/12).

Bandara I Gusti Ngurah Rai juga mencatatkan adanya peningkatan pergerakan pesawat. Puncak pergerakan terbanyak di Bandara Ngurah Rai terjadi pada 26 Desember dengan 122 penerbangan.

Selama periode 19-27 Desember 2022, terdapat 3.397 pergerakan pesawat dari keberangkatan domestik maupun mancanegara di Bandara Ngurah Rai. Secara rinci, terdapat 2.032 pergerakan domestik dan 1.365 sisanya merupakan pergerakan pesawat internasional.

"Sedangkan puncak untuktraffickedatangan pesawat internasional terjadi pada tanggal 20 dan 24 Desember dengan jumlah 80 pergerakan," kata Maya.

Meningkatnya jumlah wisatawan ini pun berimbas pada naiknya tingkat keterisian atau occupancy ratehotel dan penginapan di Bali. Maya mencatat occupancy ratemencapai hampir 100 persen.

"Ini tentunya hal yang sangat positif dan menandakan sektor pariwisata di Pulau Bali pulih dari masa pandemi covid-19," jelas Maya.

Menurutnya, peningkatan trafficpenumpang dalam libur Natal dan tahun baru (Nataru) ini menunjukkan sektor pariwisata Pulau Bali telah pulih dari dampak pandemi covid-19.

"Kami juga aktif berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk menghadirkan pengalaman terbaik kepada wisatawan sehingga liburan mereka berkesan dan nantinya tertarik untuk mengunjungi Pulau Bali dan destinasi wisata lainnya yang berada di Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Harga Beras Eceran Naik 6,23 Persen pada 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras eceran naik 6,23 persen secara tahunan atau year on year(yoy) dan naik 2,30 persen secara bulanan atau month to month(mtm) pada Desember 2022.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kenaikan harga berastidak hanya terjadi di tingkat eceran, tetapi juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Desember 2022 meningkat sebesar 3,19 persen dibanding bulan lalu. Dan dibandingkan Desember 2021, harga beras grosir meningkat 8,95 persen," ujar Margo dalam konferensi pers, Senin (2/1).

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Desember 2022. Harga gabah kering panen (GKP) meningkat 4,20 persen secara bulanan dan naik 17,83 persen secara tahunan.

Adapun harga gabah kering giling (GKG) meningkat 6,59 secara bulanan dan naik 21,75 persen secara tahunan.

Di sisi lain, BPS mencatat inflasi Desember 2022 mencapai 5,51 persen secara tahunan dan 0,66 persen secara bulanan. 

Penyumbang utama inflasi Desember secara bulanan di antaranya komoditas beras sebesar 0,07 persen, tarif air minum PAM 0,07 persen, telur ayam ras 0,06 persen.

Kemudian, kontrak rumah sebesar 0,05 persen, daging ayam ras 0,04 persen, dan tomat 0,04 persen.

Sementara, penyumbang utama inflasi tahunan di antaranya komoditas bensin sebesar 1,15 persen, bahan bakar rumah tangga 0,30 persen, dan tarif angkutan udara 0,27 persen.

"Diikuti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan kontrak rumah," ujar Margo.

Berdasarkan lokasinya, inflasi Desember 2022 secara tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebesar 8,65 persen. Sedangkan inflasi terendah di Kota Sorong, Papua Barat Daya, sebesar 3,26 persen.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Mengintip Aturan Cuti Pekerja di Perppu Ciptaker, Minimal 12 Hari******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur ketentuan cutibagipekerja.

Untuk cuti tahunan, jumlah hari cuti dalam aturan tersebut minimal 12 hari.

"Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus," bunyi pasal 79 ayat 3 Perppu Ciptaker, dikutip Senin (2/1).

Perppu Ciptaker juga mengatur waktu istirahat bagi pekerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Lalu, istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

Selain waktu istirahat dan cuti, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah," bunyi pasal 6 Perppu Ciptaker.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia menjadi alasan pemerintah menerbitkan perppu tersebut.

Menurutnya, Jokowi telah menyampaikan kabar penerbitan perppu tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12) lalu.

Namun, penerbitan Perppu itu tetap saja dipandang sinis oleh para buruh yang terimbas langsung dari aturan yang terdapat dalam beleid tersebut.

Pasalnya, beberapa poin yang diatur sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Buruh Tuntut 9 Poin Revisi Perppu Ciptaker: Upah hingga Pesangon******

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Buruh menuntut 9 poin utama sebagai landasan revisi Perppu Ciptaker.

"Sikap Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh menyatakan pasal yang ada di perppu itu harus dicabut dan diperbaiki. Dengan demikian ada peluang untuk memperbaiki pasal-pasal lain yang diminta, diusulkan oleh serikat buruh, termasuk Partai Buruh kepada pemerintah," tegas Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (2/1).

Iqbal menjelaskan serikat buruh sebenarnya sudah berdiskusi secara informal dengan unsur pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Buruh juga telah mencapai kesepahaman berupa 9 poin penting yang harus diakomodasi dalam Perppu Ciptaker.

"Kami sudah minta perbaiki itu (jam kerja). Bahwa kalau 5 hari kerja, liburnya 2 hari dalam seminggu. Kalau 6 hari kerja, liburnya sehari. Eh, pembuat perppu ini malah gak ngikutin, buru-buru dan nampaknya pembuatnya sama (dengan UU Ciptaker)," tegas Iqbal.

Ketujuh, pengaturan soal cuti, termasuk buruh atau pekerja perempuan. Menurut Iqbal, upah pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan atau haid harus dibayarkan. Namun, dalam Perppu Ciptaker dan UU Ciptaker hal tersebut tidak dijamin.

Iqbal menyalahkan pembuat perppu yang tak mendengar aspirasi buruh tersebut. Menurutnya, jangan salahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mendetail mencermati keseluruhan isi Perppu Ciptaker tersebut, melainkan pembuat yang menurutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kedelapan, terkait tenaga kerja asing (TKA). Kesembilan, sekaligus yang terakhir adalah tentang sanksi pidana yang dihapuskan. Di mana sebelumnya dimuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu dihapuskan di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dan berlanjut ke Perppu Ciptaker.

"Ada 9. Itu sudah ada kesepahaman dengan tim Kadin. Partai Buruh tidak percaya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kami juga tidak percaya dengan DPR RI. Dibahas-dibahas, dibentuk tim kecil di DPR RI, hasilnya dibuang ke keranjang sampah," pungkas Iqbal.

[Gambas:Video CNN]