viobet

Benua Soochow

Zulhas Sebut Program B35 Juga Jadi Biang Kerok Minyakita Langka******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan program biodiesel B35 turut menyebabkan Minyakita langka di pasaran. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Padahal jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

Menanggapi situasi, Zulhas mengatakan jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

Furqon mengatakan minyak goreng subsidi tak hanya langka di pasaran, tapi juga harganya sudah tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14 ribu per liter yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan temuannya di pasar sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur harga Minyakita sudah mencapai Rp16 ribu per liter. Ia pun mendapatkan keluhan dari banyak pedagang pasar karena harga minyak goreng subsidi yang tidak masuk akal itu.

Maka dari itu, ia mendesak pemerintah segera mengatasi masalah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Setelah Wu Zhou Daxian

Venom Ventures Fund Berinvestasi di Blockchain Everscale US Juta******

Venom Ventures Fund telah berkomitmen untuk investasi US juta di Everscale untuk membantu tim memperluas pengembangannya dan meningkatkan jumlah proyeknya.

Investasi akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan kemajuan yang dicapai dan indikator kerjasamanya.

Venom Ventures Fund merupakan dana inovasi Web3 dan blockchain yang dikelola oleh manajer dana investasi Iceberg Capital Limited yang berbasis di Abu Dhabi, blockchain pertama yang bertujuan untuk memecahkan masalah skalabilitas yang menghambat industri Web3.

Kemajuan Everscale di Indonesia menjadi perhatian pada musim semi tahun lalu dengan diadakannya konferensi EVERPOINT di Bali sambil merayakan anniversary-ya yang kedua. Tak lama setelah konferensi, EVER, mata uang asli Everscale, terdaftar di Indodax, salah satu bursa aset digital terbesar di Indonesia.

Teknologi sharding Everscale yang dinamis memungkinkan jaringan ini beradaptasi secara efisien dengan berbagai muatan, sehingga menjadikannya pilihan yang mudah dan praktis untuk membuat Web3 berskala besar dan jenis aplikasi lainnya.

Dengan Indonesia berada di garis depan perkembangan pasar global, sharding dinamis ini menjadikan Everscale sebagai jaringan yang ideal, mengingat potensi jumlah pengguna yang masif dan platform yang akan memuat banyak input di wilayah tersebut.

Venom Ventures Fund diluncurkan oleh Iceberg Capital Limited bermitra dengan Venom Foundation, blockchain Layer-1 berlisensi dan teregulasi pertama yang beroperasi di dalam Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Peter Knez, ketua umum Venom Ventures fund sekaligus mantan CIO BlackRock mengatakan, ini merupakan investasi strategis yang ditujukan untuk perkembangan teknologi proyek dan tim yang difokuskan dan dikembangkan secara aktif.

"Secara khusus, kita berbicara tentang proyek blockchain Venom dan ekosistemnya, yang direncanakan akan segera diluncurkan dan Everscale merupakan solusi Layer 2 yang potensial," kata Peter Knez dalam keterangannya, Rabu (1/2).

Tim Venom dan Everscale akan bekerja sama dalam pengembangan lebih lanjut dari inti dan ekosistem yang membawa adopsi blockchain lebih dekat ke dalam penggunaannya di bisnis nyata.

Inisiatif saat ini seperti platform tokenisasi aset digital, kerangka kerja lengkap untuk CBDC dan stablecoin, serta solusi pembayaran dengan crypto ke gateway fiat sudah membuat kemajuan yang baik.

Mengomentari hal itu, Moon Young Lee, Anggota Dewan Everscale Foundation mengatakan, hal ini merupakan tonggak sejarah bagi jaringan Everscale dan Venom. Kemampuan teknologi Everscale sangat besar tetapi kurang dihargai oleh audiens yang lebih luas.

"Sekarang, Everscale dapat beroperasi sebagai jaringan eksperimental dimana pembaruan dan solusi teknis yang kompleks dapat diperkenalkan sebelum dibawa ke Venom. Investasi ini akan memungkinkan Everscale mendapatkan pengakuan yang layak," ujarnya.

Dirancang sebagai jaringan blockchain, Venom tidak memiliki batasan untuk jumlah jaringan tambahan lainnya di tingkat Layer-2 dan tidak ada batasan untuk jenis ekonomi atau operasi di Layer-2. Adopsi masal sekarang dapat dicapai di Venom blockchain dengan hal tersebut.

Bertarung di langit

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Berubah menjadi Loli

Erick Sebut 9 BUMN Masih Rugi: Kalau Lebih Banyak Rugi Ya Bodoh******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan masih ada 9 dari 41 perusahaan pelat merah yang merugi sepanjang 2022.

Meskipun ada yang merugi, ia mengatakan mayoritas BUMN mencatatkan keuntungan.

"Begini, kalau usaha itu ada untung ada rugi. Cuma kalau lebih banyak rugi, bodoh atau pintar? Ya bodoh. Alhamdulillah dari 41 BUMN sekarang mayoritas sehat, hanya 9 yang masih merugi. Bukan jelek, merugi," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

"Tahun ini bisa mudah-mudahan, ini kan belum tutup buku 2022. Nanti di 2023 setelah audit mudah-mudahan (laba) di atas Rp200 triliun. Artinya, dana-dana ini bisa masuk ke pemerintah, baik pajak, hasil dividen sehingga penguatan keuangan pemerintah ini bisa semakin kuat," jelas Erick.

Kendati demikian, Erick enggan merinci sektor mana saja yang merugi. Menteri BUMN itu mengatakan lebih baik menunggu hasil audit.

Erick memang dikenal dengan aksi bersih-bersih di BUMN. Ia juga melakukan perampingan jumlah BUMN dari 108 menjadi 41. Perampingan ini diklaim memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja BUMN.

Saat baru menjabat sebagai menteri BUMN, Erick menyebut 70 persen BUMN mengalami kerugian. Ia mengatakan perbaikan kinerja terletak pada dua kunci utama yakni aspek kepemimpinan di tubuh BUMN dan juga penerapan sistem yang berjalan secara konsisten.

Erick menambahkan program bersih-bersih ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, ia meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan leadership yang baik dan sistem yang dibangun akan bisa mengurangi korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Anak Usaha Astra dan Toyota Bentuk Perusahaan Transportasi******

PT Arya Kharisma (AKH), anak perusahaan PT Astra International Tbk (Astra), dan Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd (TMAP), anak perusahaan Toyota Motor Corporation (Toyota) meluncurkan PT Mobilitas Digital Indonesia (MDI).

Perusahaan patungan Astra dan Toyota ini bergerak dalam bidang mobilitas transportasi. MDI didirikan pada 25 Juli 2022 dan telah mulai beroperasi sejak Agustus 2022 lalu.

Presiden Direktur PT Mobilitas Digital Indonesia Vilihati Surya mengatakan, dengan mengangkat layanan MODA dalam menjalankan kegiatan operasional, kehadiran MDI di tengah masyarakat Indonesia bertujuan untuk menyediakan pelayanan terbaik dalam mendukung mobilitas masyarakat dan logistik.

"MODA siap melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sewa kendaraan di Indonesia. Kami berharap dapat memberikan solusi mobilitas dan pengalaman terbaik kepada konsumen melalui kolaborasi antara Astra dan Toyota ini," ujar Vilihati Surya dalam acara peluncuran MODA, Kamis (2/2).

Sementara Wakil Presiden Direktur PT Mobilitas Digital Indonesia Yutaka Okayama mengatakan, MODA memberikan pengalaman baru dalam layanan mobilitas di era digital dengan mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan armada transportasi. Layanan ini didukung oleh Connected Technologies dari Toyota untuk menganalisa status kendaraan, perilaku mengemudi, dan lainnya.

"Dengan demikian, kami dapat berkontribusi tidak hanya untuk mengurangi kecelakaan, konsumsi bahan bakar, dan emisi CO2, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi logistik di Indonesia,"kata Yutaka Okayama.

Sesuai dengan semangat MODA sebagai Your Mobility Partner, MODA menyediakan berbagai layanan mobilitas, mulai dari MODA Rent yang merupakan layanan rental full-service untuk kendaraan komersial, kemudian Movic yang merupakan marketplace platform untuk rental mobil penumpang, hingga beberapa layanan baru lainnya yang akan diluncurkan pada tahun 2023 ini.

Budidaya Keabadian Staf

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.