pinjaman indosaku

penguasa sungai

lampu merah 2d togel

IHSG Jumat dibuka menguat 3,85 poin******

dibuka menguat 3,85 poin atau 0,05 persen ke posisi 7.319,96

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 3,85 poin atau 0,05 persen ke posisi 7.319,96.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,55 poin atau 0,06 persen ke posisi 990,48.

Baca juga: IHSG ditutup melemah jelang rilis data inflasi PCE AS

Baca juga: IHSG diprediksi menguat terbatas jelang rilis inflasi domestik   

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

judi 55 slot

Rupiah Jumat pagi menguat menjadi Rp15.713 per dolar AS******

menguat 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp15.713 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp15.719 per dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi menguat 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp15.713 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp15.719 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah merosot di tengah pasar tunggu rilis inflasi Indonesia 

Baca juga: Rupiah Kamis pagi anjlok menjadi Rp15.703 per dolar AS    

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan seorang gadis cerdas

togel 39

Samsung "unpacked" lebih awal untuk Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah sumber terdekat dari SamMobile menyatakan Samsung mungkin akan mengadakan acara "Unpacked" untuk mengenalkan ponsel lipat terbarunya, Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6, pada awal Juli. Melansir Gsmarena pada Kamis (29/2), sumber terpisah yang berasal dari Korea Selatan juga meyakini hal yang sama bahwa acara tersebut akan diadakan pada awal hingga pertengahan bulan Juli.

Sebuah laporan menyebutkan bahwa acara Unpacked akan diadakan sekitar dua pekan lebih awal dibandingkan tahun lalu, yang diselenggarakan pada 26 Juli. Ini berarti akan diadakan sekitar 12 Juli.

Baca juga: Samsung tawarkan Galaxy XCover 7 dan Tab Active5 untuk dukung kinerja

Baca juga: Samsung Galaxy S24 sudah terjual satu juta unit lebih di Korea Selatan

Laporan baru ini juga menyebutkan Paris dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan acara tahunan Samsung tersebut.

Samsung ingin meluncurkan produknya sebelum dimulainya Olimpiade Paris pada 26 Juli untuk fokus pada pasar Eropa tahun ini.

Perusahaan teknologi asal Korea ini berharap dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh produsen ponsel Tiongkok yang mundur.

Dua pekan setelahnya, Galaxy Z Fold5 dan Z Flip5 akan dipromosikan di San Francisco, Amerika Serikat, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah akan ada acara lebih awal kali ini di Korea Selatan.

Sumber dari rantai pasok percaya bahwa uji coba final produk akan dilakukan pada bulan April, jauh sebelum tanggal peluncurannya di Juli, sehingga kecil kemungkinan untuk peluncuran di dalam negeri di Korea Selatan seperti tahun lalu.

Lebih lanjut, laporan tersebut menyatakan bahwa tidak akan ada bentuk foldable atau rollable dari Samsung tahun ini, namun tidak menghilangkan kemungkinan adanya Galaxy Ring. Baca juga: Galaxy Z Fold6 dikabarkan miliki ketebalan 11mm dengan bahan titanium
  

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bumi ini agak jahat

sukatoto

Polisi terjunkan 2.590 personel gabungan amankan demo di DPR/ MPR RI******

aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 2.590 personel gabungan untuk mengamankan demo yang dilakukan elemen masyarakat di depan Gedung DPR/ MPR RI, Gatot Subroto, Tanah Abang,
 
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait lainnya.

"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/ MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan DPR/ MPR RI," kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massa, bila nanti di depan DPR/MPR RI  cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," jelas Susatyo.

Susatyo juga menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis.

"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo.
Baca juga: Indikator: Mayoritas percaya Pemilu bebas dari intervensi pemerintah
Baca juga: Besok, KPU gelar pleno terbuka hasil penghitungan suara luar negeri
Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

pion365

Melihat proses rekrutmen politik dalam Pemilu AS******

Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat kemungkinan mempertemukan lagi petahana Joe Biden dengan Donald Trump pada Pemilihan Presiden 2024 setelah Trump memimpin dalam perburuan mendapatkan tiket calon presiden dari Partai Republik.

Kontes politik memang jauh untuk memastikan tiket calon presiden itu bisa didapatkan Trump. Tetapi Trump saat ini memimpin dengan sepuluh kali lebih kuat ketimbang pesaing terkuatnya, Nikki Haley, yang merupakan mantan gubernur South Carolina dan duta besar AS untuk PBB.

Sampaiprimaryatau pemilihan pendahuluan di Michigan, Trump memimpin dengan 122 delegasi, sedangkan Haley baru mendapatkan 24 delegasi. Bakal calon-bakal calon presiden AS dari Partai Republik lainnya jauh di bawah Trump dan Haley.

Seorang bakal calon presiden dari Partai Republik membutuhkan minimal 1.215 delegasi untuk bisa dinobatkan sebagai calon presiden dari partai berhaluan konservatif di Amerika Serikat tersebut.

Suara delegasi sebanyak itu mesti didapatkan dari proses yang disebut primarydan kaukus yang kerap diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pemilu pendahuluan.

Proses primarydan kaukus itu diperlukan untuk memilih delegasi dalam Konvensi Nasional Partai Republik 2024 guna menentukan calon presiden Amerika Serikat dari partai ini.

Total dari proses ini terdapat 2.429 delegasi. Trump, Haley dan bakal-bakal calon lainnya cuma perlu meraih separuh dari total delegasi itu, atau 1.215 delegasi, untuk bisa dimaklumatkan sebagai calon presiden kubu republiken.

Proses primary dan kaukus sendiri diadakan di 50 negara bagian AS, ditambah daerah khusus ibu kota Washington District of Columbia, dan lima teritori AS (Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Samoa Amerika, Kepulauan Nothern Mariana, dan Guam).

Prosesnya berlangsung dari Januari sampai Juni 2024, sedangkan Konvensi Nasional Republik 2024 diadakan pada Juli di Milwaukee, Wisconsin. Hari pemungutan suara sendiri adalah 5 November 2024.

Proses sama terjadi pada penentuan calon presiden dari Partai Demokrat. Namun karena kali ini proses itu melibatkan seorang petahana, yakni Presiden Joe Biden, maka hampir bisa dipastikan Biden akan dinobatkan kembali sebagai calon presiden. Apalagi sejak tahun 1884 seorang petahana selalu memenangkan perebutan tiket calon presiden.

Proses pemilihan calon presiden di Amerika Serikat cukup panjang. Sebelum mengikuti primary dan kaukus, seorang bakal calon presiden harus terlibat dalam proses debat berjenjang.


Teruji

Mereka juga sangat abai kepada jajak pendapat yang mereka anggap sebagai rujukan untuk menaksir kecenderungan publik terhadap bakal calon.

Dengan panjangnya proses ini, maka calon-calon presiden Amerika Serikat, melewati proses debat puluhan kali di antara sesama partai sendiri, sebelum dipilih partai sebagai calon presidennya.

Proses sama panjang dan rumit terjadi pada pemilihan kepala daerah (gubernur dan wali kota) dan anggota legislatif, sehingga para pemimpin politik tak semata ditentukan oleh popularitas.

Meski Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kultur pop, popularitas dalam kontestasi politik tidak diukur dari popularitas belaka seperti orang mengenali selebritas.

Namun dengan proses yang begitu lama, dan pastinya sangat mahal, mereka mendapatkan calon-calon yang teruji dalam proses yang panjang yang sejak lama sudah dilembagakan di negara itu.

Hasilnya, proses yang lama itu membuat rekam jejak, sepak terjang dan komitmen politik si calon menjadi sangat penting dan terkomunikasikan dengan terang benderang kepada publik.

Partai politik yang menentukan itu semua, dan kemudian diverifikasi oleh jajak pendapat. Semua hal itu membuat pemilih memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih para calon.

Dalam proses pemilihan calon anggota legislatif pun begitu. Para calon anggota legislatif rata-rata menggunakan model kampanye dari pintu ke pintu, untuk mendekati pemilih dan mengkomunikasikan program-programnya jika nanti terpilih sebagai anggota legislatif.

Banyak negara berusaha meniru proses rekrutmen politik di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, upaya melalui proses konvensi untuk memilih calon presiden pernah dicoba oleh Partai Demokrat pada 2013 guna memilih calon presiden dari partai ini pada Pemilihan Presiden 2014.

Dua tahun lalu Partai Nasdem juga berusaha mengadakan proses yang agak mirip dengan itu ketika mereka merekomendasikan sejumlah nama menjadi calon presiden, termasuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Pola rekrutmen politik di AS, tak cuma untuk pemilihan presiden, memang menarik ditiru oleh siapa pun. Tapi kendalanya adalah biaya politik yang sangat mahal yang akan sangat memberatkan bagi negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.


Mendewasakan

Namun filosofi dan pesan paling menarik dari proses sepanjang itu adalah calon pemimpin digodok dalam sebuah proses yang membuat masyarakat dapat melihat dengan jelas pandangan dan komitmen para calon.

Kedewasaan berpolitik masyarakat pun semakin besar, sehingga para politisi atau mereka yang terlibat dalam proses rekrutmen politik, tak tergoda mengambil jalan pintas, seperti menggunakan politik uang dan pembiakan citra yang tak menyentuh kebutuhan pemilih.

Proses politik pun tak lagi merupakan proses elitis di mana suara rakyat hanya dipakai untuk mendapatkan tiket berkuasa.

Sebaliknya, rekrutmen politik menjadi proses yang memang benar-benar melibatkan masyarakat, sehingga keterkaitan antara elite politik dengan pemilih tak hanya terjadi selama pemilu dan kampanye pemilu.

Hampir tak ada upaya untuk merendahkan suara publik ketika seorang calon kalah, kecuali Donald Trump. Tapi dalam kasus Donald Trump sendiri sebenarnya ada faksi-faksi dalam tubuh Partai Republik yang tak berpandangan sama dengan Trump, terutama karena pendekatan yang memecah belah bangsa dan kecenderungan dirinya untuk otoriter.
​​
Uniknya, para pemimpin Republik yang bersuara lain dengan Trump itu tetap menghormati suara rakyat yang memilih Trump. Mereka tak mau terbuka menentang Trump, karena ingin menghormati pilihan rakyat.

Orang-orang yang dahulu mendampingi dan kemudian menyeberang dengan Trump seperti John Bolton yang mantan duta besar AS untuk PBB pun nyaris tak berbalik menyerang orang yang dulu satu perahu dengan mereka. Bukan hanya karena soal etika, tapi juga demi menghormati rakyat yang memilih Trump.

Demokrasi pun menjadi benar-benar dipahami sebagai dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Memang tak perlu meniru sistem politik yang dianut dan diterapkan sebuah negara, karena karakteristik dan kemampuan nasional masing-masing negara berbeda. Tetapi menarik pelajaran baik dari tatanan manapun adalah hal yang tidak salah.

Apalagi jika pelajaran baik itu adalah tentang rekrutmen politik yang transparan dan meninggikan rekam jejak, serta proses politik yang menghormati suara dan pilihan rakyat dalam kaitannya dengan siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan rakyat.

Dengan semua hal itu, semua elemen bangsa, khususnya antara elite politik dan pemilih, justru terlihat berkomitmen saling mendewasakan diri dalam proses rekrutmen politik.

Baca juga: Survei: Trump mengungguli Biden pada pemilu 2024
Baca juga: AS ingatkan Putin tidak ikut campur di pilpres
Baca juga: Muslim Amerika perluas kampanye #abandonbiden agar kalah pemilu

Copyright © ANTARA 2024

Shenwutu

raja99 slot demo

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024