pinjol kredit pintar

Chen Pingan, Murong Xue

Kemenko Marves: Tiket Pesawat Tiga Tempat Wisata Super Prioritas Turun******

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan terjadi penurunan harga tiketpesawatdi tiga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Odo menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat mulai dari 12-20 persen di tiga DPSP yaitu Bandara Internasional Sisingamangaraja XII/Silangit (Danau Toba), Bandara Internasional Lombok (Mandalika), dan Bandara Komodo Labuan Bajo (Labuan Bajo).

Lihat Juga : MotoGP Mandalika 2024 Target 80 Ribu Penonton

"Jadi itu kebijakan pemerintah, kerja sama lintas kementerian, yaitu Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina," kata Odo di sela kegiatan F1 Powerboat Danau Toba 2024, di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu (3/3).

Lihat Juga : KTP Digital Dikebut, Uji Coba Mulai Juni 2024

Odo mengatakan, kebijakan itu tidak hanya dalam momen pelaksanaan ajang internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang berlangsung pada 2-3 Maret, tetapi untuk seterusnya guna menggenjot geliat industri pariwisata.

Dengan kebijakan itu, kata Odo lagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah daerah di kawasan destinasi wisata tersebut bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk membuat agenda event yang banyak.

Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu.

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan lima DPSP di Indonesia yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).

Lihat Juga : Pertamina Pastikan Stok BBM Aman Jelang F1 Powerboat di Danau Toba

Pada Sabtu (2/3) dan Minggu ini, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba.

F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara.

Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Lihat Juga : Pertamina Pacu Ekonomi Lokal Lewat Grand Prix F1 Powerboat

Seni Bela Diri Abadi

Airlangga Ungkap Blokir Anggaran K/L Rp50 T Buat Ongkosi Subsidi Pupuk******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan tambahan anggaran subsidi pupukakan berasal dari berbagai sumber, termasuk Automatic Adjustment atau pemblokiran sementara anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp50,14 triliun.

"Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment," katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

Airlangga mengatakan anggaran subdisi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

"Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,katanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membekukan atau memblokir anggaran (K/L) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 lalu dengan total anggaran yang dicadangkan sebesar Rp24,5 triliun dari seluruh KL. Sedangkan, 2023 dan 2024 anggaran yang dibekukan hampir sama yakni Rp50 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

"Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

Belajar dari covid-19, pemerintah ingin setiap KL memiliki dana cadangan yang bisa digunakan jika terjadi krisis tak terduga. Caranya dengan kebijakan Automatic Adjustment ini.

Namun, ini tidak hanya berlaku untuk situasi atau krisis kesehatan saja. Seperti tahun lalu, sengaja dicadangkan untuk kondisi lainnya yang betul-betul tak terduga.

"Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.

Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.

"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.

Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.

Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.

"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.

Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penurunan peti harta karun

Aguan Akhirnya Blak******

Bos properti Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akhirnya blak-blakan soal proyek Hotel Nusantara  IKN. Ia mengatakan pembangunan hotel sudah sesuai rencana. 

Hotel akan selesai dan siap dibuka pada Agustus 2024. Saat ini, ia tengah mengebut penyelesaian pembangunan hotel bernama Nusantara itu agar rampung sesuai target.

Rencananya, hotel pertama ini di IKN ini akan siap pakai saat peringatan HUT RI pada 17 Agustus mendatang.

Selain hotel, Aguan tengah mempersiapkan sejumlah proyek yang bakal groundbreaking dalam waktu dekat, antara lain kebun raya dan mal.

Namun, kedua proyek itu belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Menurutnya, kebun raya dan mal disiapkan untuk menarik semakin banyak orang datang ke IKN.

"Belum begitu cepat (respon dari pemerintah). Memang kita udah pikirin untuk meramaikan IKN-nya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan Hotel Nusantara akan memiliki 200 kamar yang siap pakai pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kira-kira 200 kamar akan tersedia nanti pada 17 Agustus. Ada 2 hotel yang akan tersedia di 17 Agustus," katanya dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN, Sabtu (17/2).

Salah satu tempat yang akan siap pakai saat acara Kemerdekaan RI nanti, kata Bambang, adalah Plaza Seremoni yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Agung Sedayu Group menjadi pimpinan konsorsium para konglomerat yang menanamkan modal usahanya di IKN.

Konsorsium ini melibatkan 10 perusahaan, yakni Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Djarum, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.

[Gambas:Video CNN]