pop77

nexusengine 184Jutaan kata 580279Orang-orang telah membaca serialisasi

《pop77》

Menag harap pers terus cerahkan umat dan perkuat kerukunan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2024 dan berharap pers Indonesia terus berkembang serta memberikan pencerahan kepada umat dan menguatkan kerukunan bangsa.

“Selamat Hari Pers Nasional. Terus mencerahkan dan memperkuat kohesi umat. Saya juga menyampaikan terima kasih atas sinergi yang selama ini terjalin antara pers dan Kementerian Agama dalam mengawal pembangunan bidang agama di Indonesia," kata Yaqut di Jakarta, Jumat.

Yaqut mengapresiasi tema Hari Pers Nasional 2024, 'Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa'. Menurut dia, tema ini sangat relevan dengan konteks kebangsaan masa kini, karena dua alasan.

Pertama, HPN tahun ini berdekatan dengan pelaksanaan pemilu 2024. Pers berperan signifikan dalam mengawal pemilu yang jujur, adil dan rahasia, termasuk dalam mengedukasi umat untuk menggunakan hak suaranya secara bertanggung jawab.

"Sebagai pilar demokrasi keempat, pers memiliki peran strategis dalam ikut mengawal setiap tahapan pembangunan bangsa, termasuk dalam masa transisi kepemimpinan nasional," kata Yaqut.

Kedua, sebagai pesta demokrasi lima tahunan, pemilu tidak boleh merobek rajutan kerukunan bangsa. Setiap potensi segregasi karena perbedaan pilihan harus bisa dimitigasi dan diminimalkan setelah pemilu.

“Kita harap hiruk pikuk pemilu segera kembali normal setelah warga bangsa gunakan hak suaranya. Semua kembali pada kehidupan masing-masing, bekerja sesuai tugasnya, sembari memantau proses penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pers juga terbukti berperan strategis dalam ikut menjaga keutuhan bangsa," kata dia.

Baca juga: Menkeu sebut peran pers penting bagi negara demokratis

Baca juga: Kemkominfo: Pers berperan jaga Pemilu damai dan transisi kepemimpinan

Baca juga: Sambut HPN, pengamat ingatkan tahun politik jangan bahayakan jurnalis

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Maruarar Sirait kembali temui Jokowi di Istana******

Jakarta (ANTARA) - Mantan politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait kembali menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat siang.

Maruarar sempat terlihat berada di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB.

"Ngobrol biasa saja," kata Maruarar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Saat ditanya ada tidaknya pesan khusus yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu, Maruarar tidak menjawab.

Baca juga: Maruarar sebut Jokowi dan Prabowo adalah contoh kerukunan

Maruarar sebelumnya juga bertemu Presiden Jokowi Widodo seiring keputusannya pamit mundur dari PDI Perjuangan pada 15 Januari 2024.

Dia sempat menyampaikan keputusannya mundur dari PDI Perjuangan karena mengikuti langkah Jokowi.

Putra mendiang politikus senior PDI Perjuangan Sabam Sirait itu telah menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

Maruarar bahkan sudah ikut berkampanye mendukung Prabowo dan putra bungsu Jokowi.

Pertemuan Maruarar dengan Jokowi di Istana, Jumat siang, dilakukan satu hari menjelang kampanye akbar terakhir yang akan dilakukan Prabowo-Gibran di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (10/2).

Baca juga: Maruarar Sirait nyatakan dukung Prabowo-Gibran
Baca juga: Cabut dari PDIP, Maruarar Sirait belum terpikir gabung ke parpol lain

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah pastikan layanan logistik Pemilu 2024 optimal******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan layanan logistik untuk melayani pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 berjalan dengan optimal.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan hal itu dapat terealisasi berkat koordinasi apik bersama para penyedia logistik yang telah dipercaya untuk melakukan pengiriman keperluan untuk pemilihan umum.

"Sekarang logistik surat suara sudah sampai di tingkat kabupaten dan kota. Nah beberapa hari lagi akan sampai ke kecamatan dan nantinya didistribusikan ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) masing-masing. Ini kan masih tujuh hari lagi. Waktunya cukup dan saya pikir tepat waktu, efektif pokoknya," kata Budi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU kirim logistik pemilu ke Kepulauan Seribu gunakan kapal ojek

Budi menyebutkan salah satu penyedia layanan logistik yang dipercaya untuk menangani kebutuhan pengiriman Pemilu 2024 ialah PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang dikenal menyediakan layanan pos.

PT. Pos Indonesia dalam Pemilu 2024 telah berkontribusi melakukan pengiriman kebutuhan Pemilu sejak 2023 dimulai dari mengirimkan kotak suara, peralatan mencoblos, segel, hingga tintanya.

Untuk 2024, PT. Pos Indonesia dimandatkan mengirimkan surat suara ke 2.400 kecamatan termasuk ke daerah-daerah terpencil seperti daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T).

Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan pihaknya telah menargetkan bahwa seluruh pengiriman surat suara itu bisa sampai tepat waktu dengan menyiapkan berbagai antisipasi agar surat-surat suara dapat tetap utuh hingga sampai di TPS.

Baca juga: KIP: Tujuh TPS Aceh Selatan wilayah 3T dijangkau mobil gardan ganda

Seluruh pengiriman surat suara itu dipantau melalui Sistem Informasi Logistik Nasional (SILOG) dan belum terdeteksi adanya kendala dalam pengiriman surat-surat suara tersebut.

Pengirimannya pun disesuaikan dengan setiap kondisi geografis yang berbeda-beda di lapangan dengan penjagaan dari otoritas keamanan seperti Polri dan TNI.

"Ada yang dikirim naik boat, ada yang dikirim naik helikopter, dan segala macam transportasi. InsyaAllah semuanya dikawal dan sampai dengan tepat waktu, kalau di tempat terpencil H-3 sudah sampai dan di kota-kota itu H-1," kata Faizal.

Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Label：gacor 386 slot、studiobet78、mpo1221 slot

Terkait：dolar138 rtp、klik dapat uang dari internet、deltabet88、slot gacor free spin、cicilan pertama kredivo、erek erek kedondong、asiasloto、situs judi slot online terpercaya 2020、giga slot138、pinjol via dana

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：idngol（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26

Daftar bab terbaru

main slot pakai dana

mendapatkan uang dari shopee

ina4d slot

slot bebas ip

situs judi slot online terbaik

kotaBacaan TerkaitMore+

ketika pahlawan itu datang

nusantara88a

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

roma77

Personel gabungan siap turunkan APK serentak jelang masa tenang pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ribuan personel gabungan siap menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak menjelang masa tenang pada Minggu (11/2) demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.

"Petugas gabungan mulai dari kami hingga dibantu Satpol PP sekitar 5.000 orang," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Benny menjelaskan personel gabungan itu terdiri dari Bawaslu DKI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Satpol PP DKI dan peserta pemilu untuk mendukung kegiatan tersebut.

Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji merinci jadwal penurunan APK dilaksanakan bertahap di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Baca juga: Bawaslu Jaksel sudah turunkan 2.929 APK pelanggar aturan

"Apel penurunan APK dilaksanakan Sabtu 10 Februari 2024 pukul 22.00 WIB secara serentak," ujar Sakhroji.

Titik kumpul apel berada di halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat provinsi, kantor wali kota/kabupaten untuk tingkat kota/kabupaten, dan kantor kecamatan untuk kecamatan.

Untuk apel penurunan APK tingkat provinsi berkoordinasi Satpol PP dan pimpinan apel dipimpin Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sedangkan, wilayah Kabupaten/Kota maupun kecamatan, kegiatan apel dipimpin oleh Wali Kota maupun Camat setempat.

Selanjutnya, penurunan APK dilaksanakan pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 00.00 WIB secara serentak dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, partai politik dan perangkat daerah sesuai kebutuhan.

Baca juga: Jakarta Utara bersihkan APK secara besar-besaran mulai Sabtu

Lokasi yang akan dilakukan penurunan yakni Jalan MH Thamrin - Jalan Jenderal Sudirman (Patung Kuda sampai Patung Pemuda dua sisi), Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Subroto (lampu merah Pancoran hingga Palmerah dua sisi) dan jalur protokol setempat.

Nantinya lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujarnya.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Pedang yang sombong mengguncang dunia

pinjol legal bunga rendah tenor panjang

KBRI Vientiane: Persiapan Pemilu di Laos sudah maksimal******

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane menyatakan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Laos telah berjalan maksimal, termasuk penyiapan tempat pemungutan suara (TPS) 92 orang pemilih pada 10 Februari.

Persiapannya telah dilakukan sejak lama mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT, hingga pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) baru-baru ini, kata Fungsi Pensosbud KBRI Vientiane Aik Retno Utari.

Kepada ANTARA yang menghubunginya dari Jakarta, Jumat, Aik mengatakan
pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yakni Kotak Suara Keliling (KSK), melalui pos, dan TPS.

Metode KSK menyasar para pekerja migran Indonesia (PMI) yang banyak bekerja di pertambangan di negara itu, katanya.

Pemungutan suara dengan metode KSK itu sudah mulai dilakukan di dua tempat di dekat area pertambangan sedangkan metode pos menyasar warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah terpencil di Laos, kata Aik.

"Untuk pos sudah dilaksanakan sejak Januari. Surat-surat suara sudah dikirimkan ke daerah-daerah," katanya.

Adapun pemungutan suara langsung di TPS akan dilakukan di KBRI Vientiane pada 10 Februari, katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Aik mengatakan bahwa surat-surat suara yang telah dikirimkan via pos kepada para pemilih akan dikirim kembali ke KPPSLN setelah dicoblos. Surat-surat suara tersebut kemudian disimpan dan akan dibuka pada saat penghitungan suara pada 14 Februari bersamaan dengan penghitungan suara dari KSK dan TPS.

"Penghitungan suara akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari, dan untuk pos sampai 15 Februari," kata Aik.

Di Laos terdapat 273 orang WNI. Sebanyak 177 orang di antaranya masuk daftar pemilih tetap. Dari jumlah itu, 92 orang di antaranya akan memberikan suaranya di TPS, sedangkan sisanya mengikuti pemilu dengan metode pos dan KSK.

Baca juga: PPLN Washington DC: 258 surat suara pos sudah diterima per 7 Feb
Baca juga: PPLN Bandar Seri Begawan deklarasikan pemilu damai

Buku Dunia Lain

slot gacor 123

Sekjen PBB tegaskan UNRWA tak tergantikan******

New York (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (8/2) menegaskan bahwa peran Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tak tergantikan.

Sebelumnya, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan juga Jepang menghentikan pendanaan untuk UNRWA. Merespons hal itu, Guterres melakukan pembicaraan dengan negara-negara donor agar mereka kembali mengucurkan pendanaan untuk badan tersebut.

“Tidak ada organisasi lain yang kehadirannya begitu berarti di Gaza – dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan situasi ini. Sehingga, tak ada organisasi lain yang mampu menggantikannya saat ini,” kata Guterres saat jumpa pers.

Dia merujuk kepada efektivitas pendanaan UNRWA saat dirinya membela mengapa UNRWA menjadi organisasi yang sangat tepat dalam memberikan bantuan ke Gaza.

“Biaya yang dikeluarkan UNRWA jauh lebih kecil dibanding dengan biaya yang dikeluarkan lembaga lain, karena alasan historis. Gaji yang dibayarkan UNRWA yakni sepertiga dari gaji yang dibayarkan UNICEF atau WFP atau organisasi PBB lainnya,” kata sekjen.

"Jadi, upaya apapun untuk menggantikannya adalah mustahil," demikian Guterres.

Baca juga: Sekjen PBB tunjuk kelompok independen untuk selidiki tuduhan ke UNRWA

Sumber: WAFA

Penyihir tahun 1000 M

dana77

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos******

Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa Presiden Joko Widodo memolitisasi bantuan sosial (bansos), karena sejak dulu presiden suka membagi-bagikan bantuan pada awal tahun. "Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemensos bantu keluarga anak pengidap penyakit genetik thalasemia Muhadjir mengatakan presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bansos, kepada masyarakat. Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Distribusi bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Itu sebagai bentuk menandai bahwa sekarang bansos sudah mulai bergulir, sekaligus beliau akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan kalau masih ada kekurangan di bagian mana, dan seterusnya. Dan itu sudah sejak dulu juga begitu," katanya. Muhadjir bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dirinya kerap mendampingi Jokowi membagi-bagikan kartu Indonesia pintar (KIP) pada awal tahun.

Baca juga: KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer "Memastikan bahwa KIP itu telah siap untuk didistribusikan, disampaikan, di-deliverkepada mereka yang berhak," kata dia. Disinggung mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut mendampingi presiden saat membagikan bansos, menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya tersebut memiliki urusan-urusan lain yang mesti dijalankan seperti program PENA. "Bu Risma, kan, juga punya program dan Presiden memang tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi ketika beliau turun ke lokasi," kata dia.
Baca juga: Dinsos Tangerang: Bansos sudah tersalurkan ke 2.866 penerima

Tuan Gila Abadi

cicil aplikasi

Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kuala Lumpur, Malaysia, menyelidiki dugaan adanya setumpuk surat suara lewat pos untuk Pemilu 2024 yang sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres dan caleg tertentu.

“Masih dalam proses (penelusuran). Rencananya sore ini kami bersama tim mau ke Pos Malaysia,” kata Ketua Panwaslu KL Rizky Al-Farizie kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Rabu.

Panwaslu KL melakukan koordinasi sejak Selasa (6/2) malam untuk mengecek kebenaran video di media sosial, yang menunjukkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara yang dikirim lewat pos.

Beredar dua video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden dan surat suara untuk pemilihan anggota legislatif dalam Pemilu 2024.

Dalam video terlihat tumpukan plastik berwarna abu-abu yang digunakan sebagai bungkusan luar amplop surat suara via pos. Salah satu video memperlihatkan tumpukan bungkusan plastik itu telah dibuka.

Sementara itu, anggota dan juru bicara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Puji Sumarsono mengatakan pihaknya juga sedang mendalami kebenaran video tersebut.

Saat ditanya jumlah surat suara via pos yang kembali ke PPLN karena tidak sampai ke penerima dan yang sudah dikirimkan kembali oleh pemilih ke PPLN, Puji mengaku belum bisa memberikan informasi terbaru.

PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan 447.258 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di wilayahnya, 156.367 di antaranya melakukan pencoblosan surat suara yang dikirim lewat pos.

Pengiriman surat suara lewat layanan Pos Laju dari Pos Malaysia Berhad telah dilakukan secara bertahap pada 11, 15 dan 26 Januari.

Sedangkan 67.946 pemilih akan mencoblos lewat kotak suara keliling (KSK) pada 4-10 Februari, dan 222.945 pemilih lainnya akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di Putra World Trade Center (PWTC) Kuala Lumpur pada 11 Februari.

Baca juga: Asa "nyoblos" lewat jalur Daftar Pemilih Khusus di Kuala Lumpur
Baca juga: WNI di Semenanjung Malaysia mulai kembalikan surat suara lewat pos

《pop77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，dragon222 rtpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pop77》bab terbaru。