sabi slot88

jiwaspin 405Jutaan kata 292099Orang-orang telah membaca serialisasi

《sabi slot88》

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Wihara berusia 134 tahun di Medan berbenah jelang Imlek 2024******

Medan (ANTARA) - Wihara Siu San Keng yang sudah berusia sekitar 134 tahun, di Medan sedang berbenah menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang jatuh pada 10 Februari 2024.

"Kami menyelesaikan pemasangan lampion dan bersih-bersih ruangan," ujar Ketua Pembina Wihara Siu San Keng, Sie Kok Yong, di Medan, Rabu.

Sie melanjutkan, nantinya, akan ada lebih dari 100 lampion yang seluruhnya berwarna merah, menghiasi wihara tersebut.

Sementara pembersihan dilakukan dengan hati-hati. Pernak-pernik wihara juga diperhatikan serius agar umat Buddha nyaman saat beribadah Imlek di sana.

Dia menegaskan, wihara itu harus mendapatkan perhatian khusus lantaran sudah berdiri sejak tahun 1890 yang membuatnya menjadi salah satu rumah ibadah umat Buddha tertua di Medan.

"Kami memperkirakan ada sekitar ratusan orang yang beribadah di sini saat Imlek, termasuk dari luar Kota Medan," katanya.

Wihara-wihara di Sumatera Utara menyiapkan diri untuk perayaan Imlek 2575 Kongzili. Selain Siu San Keng, wihara lain seperti Maha Vihara Maitreya di Kabupaten Deli Serdang juga menata kemeriahan demi menyambut Tahun Baru Imlek.

Seperti Siu San Keng, Wihara Maha Vihara Maitreya juga berhiaskan lampion, tetapi jumlahnya sekitar 1.500 buah.

Pada tahun 2022, Kementerian Agama mencatat Sumatra Utara sebagai provinsi dengan jumlah umat Buddha terbanyak di Pulau Sumatra dan terbanyak kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Pada tahun tersebut, Kementerian Agama menyatakan bahwa ada 351.913 pemeluk agama Buddha di Sumut, sementara di DKI Jakarta jumlahnya 393.465 orang.

Setelah DKI Jakarta dan Sumut, provinsi lain yang umat Buddha-nya terbanyak di Indonesia adalah Kalimantan Barat, di mana ada 302.673 pemeluk Buddha di sana.

Baca juga: Ini angka keberuntungan pada tahun Naga Kayu

Baca juga: Dekorasi rumah untuk sambut keberuntungan jelang Imlek

Baca juga: Kemenkominfo luncurkan katalog prangko 2024 dan prangko tahun Naga

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

KKP siapkan aturan soal harga patokan benih bening lobster******

Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor

Kinabalu (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Keputusan Menteri yang mengatur harga patokan terendah benih bening lobster (BBL) di nelayan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana dalam keterangan diterima di Kinabalu, Malaysia, Jumat, menjelaskan Keputusan Menteri mengenai harga patokan terendah BBL sudah dalam tahap konsultasi publik. Konsultasi publik yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, untuk menampung aspirasi berbagai kalangan mengenai harga patokan terendah BBL di nelayan penangkap. "Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor," ujarnya. Hasil itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, dan masyarakat punya hak memberikan masukan.

Baca juga: KKP-Pemkab Sumba Timur sepakat bangun modeling budi daya udang

Baca juga: KKP galakkan program rehabilitasi terumbu karang di empat lokasi Effin menjelaskan harga patokan terendah Rp8.500 per ekor dengan mempertimbangkan berbagai hal, meliputi dari biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, hingga margin keuntungan. Pada draf Rancangan Kepmen turut disebutkan patokan harga terendah dievaluasi paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengaturan harga patokan terendah benih benih lobster menjadi jaminan agar nelayan tidak rugi saat menjual hasil tangkapan. Aturan ini juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BBL dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem, serta mendukung pembudidayaan BBL di luar negeri dan di dalam negeri yang berasal dari tangkapan nelayan kecil. Selain rancangan keputusan menteri tentang harga patokan terendah BBL di nelayan, KKP juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang saat ini dalam tahap menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: KKP siap kirim APK ke kapal Spanyol

Baca juga: KKP sebut Program PIT buka peluang investasi dari hulu ke hilir

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：link slot 5000、hadiah138、liga slot

Terkait：slot terbaik mudah menang、voucher xl unlimited、pinjaman online tokopedia、slot via dana、pastigacor、situs yang lagi gacor malam ini、judi slot anjing、situs slot hongkong、heylink bonus new member 100、mmbet

---

---

bab terbaru：pola maxwin bet 200 hari ini（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29