slot rating tinggi

Hanya seorang pendeta Tao

Daftar 5 Negara Pengekspor Senjata ke Israel******

Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) menyerukan boikot ekspor senjatakeIsrael lantaran agresi ke Palestina terus berlangsung.

Seruan itu muncul saat MbS, pemimpin de facto Saudi, hadir secara virtual konferensi tingkat tinggi (KTT) luar biasa BRICS pada Selasa (21/11).

"(Saya) mendesak seluruh negara untuk berhenti mengekspor senjata ke Israel," demikian laporan Saudi Gazette, mengutip pernyataan MbS.

Israel memang bukan negara besar, tapi memiliki sejumlah sistem persenjataan kelas wahid. Selain mengandalkan industri dalam negeri, persenjataan militer Israel juga ditopang oleh impor senjata senilai miliaran dolar dari negara lain.

Berikut daftar negara yang menjual persenjataan mutakhir kepada Israel, dilansir dariMiddle East Eye:

1. Amerika Serikat (AS)

AS sejauh ini merupakan pengekspor senjata terbesar ke Israel. Menurut data Institut Penelitian Perdamaian Dunia Stockholm (SIPRI), persentase impor senjata Israel dari Negeri Paman Sam antara 2009-2020 mencapai 70 persen. AS rutin menjual senjata kepada Israel sejak 1961.

Sementara menurut data lembaga swadaya masyarakat asal Inggris Campaign Against the Arms Trade (CAAT), jumlah ekspor senjata AS kepada Israel antara 2013-2017 mencapai US,9 miliar atau setara Rp76,4 triliun (asumsi kurs Rp15.592 per dolar AS).

Selain jualan alat perang, AS terus mengucurkan bantuan anggaran militer bagi Israel yang nilainya mencapai US,8 miliar atau setara Rp59,24 triliun per tahun.

Anggaran tersebut masih ditambah sebesar US,6 miliar atau setara Rp24,94 triliun supaya Israel bisa mengembangkan sistem rudal pertahanan serangan udara (Iron Dome).

Menurut CAAT, perusahaan AS yang memasok senjata kepada Israel adalah Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, Ametek, UTC Aerospace, dan Raytheon.

Lihat Juga : Dorong Swasembada Energi, Prabowo Janji RI Tak Impor BBM Jika Terpilih

2. Jerman

Jerman menjadi negara eksportir senjata terbesar kedua bagi Israel. Persentasenya mencapai 24 persen selama periode 2009-2020.

Meski Jerman tak membeberkan data terkait pengiriman senjata, namun mereka menerbitkan lisensi penjualan senjata kepada Israel pada 2013-2017 senilai 1,6 miliar euro atau setara Rp27,17 triliun.

Berdasarkan data SIPRI, Jerman menjual senjata kepada Israel pada 1960-an hingga 1970-an, serta mulai rutin mengekspor pada 1994.

Salah satu alutsista Israel yang dibeli dari Jerman adalah kapal selam. Perusahaan pembuat kapal asal Jerman ThyssenKrupp Marine Systems menjual enam kapal selam kelas Dolphin kepada Israel.

Sementara perusahaan manufaktur khusus pembuat sistem transmisi, Renk AG, ikut membantu pengembangan tank buatan Israel, Merkava.

3. Italia

Data SIPRI mencatat persentase ekspor Italia ke Israel mencapai 5,6 persen antara 2009-2020. Sementara dari tahun 2013-2017, Italia menjual persenjataan senilai 476 juta poundsterling atau setara Rp9,29 triliun.

Kerja sama kedua negara di bidang pertahanan juga terjalin beberapa tahun belakangan. Israel sempat membeli pesawat latih militer buatan Italia. Italia juga sempat membeli rudal dan persenjataan lain buatan Israel.

Perusahaan Italia AgustaWestland, yang merupakan anak perusahaan dari grup usaha aviasi Leonardo, turut memasok komponen bagi helikopter serang Apache yang digunakan Israel.

4. Inggris

Menurut data CAAT, ekspor senjata Inggris kepada Israel sejak 2015 tembus 400 juta poundsterling atau setara Rp7,81 triliun.

Perusahaan Inggris yang memasok persenjataan dan perangkat militer bagi Israel adalah BAE Systems, Atlas Elektronik UK, MPE, Meggitt, Penny + Giles Controls, Redmayne Engineering, Senior PLC, Land Rover, dan G4S.

Produsen senjata asal Israel, Elbit Systems, juga mempunyai kantor cabang dan pabrik di Inggris. Salah satu pabriknya yang berada di wilayah Oldham kerap menjadi sasaran aksi demo solidaritas terhadap Palestina.

5. Kanada

Menurut data SIPRI, Kanada menyumbang sekitar 0,3 persen dari impor senjata konvensional utama Israel pada periode 2009-2021.

Pada 2019, Kanada mengekspor senjata dan teknologi militer senilai US,7 juta atau Rp213,4 miliar. Nilai tersebut setara 0,4 persen dari total ekspor senjata ke Israel.

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

UMP 2024 Jatim Naik 6,1 Persen Jadi Rp2,16 Juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP)Jawa Timur2024 diputuskan naik 6,13 persen menjadi Rp2,16 juta.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/606/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Aturan itu diteken Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 20 November 2023.

"Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 2.165.244,30 (dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh sen)," ujar Khofifah dalam beleid itu.

Apabila pengusaha tidak memenuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.

"Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," ujarnya.

Dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

[Gambas:Video CNN]

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]

Faun

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

IHSG Ditutup Menguat ke 7.009 Jelang Akhir Pekan******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.009 pada Jumat (24/11) sore. Indeks saham menguat 5,28 poin atau 0,08 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,63 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,61 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 276 saham terkoreksi, dan 231 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia bergerak di zona merah. Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,96 persen, indeks Straits Times di Singapura melemah 0,52 persen, dan indeks Shanghai Composite di China melemah 0,68 persen.

Di sisi lain, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,52 persen.

Sementara bursa saham Eropa terpantau bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,37 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 0,01 persen.

Kemudian bursa Amerika seperti Indeks S&P 500, indeks Dow Jones dan indeks NASDAQ Composite kompak macet.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

UMP Aceh 2024 Cuma Naik Rp47 Ribu Jadi Rp3,46 Juta******

Upah minimum provinsi (UMP) Aceh2024 cuma naik Rp47.006 dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672.

Kenaikan upah sebesar 1,38 persen ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husein.

"Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki per hari ini 20 November 2023 telah menetapkan UMP Aceh untuk 2024 sebesar Rp3.460.672. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024," kata Akmil, dikutip dari situs Pemprov Aceh, Selasa (21/11).

Ia menyebut ada dua usulan yang masuk ke Pemprov Aceh. Pertama,kenaikan UMP 2024 sebesar 1,38 persen. Kedua,tuntutan serikat buruh yang ingin upahnya naik 15 persen di tahun depan.

Pada akhirnya opsi kenaikan 1,38 persen dipilih oleh orang nomor satu di Aceh. Kadisnakermobduk Akmil menyebut pilihan ini diambil berlandaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tentang Pengupahan.

"UMP Aceh 2024 merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 6 hari per minggu dan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 5 hari per minggu," jelasnya.

Akmil menegaskan UMP Aceh teranyar ini resmi berlaku mulai 1 Januari 2024.

Ia mewajibkan pengusaha menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan. Ini dilakukan agar upah pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP Aceh 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu. Selain itu, kepada perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah," tandasnya.

Sebelumnya, Aliansi Buruh Aceh menolak usulan kenaikan UMP 2024 sebesar Rp 47 ribu. Mereka meminta agar kenaikan upah itu sebesar Rp500 ribu atau 15 persen dari upah sebelumnya.

Buruh menilai dalam kondisi ekonomi saat ini tidak berlebihan jika menaikkan upah sebesar Rp500 ribu menjadi Rp3,9 juta pada 2024.

Ketua DPW FSPMI Aceh,Habibi Inseun mengatakan, berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh buruh, kenaikan UMP Rp47 ribu itu masih jauh dari hasil rata-rata survei KHL di Aceh.

Menurutnya, untuk menyeimbangkan daya beli masyarakat harus di naikkan upah minimum sekurang-kurangnya 15 persen.

Meskipun mereka mengetahui bahwa formulasi saat ini yang digunakan untuk kenaikan UMP tidak sampai 3 persen, secara konstitusional buruh tetap mendesak agar keputusan tersebut dikaji kembali.

"Kami mengetahui formulasi saat ini membuat kenaikan itu bahkan tidak sampai 3 persen. Oleh karena itu secara konstitusional kami menyampaikan ke pemerintah untuk mengkaji kembali kenaikan upah minimum," katanya.

[Gambas:Video CNN]