mobil slot login

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Octa FX Bantah Tudingan Penipu Pegawai Pajak******

Octa FX membantah tuduhanpenipuanyang dilontarkan salah satu pegawai pajak Bursok Anthony Marton.

Bursok sebelumnya mengaku tak bisa menarik dana setelah berinvestasi di Octa FX.

"Sebagai broker global terkemuka, OctaFX berusaha untuk menyediakan berbagai opsi pembayaran kepada klien di seluruh dunia untuk kenyamanan mereka," kata manajemen dalam keterangan resmi, Rabu (9/3).

"Jika kami menerima keluhan mengenai opsi pembayaran tertentu, kami menyelidiki kasus ini dengan cermat dan kooperasi sepenuhnya dengan klien kami. Setiap kasus tersebut ditangani dengan sepatutnya. Dan kami bertindak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yang kami ikuti dengan ketat," kata Octa FX.

Perusahaan melakukan investigasi internal atas kasus tersebut dari laporan media dan menyimpulkan tidak pernah dihubungi oleh klien-klien itu terkait masalah opsi pembayaran apa pun, dan kami tidak beralasan untuk mempertanyakan kejujuran dan keamanan opsi pembayaran itu.

Selain itu, perusahaan mengklaim telah memenuhi semua kewajiban kami sebagai broker, termasuk kewajiban finansial, kepada klien itu.

"Pada saat ini setiap kasus dipelajari secara menyeluruh, tim dukungan 24/7 yang multibahasa kami selalu online dan kami melakukan yang terbaik untuk membantu klien kami mencapai tujuan investasi mereka dengan aman dan reliabel," ujarnya.

Bursok sebelumnya mengatakan saat sang istri mencoba berinvestasi sebesar US0 dolar di Capital.com dan aplikasi OctaFX pada 2019. Ia mentransfer uang ke rekening virtual PT Antares Payment Method (anak usaha Capital.com di Indonesia).

Namun, menurut Bursok permasalahan muncul saat ia mencoba menarik dana sebesar US0 dari akun miliknya. Ia menyampaikan bahwa menu penarikan tidak berfungsi sama sekali. Ia lalu melakukan pengaduan kepada Capital.com, tetapi tidak mendapatkan jawaban.

Bursok lantas melakukan pengecekan atas keberadaan PT Antares Payment Method. Ia menemukan fakta bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki NPWP.

"Yang mana saya temukan bahwasanya PT Antares Payment Method ternyata tidak memiliki NPWP, yang berarti perusahaan ini dari sejak menjadi 'cabang' dari Capital.com di Indonesia hingga saat ini tidak membayar pajak," tulis Bursok dalam laporan tertulisnya ke DPR.

Ia juga melakukan pengecekan di situs Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan didapati bahwa ternyata PT Antares Payment Method tidak terdaftar. Bursok lantas menyimpulkan bahwa PT Antares Payment Method merupakan perusahaan bodong.

Tak hanya berhenti di situ, Bursok juga melakukan pengecekan terhadap keabsahan PT Beta Akses Vouchers (OctaFX) hingga ke website Kemenkumham. Hasilnya perusahaan itu juga tidak memiliki NPWP.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

Alasan GoTo PHK Massal 600 Karyawan Lagi******

Badai PHK startup di Tanah Air belum berakhir. Kali ini, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk kembali memberhentikan 600 karyawannya.

PHK ini menyusul langkah PHK yang telah dilakukan pada akhir tahun lalu kepada sekitar 1.300 karyawan GoTo.

Juru Bicara GoTo Koesoemohadiani mengatakan langkah ini diambil karena perusahaan melakukan pembaharuan strategi bisnis.

Beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk memperbaharui strategis bisnis yang berdampak pada PHK adalah menghadirkan organisasi yang lebih ramping serta lebih siap untuk menanggapi permintaan pasar.

"Sebagai contoh, kami melakukan desain ulang pada bisnis offline merchant di GoTo Financial dan menyatukan dua tim offline merchant.Penyesuaian seperti ini akan membantu kami memberikan layanan yang lebih baik kepada merchant, sekaligus mengurangi biaya," kata Koesoemohadiani.

Perusahaan juga meninjau kembali prioritas, dan akan mengurangi skala atau menunda kegiatan bisnis serta inisiatif yang bukan merupakan layanan inti.

Contohnya, akan mengurangi beberapa bagian dari layanan Mitra Tokopedia, agar sumber daya perusahaan dapat difokuskan pada kegiatan yang akan mendorong dampak lebih besar.

"Dan dalam kondisi di mana kebutuhan perekrutan menurun, kami juga melakukan restrukturisasi di tim rekrutmen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Kemenhub Terbitkan Edaran Imbau Pegawai Tak Pamer Kemewahan******

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta seluruh pegawainya untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewahbaik di kehidupan sehari-hari maupun media sosial.

Imbauan itu tertuang dalam surat bernomor um.209/4/19/DJPL/2023 yang dikeluarkan pada 1 Maret 2023.

"Dalam rangka mendorong kehidupan seluruh penyelenggara negara dan menjaga integritas serta nama baik instansi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu dilakukan langkah-langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari baik di media sosial maupun dalam bermasyarakat," ujar Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dalam surat tersebut.

Kedua, berperilaku pola hidup sederhana, tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan.

Ketiga, berperilaku bijak dalam menggunakan media sosial untuk hal positif, serta tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Direktur Jenderal Perhubungan Laut baik di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) menginstruksikan kepada seluruh jajarannya (ASN/PPNPN) beserta keluarganya untuk dapat melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud di atas," tutup Antoni.

Gaya hidup mewah pejabat menjadi sorotan usai sejumlah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan memamerkan hartanya melalui media sosial, di antaranya Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto. Keduanya pun kini dicopot dari jabatannya.

Presiden Joko Widodo bahkan meminta agar semua pimpinan kementerian/lembaga bisa mendisiplinkan bawahannya, serta membersihkan dan membenahi institusinya masing-masing agar tak terjadi masalah serupa.

"Sekali lagi saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG (Instagram), di media sosial, itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat-sangat tidak pantas," ujarnya dalam arahan Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (2/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Kemenkeu Diminta Awasi Distribusi Laut Port Klang Malaysia ke Dumai******

Anggota Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro ikut berkomentar terkait dugaan kejanggalan harta sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai).

Dede yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendapat informasi dari PPATK terkait dugaan aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.

"Ada juga informasi sejak 2009 ada Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (11/3).

Namun Dede tidak menyebut siapa oknum yang dimaksud. Hanya saja, klaim dia, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi.

"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, di mana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.

Dengan demikian, Dede meminta aparat penegak hukum lebih jeli dan tegas oknum yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya memperketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri yang ditakut-takuti di bandara.

Hal ini justru membuat kapok mereka berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tidak diawasi. Dede juga meminta pihak Kemenkeu turun langsung mengawasi hal ini.

"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.

Legenda tangan dan mata

Pertamina: Hunian Sementara Korban Plumpang Dicarikan Pemkot DKI******

PT Pertamina (Persero) mengatakan hunian untuk pengungsi kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atauDepo Plumpang akan dicarikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hunian sementara akan berupa rumah kontrakan.

"Hunian dicarikan oleh Pemkot (DKI Jakarta) sesuai ekspektasi pengungsi, berupa rumah kontrakan, kita support," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Fadjar menambahkan pengungsi akan mulai pindah ke hunian sementara secara bertahap mulai hari ini.

Ma'ruf menyampaikan hal itu saat menyambangi lokasi kebakaran bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu (4/3).

"Apa kebutuhannya, makanan? Pakaian? Konsumsi, makan cukup? Pakaiannya habis terbakar? Insyaallah mudah-mudahan, sabar ya. Nanti kebutuhannya di sini dijamin oleh Pertamina nanti ya," kata Ma'ruf.

Namun, Ma'ruf dan Erick tidak menjawab tegas soal ganti rugi rumah warga yang hangus terbakar, apakah biaya ganti rugi tersebut juga ditanggung Pertamina atau tidak.

Kebakaran melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang bukanlah yang pertama. Hal serupa terjadi pada 18 Januari 2009 pukul 21.15 WIB. Saat itu, satu petugas keamanan Pertamina tewas akibat insiden tersebut.

Berdasarkan laporan Detikcom, api kala itu terus berkobar hingga pukul 05.15 WIB. Ukuran kobaran api kala itu bahkan sempat mencapai 100 meter. Kobaran api perlahan mengecil seiring hujan yang terus mengguyur lokasi kejadian.

[Gambas:Video CNN]