jam gacor starlight christmas

tidak membayar kredivo 970Jutaan kata 805923Orang-orang telah membaca serialisasi

《jam gacor starlight christmas》

Moeldoko tanggapi isu kelanjutan program kartu prakerja untuk 2025******

Kelanjutan program pemerintah termasuk program kartu prakerja untuk tahun depan akan dibahas usai pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024

Medan (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kelanjutan program pemerintah termasuk program kartu prakerja untuk tahun depan akan dibahas usai pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sekitar akhir Maret 2024.

"Pada rapat berikutnya pada akhir Maret 2024, rapat yang lebih detail lagi dengan memikirkan janji-janji Presiden terpilih akan dimasukkan," ujar Moeldoko menjawab pertanyaan terkait kelanjutan program kartu prakerja ketika ditemui media usai kuliah umum di kampus Universitas Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Dia mengatakan sebelumnya dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo telah mulai memikirkan proyeksi RAPBN 2025. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan harapan pada tahun ini akan disiapkan sebaik-baiknya agar siapapun yang terpilih sudah tidak lagi bergerak dari titik nol.

Untuk memastikan hal tersebut, katanya, akan dilakukan konsultasi program mana saja yang akan menjadi prioritas dan tidak membebani APBN, mencegah defisit anggaran.

Baca juga: Moeldoko: Prakerja pendekatan hadapi tren kebutuhan industri
Baca juga: Prakerja adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

"Itu akan menjadi ruang diskusi sebelum menempatkan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," jelas Moeldoko, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Cipta Kerja.

Pengumuman pemenang Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut aturan paling lambat dilaksanakan pada 20 Maret 2024. Pelantikan untuk Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024, setelah sebelumnya pada 1 Oktober 2024 akan dilantik anggota DPR dan DPD terpilih.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang yang ditandai dengan pembukaan gelombang penerimaan ke-63 sejak 23 Februari lalu.

Masing-masing peserta Prakerja dalam skema normal saat ini akan merasakan nilai manfaat Rp4,2 juta per orang, dibagi Rp3,5 juta untuk dana pelatihan, Rp600 ribu insentif dan Rp100 ribu setelah mengisi survei.

Baca juga: Moeldoko minta alumni Prakerja manfaatkan kompetensi yang didapat
Baca juga: Airlangga sebut Program Prakerja 2024 sasar pelatihan sektor digital

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis******

Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Djuyamto mencecar mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono karena dinilai memberi jawaban yang tidak logis dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat.

"Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya," ujar Djuyamto.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umu Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menanyakan beberapa pertanyaan kepada Andhi mengenai hasil usahanya bersama seseorang dari pihak swasta bernama Sia Leng Salem.

Adapun terkait beberapa transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening Andhi, dirinya mengklaim bahwa transaksi tersebut merupakan hasil investasi bersama Sia Leng Salem. Namun, di tengah pertanyaan JPU KPK, Hakim Djuyamto menginterupsi lantaran menilai banyak jawaban Andhi yang tidak masuk akal.

"Saya tanya, yang namanya orang berinvestasi itu tujuannya apa?" tanya Hakim Djuyamto.

"Untuk mendapatkan keuntungan yang mulia," jawab Andhi.

"Agar tahu bahwa perusahaan itu untung atau rugi dari mana Anda tahu?" tanya Djuyamto lagi.

"Saya mengetahui untungnya ketika Pak Sia Leng Salem memberikan hasil usaha kepada saya pak," kata Andhi.

"Baik, memberikan hasil usaha. Terus orang yang menanamkan modal itu perlu tidak untuk mengetahui sebenarnya untung hasil usahanya berapa?" cecar Hakim.

"Awalnya seperti itu, saya pernah menanyakan kepada Pak Salem, tetapi Pak Salem meminta saya untuk percaya saja dengan dia karena dia yang mengerjakan usaha dan saya hanya berinvestasi," jawab Andhi.

"Saya tanya, bukan soal saudara percaya sama Sia Leng Salem, saudara sendiri selaku investor supaya mengetahui untungnya sekian, besarnya sekian, dari mana saudara tahu?" tanya Hakim Djuyamto lagi.

"Saya hanya mempercayai saudara Sia Leng Salem saja pak," jawab Andhi.

Dengan berbagai jawaban tersebut, Hakim Djuyamto menilai seluruh jawaban Andhi sangat aneh dan lucu, mengingat Andhi bukan merupakan orang biasa yang tidak paham mengenai investasi.

"Sangat aneh dan lucu kalau saudara mengatakan seperti itu," ucap Djuyamto.

Baca juga: KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono

Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri

Baca juga: Majelis hakim tolak eksepsi Andhi Pramono

Hakim Djuyamto pun kemudian bertanya kepada Andhi mengenai cerita Andhi yang mengaku perusahaan tempat Andhi berinvestasi tersebut tidak pernah mengalami kerugian.

"Perusahaan tidak pernah rugi itu kan luar biasa, pajak-nya bagaimana? Yang ngurus siapa pajak-nya?" tanya Djuyamto.

Andhi pun tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, sehingga Hakim kembali menanyakan pertanyaan yang sama.

"Hasil yang saudara terima dari investasi ini pajak-nya bagaimana?" tanya Hakim lagi.

"Pajak-nya belum saya bayarkan yang mulia," jawab Andhi.

"Pajak tidak dibayar?" tanya Djuyamto.

"Waktu itu belum sempat 'kepikiran', seperti itu yang mulia," ucap Andhi.

"Kenapa tidak 'kepikiran'? Jelas-jelas saudara orang pemerintahan kok?" cecar Hakim.

"Mungkin begini yang mulia, karena waktu itu sampai tahun 2010 juga saya belum menerima langsung dari Pak Sia Leng Salem," jawab Andhi.

Hakim Djuyamto pun langsung memotong jawaban Andhi dengan menegaskan apakah pajak dari hasil usaha bersama Sia Leng Salem tersebut sudah dibayarkan. Setelah itu barulah Andhi menjawab bahwa pajak dari hasil investasi-nya sudah dibayarkan melalui program tax amnesty(pengampunan pajak) tahun 2016.

"Sejak awal saya sudah suruh Anda terus terang apa adanya, baru dua pertanyaan dari saya saudara sudah tidak bisa menjawab dengan benar," ucap Hakim Djuyamto menegaskan.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor, yang meliputi sebanyak Rp50,29 miliar, 264.500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp3,8 miliar, serta 409.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp4,88 miliar.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara bayar cicilan kredivo di shopee、sins88、situs slot judi terpercaya

Terkait：ratu111、danamas pinjaman online、idn89、gold 666 slot、pinjol terpercaya ojk、situs bagus slot、link tergacor 2023、gacor slot 138 win、gogelbet、cara jitu modal sedekah

---

---

bab terbaru：max win floating dragon（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28