slot deposit qris 5000

Undian amplop merah langsung

Jokowi Tunjuk Kepala Badan Pangan Jadi Plt Mentan Usai SYL Mundur******

Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas menteri pertanian. Penunjukan itu ia lakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (5/10) kemarin.

Jokowi mengatakan penunjukan ia lakukan setelah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo.

"Penggantinya masih Plt, Plt-nya Pak Arif Prasetyo Kepala Badan Pangan," katanya di Istana Merdeka, Jumat (6/10) ini. 

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

Pesan Bos Bapanas ke Kementan di Tengah Kasus 'SYL'******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memberikan pesan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) di tengah isu korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Arief berpesan dalam kondisi seperti ini Kementan dan Bapanas harus saling bergandengan tangan dan saling mendukung. Selain itu, kedua lembaga juga harus sama-sama tetap fokus untuk mengurus ketahanan pangan.

"Kita gak boleh saling menjatuhkan dan gak support. Ini waktunya soalnya. Kita di Bapanas untuk fokus CPP (cadangan pangan pemerintah). Kalau bisa diproduksi dalam negeri, ini akan keren sekali," kata Arief di kompleks Kementan, Kamis (5/10).

Menurut Arief, dengan kolaborasi ini harga pangan bisa tetap terjaga.

"RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD) saja sudah dapat subsidi bunga murah Rp1,5 triliun. Jadi pelan-pelan ini kita bangun CPP," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arief pun menanggapi jika kelak dirinya ditunjuk jadi menteri pertanian menggantikan Syahrul. Maklum, beredar kabar bahwa Syahrul akan mundur dari posisinya saat ini.

"Astagfiruallahalazdim. Di situ kan ada Pak Harvick (wakil menterin pertanian), ada yang ad interm. Ada banyak tokoh lain yang bisa berkontribusi lebih baik. Saya ngurus badan pangan nasional," ucap Arief.

Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi di tubuh Kementan. Korupsi terkait masalah penempatan pegawai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

Informasi 'hilangnya' Syahrul itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga Selasa lalu. Padahal, Syahrul dan rombongannya harusnya sudah kembali ke Indonesia pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) lalu.

Ia mengatakan kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu. Namun sehari setelah kabar itu, Syarul tiba di Tanah Air.

Pihak imigrasi Soekarno-Hatta mengatakan politikus NasDem itu tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (4/10) pukul 18.00 WIB dengan menggunakan pesawat Singapore Airlines (SQ 964).

"Proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan pada pukul 18:41 WIB melalui konter WNI bernomor 1," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Muhammad Tito Andrianto kata Tito dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (4/10).

Dari bandara Soetta, Syahrul langsung menuju markas DPP NasDem yang berada di Gondangdia, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Mentan 'Hilang' di Eropa Usai Dikabarkan Jadi Tersangka Korupsi******

Kementerian Pertanian kehilangan kontak dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai ia dikabarkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsidi kementerian tersebut.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga saat ini. Ia mengatakan kabar terakhir dari Syahrul adalah saat kunjungan kerja di Spanyol.

"Sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini," kata Harvick di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/10).

Saat rombongan hendak pulang, Syahrul berpisah. Harvick menyebut hal itu terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah.

Harvick menyebut hilangnya Syahrul bukan karena kasus di KPK. Dia berharap keberadaan Syahrul segera diketahui.

"Wah insyaallah sih enggak ya (kabur karena kasus korupsi). Mudah-mudahan Kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insyaallah," ujarnya.

Harvick mengatakan Kementan belum melapor ke pihak berwajib tentang hilangnya Syahrul tersebut. Dia yakin pihak berwajib telah bergerak melakukan pencarian.

"Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita," ujarnya.

KPK dikabarkan menetapkan Syahrul sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah KPK menggelar sejumlah pemeriksa terhadap Syahrul.

"Yang bersangkutan [SYL] sudah jadi tersangka," ungkap sumber CNNIndonesia.com lewat pesan tertulis, Jumat (29/9).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pernah menyampaikan bahwa ada tiga klaster dugaan korupsi yang tengah didalami di lingkungan Kementan.

[Gambas:Video CNN]

Yaozei

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Cara menarik bintang dengan login di awal

Mendagri Jamin Stok Bansos Beras 21 Juta Rakyat Miskin Masih Aman******

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menepis kabar yang menyebut pasokan beraskian menipis.

Menurutnya, stok beras masih cukup, termasuk untuk bantuan sosial (bansos) kepada 21,3 juta rakyat miskin.

"Saya belum tahu stok beras menipis. Setahu saya waktu rapat minggu lalu, stok beras relatif cukup bagus, relatif bisa mencukupi (termasuk untuk bansos rakyat miskin). Kalau ada yang menipis saya belum tahu, ini informasi bagi saya," jelasnya usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Tito juga membantah pembatasan pembelian beras 10 kg per hari di toko ritel merupakan rekomendasi pemerintah. Kendati, ia tak menutup kemungkinan kalau memang alasan pembatasan tersebut imbas menipisnya stok beras.

Ia pun menegaskan selalu mengkoordinasikan kondisi perberasan tanah air dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga Bulog. Meski, faktanya memang ada pembatasan di ritel modern, seperti Super Indo, Alfamart, hingga Indomaret berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com.

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya. Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," tutur Tito.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

Sebelum ramai pembatasan pembelian di ritel, 21,3 juta warga miskin yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijanjikan Presiden Joko Widodo bakal mendapat beras gratis mulai September 2023. Bansos ini diberikan demi mengendalikan harga yang naik di pasaran.

Selain September, beras akan dibagikan pada Oktober dan November tahun ini. Jokowi menyebut beras adalah komoditas utama pendorong inflasi di Indonesia sehingga gerakan ini menjadi bagian operasi pasar.

"Mulai awal September akan didistribusikan bantuan pangan beras. Satu keluarga menerima manfaat dapatkan 10 kg beras," jelas Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Diamond Ace Raja Kursus

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.