22 togel

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Buruh Tolak 3 Komponen Perhitungan UMP yang Disodorkan Kemnaker******

Kelompokburuhtegas menolak perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024 berdasarkan 3 komponen yang disiapkan pemerintah.

Komponen yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Untuk komponen indeks tertentu, buruh menolak karena variabel itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan UMP tidak sesuai harapan.

"Faktor indeks tertentu inilah yang memastikan kenaikan upah minimum di bawah 5 persen, jika inflasi berada di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/11).

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat ingin KHL dimasukkan dalam formula perhitungan UMP 2024. Terlebih, terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh.

"Sekarang ini harusnya dipertimbangkan situasi dan kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok tinggi, harga beras semakin tinggi, sepertinya tidak terkendali. Juga belum ada kompensasi kepada buruh soal harga BBM naik di 2022. Itu artinya masih menambah PR pemerintah bagaimana untuk menambahkan angka-angka kenaikan tersebut kepada formula UMP yang akan diberikan di 2024," tuntut Mirah.

Menurutnya formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu akan menahan kenaikan upah buruh. Pada akhirnya kenaikan UMP 2024 ia prediksi tidak akan lebih dari 7 persen.

Sejatinya, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi.

Seharusnya kata Mirah, upah buruh bisa naik sampai 20 persen-25 persen.

"Tapi karena kami memang paham betul kondisi ekonomi saat ini, para pelaku usaha, dan sebagainya. Kami mengambil jalan tengah (kenaikan UMP 2024) 15 persen permintaannya, padahal angka itu sudah sangat-sangat minim," tegasnya.

"Maksudnya apa ini indeks tertentu? Jadi semakin ambigu. Pertumbuhan ekonomi plus inflasi sudah, kalau tak malu ya mereka pakai itu saja. Tapi ya (agar) seolah-olah mengolah angka secara sungguh-sungguh dengan memunculkan variabel indeks tertentu yang sesungguhnya mereka (pemerintah) juga tak mengerti. Pada saat diimplementasikan 'membatasi' angka UMP itu tidak boleh lebih dari 7 persen," tutup Mirah.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Anwar berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

Anwar merinci akan ada 3 variabel utama yang dipertimbangkan pemerintah dalam pengupahan buruh. Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Indeks tertentu tersebut digambarkan dalam bentuk simbol alfa yang merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan. Jika tanggal tersebut merupakan Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, maka pengumuman UMP harus dilakukan sehari sebelumnya.

Novel Mo Ji Jiu Yao

Basuki Sebut Jepang Akan Kaji Proyek Jalur Kereta di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Jepang akan mengkaji proyek pembangunan jalur kereta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Basuki menyebut pengkajian tersebut dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Ia mengklaim Presiden JICA Akihito Tanaka menyampaikan langsung hal tersebut kepadanya beberapa waktu lalu.

"Sekarang sedang dikaji pembangunan jalur kereta api dari Balikpapan maupun di kawasan IKN sendiri," kata Basuki di Jepang, dikutip dari Antara, Jumat (10/11).

Akan tetapi, Basuki tidak menegaskan kapan Jepang akan menggarap studi kelayakan proyek jalur kereta di IKN tersebut.

Terpisah, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan Jepang sudah menandatangani nota kesepahaman (Mou) pengembangan 3 daerah potensial, yakni di Balikpapan, Samarinda, dan IKN Nusantara. Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh menteri pertanahan infrastruktur dan transportasi Jepang.

Setidaknya ada empat proyek kereta api yang bakal dibangun pada 2025 hingga 2029. Keempat proyek tersebut adalah kereta api bandara, kereta perkotaan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, kawasan perkotaan di dalam Kalimantan, dan intercity.

Di lain sisi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengusulkan anggaran 2024 sebesar Rp9,8 triliun. Uang sebanyak itu termasuk untuk mendukung proyek kereta IKN.

[Gambas:Video CNN]

Tianni Shenwu

Siapa Saja Penerima BLT El Nino Rp400 Ribu dari Jokowi?******

Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai(BLT) El Nino senilai Rp400 ribu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT tersebut akan diberikan selama dua bulan, pada November-Desember 2023. Nantinya, penerima BLT mendapatkan Rp200 ribu per bulan.

"Prosesnya akan bisa diakselerasi November 2023-Desember 2023 kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Ia mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya sudah memegang data calon penerima BLT tersebut, sehingga tak perlu mengumpulkan data baru.

Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino lewat dua cara.

Pertama, dengan mengunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Kedua, melalui aplikasi Cek Bansos yang dirilis Kemensos.

Berikut caranya:

Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.

2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan

3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP

4. Ketik 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode

5. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapat kode baru

6. Klik tombol CARI DATA. Nantinya, sistem akan mencari nama penerima sesuai wilayah yang diinput.

[Gambas:Video CNN]

Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

2. Buat akun baru dan isi kolom data

3. Lampirkan swafoto dan foto KTP. Data kemudian akan diverifikasi oleh Kemensos

4. Setelah diverifikasi, klik login dan masukkan username, serta password

5. Pilih menu Cek Bansos dalam aplikasi itu dan lengkapi data

6. Klik Cari Data

Wuzong

JK Ikut Komentari Ribut Pemerintah Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla ikut bersuara soal sengketa kepemilikan Hotel Sultanyang terjadi antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo yang kini belum juga  berakhir.

JK menyebut dalam urusan sengketa tersebut, pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

JK menilai saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya,  belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

[Gambas:Video CNN]

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Sepeda Diobral Murah Gak Sampai Rp1 Juta di Transmart Full Day Sale******

Transmart lagi kasih diskon gede-gedean untuk produk sepeda. Beragam sepeda mulai dari sepeda anak hingga dewasa diobral nggak sampai sejuta rupiah. Penasaran, kan?

Sepeda berbagai merek untuk anak hingga dewasa dihargai mulai Rp879.200 dari harga normal Rp1.099.000 per unit. Harga tersebut berlaku di seluruh Transmart khusus Pulau Jawa.

Lihat Juga : Pengunjung Jajal dan Borong Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale

Harga diskon berlaku buat pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kapan lagi bisa beli sepeda dengan harga murah kalau bukan di Transmart Full Day Sale yang digelar cuma satu hari saja!

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pastikan Anda sudah mempunyai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah supaya dapat klaim diskonnya dan bebas belanja sekarang bayarnya belakangan.

Yuk download Allo Bank di App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime sehingga Anda dapat mengajukan Allo Pay Later yang limitnya sampai puluhan juta.

Alternatif lain bisa segera mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart seluruh Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian Anda di Transmart sekarang juga ya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Penyihir Serbaguna

Buruh Tolak 3 Komponen Perhitungan UMP yang Disodorkan Kemnaker******

Kelompokburuhtegas menolak perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024 berdasarkan 3 komponen yang disiapkan pemerintah.

Komponen yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Untuk komponen indeks tertentu, buruh menolak karena variabel itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan UMP tidak sesuai harapan.

"Faktor indeks tertentu inilah yang memastikan kenaikan upah minimum di bawah 5 persen, jika inflasi berada di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/11).

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat ingin KHL dimasukkan dalam formula perhitungan UMP 2024. Terlebih, terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh.

"Sekarang ini harusnya dipertimbangkan situasi dan kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok tinggi, harga beras semakin tinggi, sepertinya tidak terkendali. Juga belum ada kompensasi kepada buruh soal harga BBM naik di 2022. Itu artinya masih menambah PR pemerintah bagaimana untuk menambahkan angka-angka kenaikan tersebut kepada formula UMP yang akan diberikan di 2024," tuntut Mirah.

Menurutnya formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu akan menahan kenaikan upah buruh. Pada akhirnya kenaikan UMP 2024 ia prediksi tidak akan lebih dari 7 persen.

Sejatinya, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi.

Seharusnya kata Mirah, upah buruh bisa naik sampai 20 persen-25 persen.

"Tapi karena kami memang paham betul kondisi ekonomi saat ini, para pelaku usaha, dan sebagainya. Kami mengambil jalan tengah (kenaikan UMP 2024) 15 persen permintaannya, padahal angka itu sudah sangat-sangat minim," tegasnya.

"Maksudnya apa ini indeks tertentu? Jadi semakin ambigu. Pertumbuhan ekonomi plus inflasi sudah, kalau tak malu ya mereka pakai itu saja. Tapi ya (agar) seolah-olah mengolah angka secara sungguh-sungguh dengan memunculkan variabel indeks tertentu yang sesungguhnya mereka (pemerintah) juga tak mengerti. Pada saat diimplementasikan 'membatasi' angka UMP itu tidak boleh lebih dari 7 persen," tutup Mirah.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Anwar berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

Anwar merinci akan ada 3 variabel utama yang dipertimbangkan pemerintah dalam pengupahan buruh. Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Indeks tertentu tersebut digambarkan dalam bentuk simbol alfa yang merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan. Jika tanggal tersebut merupakan Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, maka pengumuman UMP harus dilakukan sehari sebelumnya.