situs judi gacor

Lotere film dan televisi paling kuat

Tak Indahkan Pasal Zina, Wisatawan Asing Berbondong******

Wisatawan asing tetap datang berbondong-bondong ke Balidi tengah pasal zina UU KUHP yang viral diperbincangkan belakangan ini.

Hal ini sekaligus menjawab kabar hoaks yang menyebut bahwa wisatawan asing 'takut' ancaman pidana bila pasangan tinggal bersama dengan status belum menikah seperti tertuang dalam KUHP terbaru.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan sejauh ini turis masih ramai mendatangi Bali. Tercatat, kunjungan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali malah meningkat dari 8.000 penumpang per hari pada Mei 2022 menjadi 26 ribu per hari saat ini.

Faik pun menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait pembatalan turis yang akan datang ke Indonesia.

"Nggak ada. Belum ada. Meningkat, malah (kunjungan) meningkat," terang dia.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun. Ia bahkan meminta agar turis mancanegara tak takut dengan ancaman hukuman dalam KUHP yang baru disahkan.

"Iya jangan salah tafsir. Jangan khawatir datang ke Bali. Karena memang sekarang ini, seperti biasa wisatawan yang datang, seperti sekarang ini tidak perlu harus takut," ungkap Tjok Bagus saat dihubungi, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan bahwa pasal pidana mengenai pasangan belum menikah tinggal bersama hanya bisa diterapkan jika ada yang melaporkan.

Adapun, pihak yang bisa melaporkan ialah suami atau istri resmi.

KUHP terbaru, kata Tjok Bagus, juga baru berlaku tiga tahun mendatang atau 2025. Oleh karena itu, dia berharap turis asing tidak cemas untuk datang ke Bali.

Tjok Bagus juga menyebut para pelaku pariwisata akan memperlakukan turis seperti sekarang ini. Tidak ada perlakuan berbeda meski KUHP yang baru sudah disahkan.

"Teman-teman di pariwisata dan hotel komitmen, sekarang tidak ada perlakuan apa pun terhadap wisatawan, iya seperti sekarang ini saja. Kita memperlakukan wisatawan iya seperti sekarang ini," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Australia khawatir warga negaranya yang berwisata ke Bali terkena hukuman pidana imbas KUHP yang baru.

Saat ini, Australia meminta penjelasan dari otoritas Indonesia mengenai penerapan KUHP secara lebih rinci. Australia tak mau warga negaranya menanggung risiko.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Industri Pangan dan Energi Jadi Kunci Hindari Resesi******

Pemerintah perlu fokus menjaga ketahanan industri pangandan energi untuk menghindari ancaman resesi.

Ekonom senior Indef Aviliani mengatakan kedua komponen tersebut menentukan fundamental perekonomian di tengah berbagai gejolak dari global akibat perang Rusia-Ukraina.

Apalagi, Indonesia memiliki potensi besar dan kaya akan produksi pangan sendiri.

Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup, tinggal bagaimana memaksimalkan pengolahannya agar tidak bergantung pada impor.

"Kita punya energi di mana-mana. Jadi pangan dan energi menurut saya industri pokok penting yang perlu dipikirin oleh pemerintah untuk tahan terhadap resesi," jelasnya.

Untuk mengembangkan dan memperkuat ketahanan pangan, Aviliani menyarankan pemerintah untuk melihat produk apa yang bisa dijadikan andalan baru. Sehingga, tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tapi juga bisa menjadi andalan ekspor baru.

"Mungkin ke depan perlu membuat lagi di departemen perindustrian ya, perlu membuat apa lagi, mana sih komoditas yang punya kompetisi yang tinggi untuk kita berikan insentif dan itu menjadi andalan ekspor kita," kata dia.

Menurutnya, penambahan komoditas sebagai andalan baru ekspor ini nantinya berdampak pada perekonomian nasional. Selain itu, kekhawatiran akan penurunan ekspor di tengah meredanya boomkomoditas bisa terhindarkan.

"Kalau kita enggak mau memperbaiki struktur ekspor kita yang terjadi kita selalu akan defisit terus neraca nya. Ini tidak bagus karena nanti dampaknya ke penurunan nilai tukar dan perekonomian. Jadi harus diperbaiki," pungkasnya.

Sebagai informasi, kondisi perekonomian global saat ini memang tengah dihadapkan oleh ancaman krisis pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina. Perang ini menyebabkan harga energi melonjak dan pangan langka akibat terganggunya rantai pasok.

[Gambas:Video CNN]

Alice di Alam Impian

Tahun Baru 3 Minggu Lagi, Harga Bahan Pokok Sudah Kompak Naik******

Harga sejumlah bahan pokokkompak naik tiga minggu jelang perayaan Natal2022 dan Tahun Baru 2023. Kenaikan paling nyata terlihat pada cabai rawit.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga cabai rawit pada awal pekan ini bertengger Rp51.850 per kg, naik dibandingkan awal pekan lalu yang Rp48.250.

Di Jakarta bahkan, harga cabai rawit tembus Rp56.650 per kg. Sementara itu di Maluku, harga cabai rawit tembus Rp100.350 per kg.

Untuk beras, harga naik dari Rp12.400 jadi Rp12.500 per kg. Untuk daging ayam, harga naik dari Rp35.200 jadi Rp35.800 per kg.

Daging sapi harga naik dari Rp133.550 jadi Rp133.800.

Untuk telur ayam, harga naik dari Rp30.450 jadi Rp31.150 per kg. Untuk bawang merah, harga naik dari Rp37.900 jadi Rp38.100 per kg.

Sementara itu untuk cabai merah, harga naik dari Rp37.700 menjadi Rp38.950 per kg.

Sementara itu untuk harga minyak goreng, turun dari Rp19.200 menjadi Rp19.100. Sedangkan gula pasir, harganya stabil di Rp15.050.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Luhut Kena Tegur Jokowi Gara******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku ia pun pernah kena tegur Presiden Jokowi. Hal ini terjadi saat ia lebih memilih pakai sepatu impor ketimbang produk lokal.

Jokowi menegur Luhut terkait merek sepatu yang dipakai oleh sang Menko Marves tersebut. Luhut menceritakan saat itu ia menggunakan sepatu dari brand kenamaan luar negeri asal Italia Salvatore Ferragamo.

"Dulu saya itu gak pernah pakai sepatu dalam negeri karena gak cocok menurut saya. Jadi saya pakai sepatu brand, pernah Presiden (Jokowi) tegur saya 'Pak Luhut pakai sepatu apa?'. Saya bilang, 'Salvatore Ferragamo Pak'," kata Luhut dalam acara Anugerah Bangga Buatan Indonesia (ABBI), Selasa (13/12).

"Tiba-tiba setahun yang lalu saya ketemu sepatu Indonesia, yang saya pakai sekarang. Itu jauh lebih enak dari Salvatore Ferragamo. Jadi artinya apa? Itu bisa. Kalau kita pakai dalam negeri kenapa, apa salahnya? Jadi saya minta teman-teman sekalian, ayo kita harus jadi bangsa yang cinta pada produk dalam negeri," jelasnya.

Sang Menko Marves juga mengajak kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk mencintai produk Indonesia. Menurut Luhut mencintai produk lokal bakal mendorong kemajuan bangsa.

"Saya ingin titip pada teman-teman, ayo kita bangga buatan Indonesia. Kalau kurang-kurang cantik sedikit ya ndak apa lah. Maksudnya bukan istri kita ya. Nanti kita masalah pula dibilang istri kita nggak cantik, istri perjuangan itu. Jadi teman-teman sekalian ayo kita dengan suasana yang sudah bagus begini, semua makin kompak, kita bangga," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Bahlil Beberkan Alasan Softbank Mundur dari IKN: Mau Untung Sendiri******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan alasan Softbank Group mundur dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Salah satunya, karena Indonesia ingin model investasi yang adil. Menurutnya, permintaan proposal dari Softbank tidak menguntungkan bagi Indonesia.

Bahlil juga menyebut Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mencontohkan tawaran dari Softbank yang dirasa tidak menguntungkan Indonesia. Misalnya, Softbank menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair (adil) dong, nggak cincai dong," kata Bahlil.

Ia menyebut Indonesia hanya mau bekerja sama jika itu sama-sama menguntungkan. Selain itu, menurut Bahlil, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Sejatinya pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.

"Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win-win (sama-sama menguntungkan)," ungkapnya.

Bahlil menuturkan meski Softbank hengkang, proyek IKN masih menarik minat investor lain. Ia mencatat saat ini sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," terang dia.

Sebelumnya, Softbank mundur dari proyek IKN pada Maret 2022. Meski keluar dari proyek di IKN, perusahaan asal Jepang itu memastikan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]