erek erek motor

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Serbu Bun, Botol Susu sampai Alat Makan Bayi Diskon Gede di Transmart******

Transmart memberi diskon gede untuk pembelian produk Pigeon berupa botol susu dan alat makan bayi di Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Pesta diskon seharian tersebut digelar di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada hari ini, Selasa (22/8) mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Cari Baju Anak ke Transmart Aja Mumpung Ada Potongan Harga

Caranya dengan menyelesaikan transaksi dengan metode pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Perlu diingat, pesta diskon ini cuma berlaku pada hari ini aja! Jadi pastikan Bunda tidak terlewat dengan kesempatan diskon yang ada ya!

Tak hanya produk bayi dan anak, Bunda juga bisa sekalian mengisi kebutuhan rumah tangga nih!

Soalnya, Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja juga memberi diskon besar-besaran untuk pembelian bahan pangan, makanan instan, elektronik, sampai furnitur.

Nah, tunggu apalagi? Yuk segera ke gerai Transmart terdekat dan buru diskonnya di Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Pulang Kantor Mlipir Dulu ke Transmart, Mumpung Ada Full Day Sale!******

Pulang kantor jangan langsung balik ke rumah. Yuk, mlipir dulu ke Transmart terdekat mumpung lagi ada Full Day Sale diskon sampai 50% + 20% lho.

Sekalian pulang kerja, langsung aja belanja keperluan rumah tangga di Transmart. Soalnya diskon ini berlaku sampai toko tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Jangan Lewatkan Besok, Transmart Full Day Sale Berlaku di Semua Gerai

Masih belum punya Allo Bank? Langsung aja unduh aplikasinya di Apps Store atau Play Store dan upgrade akun ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Paylater supaya bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Mega Syariah yang tersedia di setiap gerai Transmart. Jangan sampai ketinggalan diskonnya, ya!

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Bos Garuda Soal Merger dengan Pelita Air: Penjajakan Masih Berlangsung******

Direktur UtamaGaruda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan proses merger grupnya, termasuk Citilink, dengan maskapai Pelita Airmasih dalam pembahasan. Sampai saat ini belum ada keputusan final terkait rencana tersebut.

"Terkait rencana merger bisnis Garuda Indonesia Group bersama dengan Pelita Air, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini proses diskusi terkait langkah penjajakan aksi korporasi tersebut masih terus berlangsung intensif," ujar Irfan dalam keterangan tertulis, Selasa (22/8).

Lihat Juga : Erick Thohir Akan Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

"Mengenai proyeksi dari proses merger ini tentunya akan terus kami sampaikan secara berkelanjutan sekiranya terdapat tindak lanjut penjajakan yang lebih spesifik atas realisasi rencana strategis tersebut," pungkas Irfan.

Sebelumnya, Erick menyampaikan rencananya untuk merger tiga BUMN yakni Garuda Indonesia, Citilink dan Pelita Air dengan tujuan efisiensi.

Merger merupakan lanjutan program efisiensi BUMN yang sebelumnya sudah dilakukan Kementerian BUMN terhadap empat Pelindo pada 2021 lalu.

"Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, (itu) akan dilanjutkan ke BUMN pada klaster lain, yaitu maskapai penerbangan. Saat ini terdapat tiga BUMN yang bergerak di bidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air," kata Erick dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8) kemarin.

Erick berharap merger bisa membuat industri penerbangan negara semakin kuat dan efisien.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Utang Country Garden Rp2.931 T Ancam Pembangunan 1 Juta Rumah di China******

Utang Country Garden sebesar US1,7 miliar atau setara Rp2.931 triliun (asumsi kurs Rp15.294 per dolar AS) berbuntut panjang dan merembet ke mana-mana. Pasalnya, utang membuat nyaris sejuta rumahdi China mangkrak dan para pekerjanya tak digaji.

Nomura selaku bank investasi asal Jepang mengklaim jumlah unit yang masih harus diselesaikan raksasa properti China itu. Namun, Country Garden belum memberikan keterangan resmi nasib nyaris sejuta rumah tersebut di tengah gunungan utang perusahaan.

Di lain sisi, Manajer Penasihat Investasi di Centaline Property Agency Cabang Tianjin Gao Fei menyebut proyek rumah di lokasi tersebut biasanya jarang mangkrak. Ia memperkirakan itu berdasarkan data 12 dari 300 lokasi hunian yang siap dijual.

"Di China, itu adalah fenomena umum karena sekarang semua pengembang mengontrol ritme konstruksi berdasarkan tingkat penjualan. Jadi, begitu penjualan melambat, konstruksi juga akan melambat," katanya kepada Reuters, dikutip Kamis (24/8).

Meski belum ada data resmi berapa proyek rumah Country Garden yang mangkrak imbas utang Rp2.931 triliun, para pekerja mengaku khawatir akan nasib mereka. Bahkan, beberapa pekerja proyek mengaku gajinya belum dibayar.

Wang, salah satu pekerja berusia 50 tahun, menyebut dirinya berhenti bekerja di lokasi proyek Yunhe Shangyuan. Ia mengaku tak digaji Country Garden sejak Tahun Baru Imlek pada Januari 2023 lalu.

"Saya berada di bawah banyak tekanan. Saya punya istri dan anak yang akan kembali ke sekolah, juga orang tua lanjut usia. Para pekerja tidak bisa hidup begini," kata salah satu pekerja lainnya bermarga Wei.

Di lain sisi, tumpukan utang juga dirasakan perusahaan properti lain bernama Evergrande. Meski begitu, utang Country Garden cuma sekitar 59 persen dari total utang Evergrande yang mencapai US0 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Bab dari masa lalu

Penyerapan Tenaga Kerja Jadi PR Pemerintah yang Belum Tuntas******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan masih banyak pekerjaan rumah 'PR' pemerintah yang belum terselesaikan sampai saat ini, salah satunya penyerapantenaga kerja yang lebih besar.

Menurut Aviliani, total investasi yang masuk sampai kuartal II/2023 sebesar Rp349,8 triliun, tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya yang hanya 464.289 orang. Hal ini dikarenakan investasi yang masuk ke dalam negeri lebih ke sektor teknologi bukan pada karya.

"Kredit investasi tinggi tapi masalahnya banyak pada teknologi atau pada bidang-bidang yang tak menyerap tenaga kerja. Nah ini mungkin PR nya adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja itu mulai dipikirkan," ujarnya dalam Diskusi Agustusan Ekonom Perempuan, Senin (21/8).

Peningkatan skill dinilai menjadi modal penting agar pekerja Indonesia bisa bersaing. Karenanya, program yang digagas sejak sebelum pandemi tersebut diharapkan bisa diawasi dengan baik agar memberikan manfaat nyata.

"Jadi memang PR pemerintah adalah kebijakan dalam skill atau Kartu Prakerja perlu diperbaiki karena ini ada hubungannya nanti dengan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Lihat Juga : Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak

Selain itu, Aviliani juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi global seperti penurunan harga komoditas yang dalam dua tahun terakhir menjadi andalan perekonomian dalam negeri. Di mana jika harga komoditas terus menurun, maka pemerintah harus menyiapkan motor penggerak lain untuk meningkatkan perekonomian, selain konsumsi.

"Intinya, penurunan komoditas mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi harus betul-betul diperhatikan," pungkas Aviliani.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi