link slot indonesia

Mulai penjara bawah tanah

Kereta Bandara Kualanamu Bakal Diperpanjang Sampai Binjai******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengoperasian kereta dari Bandara Internasional Kualanamu bakal diperpanjang hingga ke Stasiun Binjai.

Saat ini, kereta bandara dari Bandara Internasional Kualanamu sudah beroperasi hingga Stasiun Medan. Dengan diperpanjang hingga Stasiun Binjai, maka akan ada penambahan perjalanan sepanjang 23 km.

"Kami ingin memberikan kesempatan saudara kita yang di Binjai bisa langsung ke Bandara menggunakan kereta. InsyaAllah bisa kita laksanakan di Desember ini," ujar Menhub dalam keterangan, Rabu (17/5).

"Kita ingin memastikan fasilitas angkutan massal komuter di kota Medan dan sekitarnya ada peningkatan agar penggunanya juga semakin meningkat dan memberikan kemudahan bermobilitas masyarakat di Medan dan sekitarnya," imbuhnya.

Selain kereta bandara, untuk mendorong transportasi massal perkotaan, Menhub mengatakan, ke depan akan dioperasikan pula kereta api dari Stasiun Binjai-Stasiun Besitang hingga Stasiun Sei Sirah sepanjang 88,55 km.

Kereta tersebut akan melewati sembilan stasiun antara lain Stasiun Binjai, Kuala Bingai, Stabat, Tanjung Selamat, Tanjung Pura, Gebat, Pangkalan Brandan, Besitang, juga Sei Sirah, dengan total waktu tempuh kurang lebih 2 jam 38 menit serta kapasitas lintasan 65 kereta dan 530 orang per hari.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan.Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan.

"Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," kata Jokowi saat memberikan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Berdasarkan ucapannya itu, Jokowi menilai sektor pertanian penting bagi setiap negara, jika tak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar.

Namun, jika ditelisik, pernyataan mantan wali kota Solo itu seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya, ia malah secara konsisten memotong anggaran subsidi pupuk.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menyoroti penurunan subsidi pupuk tersebut. Ia menyinggung soal subsidi mobil listrik yang menurutnya sangat tidak tepat diberikan di tengah turunnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Berdasarkan catatannya, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Lihat Juga : Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Lihat saja, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp7 triliun dari APBN untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah sesumbar akan menyubsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Lihat Juga : Alasan Nasabah Perlu Punya 3 Rekening Antisipasi Kebocoran Data Bank

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika pemerintah serius soal ancaman krisis pangan, seharusnya dari segi anggaran pun memihak ke sana.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, ia menilai penurunan anggaran untuk subsidi pupuk tidak terlepas dari perbaikan data penerima yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada orang yang tepat.

Monitoring penyaluran pupuk subsidi masih lemah

Yiwu Chunqiu

Luhut Ingin Korsel Buka Pasar Produk Ikan Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan berharap Korea Selatan(Korsel) bersedia membuka pasar produk ikan dari Indonesia.

Harapan itu disampaikan kepada Wakil Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan YM Jang Young Jin yang berkunjung ke Indonesia hari ini. Luhut menegaskan agar Korsel bisa membuat satu paket lokasi untuk kerja sama pengembangan rumput laut dan perikanan.

"Sebagai negara yang kaya akan sumber daya maritim, kami sungguh berharap Korea dapat membuka pasar untuk produk perikanan dari Indonesia," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/5).

Selain soal rumput laut dan perikanan, kedua negara itu mendiskusikan potensi kerja sama kendaraan listrik dan ekosistem baterai lithium. Terlebih, saat ini sudah terjalin kerja sama RI dengan Hyundai Motor dari Korea.

Luhut berharap para perusahaan Korea bisa meningkatkan investasi di industri kendaraan listrik tersebut, khususnya untuk precursor dan katoda. Bahkan, Luhut ingin RI-Korsel menguasai negara-negara setir kanan.

"Nantinya, kita akan mampu mengekspor kendaraan yang diproduksi di Indonesia ke negara ASEAN, Australia, Afrika, dan semua negara setir kanan di dunia," tandasnya.

Sementara itu, Wamendag Korea YM Jang Young Jin menyambut baik masukan Menko Marves Luhut. Young Jin mengatakan seluruh potensi kerja sama tersebut bakal diteruskan kepada stakeholder terkait di Korsel untuk ditindaklanjuti.

Kedua negara diklaim bakal melakukan rapat lanjutan pada dua bulan mendatang untuk menjajaki kelanjutan potensi kerja sama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

333 Saham Melemah, IHSG Anjlok ke Posisi 6.755 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.755 pada Kamis (11/5). Indeks saham melemah 55,96 poin atau minus 0,82 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,81 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,29 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 185 saham menguat, 333 terkoreksi, dan 212 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia tampak bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,02 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,07 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,22 persen.

Sementara, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,3 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,2 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,81 persen.

Mengikuti Asia, bursa Amerika juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 0,45 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,02 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,04 persen.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

KompasTV Soal Digugat Video Kereta Cepat: Ancaman Pers Gaya Baru******

Redaksi KompasTV dan Kompas.com digugat seorang YouTuberkarena mengunggah di akun YouTube masing-masing berita tentang utang Kereta CepatIndonesia China (KCIC) yang membengkak Rp8,5 triliun.

Pemimpin Redaksi KompasTV Rosianna Silalahi mengatakan youtuber tersebut meminta Kompas membayar Rp1,3 miliar.

"Pihak YouTuber melalui pengacaranya meminta kami membayar uang senilai Rp200 juta per video yang jika ditotal sekitar Rp1,3 miliar dan itu diketahui pihak PT KCIC. Menurut PT KCIC, youtuber yang menggugat kami adalah salah satu dari 25 content creator binaan PT KCIC, " ujar Rosi dalam keterangannya, Kamis (11/5).

Rosi menambahkan upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut telah dilakukan sejak April lalu, termasuk dengan berkomunikasi dengan PT KCIC dan YouTube. KompasTV juga berdiskusi dengan dengan Forum Pemred, AJI, dan Dewan Pers.

"Sebetulnya urusan kami sudah selesai. Akun Youtube KompasTV juga sudah tidak dalam ancaman hangus. Tapi kami melihat ada potensi ancaman terhadap kebebasan pers gaya baru dengan menggunakan global platform dalam hal ini YouTube," katanya.

Rosi mengatakan kejadian ini harus menjadi perhatian bersama demi menjaga kemerdekaan pers di era digital. Kejadian ini dikhawatirkan bisa menimpa redaksi media lainnya di waktu mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Sesal Dewan Pers