bosswin168 demo

Alice di Alam Impian

Keluh Kesah Pembeli Rokok Batangan: Ngeteng Aja Diatur Pemerintah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokok batangan sebagaimana dalam  peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Sejumlah perokok pun mulai mengeluhkan rencana penerapan kebijakan tersebut. Salah seorang warga Pancoran, Jakarta Selatan, Darma (24) mengaku kaget dengan rencanayang dianggap tiba-tiba ini. Menurutnya, pemerintah saat ini terlalu banyak membuat kebijakan yang mengatur kehidupan warga kelas menengah ke bawah.

"Kaget kok tiba-tiba pemerintah (akan) bikin aturan soal ngeteng rokok, bahkan aturan-aturan detail untuk warga kecil, ngeteng rokok aja diatur pemerintah," ujarnya saat ditemui CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Menurutnya, aturan ini tidak hanya akan berdampak pada para perokok, tetapi juga pada pelaku usaha yang menjual rokok ketengan.

Meskipun, ia sendiri merasa tak terlalu terdampak dengan kebijakan ini sebab sehari-hari ia biasa membeli rokok bungkusan. Namun, dalam pandangannya, aturan ini justru bisa meningkatkan pengeluaran perokok.

"Mau nggak mau perokok jadi harus beli sebungkus, nggak bisa ngeteng (buat ngerokok) sekali-sekali," ungkapnya.

Darma pun menyebut jika aturan ini ditujukan untuk menekan angka perokok anak-anak, maka pekerjaan rumah pemerintah masih menumpuk terkait pengawasannya.

"Mungkin kebijakan buat membatasi rokok ke anak-anak bisa efektif sih, tapi PR-nya pemerintah jadi banyak banget, nggak cukup pakai aturan ini saja," tutur Darma.

Serupa, perokok aktif Sudira (31) mengaku kebijakan ini akan berpengaruh pada dirinya. Sebab, ia kerap membeli rokok ketengan jika sedang tak memiliki uang. Sudira juga menilai kebijakan ini hanya disasar pada kelompok menengah ke bawah.

"Sebagai orang aktif merokok sehari-hari menilai kebijakan ini sangat lucu, aneh menurut saya, kenapa pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru nggak menghasilkan apa-apa buat orang kecil?" tanya Sudira.

Menurutnya, dengan cukai hasil tembakau (CHT) yang ditetapkan naik per 1 Januari 2023, beban perokok akan semakin berat.

Ke depan, perokok seperti dirinya mesti membeli bungkusan. Kerugian ini pun juga menurutnya akan berdampak pada warung-warung kecil yang justru mendapat banyak untung dari menjual rokok ketengan.

"Warung-warung kelontong dan asongan kan banyak yang jualan ecer, pasti mereka teriak, mereka pasti larinya ke warung-warung yang besar karena spare harganya kan cukup beda," jelasnya.

Bahkan, ia meyakini terbitnya aturan ini tak akan berjalan efektif. Pasalnya, berbagai aturan kerap diterabas oleh warga sebab pengawasan aturannya pun minim.

"Selama pengawasannya nggak bagus, keberulangan akan terus terjadi. Anak-anak ya (tetap) gampang dapat rokok," ungkapnya.

Berbeda, Subarkah (30) menilai kebijakan ini bisa menjadi efektif untuk mengurangi tingkat kecanduan masyarakat Indonesia. Meskipun ia juga seorang perokok aktif, Subarkah mengaku jarang membeli rokok batangan.

"Pasti berpengaruh ke masyarakat pendapatan ekonomi bawah yang nggak mampu beli rokok per bungkus. Di satu sisi, saya kasihan sih sama nasib mereka, karena nggak bisa beli rokok dengan mudah, tapi di sisi lain, saya lihat kebijakan ini bisa efektif untuk mengurangi tingkat kecanduan merokok rakyat Indonesia," ucapnya.

Subarkah menjelaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi pecandu rokok hingga dapat berhenti total. Terlebih, ia melihat saat ini rokok pun mulai ditinggalkan dan beralih ke rokok elektrik seperti pods atau vape.

Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif kepada keluarga yang anggotanya tidak merokok. "Ada jembatan yang perlu dibangun di sini, bagaimana konseling berhenti merokok bisa dimasifkan dan alternatif-alternatif lainnya," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

kemabukan

Gandeng UGM, Pluang Dorong Generasi Muda Cerdas Berinvestasi******

Pluang, platform investasi multi-aset Indonesia, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam meningkatkan kapasitas keterampilan finansial generasi muda sehingga mampu cerdas berinvestasi. Cerdas berinvestasi merupakan keterampilan finansial yang dibutuhkan untuk menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi pada 2023.

Melalui kerja sama ini, Pluang menekankan bahwa pelajar dan mahasiswa merupakan kelompok investor muda dan pemula. Sehingga perlu dibekali pengetahuan finansial sejak dini, guna mempersiapkan masa depan finansial yang lebih baik.

Kolaborasi ini ditandai dengan talk show 'Smart Investment for Smart Generation: Tren Finansial Anak Muda menjelang 2023', Selasa (20/12). Diskusi ini menghadirkan Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Prof Paripurna, dan Co-Founder Pluang, Claudia Kolonas.

Sementara itu, Co-Founder Pluang, Claudia Kolonas, menjelaskan bagaimana generasi muda secara historis bersinggungan dengan beberapa krisis ekonomi yang membentuk pola pikir finansial generasi muda.

Menurutnya, para milenial dan generasi Z merupakan generasi yang telah mengalami tiga gelombang krisis ekonomi, yakni krisis finansial Asia pada 1998, krisis global subprime mortgage, dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Di masa pandemi ini, para generasi Z sedang melewati masa-masa lulus kuliah, perdana masuk dunia kerja dan meniti karir. Tumbuh dengan kondisi ketidakpastian terus menerus mempengaruhi bagaimana cara pandang mereka terhadap manajemen keuangan," ujar dia.

Berdasarkan hasil studi terkait platform investasi multi-aset pada 2022, keterwakilan pemuda dalam proporsi investor ritel mencapai hampir 75 persen, dengan mayoritas usia 18-35 tahun. Di antara investor ritel muda ini, kelompok pelajar atau mahasiswa menempati proporsi yang signifikan.

Antusiasme ini penting untuk diapresiasi dan didorong ke arah yang jauh lebih produktif. Sebab, mereka menjadi generasi yang sedari dini sadar akan pentingnya investasi.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Bisnis UGM, Prof. Paripurna, mengingatkan pentingnya mahasiswa memiliki pola pikir kritis dalam berinvestasi. Terlebih, secara DNA Generasi Z seperti sudah dipersiapkan untuk menghadapi ketidakpastian di berbagai hal.

"Membagi proporsi aset investasi dengan kritis berdasarkan kemungkinan risiko menjadi sebuah keniscayaan bagi generasi yang tumbuh di dunia yang serba tidak pasti ini," imbuhnya.

Berbicara tentang legalitas, perlindungan hukum akan didapatkan para investor hanya jika mereka berinvestasi di platform yang legal. Dia pun melanjutkan, penting bagi investor muda untuk membaca prasyarat dan kondisi keuntungan maupun risiko yang mungkin terjadi.

Jangan sampai menghabiskan modal dengan berinvestasi di satu aset hanya jadi ajang adu keren tanpa ada manajemen risiko di kemudian hari.

Maka dari itu, urgensi edukasi finansial sejak dini menjadi motivasi utama Pluang bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia, guna menyasar para investor muda dan pemula.

Mengambil data OECD pada 2020, tendensi masyarakat Indonesia untuk terjebak investasi bodong (scam, fraud) cukup tinggi, sebesar 22,5 persen. Angka ini hampir empat kali lipat dari tingkat rata-rata secara global yang ada di kisaran 4,4 persen.

Kondisi literasi keuangan terkini Indonesia memiliki urgensi untuk ditingkatkan. Sehingga relasi finansial anak muda, dari mulai spending, saving sampai investing, bisa jauh lebih sehat.

Maka dari itu, Head of Corporate Communications Pluang, Kartika Dewi, menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan critical thinking, kunci agar terhindar dari penipuan-penipuan lainnya.

"Pluang dan UGM akan merancang program edukasi yang membantu mahasiswa mengidentifikasi skema risiko dan keuntungan aset investasi yang logis. Kami tidak ingin ada para generasi muda kapok berinvestasi karena pengalaman yang tidak mengenakan," ucap dia.

Pluang berharap, kolaborasi ini dapat membentuk kebiasaan berinvestasi sejak dini, dan dapat membantu generasi muda Indonesia menyiapkan diri untuk meraih financial security di masa depan.

Chen Pingan, Murong Xue

Menperin Targetkan Sektor Industri Tumbuh 5,4 Persen di 2023******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan pertumbuhan industri 2023 akan berada di rentang 5,1-5,4 persen dengan harapan kondisi global terus membaik.

"Kami memperkirakan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,01 persen pada 2022 dan pada 2023 diperkirakan tumbuh antara 5,1 persen-5,4 persen," kata Agus saat Outlook 2023 Kementerian Perindustrian di Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, bersamaan dengan target pertumbuhan, nilai ekspor industri manufaktur diproyeksi berada di kisaran US0,38 miliar pada 2022 sampai US5 miliar pada 2023.

Terkait penyerapan tenaga kerja, Agus menyebutkan 2022 telah berhasil menyerap 19,2 juta tenaga kerja dan diprediksi mampu mencapai 20,2 juta pada 2023.

Agus mengaku telah menggalakkan beberapa program utama untuk mencapai target itu. Salah satunya program restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil. Ini dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan kinerja industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di pasca pandemi COVID-19.

Kemenperin pun bakal memperkuat kemitraan antara industri pengolahan susu dengan koperasi atau peternak sapi perah lokal.

"Program ini didukung juga oleh digitalisasi rantai pasok susu. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian industri pengolahan susu dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor," ungkapnya.

Lebih jauh, Indonesia bakal kembali menjadi partner countrypada Hannover Messe 202 atau pameran teknologi industri terbesar dunia, sepanjang 17-21 April 2023 di Hannover, Jerman. Menurutnya, ajang ini tak hanya untuk promosi namun juga kesiapan dan kapabilitas sektor manufaktur Indonesia menuju era digital.

"Event ini juga membuka jalan yang lebar bagi masuknya investasi ke dalam negeri maupun kemitraan pelaku industri pada jaringan rantai suplai global (global supply chain)," kata Agus.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

Nestle Respons BPOM Tarik Kopi Saset Starbucks Impor dari Turki******

PT Nestle Indonesia mengatakan produk kopisaset Starbucks impor dari Turki yang ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) tidak diimpor perusahaan maupun PT Sari Coffee Indonesia.

"Kami juga ingin menekankan bahwa semua produk yang dipasarkan di Indonesia oleh PT Nestle Indonesia & PT Sari Coffee Indonesia telah disetujui oleh BPOM," kata Direktur Corporate AffairsPT Nestle Indonesia Sufintri Rahayu kepada CNNIndonesia, Selasa (27/12).

Ia mengatakan Nestle dan Sari Coffee Indonesia berkomitmen untuk memastikan kualitas, keamanan serta integritas produk-produknya.

Kemarin, BPOM menarik sejumlah produk kopi bubuk saset dengan merek Starbucks dari Turki.
Ada enam varian yang ditarik yakni Capuccino, Cafe Latte, Toffee Nut Latte, White Mocha, Caramel Latte, dan Vanila Latte.

"Jadi tanpa izin edar. Seharusnya dengan izinnya BPOM, kalau ada apa-apa seperti yang baru terjadi di negeri kita, dikaitkan dengan cemaran. Kita membutuhkan pengawasan BPOM dari awal, harus registrasi produk apapun yang masuk ke Indonesia," kata Kepala BPOM Penny K Lukito, Senin (26/12).

Lihat Juga : Alasan BPOM Tarik Kopi Saset Starbucks Impor dari Turki

Penny menyebut izin edar penting karena jika ditemukan zat yang berbahaya pada produk yang telah beredar, BPOM dapat segera menelusuri dan menarik produk-produk tersebut dari masyarakat.

"Setelah ini, kelihatannya kita harus menginformasikan kepada perusahaan importir-nya Starbucks. Nanti dia mungkin mengontak mitranya yang ada di Turki dalam hal ini," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]

Memecahkan rekor

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan