mas 123 slot

gacor 7 522Jutaan kata 790346Orang-orang telah membaca serialisasi

《mas 123 slot》

Manajemen jelaskan tambahan opsi pelatihan Prakerja tahun ini******

Medan (ANTARA) - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan dalam pelaksanaan program Prakerja 2024 terdapat beberapa perbedaan untuk para peserta yang masuk dalam gelombang tahun ini, termasuk pilihan pelatihan model baru.

"Kalau untuk nilai bantuan tidak ada, kalau dilihat dari model pelatihan yang disediakan ada tambahan satu, yaitu dengan model asinkronus atau on demand video atau kadang orang menyebutnya sebagai pembelajaran mandiri atauself paced learning," ujar Denni ketika ditemui ANTARA usai rangkaian acara Program Kartu Prakerja di Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Terkait apakah ada perubahan lain dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada 2024, Denni mengatakan pihak manajemen pelaksana akan melakukan konsultasi dengan Komite Cipta Kerja.

Untuk pelaksanaan Prakerja pada tahun ini pemerintah menargetkan sekitar 1,1 juta orang yang akan mendapatkan manfaat dari program peningkatan kompetensi tersebut. Pendaftaran pertama untuk tahun ini atau gelombang penerimaan ke-63 sejak 2020 telah dibuka pada 23 Februari 2024.

Masing-masing peserta akan mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp4,2 juta per orang, dengan rincian Rp3,5 juta untuk dana pelatihan, Rp600 ribu insentif dan Rp100 ribu setelah mengisi survei.

Baca juga: Moeldoko tanggapi isu kelanjutan program kartu prakerja untuk 2025

Baca juga: Moeldoko: Prakerja pendekatan hadapi tren kebutuhan industri

Sejak 2023 Program Kartu Prakerja sendiri sudah mulai menerapkan skema normal setelah sebelumnya menjadi semi-bansos dalam masa pandemi COVID-19.

Penerimaannya juga menjadi lebih inklusif, tidak hanya pencari kerja dan pekerja korban pemutusan hubungan kerja, tapi juga pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Adanya perubahan skema yang semakin fokus pada pelatihan tersebut, Denni memastikan pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan bahwa saat Prakerja fokus pada pelatihan.

"Orang kalau kemudian mau mendaftar misalnya tahun ini pasti di dashboard, di depan sendiri sudah ada pengumuman bahwa ini skema normal," katanya.

Baca juga: Manajemen Prakerja ingatkan alumni internet buka ragam potensi kerja

Baca juga: Moeldoko minta alumni Prakerja manfaatkan kompetensi yang didapat

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi: Pendidikan landasan membentuk karakter pemimpin masa depan******

Melalui pendidikan anak-anak dapat belajar cara menjadi seorang pemimpin yang baik, adil, bertanggung jawab

Timika (ANTARA) - Akademisi asal Suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Leonardus Tumuka mengatakan bahwa pendidikan merupakan landasan utama dalam membentuk karakter pemimpin masa depan bangsa.

Mantan Ketua Yayasan Pendidikan Kamoro itu  kepada ANTARA di Timika, Jumat, mengatakan bahwa pendidikan kunci bagi generasi muda memperoleh edukasi dan pengalaman dalam mempersiapkan diri menuju masa depan yang lebih baik.

"Pada prinsipnya pendidikan karakter dapat diperoleh anak-anak sejak dini mulai dari pendidikan formal maupun non formal," kata Tumuka yang menyelesaikan Program Doktor (Ph.D) di Universitas Filipina, Los Banos, Lagua pada 2015.

Menurut Tumuka, pendidikan karakter sangat diperlukan dalam menumbuhkembangkan kemampuan dasar seorang anak didik untuk berpikir cerdas, berperilaku dan berakhlak baik.

"Ketika seorang anak sejak dini dibentuk dalam sebuah pendidikan karakter yang baik maka akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan juga masyarakat umum," ujar Tumuka yang menyelesaikan S2 di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Baca juga: Akademisi: Rumah Transit Yau Ma'o jadi tempat belajar anak
Baca juga: Intelektual Kamoro soroti penurunan kualitas pendidikan di Mimika

Dia menjelaskan pendidikan juga akan sangat membantu seorang anak sejak dini, untuk mengembangkan kualitas dirinya sebagai calon pemimpin masa depan.

"Melalui pendidikan anak-anak dapat belajar cara menjadi seorang pemimpin yang baik, adil, bertanggung jawab dan peka terhadap lingkungan sekitarnya," katanya.

Pria yang dipanggil akrab Leo itu menambahkan pihaknya terus mendorong melalui Rumah Transit Yau Ma'o agar anak-anak asli Suku Kamoro pada daerah ini, dapat diberi edukasi tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan.

"Edukasi dan stimulus bagi anak sejak dini sangat penting dilakukan, untuk itu melalui Rumah Transit Yau Ma'o, kami harap anak-anak terus termotivasi untuk belajar dan mencintai dunia pendidikan," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Papua Barat kucurkan Rp27 miliar untuk SMAN Taruna Kasuari
Baca juga: SSH jadi terobosan Unipa atasi masalah putus sekolah di Papua
Baca juga: Pemkab Biak manfaatkan Dana Otsus Rp10 miliar bangun sekolah & asrama 

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：webspbo、link slot yang bisa deposit 5000、angka jitu hk malam ini

Terkait：goto4d、link yang lagi gacor hari ini、nama situs slot terbaik、situs murah slot、siaran99、pinjaman online 24 jam、situs gacor terpercaya gampang maxwin、mudah4d、mpoxtra838、slot server thailand super gacor

---

---

bab terbaru：magicly（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28