agus admin slot

Dunia suci pergi

OIKN Ungkap 12 Nama Investor Groungbreaking di IKN Desember 2023******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantaramengatakan groundbreaking ketiga di ibu kota baru akan dilakukan pada Desember 2023.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan nilai investasinya sebesar Rp10 triliun dari 12 investor groundbreaking.

Para peserta tersebut di antaranya Yayasan Arsari Djojohadikusumo, Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, dan Green Movement: Sabuk Hijau Nusantara.

"Kemudian berbagai lembaga negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan. Ini masih daftar tentative, tergantung jadwal bapak presiden kita bisa lakukan berapa banyak," katanya dalam media briefing, Senin (20/11).

Agung menjelaskan saat ini total investasi yang suda terealisasi di IKN telah mencapai Rp35 triliun yang berasal dari 21 investor domestik yang terbagi di dua groundbreaking.

Groundbreaking pertama pada 21 September lalu dengan nilai Rp23 triliun dan groundbreaking kedua pada 1 November sebesar Rp12 triliun.

Sementara untuk investor asing masih berproses, termasuk yang akan membangun perumahan dengan skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), di antaranya, CITIC Construction dari China yang akan membangun 60 tower Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Lalu Maxim dari Malaysia yang akan bangun 10 tower hunian ASN, dan IJM Malaysia yang akan membangun 20 tower hunian ASN.

"Saya tidak mengatakan akan groundbreaking dalam waktu dekat tapi mereka paling mendekati dalam tahapan untuk KPBU perumahan ASN. Kira-kira kapan, kita targetkan awal tahun depan tapi ini sangat tergantung prosesnya bukan hanya di investornya, tapi juga pemerintah Indonesia," kata Agung.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyou Abadi Racun

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Tarif Tol JORR, Akses Priok dan Pondok Aren******

Tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok(ATP) dan Pondok Aren-Ulujami naik mulai Senin (4/12) pukul 00.00 WIB ini.

Mengutip detik.com, berikut ini daftar tarif baru ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok (ATP), dan Pondok Aren-Ulujami:

1. Penyesuaian Tarif JORR dan Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami

Gol I: Rp 17 ribu yang semula Rp 16 ribu
Gol II: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol III: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol IV: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500
Gol V: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500

[Gambas:Video CNN]

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1604/KPTS/M/2023.

Aturan ini berisi tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-3, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami.

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Raja Seni Bela Diri

3 Ciri Capres******

Wakil Ketua UmumKadinIndonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang membocorkan tiga ciri capres-cawapres pilihan para pengusaha di Pilpres 2024.

Ia mengungkapkan saat ini para pengusaha tengah menunggu debat jilid dua yang bakal dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Desember mendatang.

Debat itu akan diikuti oleh tiga cawapres yaitu dari nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Mahfud MD.

Menurut Sarman, para pengusaha sangat rasional. Oleh karena itu, keyakinan pilihan pengusaha bakal bergantung dari penyampaian visi misi para kandidat.

Ia lantas, mengungkapkan tiga ciri capres-cawapres yang bakal dipilih adalah dia yang bisa memberikan kesinambungan, keberlanjutan, dan kepastian kebijakan hukum.

"Yang jelas pengusaha sangat membutuhkan kesinambungan, kemudian juga keberlanjutan, dan kepastian kebijakan dan masalah hukum dalam hal ini," kata dia melalui keterangan resmi, Senin (18/12).

Lebih lanjut, Sarman menilai tema yang diangkat dalam debat jilid dua sangat penting. Apalagi isu-isu yang diusung sangat berkelindan dengan dunia usaha.

Ia juga menyampaikan saat ini ada berbagai tantangan dan isu dunia usaha yang harus dijawab para capres-cawapres.

Isu itu seperti kesinambungan program hilirisasi, kepastian dan kemudahan izin usaha, hingga komitmen kesinambungan regulasi yang saat ini berjalan.

Sarman juga mengingatkan capres-cawapres soal tantangan biaya logistik yang masih mahal, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan industri.

"Kami berharap nanti bahwa para capres cawapres ini mampu menyampaikan kepada kita pelaku usaha bagaimana menjawab tantangan kekinian ekonomi kita pada saat ini, jangka menengah, maupun jangka panjang," ucap Sarman.

Ia pun menjabarkan kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu pun tentu berimbas pada kondisi ekonomi di Tanah Air.

Di sisi lain, kondisi ekonomi di Indonesia juga belum sepenuhnya bangkit dari hantaman pandemi covid-19.

Sarman mengatakan para capres-cawapres harus punya jawaban konkret terkait permasalahan ekonomi. Terlebih, Indonesia punya target menjadi negara maju pada 2045.

"Tentu pengusaha ingin mendengar kira-kira bagaimana strategi, bagaimana upaya, bagaimana, langkah-langkah yang akan dilakukan nantinya dalam kerangka bagaimana supaya ekonomi Indonesia ke depan punya landasan kuat," tutur Sarman.

Ia mengingatkan apa yang disampaikan para calon pemimpin dalam debat jilid dua akan menentukan pilihan para pengusaha.

"Pada umumnya pengusaha itu, pengusaha rasional, yang artinya mereka akan menjatuhkan pilihannya ketika mereka dapat keyakinan dari visi misi yang disampaikan capres-cawapres ini," tegas Sarman.

[Gambas:Video CNN]

Mengorbankan gunung dan sungai

Kementerian Investasi dan Kemhan Fasilitasi UMK Disabilitas Naik Kelas******

Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersinergi untuk memfasilitasi pelaku UMK disabilitas naik kelas.

Hal ini ditandai dengan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 1.150 UMK disabilitas, termasuk 500 UMK disabilitas binaan Pusrehab Kementerian Pertahanan.

Penyerahan NIB tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2023 dengan tema 'Kesempatan Berusaha Melalui Kemitraan dan Keadilan Bagi Pelaku Usaha Disabilitas'. Kegiatan ini digelar di Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Rumah Sakit Dokter Suyoto, Jakarta Selatan, Selasa (12/12) lalu.

"Pemerintah telah memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk tumbuh berkarya dan berkontribusi bagi perekonomian. Saya juga berharap dengan adanya kolaborasi antara usaha besar dan UMK akan menciptakan pemerataan kesejahteraan," ujar Ikmal.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengungkapkan apresiasinya kepada penyandang disabilitas yang telah menghadapi tantangan berat dalam mendapatkan kesetaraan akses di berbagai sektor. Herindra juga menekankan untuk melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dan memberikan hak mereka dengan sepenuhnya.

"Kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk lebih menghormati hak individu dan meningkatkan kolaborasi dalam melibatkan penyandang disabilitas pada pembangunan agar menjadi lebih mandiri dan profesional untuk merintis masa depan," ujar Herindra.

Salah satu yang mendapat NIB, yakni Verad Sugianto, pelaku UMK disabilitas asal Komando Pasukan Khusus. Verad yang merupakan penyandang disabilitas penglihatan ini menjalankan usaha jasa pengiriman alat berat. Ia mengaku bahwa pemberian NIB sangat membantunya dalam mengembangkan usaha.

"Sekarang pembuatannya sudah mudah, kalau dulu harus mempersiapkan banyak sekali persyaratan tapi saat ini hanya melalui online. Dengan NIB, kita terbantu dalam hal permodalan dan kemitraannya. Saya berterima kasih sekali dengan adanya program ini," tutur Verad.

Pada kesempatan yang sama, Rohani Br Sembiring, pemilik usaha Risoles Mbak Ani juga sependapat dengan Verad terkait kemudahan perizinan berusaha. Andini menyampaikan bahwa tidak ada kendala dalam pembuatan NIB saat ini.

"Pembuatan NIB yang saya lakukan gampang sekali. Tidak ada kesulitan dan semua dapat dipahami. Harapannya setelah punya NIB, saya ingin membuka cabang baru di tempat lain sehingga usaha saya lebih berkembang," ucap Rohani.

Selain pemberian NIB, juga dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMK dan Pelaku Usaha Disabilitas serta Penandatanganan Kerja Sama Rehabilitasi Kecelakaan Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pusrehab Kemhan.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai 12 Desember 2023, tercatat sebanyak 6.734.309 NIB telah berhasil diterbitkan melalui sistem OSS di seluruh wilayah Indonesia. Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar.

Sedangkan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah terbit sebanyak 579.875 NIB yang menduduki peringkat keempat provinsi dengan NIB terbanyak di Indonesia.

Ayah anak itu menempel padaku

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.