situs slot jp

Dewa perang terkuat

Viral Pesawat Lion Air Mangkal di Rusia, Maskapai Klarifikasi******

Manajemen Lion AirGroup mengklarifikasi foto viral di media sosial yang menunjukkan dua pesawat berlogo singa merah itu di Rusia.

"Pesawat tersebut tidak lagi dikuasai dan dioperasikan oleh Lion Air serta sudah dikembalikan ke pihak yang menyewakan atau memberikan pinjaman pesawat kepada maskapai penerbangan (lessor)," tutur Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resmi, Senin (13/3).

Danang mengatakan Lion Air menyewa dua pesawat tersebut darilessor. Namun, sewa berakhir dengan persetujuan kedua belah pihak pada 2021.

"Lion Air sangat menghormati sesuai keputusan yang ada di dalam perjanjian, yang sudah disepakati bersama lessor. Lion Air selalu menjaga hubungan kerja sama yang baik denganlessordan pihak terkait memastikan bahwa proses pengembalian pesawat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku," tutur Danang.

Danang menjelaskan Lion Air tetap berpedoman pada standar operasional dan mempertahankan pola hubungan kerja sama yang baik kepadalessor.

Selain dengan lessor, Lion Air menjaga hubungan dengan perbankan, otoritas penerbangan Indonesia dan internasional, para stakeholders penerbangan, serta para mitra.

Kabar viral keberadaan dua pesawat berlogo Lion Air di Rusia itu ramai diperbincangkan di Twitter. Netizen mempertanyakan keberadaan pesawat maskapai Indonesia di negara tersebut.

Dalam foto viral tersebut terlihat dua pesawat berlogo Lion Air terparkir di sebuah bandara di Rusia dalam keadaan bersalju. Pihak Lion Air menjelaskan dua pesawat yang terparkir itu berjenis Boeing 737-900ER, namun sudah habis masa sewa.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Trigana Setop Sementara Penerbangan ke Dekai usai Penembakan******

Manajemen Trigana Air menyetop sementara penerbangan ke Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, hingga batas waktu yang tidak ditentukan usai insiden penembakan pesawat Boeing 737-500 miliknya.

Aviation Security and Safety Manager Trigana Air, Kapten Alfred, Sabtu (11/3) malam, membenarkan penghentian sementara pelayanan penerbangan itu.

"Memang benar kami untuk sementara menghentikan penerbangan ke Dekai dan saat ini sedang konsolidasi internal," kata Kapten Alfred, Sabtu (11/3) dikutip dari Antara.

Salah satu penumpang yang turut dalam pesawat tersebut mengungkapkan sesaat setelah lepas landas memang sempat terdengar bunyi tembakan satu kali.

Bunyi tembakan diperkirakan saat pesawat masih berada di sekitar ujung landasan dan di atas kali atau sungai kecil.

Penumpang sempat bertanya-tanya namun tidak ada korban dalam insiden tersebut dan pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Sentani.

"Alhamdulillah kami tiba dengan selamat di Sentani," ungkapnya tanpa mau identitasnya diungkap.

Gelombang naga di zaman makmur

Kemenkeu Diminta Awasi Distribusi Laut Port Klang Malaysia ke Dumai******

Anggota Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro ikut berkomentar terkait dugaan kejanggalan harta sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai).

Dede yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendapat informasi dari PPATK terkait dugaan aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.

"Ada juga informasi sejak 2009 ada Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (11/3).

Namun Dede tidak menyebut siapa oknum yang dimaksud. Hanya saja, klaim dia, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi.

"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, di mana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.

Dengan demikian, Dede meminta aparat penegak hukum lebih jeli dan tegas oknum yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya memperketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri yang ditakut-takuti di bandara.

Hal ini justru membuat kapok mereka berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tidak diawasi. Dede juga meminta pihak Kemenkeu turun langsung mengawasi hal ini.

"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.

Hati Naga dan Ambisi

Dirut TransJakarta Dikabarkan Mundur Meski Baru 2 Bulan Menjabat******

Direktur Utama (Dirut) PTTransJakarta M Kuncoro Wibowo dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, dia baru menduduki jabatan tersebut pada Januari 2023. 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan membenarkan kabar pengunduran diri itu. 

"Iya, betul ada info seperti itu. Saya enggak tahu resminya seperti apa, tapi informasinya begitu," kata Manuara saat dihubungi, Senin (13/3).

"Bagaimana mau kami nilai kinerjanya baru beberapa bulan. Rapat aja belum pernah, rapat diundur-undur, dua kali," katanya.

Terpisah, Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadian mengaku belum bisa mengonfirmasi kabar itu karena belum menerima surat pengunduran diri.

"Saya belum terima suratnya jadi saya enggak bisa jawab, karena enggak terima suratnya," kata Fitria.

Sebelum menjabat sebagai Dirut TransJakarta, Kuncoro sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic pada 2019.

Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada September 2016-Agustus 2017.

Selain itu, Kuncoro pernah menjabat sebagai Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada Juni 2012-September 2016.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tao Tongxuan

Luhut: Turis Nakal Tak Dibutuhkan di Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan buka suara soal ulah nakal beberapaturis asingdi Bali. Ia mengatakan Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau Dewata.

"Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali," kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/3).

Oleh karena itu, ia menyampaikan pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan ia telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari Imigrasi di wilayah Bali, dan jajaran terkait membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat karena bertindak ugal-ugalan, dan melanggar aturan hukum di Indonesia.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

"Kemarin (8/3) saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Kakanwil Kemenkumham Bali, semua jajaran terkait untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan turis dan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemarin sudah diidentifikasi, dan akan ada penanganan secara terpadu," kata Koster.

Ia mengatakan satuan tugas terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini.

"Ya dalam waktu dekat, bulan ini," kata Gubernur Bali.

Ia menambahkan satuan tugas terpadu, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kantor Imigrasi di Bali, Satpol PP, saat ini masih melacak dan mendalami beberapa kasus turis asing, atau warga negara asing, secara mendetail.

"Ini kami masih mendalami agar (mereka) bisa di-tracing(lacak) sampai detail apa masalahnya," kata Koster.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik. Terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Barron Ichsan pada minggu ini menyampaikan sepanjang Januari sampai dengan pekan kedua Maret 2023 ada 22 warga negara asing (WNA) di Bali yang ditindak oleh Imigrasi karena melanggar aturan administrasi keimigrasian.

Dari jumlah itu, Barron menyebut WNA Rusia menjadi pelanggar terbanyak dengan jumlah 5 orang.

"Selama 2023 ini ada 22 orang WNA yang terkena tindakan administrasi keimigrasian. 5 di antaranya warga negara Rusia, memang dari negara itu menjadi yang tertinggi," kata Barron saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, Rabu (8/3).

Untuk kasus teranyar, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara Rusia berinisial SR yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia dengan bekerja sebagai fotografer di Bali.

SR dideportasi kembali ke negaranya, Kamis, sekitar pukul 13.00 WITA, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Bertarung di langit

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]